Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2011

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2011.

Penjelasan[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

  • Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
  • Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
  • Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Cara Menghitung Indeks Komponen [2][sunting | sunting sumber]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

AHH : angka harapan hidup

AHHmin : angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLSmin : harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I : indeks komponen

RLS : rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I : indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I : indeks komponen

In : indeks komponen

pengeluaranmin : pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I : indeks komponen

Data [3][sunting | sunting sumber]

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat Provinsi IPM Status Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan UNDP Tahun 2011 untuk Perkiraan IPM Tahun 2011[4]
1 Steady Daerah Khusus Ibukota Jakarta 76,98 (0,769) Tinggi Increase 0,67 (0,006)  Meksiko (57)
2 Steady Daerah Istimewa Yogyakarta 75,93 (0,759) Tinggi Increase 0,56 (0,005)  Jamahiriya Arab Libya (64)
3 Steady Kalimantan Timur 72,02 (0,720) Tinggi Increase 0,71 (0,007)  Ekuador (83)
4 Steady Kepulauan Riau 71,61 (0,716) Tinggi Increase 0,48 (0,004)  Armenia (86)
5 Steady Bali 70,87 (0,708) Tinggi Increase 0,77 (0,007)  Iran (88)
6 Steady Riau 68,90 (0,689) Sedang Increase 0,25 (0,002)  Republik Dominika (98)
7 Steady Sulawesi Utara 68,31 (0,683) Sedang Increase 0,48 (0,004)  Thailand (103)
8 Steady Banten 68,22 (0,682) Sedang Increase 0,68 (0,006)  Thailand (103)
9 Steady Sumatera Barat 67,81 (0.678) Sedang Increase 0,56 (0,005)  Suriname (104)
10 Steady Aceh 67,45 (0,674) Sedang Increase 0,36 (0,003)  El Salvador dan  Gabon (105-106)
11 (1) Sumatera Utara 67,34 (0,673) Sedang Increase 0,25 (0,002)  El Salvador dan  Gabon (105-106)
-  Indonesia 67,09 (0,670) Sedang Increase 0,56

(0,005)

 El Salvador dan  Gabon (105-106)
12 (1) Jawa Barat 66,67 (0,666) Sedang Increase 0,65 (0,006)  Paraguay (107)
13 Increase (1) Sulawesi Selatan 66,65 (0,666) Sedang Increase 0,65 (0,006)  Paraguay (107)
14 (2) Jawa Tengah 66,64 (0,666) Sedang Increase 0,56 (0,005)  Paraguay (107)
15 (2) Kepulauan Bangka Belitung 66,59 (0,665) Sedang Increase 0,57 (0,005)  Paraguay (107)
16 (1) Sulawesi Tenggara 66,52 (0,665) Sedang Increase 0,53 (0,005)  Paraguay (107)
17 (1) Kalimantan Tengah 66,38 (0,663) Sedang Increase 0,42 (0,004)  Bolivia (108)
18 (1) Jambi 66,14 (0,661) Sedang Increase 0,75 (0,007)  Maladewa (109)
19 (1) Jawa Timur 66,06 (0,660) Sedang Increase 0,70 (0,007)  Maladewa (109)
20 (1) Bengkulu 65,96

(0,659)

Sedang Increase 0,61 (0,006)  Maladewa (109)
21 (1) Kalimantan Selatan 65,89 (0,658) Sedang Increase 0,69 (0,006)  Maladewa (109)
22 (1) Sumatera Selatan 65,12 (0,651) Sedang Increase 0,68 (0,006)  Mongolia (110)
23 (1) Maluku 64,75 (0,647) Sedang Increase 0,48 (0,004)  Moldova (111)
24 Steady Sulawesi Tengah 64,27 (0,642) Sedang Increase 0,98 (0,009)  Palestina dan  Uzbekistan (114-115)
25 (2) Lampung 64,20 (0,642) Sedang Increase 0,49 (0,004)  Palestina dan  Uzbekistan (114-115)
26 Steady Gorontalo 63,48 (0,634) Sedang Increase 0,83 (0,008)  Guyana dan  Botswana (117-118)
27 (1) Maluku Utara 63,19 (0,631) Sedang Increase 0,40 (0,004)  Suriah (119)
28 (1) Kalimantan Barat 62,35 (0,623) Sedang Increase 0,38 (0,003)  Kiribati (122)
29 (1) Nusa Tenggara Barat 62,14 (0,621) Sedang Increase 0,98 (0,009)  Afrika Selatan (123)
30 (1) Sulawesi Barat 60,63 (0,606) Sedang Increase 0,89 (0,008)  Tajikistan (127)
31 Steady Nusa Tenggara Timur 60,24 (0,602) Sedang Increase 1,03 (0,010)  Tajikistan (127)
32 (2) Papua Barat 59,90 (0,599) Rendah Increase 0,30 (0,003)  Vietnam (128)
33 (1) Daerah Khusus Papua 55,01 (0,550) Rendah Increase 0,56 (0,005)  India (134)

Kesimpulan[sunting | sunting sumber]

  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 76,98.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 55,01.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,97.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peningkatan IPM sebesar 1,03.
  5. Performa terburuk diraih oleh Provinsi Riau dan Sumatera Utara dengan peningkatan IPM sebesar 0,25.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 67,09 (0,670) dan masih menempati status sedang.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 61,7~ (0,617) dan masih menempati status sedang.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics
  2. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  4. ^ Human Development Report 2011 English