Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2011

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2011.

Penjelasan[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Dimensi dasar IPM[2][sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2][sunting | sunting sumber]

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara menghitung indeks komponen[3][sunting | sunting sumber]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

AHH: angka harapan hidup

AHHmin: angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data [4][sunting | sunting sumber]

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat Provinsi IPM Perubahan Perbandingan dengan IPM dari Laporan Pembangunan Manusia

2011 untuk Perkiraan IPM Tahun 2011[5]

Pembangunan Manusia Tinggi
1 Steady  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 76,98 (0,769) Kenaikan 0,67 (0,006)  Arab Saudi dan  Meksiko (56—57)
2 Steady  Daerah Istimewa Yogyakarta 75,93 (0,759) Kenaikan 0,56 (0,005)  Kuwait dan  Jamahiriya Arab Libya (63—64)
3 Steady  Kalimantan Timur 72,02 (0,720) Kenaikan 0,71 (0,007)  Ekuador (83)
4 Steady  Kepulauan Riau 71,61 (0,716) Kenaikan 0,48 (0,004)  Armenia (86)
5 Steady  Bali 70,87 (0,708) Kenaikan 0,77 (0,007)  Iran (88)
Pembangunan Manusia Sedang
6 Steady  Riau 68,90 (0,689) Kenaikan 0,25 (0,002)  Republik Dominika (98)
7 Steady  Sulawesi Utara 68,31 (0,683) Kenaikan 0,48 (0,004)  Thailand (103)
8 Steady  Banten 68,22 (0,682) Kenaikan 0,68 (0,006)
9 Steady  Sumatera Barat 67,81 (0.678) Kenaikan 0,56 (0,005)  Suriname (104)
10 Steady  Aceh 67,45 (0,674) Kenaikan 0,36 (0,003)  El Salvador dan  Gabon (105—106)
11 Penurunan (1)  Sumatera Utara 67,34 (0,673) Kenaikan 0,25 (0,002)
-  Indonesia 67,09 (0,670) Kenaikan 0,56 (0,005)
12 Steady  Jawa Barat 66,67 (0,666) Kenaikan 0,65 (0,006)  Paraguay (107)
13 Kenaikan (2)  Sulawesi Selatan 66,65 (0,666) Kenaikan 0,65 (0,006)
14 Penurunan (1)  Jawa Tengah 66,64 (0,666) Kenaikan 0,56 (0,005)
15 Penurunan (1)  Kepulauan Bangka Belitung 66,59 (0,665) Kenaikan 0,57 (0,005)
16 Steady  Sulawesi Tenggara 66,52 (0,665) Kenaikan 0,53 (0,005)
17 Steady  Kalimantan Tengah 66,38 (0,663) Kenaikan 0,42 (0,004)  Bolivia (108)
18 Steady  Jambi 66,14 (0,661) Kenaikan 0,75 (0,007)  Maladewa (109)
19 Steady  Jawa Timur 66,06 (0,660) Kenaikan 0,70 (0,007)
20 Steady  Bengkulu 65,96 (0,659) Kenaikan 0,61 (0,006)
21 Steady  Kalimantan Selatan 65,89 (0,658) Kenaikan 0,69 (0,006)
22 Steady  Sumatera Selatan 65,12 (0,651) Kenaikan 0,68 (0,006)  Mongolia (110)
23 Steady  Maluku 64,75 (0,647) Kenaikan 0,48 (0,004)  Moldova (111)
24 Kenaikan (1)  Sulawesi Tengah 64,27 (0,642) Kenaikan 0,98 (0,009)  Palestina dan  Uzbekistan (114—115)
25 Penurunan (1)  Lampung 64,20 (0,642) Kenaikan 0,49 (0,004)
26 Kenaikan (1)  Gorontalo 63,48 (0,634) Kenaikan 0,83 (0,008)  Guyana dan  Botswana (117—118)
27 Penurunan (1)  Maluku Utara 63,19 (0,631) Kenaikan 0,40 (0,004)  Suriah (119)
28 Steady  Kalimantan Barat 62,35 (0,623) Kenaikan 0,38 (0,003)  Kiribati (122)
29 Steady  Nusa Tenggara Barat 62,14 (0,621) Kenaikan 0,98 (0,009)  Afrika Selatan (123)
30 Steady  Sulawesi Barat 60,63 (0,606) Kenaikan 0,89 (0,008)  Tajikistan (127)
31 Kenaikan (1)  Nusa Tenggara Timur 60,24 (0,602) Kenaikan 1,03 (0,010)
Pembangunan Manusia Rendah
32 Penurunan (1)  Papua Barat 59,90 (0,599) Kenaikan 0,30 (0,003)  Vietnam (128)
33 Steady  Papua 55,01 (0,550) Kenaikan 0,56 (0,005)  India (134)

Kesimpulan[sunting | sunting sumber]

  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 76,98.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Papua dengan IPM sebesar 55,01.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,97.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peningkatan IPM sebesar 1,03.
  5. Performa terburuk diraih oleh Provinsi Riau dan Sumatera Utara dengan peningkatan IPM sebesar 0,25.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 67,09 (0,670) dan masih menempati status sedang.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 61,7~ (0,617) dan masih menempati status sedang.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-04-13. Diakses tanggal 2017-05-27. 
  2. ^ a b "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  4. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  5. ^ http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_en_summary.pdf Human Development Report 2011 Summary English