Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tampilan
(Dialihkan dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat)
Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini.
Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan.
|
Badan Musyawarah | |
---|---|
Jenis | |
Jenis | Alat kelengkapan DPR yang berfungsi untuk mengatur agenda DPR serta mengelola lingkup kerja dari komisi-komisi yang ada di DPR |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Komposisi | |
Partai & kursi | |
Situs web | |
Badan Musyawarah DPR RI | |
Badan Musyawarah dan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap.
DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.
Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.
Tugas
[sunting | sunting sumber]- menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
- menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
- mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
- melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
Anggota
[sunting | sunting sumber]Nama | Fraksi | Jabatan |
---|---|---|
DR. H. MARZUKI ALIE | Partai Demokrat | Ketua |
Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM | Partai Amanat Nasional | Wakil Ketua |
Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. MM | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
H.M. ANIS MATTA, LC | Partai Keadilan Sejahtera | Wakil Ketua |
ABDUL ROZAQ RAIS | Partai Amanat Nasional | Anggota |
Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT | Partai Amanat Nasional | Anggota |
Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si | Partai Amanat Nasional | Anggota |
VIVA YOGA MAULADI, M.Si | Partai Amanat Nasional | Anggota |
Drs. AKBAR FAISAL, M.Si | Partai Hati Nurani Rakyat | Anggota |
Sekretariat
[sunting | sunting sumber]Nama | Jabatan |
---|---|
Dra. Nurani Bodroini | Kepala Bagian |
Kharisun A`laikum, S. Sos | Kepala Sub Bagian Rapat |
Dra. Nanik Herry Murni | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
Sulardi, S.Sos. | Staf |
Sri Hartati Agustin | |
Luluk Kurniawati | |
Ujang Miharja | |
Aqil Imama | |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs Resmi DPR mengenai Bamus Diarsipkan 2011-10-04 di Wayback Machine.
- Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-01 di Wayback Machine.
- Sekretariat Diarsipkan 2011-08-28 di Wayback Machine.