Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Logo APEKSI dengan label
Logo APEKSI

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau disingkat APEKSI adalah sebuah organisasi bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, Association of Indonesia Municipalities atau disingkat AIM. Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 2000. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan Keputusan No. 16 Tahun 2000 mengenai Panduan Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Pemilihan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota DPOD. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 16 Tahun 2000 disusun untuk mengembangkan Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi yang benar-benar mandiri dan akan terwakili di DPOD.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) menyelenggarakan Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.

Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk "Panitia Kerja Wali kota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "Asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities (AIM). Apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para wali kota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Wali kota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Wali kota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Wali kota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei - 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Wali kota Manado, Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., MSi., DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020. Pada Munas VI Apeksi pada tanggal 11 Februari di Jakarta Wali Kota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2021-2024.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota). Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI[sunting | sunting sumber]

Daftar Ketua Dewan Pengurus APEKSI

No. Foto Nama Mulai Akhir Keterangan
1 Berkas:Sunarto Sumoprawiro.jpg Soenarto Soemoprawiro 2000 2002
2 Jusuf SK.jpg Jusuf Serang Kasim 2002 2008 Menggantikan Soenarto Soemoprawiro tahun 2002 dan teripilih menjadi Ketua Dewan Pengurus pada Munas II APEKSI 2004
3 Eddy Santana Putra Walikota Palembang.jpg Eddy Santana Putra 2008 2012
4 Vicky Lumentut.jpg Vicky Lumentut 2012 2016
5 Mayor of South Tangerang Airin Rachmi Diany.jpg Airin Rachmi Diany 2016 2021
6 Wali Kota Bogor Bima Arya 2019.jpg Bima Arya Sugiarto 2021 Sekarang

Dewan Pengawas dan Pengurus Apeksi Periode 2021-2024[sunting | sunting sumber]

Dewan Pengawas:

  1. Ketua: Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H./Walikota Tangerang Selatan
  2. Anggota: Dr. H. Syarif Fasha, M.E./Walikota Jambi
  3. Anggota: Dr. H. Taufan Pawe, S.H., M.H./Walikota Parepare

Dewan Pengurus:

  1. Ketua: Dr. H. Bima Arya Sugiarto/Walikota Bogor
  2. Wakil Ketua Bidang Pemerintahan & Otonomi: H. Marten Taha, S.E., M.Ec Dev/Walikota Gorontalo
  3. Wakil Ketua Bidang Pembangunan: H. Aminullah Usman, S.E.Ak., M.M./Walikota Banda Aceh
  4. Wakil Ketua Bidang Kerjasama: H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M./Walikota Semarang
  5. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial & Perkotaan: H. Ibnu Sina, S.Pi, M.Si./Walikota Banjarmasin
  6. Wakil Ketua Bidang Ekonomi & Keuangan: Abdullah Abu Bakar, S.E./Walikota Kediri
  7. Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi & Hukum: H. Maulan Aklil, S.Ip, M.Si./Walikota Pangkalpinang
  8. Sekretaris: Alwis Rustam, M.A./Direktur Eksekutif
  9. Bendahara: dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si./Walikota Batu

Program[sunting | sunting sumber]

Program Apeksi sesuai amanat Munas VI Apeksi 2021:

  1. Pembangunan Kota Berkelanjutan
  2. Kerjasama Daerah
  3. Peningkatan Kapasitas
  4. Advokasi
  5. Komunikasi dan Informasi
  6. Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga
  7. Penguatan Organisasi dan Administrasi Umum

Anggota[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah 98 kota-kota anggota Apeksi di Indonesia:

  1. Kota Ambon
  2. Kota Balikpapan
  3. Kota Banda Aceh
  4. Kota Bandar Lampung
  5. Kota Bandung
  6. Kota Banjar
  7. Kota Banjarbaru
  8. Kota Banjarmasin
  9. Kota Batam
  10. Kota Batu
  11. Kota Baubau
  12. Kota Bekasi
  13. Kota Bengkulu
  14. Kota Bima
  15. Kota Binjai
  16. Kota Bitung
  17. Kota Blitar
  18. Kota Bogor
  19. Kota Bontang
  20. Kota Bukittinggi
  21. Kota Cilegon
  22. Kota Cimahi
  23. Kota Cirebon
  24. Kota Denpasar
  25. Kota Depok
  26. Kota Dumai
  27. Kota Gorontalo
  28. Kota Gunungsitoli
  29. Kota Jakarta Barat
  30. Kota Jakarta Pusat
  31. Kota Jakarta Selatan
  32. Kota Jakarta Timur
  33. Kota Jakarta Utara
  34. Kota Jambi
  35. Kota Jayapura
  36. Kota Kediri
  37. Kota Kendari
  38. Kota Kotamobagu
  39. Kota Kupang
  40. Kota Langsa
  41. Kota Lhokseumawe
  42. Kota Lubuklinggau
  43. Kota Madiun
  44. Kota Magelang
  45. Kota Makassar
  46. Kota Malang
  47. Kota Manado
  48. Kota Mataram
  49. Kota Medan
  50. Kota Metro
  51. Kota Mojokerto
  52. Kota Padang
  53. Kota Padang Panjang
  54. Kota Padang Sidempuan
  55. Kota Pagaralam
  56. Kota Palangka Raya
  57. Kota Palembang
  58. Kota Palopo
  59. Kota Palu
  60. Kota Pangkalpinang
  61. Kota Parepare
  62. Kota Pariaman
  63. Kota Pasuruan
  64. Kota Payakumbuh
  65. Kota Pekalongan
  66. Kota Pekanbaru
  67. Kota Pematangsiantar
  68. Kota Pontianak
  69. Kota Prabumulih
  70. Kota Probolinggo
  71. Kota Sabang
  72. Kota Salatiga
  73. Kota Samarinda
  74. Kota Sawahlunto
  75. Kota Semarang
  76. Kota Serang
  77. Kota Sibolga
  78. Kota Singkawang
  79. Kota Solok
  80. Kota Sorong
  81. Kota Subulussalam
  82. Kota Sukabumi
  83. Kota Sungaipenuh
  84. Kota Surabaya
  85. Kota Surakarta
  86. Kota Tangerang
  87. Kota Tangerang Selatan
  88. Kota Tanjungbalai
  89. Kota Tanjungpinang
  90. Kota Tarakan
  91. Kota Tasikmalaya
  92. Kota Tebing Tinggi
  93. Kota Tegal
  94. Kota Ternate
  95. Kota Tidore Kepulauan
  96. Kota Tomohon
  97. Kota Tual
  98. Kota Yogyakarta

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]