Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Pemilu Legislatif 2009)
Langsung ke: navigasi, cari
Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2009
Bendera Indonesia
2004 ←
9 April 2009
→ 2014

692 kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat
(Dewan Perwakilan Rakyat: 560; Dewan Perwakilan Daerah: 132)
  Partai pertama Partai kedua Partai ketiga
  DEMOKRAT.gif Logo GOLKAR.jpg PDIPLogo.png
Partai Demokrat Golkar PDI-P
Pemilu terakhir 55 kursi, 7.45% 128 kursi, 21.58% 109 kursi, 18.53%
Kursi dimenangkan 150 107 95
Perubahan kursi +95 −21 −14
Suara rakyat 21.703.137 15.037.757 14,600,091
Persentase 20.85% 14.45% 14.03%

Kepemimpinan sebelum pemilu

MPR: Hidayat Nur Wahid (PKS)
DPR: Agung Laksono (Golkar)
DPD: Ginandjar Kartasasmita

Kepemimpinan baru

MPR: Taufiq Kiemas (PDI–P)
DPR: Marzuki Alie (Demokrat)
DPD: Irman Gusman

Contoh Kertas Suara Pemilu 2009

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur[1]).

38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Pada 5 Oktober 2004, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat.[2] Pemekaran ini dilakukan setelah pemilu legislatif 2004, sehingga Sulawesi Barat tidak diwakilkan dalam DPR hingga tahun 2009.

Muncul pembicaraan untuk meningkatkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2007. Berbagai faksi dalam pemerintahan mengusulkan untuk menambah jumlah kursi menjadi 560.[3] Pada 18 Februari 2008, jumlah kursi DPR ditingkatkan menjadi 560 untuk mewakilkan provinsi Sulawesi Barat serta karena peningkatan jumlah penduduk.[4]

Pemilihan Umum Anggota DPR[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).

Peserta[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.[5] Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009.[6] Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.[7]

No. urut Lambang dan nama partai
1 HANURA.jpg Partai Hati Nurani Rakyat
2 PKPB.gif Partai Karya Peduli Bangsa
3 Logo pppi.jpg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4 Logo PPRN.jpg Partai Peduli Rakyat Nasional
5 Gerindra.jpg Partai Gerakan Indonesia Raya
6 Logo barnas.jpg Partai Barisan Nasional
7 Logo PKPI.jpg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8 PKS Logo.svg Partai Keadilan Sejahtera
9 Partai Amanat Nasional.svg Partai Amanat Nasional
10 LogoPIBbaru.jpg Partai Perjuangan Indonesia Baru
11 Logo partai kedaulatan.jpg Partai Kedaulatan
12 PPD.gif Partai Persatuan Daerah
13 Pkb.jpg Partai Kebangkitan Bangsa
14 Logo PPI (partai).jpg Partai Pemuda Indonesia
15 Logo PNI Marhaenisme.jpg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16 Logo PDP.jpg Partai Demokrasi Pembaruan
17 Karyaperjuangan.gif Partai Karya Perjuangan
18 Logopmb.jpg Partai Matahari Bangsa
19 PPDI.gif Partai Penegak Demokrasi Indonesia
No. urut Lambang dan nama partai
20 Logo PDK.jpg Partai Demokrasi Kebangsaan
21 Logo RepublikaN.jpg Partai Republika Nusantara
22 PELOPOR.gif Partai Pelopor
23 Logo GOLKAR.jpg Partai Golongan Karya
24 PPP.gif Partai Persatuan Pembangunan
25 Pds.gif Partai Damai Sejahtera
26 Pnbk.jpg Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27 Bulan Bintang.jpg Partai Bulan Bintang
28 PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29 PBR.jpg Partai Bintang Reformasi
30 Partai patriot pancasila.jpg Partai Patriot
31 DEMOKRAT.gif Partai Demokrat
32 PKDI.jpg Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33 Partai indonesia sejahtera.jpg Partai Indonesia Sejahtera
34 PKNU.jpg Partai Kebangkitan Nasional Ulama
41 MERDEKA.gif Partai Merdeka
42 PNUI.gif Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
43 PSI.gif Partai Sarikat Indonesia
44 Logo partai buruh.jpg Partai Buruh

Daerah pemilihan[sunting | sunting sumber]

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.

No. Provinsi Nama daerah pemilihan Jumlah kursi
1. Aceh Aceh I
Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam
7
Aceh II
Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa
6
2. Sumatera Utara Sumatera Utara I
Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi
10
Sumatera Utara II
Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Labuhan Batu, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan
10
Sumatera Utara III
Kab. Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai
10
3. Sumatera Barat Sumatera Barat I
Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang
8
Sumatera Barat II
Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman
6
4. Riau Riau I
Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kota Pekanbaru, Kota Dumai
6
Riau II
Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi
5
5. Kepulauan Riau Kepulauan Riau
3
6. Jambi Jambi
7
7. Sumatera Selatan Sumatera Selatan I
Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau
8
Sumatera Selatan II
Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih
9
8. Bangka Belitung Bangka Belitung
3
9. Bengkulu Bengkulu
4
10. Lampung Lampung I
Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)
9
Lampung II
Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)
9
11. DKI Jakarta DKI Jakarta I
Kota Jakarta Timur
6
DKI Jakarta II
Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri
7
DKI Jakarta III
Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara
8
12. Jawa Barat Jawa Barat I
Kota Bandung, Kota Cimahi
7
Jawa Barat II
Kab. Bandung, Bandung Barat
10
Jawa Barat III
Kab. Cianjur, Kota Bogor
9
Jawa Barat IV
Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
6
Jawa Barat V
Kabupaten Bogor
9
Jawa Barat VI
Kota Bekasi, Kota Depok
6
Jawa Barat VII
Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi
10
Jawa Barat VIII
Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
9
Jawa Barat IX
Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
8
Jawa Barat X
Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
7
Jawa Barat XI
Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya
10
13. Banten Banten I
Kab. Pandeglang, Lebak
6
Banten II
Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang
6
Banten III
Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
10
14. Jawa Tengah Jawa Tengah I
Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang
8
Jawa Tengah II
Kab. Kudus, Jepara, Demak
7
Jawa Tengah III
Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati
9
Jawa Tengah IV
Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri
7
Jawa Tengah V
Kab. Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta
8
Jawa Tengah VI
Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang
8
Jawa Tengah VII
Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen
7
Jawa Tengah VIII
Kab. Cilacap, Banyumas
8
Jawa Tengah IX
Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal
8
Jawa Tengah X
Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan
7
15. Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
8
16. Jawa Timur Jawa Timur I
Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya
10
Jawa Timur II
Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan
7
Jawa Timur III
Kab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo
7
Jawa Timur IV
Kab. Lumajang, Jember
8
Jawa Timur V
Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu
8
Jawa Timur VI
Kab. Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan Kediri
9
Jawa Timur VII
Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi
8
Jawa Timur VIII
Kab. Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun
10
Jawa Timur IX
Kab. Bojonegoro dan Tuban
6
Jawa Timur X
Kab. Lamongan dan Gresik
6
Jawa Timur XI
Empat kabupaten di Pulau Madura
8
17. Bali Bali I
Kab. Badung, Tabanan, Jembrana, Kota Denpasar
9
Bali II
Kab. Buleleng, Bangli, Klungkung, Karangasem
-
18. Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
10
19. Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur I
Kabupaten-kabupaten di Pulau Flores dan Kep. Alor
6
Nusa Tenggara Timur II
Kabupaten-kabupaten dan kota di Pulau Timor dan Sumba
7
20. Kalimantan Barat Kalimantan Barat
10
21. Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
6
22. Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan I
Kab. Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan
6
Kalimantan Selatan II
Kab. Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru
5
23. Kalimantan Timur Kalimantan Timur
8
24. Sulawesi Utara Sulawesi Utara
6
25. Gorontalo Gorontalo
3
26. Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
6
27. Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan I
Kab. Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar
8
Sulawesi Selatan II
Kab. Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare
9
Sulawesi Selatan III
Kab. Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo
7
28. Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
5
29. Sulawesi Barat Sulawesi Barat
3
30. Maluku Maluku
4
31. Maluku Utara Maluku Utara
3
32. Papua Papua
10
33. Papua Barat Papua Barat
3
Total
560

Survei[sunting | sunting sumber]

Survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga survei pada tahun 2007, 2008 dan 2009 menunjukkan tiga tempat teratas kemungkinan akan diperebutkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, diikuti partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, serta partai baru Partai Hati Nurani Rakyat.

Sumber Waktu penyelenggaraan Hasil
Lembaga Survei Indonesia

Sampel: 2.455
Batas kesalahan: 2,4%

8 - 18 Februari 2009 Partai Demokrat 24,3%, PDIP 17,3%, Partai Golkar 15,9%, PKS 5,7%, PKB 5,2%, PPP 5,0%, PAN 4,3%, Partai Gerindra 3,6%, Partai Hanura 2,0%, lain-lain 7,5% (masing-masing <=1,0%), belum tahu 9,0%
Lembaga Survei Indonesia

Sampel: 2.200
Batas kesalahan: 2,2%

10 - 22 Desember 2008 Partai Demokrat 23,0%, PDIP 17,1%, Partai Golkar 13,3%, PKB 4,8%, PKS 4,0%, Partai Gerindra 3,9%, PAN 3,4%, PPP 3,1%, Partai Hanura 1,3%, lain-lain 7,0% (masing-masing <1,0%), belum tahu 20,0%
Lembaga Survei Nasional

Sampel: 1.225
Batas kesalahan: 2,8%

10 - 20 Desember 2008 PDIP 28,2%, Partai Demokrat 19,4%, Partai Golkar 13,5%, PKS 6,2%, Partai Gerindra 6,1%, PKB 4,5%, PAN 3,8%, PPP 2,8% dan Hanura 2,0%, lain-lain dan belum memutuskan ?
Lembaga Survei Indonesia

Sampel: 2.179
Batas kesalahan: 2%

26 Oktober - 5 November 2008 PD 16,8%, Golkar 15,9%, PDIP 14,2%, PKS 4,9%, PKB 4,6%, Gerindra 3,7%, PAN 3,2%, PPP 3,1%, PPDK 1,2 %, Hanura 1,1%, lainnya lk. 5% (masing-masing <1%), belum memutuskan 25,0%
Lembaga Survei Indonesia

Sampel: 1.249
Batas kesalahan: 3%

8 - 20 September 2008 PDIP 18,6%, Golkar 18,5%, PD 12,1%, PKS 6,3%, PKB 5,7%, Gerinda 3,2%, PAN 2,7%, PPP 2,4%, Hanura 1,2%, PMB 1,0%, tidak tahu/belum menentukan 25,0%
Indonesian Research and Development
Institute
(lihat KOMPAS)

Sampel: 2.600
Batas kesalahan: 1,9%

5 - 12 Juli 2008 PDIP 26,3%, Golkar 24,6%, PD 11,2%, PKS 9,1%, PKB 5,0%
Indo Barometer

Sampel: 1.200 orang
Batas kesalahan: ± 3%

5 - 16 Juni 2008 PDIP 23,8%, Golkar 12,0%, PD 9,6%, PKS 7,4% dan PKB 7,4%, PAN 3,5%, Hanura 2,3%, PPP 1,6%, lainnya 3,0% tidak tahu/belum menentukan 29,4%
Indo Barometer

Sampel: ?
Batas kesalahan: ?

Desember 2007 PDIP 25,3%, Golkar 18,0%, PD 13,8%, PKB 7,5%, PKS 5,2%, PPP 3,5%, PAN 3,2%, lainnya 6,0%, tidak tahu/belum menentukan 17,7%
Lembaga Survei Indonesia

Sampel: 1.300
Batas kesalahan: 2,8%

25 September – 2 Oktober 2007 PDIP 20%, Golkar 17,5%, PD 14%, PKB 4%, PKS 4%, PPP 4%, PAN 3%, lainnya 4,5%, tidak tahu/belum menentukan 29%
Indo Barometer (lihat Juni 2008)

Sampel: ?
Batas kesalahan: ?

Mei 2007 PDIP 18,8%, Golkar 17,8%, PD 12,5%, PKB 6,8%, PKS 4,7%, PPP 4,0%, PAN 3,5%, lainnya 4,8%, tidak tahu/belum menentukan 26,5%

Hasil[sunting | sunting sumber]

Peta partai peraih suara terbanyak per provinsi.

Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.[8] Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya.[9][10] Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK.

Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehan suara dan jumlah kursi di DPR.[11][10]

No. Partai Jumlah suara Persentase suara Jumlah kursi Persentase kursi Status PT*
1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 18 3,21% Lolos
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos
6 Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos
8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos
9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 43 7,68% Lolos
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos
11 Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos
12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 27 4,82% Lolos
14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos
16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos
17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos
18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos
21 Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos
22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos
23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos
24 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos
25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos
27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.600.091 14,03% 95 16,96% Lolos
29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 150 26,79% Lolos
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
33 Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos
41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
43 Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos
Jumlah 104.099.785 100,00% 560 100,00%

*) Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Statistik[sunting | sunting sumber]

Jumlah suara sah: 104.099.785
Jumlah suara tidak sah: 17.488.581
Jumlah pemilih: 121.588.366
Jumlah yang tidak memilih: 49.677.075
Jumlah pemilih terdaftar: 171.265.441

Pemilihan Umum Anggota DPD[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Umum Anggota DPD 2009 dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah provinsi.

Hasil[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Umum Anggota DPRD[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Umum Anggota DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan dan peserta yang sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR. Khusus untuk Provinsi Aceh, ada tambahan 6 partai politik lokal yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD di provinsi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut daftar 6 partai politik lokal tersebut beserta nomor urutnya.[12]

No. Lambang dan nama partai
35 Partai aceh aman seujahtra.jpg Partai Aceh Aman Seujahtra
36 Partai daulat ceh.jpg Partai Daulat Aceh
37 Parta SIRA.jpg Partai Suara Independen Rakyat Aceh
No. Lambang dan nama partai
38 Partai Rakyat Aceh.jpg Partai Rakyat Aceh
39 Partai Aceh.jpg Partai Aceh
40 Partai bersatu aceh.jpg Partai Bersatu Aceh

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Ini Dia Jadwal Baru Pemilu 2009". Detikcom. 3 Juli 2008. Diakses 3 Juli.  Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
  2. ^ "Sejarah Terbentuknya Sulawesi Barat" (dalam bahasa Indonesian). Sulawesi Barat Online. Diakses 2009-06-09. 
  3. ^ "Jumlah Kursi DPR Cenderung Naik" (dalam bahasa Indonesian). Kompas. 2007-09-28. Diakses 2009-06-09. 
  4. ^ Pramono, Sidik (2008-02-19). "RUU Pemilu: DPR 2009 Jadi 560 Kursi" (dalam bahasa Indonesian). Kompas. Diakses 2009-06-09. 
  5. ^ "Daftar Parpol Peserta Pemilu 2009", Kompas, 7 Juli 2008
  6. ^ "Akhirnya KPU Putuskan 4 Parpol Gurem Ikut Pemilu 2009". detikcom. 15 Agustus 2008. 
  7. ^ "Partai-partai Pemilu 2009". Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 9 Juli 2008. 
  8. ^ "KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2009". KPU. 9 Mei 2009. Diakses 10 Mei 2009. 
  9. ^ "Demokrat raih suara terbesar". BBC. 9 Mei 2008. Diakses 11 Mei 2009. 
  10. ^ a b "KPU Ubah Perolehan Kursi Parpol di DPR". KPU. 14 Mei 2008. Diakses 16 Mei 2009. 
  11. ^ "Wajah Baru Dominasi Dewan". KPU. 4 September 2009. 
  12. ^ "Ini Dia Enam Parlok Aceh". Serambi Online. 10 Juli 2008.