Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1987–1992)

	Dewan Perwakilan Rakyat RI; Periode 1987–1992
1982–1987 ←	→ 1992–1997
	; Gedung DPR/MPR (2008)
	Periode: 1 Oktober 1987 – 30 September 1992
Ketua:	Kharis Suhud; (Golkar)
Wakil Ketua:	Saiful Sulun; (ABRI); Soekardi; (Golkar); Djaelani Naro; (PPP); Soerjadi; (PDI)
Jumlah Anggota:	500 orang
Fraksi:	; Golkar (299); PPP (61); PDI (40); ABRI (100);

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1987-1992 (disingkat DPR RI periode 1987-1992) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tahun 1987. Anggota DPR RI periode 1987-1992 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 1987. Jumlah anggota DPR periode 1987-1992 ada 500 orang. Terdiri dari 400 orang anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, mewakili organisasi politik: Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya; serta 100 orang anggota yang ditunjuk langsung dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Alasan yang digunakan oleh rezim Orde Baru mengenai pengangkatan ABRI di DPR adalah sebagai dwifungsi ABRI, selain dari fungsi pertahanan keamanan juga dalam fungsi sosial politik.

Proporsi Partai & Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah proporsi anggota DPR RI periode 1987-1992 berdasarkan hasil pemilu tahun 1987 serta pengangkatan ABRI.

Organisasi politik	Suara	Kursi	%Kursi Partai
Golkar	62.783.680	299 / 400	74,75%
PPP	13.701.428	61 / 400	15,25%
PDI	9.384.708	40 / 400	10,00%
Penunjukan langsung	Suara	Kursi	%Kursi Keseluruhan
ABRI (bernama Golongan Karya ABRI)	-	100 / 500

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS PPP
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum