Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014
Bendera Indonesia
2009 ←
9 Juli 2014
→ 2019

  Gubernur DKI Jokowi.jpg Prabowo Cawapres 2009.jpg
Calon Joko Widodo (Jokowi) Prabowo Subianto
Partai PDI-P Gerindra
Pasangan Jusuf Kalla Hatta Rajasa
Suara rakyat 70.997.833 62.576.444
Persentase 53,15% 46,85%

2014IndonesianPresidentialElectionMap.png

Hasil pemilu memperlihatkan kandidat dengan mayoritas suara di masing-masing 33 provinsi di Indonesia. Prabowo Subianto: merah gelap; Joko Widodo: merah terang.

Presiden sebelum pemilu

Susilo Bambang Yudhoyono
Demokrat

Presiden terpilih

Joko Widodo (Jokowi)
PDI-P

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.[1][2]. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. [3][4]. Pemilihan umum ini dimenangi oleh pasangan Jokowi (Joko Widodo)-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% [5]. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kandidat[sunting | sunting sumber]

Google Doodle menyambut Pilpres 2014

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Resmi[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah kandidat resmi beserta nomor urutnya yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 1 Juni 2014.

Nomor
urut
Calon Presiden Calon Wakil Presiden Partai Politik Kursi DPR Kursi DPR % Suara legislatif %
1 Gerindra.jpg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Logo GOLKAR.jpg Partai Golongan Karya (Golkar)
Logo Partai Amanat Nasional.jpg Partai Amanat Nasional (PAN)
Contoh Logo Baru PKS.jpg Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ppp-logo.jpg Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Bulan Bintang.jpg Partai Bulan Bintang (PBB)
Democratic Party (Indonesia).svg Partai Demokrat [6]
Koalisi mayoritas:
Gerindra/Golkar/PPP/PKS/PAN/Demokrat
358 / 560
63.54% 59.52%
2 PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Pkb.jpg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai NasDem.svg Partai NasDem
HANURA.jpg Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Logo PKPI.jpg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)[7]
Koalisi minoritas:
PDI–P/Hanura/NasDem/PKB
202 / 560
36.46% 40.38%

Lainnya[sunting | sunting sumber]

Sebelum pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2014, tokoh-tokoh berikut telah terlebih dahulu menyatakan pencalonan diri sebagai Presiden. Setelah pemilu legislatif, mereka mengurungkan niat setelah partainya gagal mencapai batas suara / kursi yang diperlukan agar bisa mencalonkan Presiden.

Partai Calon Status
Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie Ketua Partai Golkar[8][9]
Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto Mantan Panglima TNI, calon presiden 2004, dan calon wakil presiden 2009[10]
Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra Mantan Ketua Partai Bulan Bintang.[11]
Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali Ketua Partai Persatuan Pembangunan
Potensial

Berikut ini adalah tokoh-tokoh selain calon resmi yang pernah disebut-sebut potensial sebagai calon Presiden. Tokoh yang disebut sebagai calon potensial (per awal tahun 2014) adalah:

Beberapa di antaranya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Namun, ada juga yang akhirnya bergabung ke salah satu calon Presiden dan calon Wakil Presiden resmi yang ditetapkan KPU.

Konvensi Partai Demokrat

Sejak tahun 2013, Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi semi terbuka untuk menjaring calon-calon yang layak diajukan sebagai calon Presiden. Salah satu peserta konvensi, Dahlan Iskan dinyatakan sebagai pemenang konvensi, beberapa hari setelah pemilihan umum legislatif berakhir. Namun, Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mencalonkan Dahlan Iskan setelah gagal mencapai batas 20% kursi / 25% suara pada pemilu legislatif April 2014.[20]. Berikut ini adalah daftar peserta konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat:

Kampanye[sunting | sunting sumber]

Kampanye Pemilu Presiden 2014 dimulai pada 4 Juni hingga 5 Juli 2014 dalam rapat umum terbuka dan debat calon.

Dana Kampanye[sunting | sunting sumber]

Di bawah ini adalah dana kampanye para calon Presiden selama kampanye Pilpres 2014 yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 Juli 2014.

Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Penerimaan 166.559.466.941 312.376.119.823
Pengeluaran 166.557.825.711 311.899.377.825
Saldo akhir 1.641.229 476.741.998

Debat Calon[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar debat calon yang diselenggarakan selama kampanye Pilpres 2014.

Waktu Peserta Materi Moderator Stasiun TV Penyelenggara
Senin, 9 Juni 2014 Capres-Cawapres Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum UGM) SCTV dan BeritaSatu TV
Minggu, 15 Juni 2014 Capres Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Universitas Brawijaya) MetroTV dan Bloomberg TV Indonesia
Minggu, 22 Juni 2014 Capres Politik Internal dan Ketahanan Nasional Hikmahanto Juwana (Guru Besar Universitas Indonesia) tvOne
Minggu, 29 Juni 2014 Cawapres Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK Dwikorita Karnawati (Wakil Rektor UGM) RCTI, MNCTV, dan Global TV
Sabtu, 5 Juli 2014 Capres-Cawapres Pangan, Energi, dan Lingkungan Sudharto P. Hadi (Rektor UNDIP) TVRI, Kompas TV, dan RTV

Beberapa isu menjadi kontroversi dalam debat tersebut. Antara lain saat Jokowi memunculkan istilah tol laut yang disalahpahami sebagai jalan tol di atas laut yang melintasi seluruh nusantara.[22] Prabowo memunculkan kontroversi mengenai kebocoran anggaran yang kemudian diralat kembali sebagai kerugian potensial[23]. Jusuf Kalla menimbulkan kontroversi setelah meralat sendiri bahwa UN tidak akan dibatalkan.[24]. Sementara Hatta Rajasa menimbulkan kontroversi setelah salah membedakan penghargaan Kalpataru dengan Adipura dalam debat terakhir. [25]

Kampanye di GBK[sunting | sunting sumber]

Respon masyarakat terhadap kedua calon terlihat saat kampanye terbuka di Gelora Bung Karno. Kubu Prabowo pada 22 Juni 2014 memilih untuk mengadakan orasi di panggung dengan menggunakan identitas baju putih dan mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi buruh[26].

Sementara Kubu Jokowi pada 5 Juli 2014 memilih kampanye dalam bentuk konser yang mengundang relawan dari siang hingga malam hari dengan diisi penampilan berbagai selebriti. Jokowi sendiri hanya muncul di saat akhir dengan memberi sambutan pendek. [27]

Survei[sunting | sunting sumber]

Garis waktu[sunting | sunting sumber]

Catatan: Garis waktu berikut ini mencakup pemilihan umum legislatif pada pertengahan 2014 dan kegiatan lainnya karena ada hubungannya dengan pemilihan umum presiden.

Tanggal Kegiatan Deskripsi
Januari Persiapan Sepanjang Januari dan Februari, Partai Demokrat mengadakan rapat terbuka di kota-kota besar untuk mencari dukungan bagi para calon presiden Konvensi Partai Demokrat.[30]
Maret Kampanye Kampanye nasional untuk oleh calon anggota legislatif
6–8 April Masa tenang Kampanye tidak boleh dilangsungkan
9 April Pemilu legislatif Pemilihan umum serentak nasional untuk Dewan Perwakilan Rakyat (60 kursi), 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD I, 2.137 kursi), dan 497 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota (DPRD II, 17.560 kursi)
Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
9 Mei Hasil Hasil pemilu legislatif diumumkan 30 hari setelah hari pemilihan.[31]
Awal Mei Pencalonan Nama pasangan calon presiden dan wakil presiden dikirim ke Komisi Pemilihan Umum tujuh hari setelah hasil pemilu legislatif diumumkan (lihat di atas).[32]
31 Mei Pengumuman KPU mengumumkan nama-nama calon presiden dan wakil presiden
4 Juni – 5 Juli Kampanye Kampanye nasional oleh calon presiden dan wakil presiden
6–8 Juli Masa tenang Kampanye tidak boleh dilangsungkan
9 Juli Pemilu presiden Pemilihan umum presiden
10–12 Juli Rekapitulasi Tingkat kelurahan
10–14 Juli Rekapitulasi Kawasan luar negeri
13–15 Juli Rekapitulasi Tingkat kecamatan
16–17 Juli Rekapitulasi Tingkat kabupaten dan kota
18–19 Juli Rekapitulasi Tingkat provinsi
20–22 Juli Rekapitulasi Tingkat nasional
22-23 Juli Hasil Hasil pemilu presiden diumumkan 14 hari setelah hari pemilihan.[31]
20 Oktober Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatannya. Presiden ketujuh diambil sumpahnya.

Penghitungan dan hasil[sunting | sunting sumber]

Surat Suara Pilpres 2014

Setelah pilpres 9 Juli 2014, Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kemenangannya berdasarkan hitung cepat suara dari beberapa wilayah. Banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo).[33] Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.[34]

Menjelang pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo meminta KPU menunda pengumumannya selama dua minggu agar partainya bisa memeriksa dugaan manipulasi proses pemungutan suara. Permintaan ini ditolak oleh KPU.[35] Kubu Prabowo juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah.[36] Namun demikian, beberapa pendukung Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi atas pemilihannya. Politikus PAN, Hanafi Rais, tiga hari sebelum hasil resmi diumumkan, mengirimkan sebuah pernyataan pers yang isinya, "kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang".[37] Pada hari yang sama, ketua tim kampanye Prabowo, Mahfud M.D., mengembalikan mandatnya kepada Prabowo dan menyatakan bahwa pemilihan umum sudah berakhir.[37]

Khawatir karena ketegangan antarpartai pernah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 250.000 personel polisi di seluruh Indonesia. Di Jakarta Pusat, ratusan polisi ditempatkan di sekitar gedung KPU. Kerumunan pendukung Prabowo melakukan unjuk rasa damai di dekat gedung KPU.[38]

Pengunduran Prabowo[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan umum setelah sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia "[kehilangan] hak-hak demokrasi" karena "telah terjadi kecurangan masif dan sistematis",[39] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum".[35] Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi.[39][39] Beberapa laporan terkini masih bertentangan seputar apakah Prabowo mengundurkan diri dari proses pemilu atau menolak hasil resminya saja.[36]

Menurut Douglas Ramage dari Bower Asia Group Jakarta, legitimasi proses pemilihan umum dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai tahun 1998. Ramage menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki "wilayah tak terjamah".[35] Keabsahan penolakan Prabowo belum jelas karena apabila ia menyatakan mundur, maka ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.[35] Menurut The Jakarta Post, selisih suara sebesar 6,3 persen akan menyulitkan Prabowo menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.[40] Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda 100 miliar rupiah karena mengundurkan diri.[35][39]

Seusai pengumuman tersebut, nilai tukar rupiah Indonesia jatuh 0,3 persen, dan JSX Composite jatuh 0,9 persen.[36] Para pengamat menolak tuduhan kecurangan yang dilemparkan Prabowo dan mengatakan bahwa pemilihan umum berlangsung "adil dan bebas". Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan" dan pengunduran Prabowo mencerminkan "sikap asli kalangan elit yang tidak siap kalah".[41]

Pengumuman[sunting | sunting sumber]

Menyusul pengunduran Prabowo, saksi-saksinya juga meninggalkan acara pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Akan tetapi, penghitungan resmi terus berlanjut, dan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk mengundang para saksi.[42] Kemenangan Jokowi sudah diprediksi[36] dan terbukti beberapa jam kemudian karena jadwal pengumuman yang awalnya ditetapkan pukul 16:00 mundur empat jam.[42] KPU menyatakan bahwa Jokowi memperoleh 53,15 persen suara (mewakili 70,99 juta pemilih) dan Prabowo memperoleh 46,85 persen suara (62,57 juta pemilih).[40] Kubu Prabowo tetap menolak hitungan KPU dan menyatakan bahwa mereka lebih memercayai hasil yang diberikan PKS ketimbang KPU.[43]

Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden. The New York Times melaporkan bahwa Jokowi berkata, "Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia".[44] Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".[44]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan ucapan selamat kepada Jokowi sesaat setelah penetapan KPU. Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga memberikan ucapan selamat di Twitter beberapa menit setelah penetapan tersebut dan berharap kinerja Jokowi selanjutnya dapat memperkuat hubungan antara kedua negara tersebut.[45]. Selain Presiden dan Wapres petahana, serta Perdana Menteri Singapura, ucapan selamat kemudian mengalir dari berbagai kepala pemerintahan dan perwakilan berbagai negara di dunia terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di antaranya Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe[46], dan sebagainya.

Hasil resmi[sunting | sunting sumber]

s • b Ringkasan hasil pemilu Presiden Indonesia 9 Juli 2014
Calon Pasangan Partai Suara  %
Prabowo Subianto Hatta Rajasa Partai Gerakan Indonesia Raya 62.576.444 46,85
Joko Widodo Jusuf Kalla Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 70.997.833 53,15
Total 133.574.277 100%
Suara sah 133.574.277 98,98
Suara tidak sah 1.379.690 1,02
Pemilih pengguna hak pilih 134.953.967 69,58
Pemilih golput 58.990.183 30,42
Pemilih terdaftar 190.307.134
Sumber: KPU
Suara menurut wilayah[47][48][49] Prabowo Cawapres 2009.jpg Gubernur DKI Jokowi.jpg Total suara
Prabowo Subianto
Gerindra
Jokowi (Joko Widodo)
PDI–P
Suara % Suara %
Sumatera Aceh 1.089.290 54.93 913.309 45.61 2.002.599
Sumatera Utara 2.831.514 44.76 3.494.835 55.24 6.326.349
Sumatera Barat 1.797.505 76.92 539.308 23.09 2.336.813
Riau 1.349.338 50.12 1.342.817 49.88 2.692.155
Jambi 871.316 49.25 897.787 50.75 1.769.103
Sumatera Selatan 2.132.163 51.26 2.027.049 48.74 4.159.212
Bengkulu 433.173 45.27 523.669 54.73 956.842
Lampung 2.033.924 46.93 2.299.889 53.07 4.333.813
Bangka-Belitung 200.706 32.74 412.359 67.26 613.065
Kepulauan Riau 332.908 40.37 491.819 59.63 824.727
Jawa Banten 3.192.671 57.10 2.398.631 42.90 5.591.302
Jakarta 2.528.064 46.92 2.859.894 53.08 5.387.958
Jawa Barat 14.167.381 59.78 9.530.315 40.22 23.697.696
Jawa Tengah 6.485.720 33.35 12.959.540 66.65 19.445.260
Yogyakarta 977.342 44.19 1.234.249 55.81 2.211.591
Jawa Timur 10.277.088 46.83 11.669.313 53.17 21.946.401
Kalimantan Kalimantan Barat 1.032.354 39.62 1.573.046 60.38 2.605.400
Kalimantan Tengah 468.277 40.21 696.199 59.79 1.164.476
Kalimantan Selatan 941.809 50.05 939.748 49.95 1.881.557
Kalimantan Timur 687.734 36.62 1.190.156 63.38 1.877.890
Kalimantan Utara Digabung dengan Kalimantan Timur
Sunda Kecil Bali 614.241 28.58 1.535.110 71.42 2.149.351
Nusa Tenggara Barat 1.844.178 72.45 701.238 27.55 2.545.416
Nusa Tenggara Timur 769.391 34.08 1.488.076 65.92 2.257.467
Sulawesi Sulawesi Utara 620.095 46.12 724.553 53.81 1.344.648
Gorontalo 378.735 63.10 221.497 36.90 600.232
Sulawesi Tengah 632.009 45.13 767.151 54.87 1.399.160
Sulawesi Tenggara 511.134 45.10 622.217 54.90 1.133.351
Sulawesi Barat 165.494 26.63 456.021 73.37 621.515
Sulawesi Selatan 1.214.857 28.57 3.037.026 71.43 4.251.883
Maluku Maluku 433.981 49.48 443.040 50.52 877.021
Maluku Utara 306.792 54.45 256.601 45.55 563.393
Papua Papua 755.374 26.84 2.058.517 73.16 2.813.891
Papua Barat 172.528 32.37 360.379 67.63 532.907
Luar negeri 313.600 46.26 364.257 53.74 677.857

Hitung cepat[sunting | sunting sumber]

Proses hitung cepat dimulai pada tanggal 9 Juli 2014 oleh berbagai lembaga survei.

Sumber Pasangan Selisih
(perbedaan persentase pemenang
dengan hasil KPU)
Prabowo Subianto—Hatta Rajasa Jokowi (Joko Widodo)—Jusuf Kalla
CSIS-Cyrus Network (Liputan6.com)[50] 48,1% 51,9% Jokowi 1,25%
Indikator Politik Indonesia (MetroTVnews)[50] 47,06% 52,94% Jokowi 0,21%
Kompas (Litbang)[51][50] 47,66% 52,34% Jokowi 0,81%
Lingkaran Survei Indonesia[50] 46,43% 53,37% Jokowi 0,42%
Pol Tracking[52] 46,63% 53,37% Jokowi 0,22%
Populi Center (suara.com)[50] 49,05% 50,95% Jokowi 2,20%
RRI (antaranews.com)[53][50] 47,49% 52,51% Jokowi 0,64%
Saiful Mujani Research Center (SMRC)[54][50] 47,02% 52,98% Jokowi 0,17%
IRC (okezone.com)[50] 51,11% 48,89% Prabowo 4,26%
JSI (Viva.co.id)[50] 50,13% 49,87% Prabowo 3,28%
Lembaga Survei Nasional (Viva.co.id)[50] 50,56% 49,44% Prabowo 3,71%
Puskaptis (Viva.co.id)[50] 52,05% 47,95% Prabowo 5.20%

Perbedaan hasil hitung cepat menghasilkan pedebatan mengenai keabsahan beberapa lembaga yang melakukan perhitungan. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia merasa harus mengadakan audit terhadap metoda yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya. JSI dan Puskaptis mengabaikan panggilan ini. Hasilnya, Jaringan Survei Indonesia dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan PERSEPI karena dianggap tidak memiliki iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat.[55]

Sementara RRI yang juga ikut mengadakan hitung cepat dengan hasil yang sangat mendekati hasil rekapitulasi KPU, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, juga mendapatkan tekanan politis dari Komisi I DPR RI yang mempertanyakan aktivitas RRI dalam melakukan survei yang dianggap tidak sesuai dengan tupoksi. Karena itu Komisi I berencana akan melakukan pemanggilan terhadap direksi RRI[56] yang akhirnya menimbulkan kecaman dari masyarakat dan jurnalis.[57]

Real count[sunting | sunting sumber]

Cuplikan real count versi KawalPemilu.org, 17 Juli 2014

Selain hitung cepat, beberapa kelompok independen maupun organisasi dan partai mendukung juga melakukan perhitungan yang di media disebut real count (dari bahasa Inggris yang artinya "hitung sesungguhnya"). Berbeda dengan hitung cepat yang mengambil sampel secara statistik, real count berusaha mengumpulkan data dari seluruh pemilih atau TPS, atau mendekati seluruhnya. Ada yang menggunakan data dari KPU, dan ada juga yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.

Situs KawalPemilu.org termasuk salah satu situs yang memulai melansir hasil real count. Situs ini dibuat oleh sekelompok ahli teknologi informasi Indonesia yang berdomisili di luar negeri, dan meluncurkan hasil awalnnya pada 14 Juli. Input situs ini berasal dari hasil TPS di formulir C1 yang dilansir oleh KPU, dan didigitalisasi oleh sekitar 700 relawan.[58] Beberapa hari kemudian, hasil rekapitulasi KPU dalam bentuk data DA1, DB1 dan DC1 dilansir KPU dalam bentuk digital, dan beberapa situs lain dan media juga melakukan real count berdasarkan data-data ini.

Pihak Prabowo-Hatta menggunakan real count yang dilakukan oleh PKS. Berbeda dengan hasil hitung cepat maupun real count lainnya, perhitungan ini menunjukkan keunggulan tipis Prabowo-Hatta. Namun sempat terjadi kontroversi karena publikasi hasil real count sementara pada 9 Juli 2014 sama persis dengan publikasi hasil exit poll yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014.[59] Setelahnya, kubu Prabowo Hatta tidak pernah lagi mempublikasikan hasil real count. Mahfud MD menyatakan hasil perhitungan tersebut rahasia[60], sementara Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho beralasan menghentikan publikasi Real Count karena ingin mematuhi himbauan Komisi Penyiaran Indonesia.[61]

Sementara dari pihak Jokowi-Jusuf Kalla, real count dilakukan baik oleh internal PDIP[62] maupun di gedung DPP Partai Nasdem.[63]

Berikut adalah perbandingan hasil perhitungan beberapa kelompok relawan dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.

Sumber Pasangan Selisih
(perbedaan persentase pemenang
dengan hasil KPU)
KawalPemilu.org (berdasarkan formulir C1) 47,09% 52,90% Jokowi 0.25%
KawalPemilu.org (berdasarkan data DC1) 46,84% 53,15% Jokowi 0.00%
Publikasi Real Count PKS per 9 Juli 2014 52,3% 47,7 Prabowo 5.45%
Publikasi Real Count PDIP dan Partai Nasdem per 15 Juli 2014 46,54% 53,46 Jokowi 0.31%
Pilpres2014.org (berdasarkan data DB1) 47,03% 52,97% Jokowi 0.18%
Pilpres2014.org (berdasarkan data DC1) 46,85% 53,15% Jokowi 0.00%

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Denny Indrayana (2008) Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.
  2. ^ Law No. 42/2008 on the Election of the President and Vice-president (Indonesia)
  3. ^ Markus Junianto Sihaloho, 'Presidential Threshold Likely to Here to Stay', The Jakarta Globe, 13 September 2013.
  4. ^ Ina Parlina, 'Ruling stymies Prabowo's bid', The Jakarta Post, 25 Januari 2014.
  5. ^ [1] (Indonesia)
  6. ^ http://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/1659074/Partai.Demokrat.Resmi.Dukung.Prabowo-Hatta
  7. ^ [2]
  8. ^ "Bakrie Nomination Starts Indonesia’s Presidential Race". South East Asia Real Time. Diakses 12 Juli 2014. 
  9. ^ Bagus BT Suragih, 'Akbar sets six-month deadline for Aburizal', The Jakarta Post, 17 Desember 2012.
  10. ^ Wiranto officially runs for president', The Jakarta Post, 2 Juli 2013.
  11. ^ "Deklarasi Pencalonan Yusril Sebagai Capres Akan Dilaksanakan Di Surabaya". Partai Bulan Bintang. Diakses 12 Juli 2014. 
  12. ^ Abraham Samad Pilih Jadi Ketua RW Daripada Presiden, Suara Pembaruan, 5 Desember 2013.
  13. ^ Democrats Like Ani Yudhoyono for 2014 Presidential Race, The Jakarta Globe, 15 Mei 2012.
  14. ^ '"I will run for president if people want": Megawati',
  15. ^ "Puan ready to join the". The Jakarta Post. Diakses 12 Juli 2014. 
  16. ^ "‘Dangdut’ king ready for presidency". The Jakarta Post. 14 November 2012. Diakses 14 November 2012. 
  17. ^ Sandro Gatra, 'Masuk Bursa Capres, Sri Mulyani: Saya Merasa Terhormat', Kompas, 21 August 2013.
  18. ^ "Metro TV (Seandainya Surya Paloh Menjadi Presiden RI)". Media.kompasiana.com. 2011-01-26. Diakses 2012-10-21. 
  19. ^ "Sutiyoso Layak Diusung Sebagai Capres 2014". Inilahcom. Diakses 12 Juli 2014. 
  20. ^ 'Golkar Party, Democrats Leave Coalition Puzzle Unsolved,
  21. ^ a b c d e f g h i j k 'Eleven Hopefuls, but all Eyes on Pramono', The Jakarta Globe, 30 Agustus 2013.
  22. ^ Ejek Jokowi Soal Tol Laut, Tweet Fadli Zon Dikritik. Diakses dari situs berita Solopos pada 25 Juli 2014
  23. ^ Hatta Koreksi Pernyataan Prabowo Potential Loss, Bukan Bocor. Diakses dari situs Berita Kompas pada 25 Juli 2014
  24. ^ Ditanya Hatta Bakal Hapus UN, Ini Kata Jusuf Kalla. Diakses dari situs berita Vivanews pada 25 Juli 2014
  25. ^ Ironis, Cawapres Hatta Rajasa Tak Bisa Bedakan Kalpataru dan Adipura. Diakses dari situs berita Tribunnews pada 25 Juli 2014
  26. ^ Pendukung Prabowo Hatta Padati Gelora Bung Karno. Diakses dari situs berita Tempo pada 25 Juli 2014
  27. ^ Ragam Kreasi Relawan Jokowi di Konser Salam 2 Jari. Diakses dari situs berita Tempo pada 25 Juli 2014
  28. ^ Zulkifar, Muhammad. "Tiga Keunggulan Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden Menurut Survei Ini". Tribunnews. Diakses 7 Maret 2014. 
  29. ^ Ramadhan, Bilal. "INES Klaim Hasil Survei Inginkan Capres Dari Militer". Republika Online. Diakses 7 Maret 2014. 
  30. ^ Maftuh Basyuni: Our mandate is to seek a presidential candidate', Tempo, 22 December 2013.
  31. ^ a b This requirement is set out in the Law on the National Elections.
  32. ^ This requirement is set out in the Law on the Election of the President.
  33. ^ Madison Park and Kathy Quiano (7 July 2014). "Indonesian presidential candidate declares victory, opponent says not so fast". CNN. Diarsipkan dari aslinya tanggal 14 July 2014. Diakses 22 July 2014. 
  34. ^ Zubaidah Nazeer (9 July 2014). "Indonesia polls: Prabowo claims win although quick count favours Jokowi". Straits Times (Singapore). Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 July 2014. Diakses 22 July 2014. 
  35. ^ a b c d e Kathy Quiano, Madison Park and Casey Tolan (22 July 2014). "Prabowo withdraws from Indonesian election process". CNN. Diakses 22 July 2014. 
  36. ^ a b c d Novrida Manurung, Rieka Rahadiana and Yoga Rusmana (22 Juli 2014). "Widodo Heads for Indonesia Win as Prabowo Withdraws From Count". Bloomberg. Diakses 22 Juli 2014. 
  37. ^ a b "Jokowi Confirmed Indonesia’s Next President, But Still No Surrender From Desperate Prabowo". The Jakarta Globe. 22 July 2014. Diakses 22 July 2014. 
  38. ^ Greg Jenett (22 July 2014). "Indonesia elections: Joko 'Jokowi' Widodo confirmed as next president after official results released". Australian Broadcasting Corporation. Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 July 2014. Diakses 22 July 2014. 
  39. ^ a b c d Bachelard, Michael (22 July 2014). "Prabowo Subianto 'withdraws' from Indonesian presidential election on day vote was to be declared". Sidney Morning Herald. Diakses 22 July 2014. 
  40. ^ a b "Official, final tally: Jokowi 53.15%, Prabowo 46.85%". The Jakarta Post. 22 July 2014. Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 July 2014. Diakses 22 July 2014. 
  41. ^ Niniek Karmini and Ali Kotarumalos (22 June 2014). "Jakarta Governor Wins Indonesian Presidency". ABC News. Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 July 2014. Diakses 22 July 2014. 
  42. ^ a b Yolanda Ryan Armindya (22 Juli 2014). "KPU Postpones Election Results Announcement". Tempo. Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 Juli 2014. Diakses 22 Juli 2014. 
  43. ^ "Prabowo camp says PKS tally more accurate than KPU's". The Jakarta Post. 22 Juni 2014. Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 Juli 2014. Diakses 22 Juli 2014. 
  44. ^ a b Joe Cochrane (22 Juli 2014). "Joko Widodo, Populist Governor, Is Named Winner in Indonesian Presidential Vote". The New York Times. Diarsipkan dari aslinya tanggal 22 Juli 2014. Diakses 22 Juli 2014. 
  45. ^ Bagus BT Saragih (22 Juli 2014). "World leaders congratulate Jokowi". The Jakarta Post. Diarsipkan dari aslinya tanggal 23 Juli 2014. Diakses 23 Juli 2014. 
  46. ^ Tasrief Tarmizi (23 Juli 2014). "PM Jepang Ucapkan Selamat Ke Jokowi". ANTARA. Diakses 24 Juli 2014. 
  47. ^ [3] Hasil Pemilihan Umum Presiden 2014
  48. ^ http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/ini.hasil.rekapitulasi.suara.pilpres.di.33.provinsi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp
  49. ^ https://docs.google.com/spreadsheets/d/tpz0b9TSupGzKpfeYvnhUhg/htmlview
  50. ^ a b c d e f g h i j k "Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei - Kompas.com
  51. ^ http://palembang.tribunnews.com/2014/07/09/litbang-kompas-prabowo-hatta-4519-persen-jokowi-jk-5581-persen
  52. ^ "TV One" Sepihak Tambah 3 Lembaga Survei, Poltracking Batalkan Kerja Sama
  53. ^ http://palembang.tribunnews.com/2014/07/09/quick-count-rri-prabowo-hatta-4764-jokowi-jk-5234
  54. ^ http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/09/115447/2632219/1562/quick-count-smrc-prabowo-hatta-4722-jokowi-jk-5288?9911012
  55. ^ Persepi keluarkan JSI dan Puskaptis. Diakses dari situs Berita BBC.co.uk Indonesia pada tanggal 25 Juli 2014
  56. ^ Komisi I akan Panggil RRI Karena Lakukan Quick Count. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 25 Juli 2014
  57. ^ Ironis, Komisi I DPR dipanggil RRI karena Quick Count. Diakses dari situs berita Kompas pada 25 Juli 2014
  58. ^ "TechInAsia.com, 5 things you need to know about Indonesia’s election tech fighters". Diakses 2014-07-18. "700 volunteers are working for free, with no backers, and consist of supporters of both presidential candidates." 
  59. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Republika1
  60. ^ Mahfud MD Rahasiakan Hasil Real Count PKS. Diakses dari situs berita Detik pada tanggal 25 Juli 2014
  61. ^ PKS Hentikan Publikasi Real Count Prabowo Hatta. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 25 Juli 2014
  62. ^ Real Count Internal PDIP Jokowi-JK Menang di DKI. Diakses dari situs seruu.com pada 25 Juli 2014
  63. ^ Ini Ruangan Khusus di Balik Real Count Jokowi-JK. Diakses dari situs berita Kompas pada 25 Juli 2014

Pranala luar[sunting | sunting sumber]