Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2013

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2013.

Penjelasan[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Dimensi dasar IPM[2][sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2][sunting | sunting sumber]

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara Menghitung Indeks Komponen[3][sunting | sunting sumber]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

AHH: angka harapan hidup

AHHmin: angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data[4][sunting | sunting sumber]

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat Provinsi IPM Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan Pembangunan Manusia

2014 untuk Perkiraan IPM Tahun 2013[5]

Pembangunan Manusia Tinggi
1 Steady Daerah Khusus Ibukota Jakarta 78,08 (0,780) 0,55 (0,005) Rusia (57)
2 Steady Daerah Istimewa Yogyakarta 76,44 (0,764) 0,29 (0,002) Venezuela (67)
3 Steady Kalimantan Timur 73,21 (0,732) 0,59 (0,005) Belize dan Makedonia (84)
4 Steady Kepulauan Riau 73,02 (0,730) 0,66 (0,006) Armenia (87)
5 Steady Bali 72,09 (0,720) 0,47 (0,004) Tunisia (90)
Pembangunan Manusia Sedang
6 Steady Riau 69,91 (0,699) 0,76 (0,007) Republik Dominika (102)
7 Steady Sulawesi Utara 69,49 (0,694) 0,45 (0,004) Samoa (106)
8 Steady Banten 69,47 (0,694) 0,55 (0,005)
9 Steady Sumatra Barat 68,91 (0.693) 0,55 (0,005)
10 (2) Sumatra Utara 68,36 (0,688) 0,62 (0,006) Palestina (107)
-  Indonesia 68,31 (0,683) 0,61 (0,006) Botswana (109)
11 Steady Aceh 68,30 (0,683) 0,49 (0,004)
12 (1) Jawa Barat 68,25 (0,682) 0,93 (0,009) Mesir (110)
13 (3) Jawa Tengah 68,02 (0,680) 0,81 (0,008)
14 Kalimantan Utara 67,99 (0,679) Provinsi baru
15 (1) Sulawesi Selatan 67,92 (0,679) 0,66 (0,006)
15 Steady Kepulauan Bangka Belitung 67,92 (0,679) 0,71 (0,007)
17 Steady Jambi 67,76 (0,677) 0,82 (0,008) Paraguay (111)
18 Steady Jawa Timur 67,55 (0,675) 0,81 (0,008)
18 (2) Sulawesi Tenggara 67,55 (0,675) 0,48 (0,004)
20 (1) Bengkulu 67,50 (0,675) 0,89 (0,008)
21 (1) Kalimantan Tengah 67,41 (0,674) 0,75 (0,007) Gabon (112)
22 (3) Kalimantan Selatan 67,17 (0,671) 0,49 (0,004)
23 (1) Sumatra Selatan 66,16 (0,661) 0,37 (0,003) Uzbekistan (116)
24 (1) Maluku 66,09 (0,660) 0,66 (0,006) Filipina (117)
25 (2) Sulawesi Tengah 65,79 (0,657) 0,79 (0,007) Afrika Selatan (119)
26 (1) Lampung 65,73 (0,657) 0,86 (0,008)
27 Steady Maluku Utara 64,78 (0,647) 0,85 (0,008) Irak (121)
28 (2) Gorontalo 64,70 (0,647) 0,54 (0,005)
29 (1) Kalimantan Barat 64,30 (0,643) 0,89 (0,008)
30 (1) Nusa Tenggara Barat 63,76 (0,637) 0,78 (0,007) Guyana dan Vietnam (121)
31 Steady Nusa Tenggara Timur 61,68 (0,616) 0,87 (0,008) Vanuatu (131)
32 (2) Sulawesi Barat 61,53 (0,615) 0,52 (0,005)
33 (1) Papua Barat 60,91 (0,609) 0,61 (0,003) Kiribati dan Tajikistan (133)
Pembangunan Manusia Rendah
34 (1) Papua 56,25 (0,562) 0,70 (0,007) Zambia (141)

Kesimpulan[sunting | sunting sumber]

  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 78,08.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 56,25.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,83.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan IPM sebesar 0,93.
  5. Performa terburuk diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peningkatan IPM sebesar 0,29.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 68,31 (0,683) dan masih menempati status sedang.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 68,2~ (0,682) dan masih menempati status sedang.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics
  2. ^ a b "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  4. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  5. ^ United Nations Development Programme hdr.undp.org (dalam en-US). Diakses tanggal 2017-10-21.