Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2014

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2011.

Penjelasan[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

  • Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
  • Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
  • Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Cara Menghitung Indeks Komponen[2][sunting | sunting sumber]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

AHH : angka harapan hidup

AHHmin : angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLSmin : harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I : indeks komponen

RLS : rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I : indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

In : indeks komponen

pengeluaranmin : pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I : indeks komponen

Data[3][sunting | sunting sumber]

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Provinsi Indonesia dengan tingkatan Indeks Pembangunan Manusianya
Peringkat Provinsi IPM Status Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan UNDP Tahun 2015 untuk Perkiraan IPM Tahun 2014[4]
1 Steady Daerah Khusus Ibukota Jakarta 78,39 (0,783) Tinggi 0,31 (0,003)  Antigua dan Barbuda (58)
2 Steady Daerah Istimewa Yogyakarta 76,81 (0,768) Tinggi 0,37 (0,003)  Kuba dan  Lebanon (67)
3 Steady Kalimantan Timur 73,82 (0,738) Tinggi 0,61 (0,006)  Aljazair (83)
4 Steady Kepulauan Riau 73,40 (0,734) Tinggi 0,38 (0,003)  Peru (84)
5 Steady Bali 72,48 (0,724) Tinggi 0,39 (0,003) Dominika dan  Libya (94)
6 Steady Riau 70,33 (0,703) Tinggi 0,42 (0,004) Samoa (105)
7 Steady Sulawesi Utara 69,96 (0,699) Sedang 0,47 (0,004) Botswana (106)
8 Steady Banten 69,89 (0,698) Sedang 0,38 (0,003) Botswana (106)
9 Steady Sumatera Barat 69,36 (0.693) Sedang 0,45 (0,004)  Moldova (107)
-  Indonesia 68,90 (0,689) Sedang 0,59 (0,005)  Mesir (108)
10 Steady Sumatera Utara 68,87 (0,688) Sedang 0,51 (0,005) Turkmenistan (109)
11 Steady Aceh 68,81 (0,688) Sedang 0,51 (0,005) Turkmenistan (109)
12 Steady Jawa Barat 68,80 (0,688) Sedang 0,55 (0,005) Turkmenistan (109)
13 Steady Jawa Tengah 68,78 (0,687) Sedang 0,68 (0,006) Turkmenistan (109)
14 Steady Kalimantan Utara 68,64 (0,686) Sedang 0,65 (0,006) Turkmenistan (109)
15 Steady Sulawesi Selatan 68,49 (0,684) Sedang 0,57 (0,005)  Gabon dan Indonesia (110)
16 (1) Kepulauan Bangka Belitung 68,27 (0,682) Sedang 0,35 (0,003)  Gabon dan Indonesia (110)
17 (1) Jambi 68,24 (0,682) Sedang 0,48 (0,004)  Gabon dan Indonesia (110)
18 (1) Jawa Timur 68,14 (0,681) Sedang 0,59 (0,005)  Filipina (112)
19 (2) Sulawesi Tenggara 68,07 (0,680) Sedang 0,52 (0,005)  Filipina (112)
20 (2) Bengkulu 68,06 (0,680) Sedang 0,56 (0,005)  Filipina (112)
21 (2) Kalimantan Tengah 67,77 (0,677) Sedang 0,76 (0,007)  Palestina (113)
22 (2) Kalimantan Selatan 67,63 (0,676) Sedang 0,46 (0,004)  Palestina (113)
23 (2) Sumatera Selatan 66,75 (0,667) Sedang 0,59 (0,005)  El Salvador,  Afrika Selatan, dan  Vietnam (116)
24 (2) Maluku 66,74 (0,667) Sedang 0,65 (0,006)  El Salvador,  Afrika Selatan, dan  Vietnam (116)
25 (2) Sulawesi Tengah 66,43 (0,664) Sedang 0,64 (0,006)  El Salvador,  Afrika Selatan, dan  Vietnam (116)
26 (2) Lampung 66,42 (0,664) Sedang 0,69 (0,006)  El Salvador,  Afrika Selatan, dan  Vietnam (116)
27 (2) Maluku Utara 65,18 (0,651) Sedang 0,40 (0,004) Irak (121)
28 (2) Gorontalo 65,17 (0,651) Sedang 0,47 (0,004) Irak (121)
29 (2) Kalimantan Barat 64,89 (0,648) Sedang 0,59 (0,005)  Tanjung Verde (122)
30 (2) Nusa Tenggara Barat 64,31 (0,643) Sedang 0,55 (0,005)  Tanjung Verde (122)
31 (2) Nusa Tenggara Timur 62,26 (0,622) Sedang 0,58 (0,005)  Tajikistan (129)
32 (2) Sulawesi Barat 62,24 (0,622) Sedang 0,71 (0,007)  Tajikistan (129)
33 (2) Papua Barat 61,28 (0,612) Sedang 0,37 (0,003) India (130)
34 (2) Daerah Khusus Papua 56,75 (0,567) Rendah 0,50 (0,005)  Bangladesh (142)

Catatan[sunting | sunting sumber]

  • Mulai urutan ke-15 hingga urutan terakhir terjadi penurunan karena didirikannya provinsi baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara.

Kesimpulan[sunting | sunting sumber]

  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 78,39.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 56,75.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,64.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan peningkatan IPM sebesar 0,76.
  5. Performa terburuk diraih oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peningkatan IPM sebesar 0,31.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 68,90 (0,689) dan masih menempati status sedang.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 68,6~ (0,686) dan masih menempati status sedang.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics
  2. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  4. ^ Human Development Report 2015