Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2015

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2015.

Penjelasan[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Dimensi dasar IPM[2][sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2][sunting | sunting sumber]

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara Menghitung Indeks Komponen[3][sunting | sunting sumber]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

AHH : angka harapan hidup

AHHmin : angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLSmin : harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I : indeks komponen

RLS : rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I : indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

In : indeks komponen

pengeluaranmin : pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I : indeks komponen

Data[4][sunting | sunting sumber]

Provinsi Indonesia dengan tingkatan Indeks Pembangunan Manusianya
  0.751 – 0.800
  0.701 – 0.750
  0.651 – 0.700
  0.601 – 0.650
  0.551 – 0.600
Peringkat Provinsi IPM Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan Pembangunan Manusia

2016 untuk Perkiraan IPM Tahun 2015[5]

Pembangunan Manusia Tinggi
1 Steady Daerah Khusus Ibukota Jakarta 78,99 (0,789) 0,60 (0,006)  Malaysia (59)
2 Steady Daerah Istimewa Yogyakarta 77,59 (0,775) 0,78 (0,007)  Serbia (66)
3 Steady Kalimantan Timur 74,17 (0,741) 0,35 (0,003)  Yordania (86)
4 Steady Kepulauan Riau 73,75 (0,737) 0,35 (0,003)  Republik Rakyat Tiongkok (90)
5 Steady Bali 73,27 (0,732) 0,79 (0,007)  Mongolia dan  Saint Lucia (92)
6 Steady Riau 70,84 (0,708) 0,51 (0,005)  Belize (103)
7 Steady Sulawesi Utara 70,39 (0,703) 0,43 (0,004)  Samoa (104)
8 Steady Banten 70,27 (0,702) 0,38 (0,003)
Pembangunan Manusia Sedang
9 Steady Sumatera Barat 69,98 (0.699) 0,62 (0,006)  Moldova (107)
-  Indonesia 69,55 (0,695) 0,65 (0,006)  Gabon (109)
10 Steady Sumatera Utara 69,51 (0,695) 0,64 (0,006)
11 (1) Jawa Barat 69,50 (0,695) 0,70 (0,007)
12 (1) Jawa Tengah 69,49 (0,694) 0,68 (0,006)  Paraguay (110)
13 (2) Aceh 69,45 (0,694) 0,64 (0,006)
14 (1) Sulawesi Selatan 69,15 (0,691) 0,66 (0,006) Mesir (108)
15 (1) Kepulauan Bangka Belitung 69,05 (0,690) 0,78 (0,007)
16 (2) Jawa Timur 68,95 (0,689) 0,81 (0,008) Indonesia (113)
17 Steady Jambi 68,89 (0,688) 0,65 (0,006)
18 (4) Kalimantan Utara 68,76 (0,687) 0,12 (0,001)
19 Steady Sulawesi Tenggara 68,75 (0,687) 0,68 (0,006)
20 Steady Bengkulu 68,59 (0,685) 0,53 (0,005) Palestina (114)
21 Steady Kalimantan Tengah 68,53 (0,685) 0,76 (0,007)
22 Steady Kalimantan Selatan 68,38 (0,683) 0,75 (0,007) Vietnam (115)
23 Steady Sumatera Selatan 67,46 (0,674) 0,71 (0,007) Bolivia (118)
24 Steady Maluku 67,05 (0,670) 0,31 (0,003)
25 (1) Lampung 66,95 (0,669) 0,53 (0,005) Afrika Selatan (119)
26 (1) Sulawesi Tengah 66,76 (0,667) 0,33 (0,003)
27 Steady Maluku Utara 65,91 (0,659) 0,73 (0,007) Kirgizstan (120)
28 Steady Gorontalo 65,86 (0,658) 0,69 (0,006)
29 Steady Kalimantan Barat 65,59 (0,655) 0,70 (0,007) Irak (121)
30 Steady Nusa Tenggara Barat 65,19 (0,651) 0,88 (0,008)
31 (1) Sulawesi Barat 62,96 (0,629) 0,72 (0,007) Tajikistan (129)
32 (1) Nusa Tenggara Timur 62,67 (0,626) 0,41 (0,004)
33 Steady Papua Barat 61,73 (0,617) 0,45 (0,004) India (131)
Pembangunan Manusia Rendah
34 Steady Papua 57,25 (0,572) 0,50 (0,005) Sao Tome dan Principe (142)

Kesimpulan[sunting | sunting sumber]

  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 78,99.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 57,25.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,74.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peningkatan IPM sebesar 0,88.
  5. Performa terburuk diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan peningkatan IPM sebesar 0,12.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 69,55 (0,695) dan masih menempati status sedang.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 68,9~ (0,689) dan masih menempati status sedang.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics
  2. ^ a b "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  4. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  5. ^ "Human Development Report 2016" hdr.undp.org (dalam en-US). Diakses tanggal 2017-10-22.