Lompat ke isi

Program Legislasi Nasional 2015–2019

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Program Legislasi Nasional 2015-2019 (disingkat Prolegnas 2015-2019) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019. Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.[1] Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU.[2] Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR [3][4]

Prolegnas Umum

[sunting | sunting sumber]

Terdapat 160 RUU yang masuk dalam daftar RUU Umum Prolegnas 2015-2019.[3][5] Di Prolegnas tahun 2015 terdapat 26 RUU usulan DPR, 10 usulan pemerintah dan satu usulan dari DPD.[6] Berikut daftar lengkap RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019:

No. Judul Tahun Pengusul Bidang Penugasan Ditetapkan menjadi UU Nomor Keterangan
1 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional - DPR/Pemerintah Komisi I
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - DPR/Pemerintah Komisi I
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2015 DPR/Pemerintah Komisi I
4 RUU tentang Persandian - DPR/Pemerintah Komisi I
5 RUU tentang Rahasia Negara - DPR/Pemerintah Komisi I
6 RUU tentang Keamanan Nasional - DPR/Pemerintah Komisi I
7 RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2015 DPR/Pemerintah Komisi I
8 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia 2015 DPR/Pemerintah Komisi I
9 RUU tentang Konvergensi Telematika - DPR/Pemerintah/DPD Komisi I
10 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara - Pemerintah Komisi I
11 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - Pemerintah Komisi I
12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman - DPR Komisi I
13 RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi - Pemerintah Komisi I
14 RUU tentang Wawasan Nusantara 2015 DPD Komisi I
15 RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos - Pemerintah Komisi I
16 RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua - DPR/DPD Komisi II
17 RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 2015 Pemerintah Komisi II
18 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang 2015 DPR Komisi II UU Nomor 1 Tahun 2015
19 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015 DPR Komisi II UU Nomor 9 Tahun 2015
20 RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum - DPR/Pemerintah Komisi II
21 RUU tentang Pertanahan 2015 DPR Komisi II
22 RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD - DPR/Pemerintah/DPD
23 RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik - DPR/Pemerintah/DPD
24 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara - DPR/DPD
25 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah - DPR/Pemerintah
26 RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur -
27 RUU tentang Provinsi Bali - Komisi II
28 RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan -
29 RUU tentang Partisipasi Masyarakat -
30 RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan -
31 RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria -
32 RUU tentang Perkumpulan -
33 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 Komisi III
34 RUU tentang Hukum Acara Pidana - Komisi III
35 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan - Komisi III
36 RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM - Komisi III
37 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Komisi III
38 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Komisi III
39 RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI - Komisi III
40 RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Komisi III
41 RUU tentang Hukum Acara Perdata - Komisi III
42 RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat -
43 RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -
44 RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana - Komisi III
45 RUU tentang Mahkamah Agung - Komisi III
46 RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis 2015 UU Nomor 20 Tahun 2016
47 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri -
48 RUU tentang Ekstradisi - mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
49 RUU tentang Paten 2015 UU Nomor 13 Tahun 2016
50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana -
51 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat -
52 RUU tentang Jabatan Hakim -
53 RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer -
54 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -
55 RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara -
56 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan -
57 RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 2015
58 RUU tentang Balai Harta Peninggalan -
59 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI -
60 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -
61 RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) -
62 RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial -
63 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -
64 RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik -
65 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya -
66 RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan -
67 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia -
68 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan -
69 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 2015 UU Nomor 7 Tahun 2016
70 RUU tentang Zona Tambahan Indonesia -
71 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman -
72 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil -
73 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman -
74 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan -
75 RUU tentang Kedaulatan Pangan 2015
76 RUU tentang Jalan -
77 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat 2015 UU Nomor 4 Tahun 2016
78 RUU tentang Jasa Konstruksi 2015
79 RUU tentang Arsitek 2015
80 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional -
81 RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan -
82 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal -
83 RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN 2015
84 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal -
85 RUU tentang Perkoperasian -
86 RUU tentang Pertembakauan 2015
87 RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2015
88 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 2015
89 RUU tentang Bahan Kimia -
90 RUU tentang Metrologi Legal -


91 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah -


92 RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen -


93 RUU tentang Ekonomi Kreatif -


94 RUU tentang Kewirausahaan Nasional 2015


95 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2015


96 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2015


97 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan -


98 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam -


99 RUU tentang Geologi -
100 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi -
101 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi -
102 RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender -
103 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan -
104 RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah 2015
105 RUU Tentang Penyandang Disabilitas 2015 UU Nomor 8 Tahun 2016 Menggantikan UU no. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
106 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -
107 RUU tentang Kepalangmerahan -
108 RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial -
109 RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan -
110 RUU tentang Ketahanan Keluarga -
111 RUU tentang Perlindungan Umat Beragama -
112 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga -
113 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 2015
114 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga -
115 RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga -
116 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2015
117 RUU tentang Kebidanan -
118 RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan 2015 UU Nomor 6 Tahun 2018 Disahkan dalam Rapat Paripurna 10 Juli 2018[7]
119 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan -
120 RUU tentang Praktik Kefarmasian -
121 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia -
122 RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular -
123 RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan -
124 RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan -
125 RUU tentang Sistem Pengupahan -
126 RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional -
127 RUU tentang Kebudayaan -
128 RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah -
129 RUU tentang Sistem Perbukuan 2015
130 RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
131 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam -
132 RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2015
133 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 2015
134 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal -
135 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2015
136 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah -
137 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 2015 UU Nomor 9 Tahun 2016
138 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -
139 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2015
140 RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal -
141 RUU tentang Pajak Penghasilan -
142 RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -
143 RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara -
144 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undnag No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar -
145 RUU tentang Perubahan Harga Rupiah -
146 RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun -
147 RUU tentang Lelang -
148 RUU tentang Penjaminan 2015 UU Nomor 1 Tahun 2016
149 RUU tentang Penjaminan Polis -
150 RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan -
151 RUU tentang Penilai -
152 RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa -
153 RUU tentang Perekonomian Nasional -
154 RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional -
155 RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia -
156 RUU tentang Bea Materai -
157 RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan -
158 RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah -
159 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2015
160 RUU tentang Tabungan Haji -

Prolegnas Kumulatif Terbuka

[sunting | sunting sumber]

Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum.[8] Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[9], RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

  1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  2. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
  5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka yang telah disahkan oleh DPR periode 2014-2019:

  tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  akibat Putusan MK
  tentang APBN
  tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
  tentang penetapan/pencabutan Perppu

Nomor Judul Tanggal Hasil
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan
1 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang 20 Januari 2015[10] 2 Februari 2015 UU Nomor 1 Tahun 2015
2 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang 20 Januari 2015[10] 2 Februari 2015 UU Nomor 2 Tahun 2015
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 13 Februari 2015[11] 6 Maret 2015 UU Nomor 3 Tahun 2015
4 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Democratic Republic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in the Field of Defence) 9 Februari 2015[12] 10 Maret 2015 UU Nomor 4 Tahun 2015
5 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam) 9 Februari 2015[12] 10 Maret 2015 UU Nomor 5 Tahun 2015
6 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea) 9 Februari 2015[12] 10 Maret 2015 UU Nomor 6 Tahun 2015
7 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence) 9 Februari 2015[12] 10 Maret 2015 UU Nomor 7 Tahun 2015
8 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang 24 April 2015[13] 18 Mei 2015 UU Nomor 10 Tahun 2015
9 RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 7 Juli 2015[14] 6 Agustus 2015 UU Nomor 11 Tahun 2015
10 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 1 September 2015[15] 1 Oktober 2015 UU Nomor 12 Tahun 2015
11 Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam) 20 Oktober 2015[16] 18 November 2015 UU Nomor 13 Tahun 2015
12 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 30 Oktober 2015[17] 25 November 2015 UU Nomor 14 Tahun 2015
13 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland Concerning Co-operation in the Field of Defence) 17 Desember 2015[18] 19 Januari 2016 UU Nomor 2 Tahun 2016
14 RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities) 17 Desember 2015[18] 19 Januari 2016 UU Nomor 3 Tahun 2016
15 RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding (Mou) Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence) 1 Maret 2016[19] 30 Maret 2016 UU Nomor 5 Tahun 2016
16 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence) 1 Maret 2016[19] 30 Maret 2016 UU Nomor 6 Tahun 2016
17 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 28 Juni 2016[20] 27 Juli 2016 UU Nomor 12 Tahun 2016
18 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 30 Agustus 2016[21] 28 September 2016 UU Nomor 14 Tahun 2016
19 RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) 8 September 2016[22] 6 Oktober 2016 UU Nomor 15 Tahun 2016
20 RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) 19 Oktober 2016[23] 25 Oktober 2016 UU Nomor 16 Tahun 2016
21 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 12 Oktober 2016[24] 9 November 2016 UU Nomor 17 Tahun 2016
22 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 26 Oktober 2016[25] 18 November 2016 UU Nomor 18 Tahun 2016
23 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014) 15 Desember 2016[26] 12 Januari 2017 UU Nomor 1 Tahun 2017
24 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economi Zone Boundary, 2014) 27 April 2017[27] 29 Mei 2017 UU Nomor 4 Tahun 2017
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 27 Juli 2017[28] 21 Agustus 2017 UU Nomor 8 Tahun 2017
26 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang 27 Juli 2017[28] 23 Agustus 2017 UU Nomor 9 Tahun 2017
27 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 27 Juli 2017[28] 23 Agustus 2017 UU Nomor 10 Tahun 2017
28 RUU tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) 13 September 2017[29] 20 September 2017 UU Nomor 11 Tahun 2017
29 RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) 17 Oktober 2017[30] 13 November 2017 UU Nomor 12 Tahun 2017
30 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition) 17 Oktober 2017[31] 13 November 2017 UU Nomor 13 Tahun 2017
31 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities in the Field of Defence) 17 Oktober 2017[32] 13 November 2017 UU Nomor 14 Tahun 2017
32 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 25 Oktober 2017[33] 22 November 2017 UU Nomor 15 Tahun 2017
33 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang 24 Oktober 2017[34] 22 November 2017 UU Nomor 16 Tahun 2017
34 RUU tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 24 Oktober 2017[35] 22 November 2017 UU Nomor 17 Tahun 2017
35 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence) 10 April 2018[36] 9 Mei 2018 UU Nomor 3 Tahun 2018
36 RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) 26 April 2018[37] 25 Mei 2018 UU Nomor 4 Tahun 2018
37 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government Of the Republic of Korea On Cooperation In The Field Of Defense) 10 Juli 2018[7] 8 Agustus 2018 UU Nomor 7 Tahun 2018
38 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 26 Juli 2018[38] 23 Agustus 2018 UU Nomor 8 Tahun 2018
39 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia) 2 Oktober 2018[39] 31 Oktober 2018 UU Nomor 10 Tahun 2018
40 RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation) 2 Oktober 2018[40] 31 Oktober 2018 UU Nomor 11 Tahun 2018
41 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 31 Oktober 2018[41] 23 November 2018 UU Nomor 12 Tahun 2018
42 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition) 13 Desember 2018 10 Januari 2019 UU Nomor 1 Tahun 2019
43 RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence) 13 Desember 2018 10 Januari 2019 UU Nomor 2 Tahun 2019
44 RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence) 13 Desember 2018 10 Januari 2019 UU Nomor 3 Tahun 2019
45 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation) 13 Februari 2019 15 Maret 2019 UU Nomor 5 Tahun 2019
46 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates) 13 Februari 2019 15 Maret 2019 UU Nomor 6 Tahun 2019
47 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence) 28 Maret 2019 26 April 2019 UU Nomor 7 Tahun 2019
48 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition) 4 Juli 2019 1 Agustus 2019 UU Nomor 9 Tahun 2019
49 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 4 Juli 2019 1 Agustus 2019 UU Nomor 10 Tahun 2019
50 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 20 Agustus 2019 18 September 2019 UU Nomor 12 Tahun 2019
51 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[a] 16 September 2019 15 Oktober 2019 UU Nomor 16 Tahun 2019
52 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 16 September 2019 17 Oktober 2019 UU Nomor 19 Tahun 2019
53 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 24 September 2019 18 Oktober 2019 UU Nomor 20 Tahun 2019

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Keterangan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan frasa "usia 16 tahun" pada pasal 7 ayat 1 undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta memerintahkan kekuasaan legislatif untuk melakukan perubahan pada ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dalam undang-undang tersebut paling lama 3 tahun setelah terbitnya Putusan MK.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
  2. ^ [1]
  3. ^ a b "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-02-16. Diakses tanggal 2015-02-16. 
  4. ^ Status twitter @pantauDPR "Jumlah RUU Prolegnas 2015-2019 adalah 160 RUU, bukan 159 RUU. Ada penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR"
  5. ^ "Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2015-2019" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-02-16. Diakses tanggal 2015-02-16. 
  6. ^ Daftar Prolegnas Prioritas 2015
  7. ^ a b Maharani, Tsarina (2018-07-10). "Tok! DPR Sahkan UU Karantina Kesehatan dan UU Kerja Sama RI-Korea". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-05. 
  8. ^ "Kumulatif Terbuka". Openparliament.id. 2021-07-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  9. ^ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2011-08-12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  10. ^ a b William, Anton, ed. (2015-01-20). "DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada Langsung". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-02. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  11. ^ "APBN-P 2015 Diputuskan Defisit Rp222,5 Triliun". Bisnis Indonesia. 2015-02-22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-02. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  12. ^ a b c d "DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi RI-Papua Nugini dan RI-Vietnam". Detik.com. 2015-02-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-02. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  13. ^ Bintang, Aulia (2015-04-24). "Perppu Pimpinan KPK Resmi Diundangkan DPR RI". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  14. ^ Aditiasari, Dana (2015-07-07). "Perppu Dicabut, RUU JPSK Segera Disahkan". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  15. ^ Pribadi, Indra Arief (2015-09-01). Maryati, ed. "DPR setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2014". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  16. ^ Fauzi, Gilang (2015-10-20). "DPR Sahkan UU Perjanjian Urusan Pidana dengan Vietnam". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  17. ^ Agustina, Widiarsi, ed. (2015-10-30). "Lebih dari 10 Jam Paripurna, DPR Akhirnya Sahkan APBN 2016". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  18. ^ a b Triyoga, Hardani (2015-12-17). "Paripurna DPR Sahkan 3 UU Termasuk UU Penjaminan". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  19. ^ a b Triyoga, Hardani (2016-03-01). "Paripurna DPR Sahkan Dua RUU Kerjasama Pertahanan". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  20. ^ NurhayatiTNR, Nunuy, ed. (2016-06-28). "Sah, RAPBN-P 2016 Diketuk di Paripurna DPR Hari Ini". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  21. ^ Medistiara, Yulida (2016-08-30). "Target Pajak 2015 Kurang Rp 248,9 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  22. ^ Kami, Indah Mutiara (2016-09-08). "UU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Disahkan, Hak Awak Kapal Dijamin". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  23. ^ Prastiwi, Devira (2016-10-19). "Paripurna DPR Sahkan RUU Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  24. ^ Putra, Wisnu Prasetiyo Adi (2016-10-12). "Perppu Kebiri Disahkan DPR, Gerindra dan PKS Minta Segera Direvisi". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  25. ^ Satyagraha (2016-10-26). Burhani, Ruslan, ed. "Rapat Paripurna DPR setujui APBN 2017". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-03. Diakses tanggal 2023-04-03. 
  26. ^ Herlinda, Wike Dita (2016-12-15). "DPR Sahkan Penetapan Batas Laut RI-Singapura". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  27. ^ Fatmawati, Nur Indah (2017-04-28). "Setelah 3 Tahun Akhirnya RUU Batas ZEE Indonesia-Filipina Disahkan". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  28. ^ a b c Kusuma, Hendra (2017-07-27). "APBN 2016-2017 Hingga Perppu Jadi UU, Sri Mulyani: Istilah Bola Ini Hatrick". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  29. ^ "DPR Setujui RUU Konvensi Minamata Mengenai Merkuri Jadi UU". Tempo. 2017-09-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  30. ^ "DPR Sahkan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2017-10-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-22. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  31. ^ Mardiastuti, Aditya (2017-10-17). "DPR Sahkan Badan Siber dan Sandi Negara Jadi Mitra Komisi I". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-21. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  32. ^ "DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2017-10-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-29. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  33. ^ Gumelar, Galih (2017-10-25). "DPR Ketok APBN 2018, Belanja Negara Rp2.221 Triliun". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  34. ^ "DPR Sahkan Perpu Ormas meski Fraksi Gerindra, PKS, PAN Menolak". Tempo. 2017-10-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  35. ^ Sihaloho, Markus Junianto (2017-10-24). "DPR Ratifikasi Amandemen Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan WTO". BeritaSatu.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  36. ^ "DPR Setujui Kerja Sama Pertahanan RI-Thailand". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018-04-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-22. Diakses tanggal 2023-04-05. 
  37. ^ Kusuma, Hendra (2018-04-26). "Sah! Aturan Ekspansi Bank di ASEAN Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-05. 
  38. ^ Mohammad Azka, Rinaldi (2018-07-26). "DPR Sepakati Pertanggungjawaban APBN 2017". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-05. 
  39. ^ "Paripurna DPR Setujui RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Arab Saudi jadi UU". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018-10-02. 
  40. ^ "RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018-10-02. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-02. Diakses tanggal 2023-04-05. 
  41. ^ Putera, Andri Donnal (2018-10-31). Setiawan, Sakina Rakhma Diah, ed. "Resmi, DPR Sahkan UU APBN 2019". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-05. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Program_Legislasi_Nasional_2015–2019&oldid=23230222"