Maluku Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Maluku Utara
—  Provinsi  —
Lambang Maluku Utara
Lambang
Slogan: Marimoi Ngone Futuru
Peta lokasi Maluku Utara
Negara  Indonesia
Hari jadi 4 Oktober 1999 (hari jadi)
Dasar hukum UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003
Ibu kota Sofifi
Koordinat 3º 40' LS - 3º 0' LU
123º 50' - 129º 50' BT
Pemerintahan
 • Gubernur Thaib Armain
 • Wakil Gubernur Abdul Ghani Kasuba
Luas
 • Total 140.255.32 km2 (54,152.88 mil²)
 • Daratan 33.278 km2 (12,849 mil²)
 • Perairan 106.977.32 km2 (41,304.17 mil²)
Populasi (2010)[1]
 • Total 1.038.087
 • Kepadatan Bad rounding here7.4/km2 (Bad rounding here19/sq mi)
Demografi
 • Suku bangsa Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, Eropa
 • Agama Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%)
 • Bahasa Bahasa Melayu Maluku Utara
Zona waktu WIT
Kabupaten 6
Kota 2
Kecamatan 45
Desa/kelurahan 730
Situs web www.malukuutaraprov.go.id

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.

Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi[2].

Geografis[sunting | sunting sumber]

Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.

Pulau[sunting | sunting sumber]

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sebelum penjajahan[sunting | sunting sumber]

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

Pendudukan militer Jepang[sunting | sunting sumber]

Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Orde Lama[sunting | sunting sumber]

Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.

Orde Baru[sunting | sunting sumber]

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.

Orde Reformasi[sunting | sunting sumber]

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.[3]

Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara.

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.

Kabupaten dan Kota[sunting | sunting sumber]

No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Halmahera Barat Jailolo
2 Kabupaten Halmahera Tengah Weda
3 Kabupaten Halmahera Utara Tobelo
4 Kabupaten Halmahera Selatan Labuha
5 Kabupaten Halmahera Timur Maba
6 Kabupaten Kepulauan Sula Sanana
7 Kabupaten Pulau Morotai Daruba
8 Kabupaten Pulau Taliabu Bobong
9 Kota Ternate Ternate
10 Kota Tidore Kepulauan Soasiu


Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Gubernur[sunting | sunting sumber]

No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Keterangan
1. Saleh latconsina.jpg Saleh Latuconsina
(Pejabat Gubernur)
1999 18 April 2002  
2. SH Sarundajang.jpg Sinyo Harry Sarundajang
(Pejabat Gubernur)
18 April 2002 25 November 2002 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
3. Thaib Armaiyn.jpg Thaib Armaiyn 25 November 2002 25 November 2007 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.
4. Timbul Pudjianto.jpg Timbul Pudjianto
(Pejabat Gubernur)
2007 2008 Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo.
5. Thaib Armaiyn.jpg Thaib Armaiyn 29 September 2008 29 September 2013
6. Tanribali.jpg Tanribali Lamo
(Pejabat Gubernur)
23 Oktober 2013

Perwakilan[sunting | sunting sumber]

DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:[4]

Partai Kursi  %
Partai Golkar 10 -
Partai Demokrat 5 -
PDI-P 5 -
PKS 4 -
PBB 4 -
PAN 4 -
Partai Gerindra 2 -
Partai Hanura 2 -
PDS 2 -
PDK 1 -
PPP 1 -
PKPB 1 -
PPD 1 -
Barnas 1 -
Total 45 100,0

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya.

Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Jalan Darat[sunting | sunting sumber]

Panjang Jalan[sunting | sunting sumber]

  • Jalan negara sepanjang 58,50 km
  • Jalan provinsi sepanjang 404 km
  • Jalan kabupaten sepanjang 501,20 km

Fisik jalan[sunting | sunting sumber]

  • Jalan aspal sepanjang 106 km
  • Jalan sirtu sepanjang 6 km
  • Jalan tanah sepanjang 851,7 Km

Kondisi jalan[sunting | sunting sumber]

  • Baik sepanjang 4 km,
  • Sedang sepanjang 56,3 km
  • Rusak ringan sepanjang 112,7 km
  • Rusak berat sepanjang 474 km
  • Belum ditembus sepanjang 310,4 km

Kendaraan angkutan (per April 2010)[sunting | sunting sumber]

  • Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
  • Roda empat; sejumlah > 500 unit
    • Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
    • Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
  • Roda enam; sejumlah 50 unit
    • Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
    • Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sensus Penduduk 2010
  2. ^ "SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku". Kompas Daring. 2010-08-04. Diakses 2010-08-04. 
  3. ^ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895
  4. ^ Partai Golkar Tempatkan Wakil Terbanyak di DPRD Provinsi Malut. Media Indonesia Daring. Edisi 19-05-2009.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Koordinat: 0°23′LU 126°54′BT / 0,383°LS 126,9°BT / -0.383; 126.900