Program Legislasi Nasional 2015–2019

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Program Legislasi Nasional 2015-2019 (disingkat Prolegnas 2015-2019) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019. Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.[1] Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU. [2] Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR [3][4]

Prolegnas 2015-2019[sunting | sunting sumber]

Terdapat 160 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019.[3][5] Di Prolegnas tahun 2015 terdapat 26 RUU usulan DPR, 10 usulan pemerintah dan satu usulan dari DPD.[6]. Berikut daftar lengkap RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019:

No. Judul Tahun Pengusul Bidang Penugasan Ditetapkan menjadi UU Nomor Keterangan
1 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional - DPR/Pemerintah Komisi I
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - DPR/Pemerintah Komisi I
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2015 DPR/Pemerintah Komisi I
4 RUU tentang Persandian - DPR/Pemerintah Komisi I
5 RUU tentang Rahasia Negara - DPR/Pemerintah Komisi I
6 RUU tentang Keamanan Nasional - DPR/Pemerintah Komisi I
7 RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2015 DPR/Pemerintah Komisi I
8 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia 2015 DPR/Pemerintah Komisi I
9 RUU tentang Konvergensi Telematika - DPR/Pemerintah/DPD Komisi I
10 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara - Pemerintah Komisi I
11 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - Pemerintah Komisi I
12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman - DPR Komisi I
13 RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi - Pemerintah Komisi I
14 RUU tentang Wawasan Nusantara 2015 DPD Komisi I
15 RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos - Pemerintah Komisi I
16 RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua - DPR/DPD Komisi II
17 RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 2015 Pemerintah Komisi II
18 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 2015 DPR Komisi II UU Nomor 1 Tahun 2015
19 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015 DPR Komisi II UU Nomor 9 Tahun 2015
20 RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum - DPR/Pemerintah Komisi II
21 RUU tentang Pertanahan 2015 DPR Komisi II
22 RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD - DPR/Pemerintah/DPD
23 RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik - DPR/Pemerintah/DPD
24 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara - DPR/DPD
25 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah - DPR/Pemerintah
26 RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur -
27 RUU tentang Provinsi Bali - Komisi II
28 RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan -
29 RUU tentang Partisipasi Masyarakat -
30 RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan -
31 RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria -
32 RUU tentang Perkumpulan -
33 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 Komisi III
34 RUU tentang Hukum Acara Pidana - Komisi III
35 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan - Komisi III
36 RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM - Komisi III
37 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Komisi III
38 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Komisi III
39 RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI - Komisi III
40 RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Komisi III
41 RUU tentang Hukum Acara Perdata - Komisi III
42 RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat -
43 RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -
44 RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana - Komisi III
45 RUU tentang Mahkamah Agung - Komisi III
46 RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis 2015 UU Nomor 20 Tahun 2016
47 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri -
48 RUU tentang Ekstradisi - mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
49 RUU tentang Paten 2015 UU Nomor 13 Tahun 2016
50 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana -
51 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat -
52 RUU tentang Jabatan Hakim -
53 RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer -
54 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -
55 RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara -
56 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan -
57 RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 2015
58 RUU tentang Balai Harta Peninggalan -
59 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI -
60 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -
61 RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) -
62 RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial -
63 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -
64 RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik -
65 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya -
66 RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan -
67 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia -
68 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan -
69 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 2015 UU Nomor 7 Tahun 2016
70 RUU tentang Zona Tambahan Indonesia -
71 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman -
72 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil -
73 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman -
74 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan -
75 RUU tentang Kedaulatan Pangan 2015
76 RUU tentang Jalan -
77 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat 2015 UU Nomor 4 Tahun 2016
78 RUU tentang Jasa Konstruksi 2015
79 RUU tentang Arsitek 2015
80 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional -
81 RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan -
82 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal -
83 RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN 2015
84 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal -
85 RUU tentang Perkoperasian -
86 RUU tentang Pertembakauan 2015
87 RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2015
88 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 2015
89 RUU tentang Bahan Kimia -
90 RUU tentang Metrologi Legal -


91 RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah -


92 RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen -


93 RUU tentang Ekonomi Kreatif -


94 RUU tentang Kewirausahaan Nasional 2015


95 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2015


96 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2015


97 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan -


98 RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam -


99 RUU tentang Geologi -
100 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi -
101 RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi -
102 RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender -
103 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan -
104 RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah 2015
105 RUU Tentang Penyandang Disabilitas 2015 UU Nomor 8 Tahun 2016 Menggantikan UU no. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
106 RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -
107 RUU tentang Kepalangmerahan -
108 RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial -
109 RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan -
110 RUU tentang Ketahanan Keluarga -
111 RUU tentang Perlindungan Umat Beragama -
112 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga -
113 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 2015
114 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga -
115 RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga -
116 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2015
117 RUU tentang Kebidanan -
118 RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan 2015
119 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan -
120 RUU tentang Praktik Kefarmasian -
121 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia -
122 RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular -
123 RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan -
124 RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan -
125 RUU tentang Sistem Pengupahan -
126 RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional -
127 RUU tentang Kebudayaan -
128 RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah -
129 RUU tentang Sistem Perbukuan 2015
130 RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
131 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam -
132 RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2015
133 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 2015
134 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal -
135 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2015
136 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah -
137 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 2015 UU Nomor 9 Tahun 2016
138 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -
139 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2015
140 RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal -
141 RUU tentang Pajak Penghasilan -
142 RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -
143 RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara -
144 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undnag No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar -
145 RUU tentang Perubahan Harga Rupiah -
146 RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun -
147 RUU tentang Lelang -
148 RUU tentang Penjaminan 2015 UU Nomor 1 Tahun 2016
149 RUU tentang Penjaminan Polis -
150 RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan -
151 RUU tentang Penilai -
152 RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa -
153 RUU tentang Perekonomian Nasional -
154 RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional -
155 RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia -
156 RUU tentang Bea Materai -
157 RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan -
158 RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah -
159 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2015
160 RUU tentang Tabungan Haji -

RUU Kumulatif Terbuka[sunting | sunting sumber]

RUU kumulatif terbuka terdiri dari:

  1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
  2. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka yang telah ditetapkan oleh DPR periode 2014-2019:

Nomor Judul Ditetapkan menjadi UU Nomor
1 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2015
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2015
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Lihat Juga[sunting | sunting sumber]

Catatan Kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
  2. ^ [1]
  3. ^ a b [http://www.parlemen.net/sites/default/files/dokumen/Daftar%20RUU%20Prolegnas%202015-2019%20%26%20Prioritas%202015%20rev%2012Feb15.pdf PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015]
  4. ^ Status twitter @pantauDPR "Jumlah RUU Prolegnas 2015-2019 adalah 160 RUU, bukan 159 RUU. Ada penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR"
  5. ^ Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2015-2019
  6. ^ Daftar Prolegnas Prioritas 2015