Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Karantina Pertanian ; Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
Slogan	Profesional, tangguh, tepercaya
Pegawai	3.809 (tahun 2019)
Alokasi APBN	Rp852.815.222.000 (tahun 2019)
Susunan organisasi
Kepala Badan	Ir. Bambang, M.M.
Sekretaris Badan	Ir. Wisnu Haryana
Kepala Pusat
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	drh. Wisnu Wasisa Putra, M.P.
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Dr. Ir. A.M. Adnan, M.P.
Pusat Kepatuhan, Kerja sama, dan Informasi Perkarantinaan	Ir. Junaidi, M.M.
Kantor pusat
	Gedung E Kementerian Pertanian RI; Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Situs web
	karantina.pertanian.go.id

Badan Karantina Pertanian (disingkat Barantan) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Kepala Badan Karantina Pertanian saat ini adalah Ir. Bambang, M.M.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Terminologi[sunting | sunting sumber]

Kata karantina berasal dari bahasa Italia, quaranta giorni, yang artinya empat puluh hari. Istilah ini muncul pada abad ke-14 saat terjadi wabah maut hitam (black death) yang menewaskan sepertiga hingga dua pertiga penduduk Eropa. Sistem karantina pun digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Pada masa itu, kapal-kapal penumpang yang datang dari wilayah lain dilarang langsung berlabuh. Para pendatang ini harus menunggu selama empat puluh hari di suatu pulau yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa mereka tidak tertular black death. Walaupun pada awalnya karantina dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit pada manusia, namun pada perkembangan selanjutnya, konsep karantina juga digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan.

Sebelum kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Penyelenggaraan karantina pertanian di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Hal ini diawali oleh adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh cendawan Hemileila vastatrix dari Sri Lanka. Pemerintah kolonial berusaha untuk mencegah masuknya penyakit tersebut ke Indonesia untuk melindungi perkebunan kopi yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka dengan cara menerbitkan Ordonansi 19 Desember 1877 (Staatsblad No. 262) yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka. Ordonansi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia.^[3]

Setelah kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, urusan perkarantinaan pertanian berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertanian dengan fungsi karantina hewan dan karantina tumbuhan berada di bawah unit yang berbeda. Pada tahun 1992 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia. Terdapat tiga buah Peraturan Pemerintah yang selanjutnya diterbitkan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan,
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Pada 27 September 2001, karantina ikan diserahterimakan dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 menyatakan lahirnya Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon Ia di Departemen Pertanian.^[3]

Sejak tahun 2008, tepatnya setelah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, terjadi penggabungan antara karantina hewan dan karantina tumbuhan menjadi karantina pertanian dalam kerangka operasional di lapangan.^[3] Mulai saat itu, terbentuk 52 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setelah puluhan tahun diterapkan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga periu diganti. Oleh karena itu, pada tahun 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.

Tugas dan fungsi[sunting | sunting sumber]

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:^[4]

Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
Peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tujuan[sunting | sunting sumber]

Penyelenggaraan karantina pertanian ditujukan untuk:^[5]

mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
mencegah tersebarnya HPHK serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
mencegah keluarnya HPHK serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi[sunting | sunting sumber]

Susunan organisasi kantor pusat Badan Karantina Pertanian yaitu:^[6]

Pimpinan: Kepala Badan Karantina Pertanian

Sekretariat Badan
- Bagian Umum
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan

Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Tabel di bawah ini berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Pertanian.

No.	Nama	Masa jabatan		Keterangan
No.	Nama	Mulai	Selesai	Keterangan
—	Ir. A. Hidayat Rahadian, M.Si.	2001	2002	ad interim^[a]
1	Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, M.S.	2002	2003
—	Dr. drh. Sofyan Sudrajat, M.Sc.	2003	2003	ad interim^[b]
2	drh. Budi Tri Akoso, M.Sc., Ph.D.	2003	2005	^[7]
3	Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.B.A.	2005	2008	^[8]
4	Ir. Hari Priyono, M.Si.	2008	2010
5	Ir. Banun Harpini, M.Sc.	2010	2019	^[9]
6	Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.	2019	2021	^[10]
7	Ir. Bambang, M.M.	2021	Sekarang	Masih menjabat

Unit pelaksana teknis[sunting | sunting sumber]

Badan Karantina Pertanian juga memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di seluruh wilayah Indonesia. Daftar UPT Karantina Pertanian tersebut yaitu:^[11]

No.	Nama UPT	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Medan	Sumatra Utara
2.	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta	Tangerang	Banten
3.	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	Jakarta Utara	DKI Jakarta
4.	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	Surabaya	Jawa Timur
5.	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan
6.	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Jakarta Timur	DKI Jakarta
7.	Balai Uji Terap, Teknik, dan Metode Karantina Pertanian	Bekasi	Jawa Barat
8.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	Pekanbaru	Riau
9.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	Batam	Kepulauan Riau
10.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	Padang	Sumatra Barat
11.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi	Jambi	Jambi
12.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	Palembang	Sumatra Selatan
13.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung	Bandar Lampung	Lampung
14.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Semarang	Jawa Tengah
15.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	Denpasar	Bali
16.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	Mataram	Nusa Tenggara Barat
17.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Kupang	Nusa Tenggara Timur
18.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	Pontianak	Kalimantan Barat
19.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
20.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	Balikpapan	Kalimantan Timur
21.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	Manado	Sulawesi Utara
22.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	Jayapura	Papua
23.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	Deli Serdang	Sumatra Utara
24.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	Tanjungpinang	Kepulauan Riau
25.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung
26.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	Cilegon	Banten
27.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
28.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	Palangka Raya	Kalimantan Tengah
29.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	Tarakan	Kalimantan Utara
30.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	Palu	Sulawesi Tengah
31.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
32.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	Kendari	Sulawesi Tenggara
33.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	Ternate	Maluku Utara
34.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Aceh	Banda Aceh	Aceh
35.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	Tanjungbalai	Sumatera Utara
36.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
37.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung	Bandung	Jawa Barat
38.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Cilacap	Jawa Tengah
39.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
40.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
41.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur
42.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare	Parepare	Sulawesi Selatan
43.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon	Ambon	Maluku
44.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong	Sorong	Papua Barat
45.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak	Biak Numfor	Papua
46.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika	Mimika	Papua
47.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke	Merauke	Papua
48.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun	Karimun	Kepulauan Riau
49.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	Bangkalan	Jawa Timur
50.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	Ende	Nusa Tenggara Timur
51.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat
52.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari	Manokwari	Papua Barat

Belawan

Soekarno-Hatta

Tanjung Priok

Surabaya

Makassar

Uji Standar

Uji Terap

Pekanbaru

Batam

Padang

Jambi

Palembang

Lampung

Semarang

Denpasar

Mataram

Kupang

Pontianak

Banjarmasin

Balikpapan

Manado

Jayapura

Medan

Tanjungpinang

Pangkal Pinang

Cilegon

Yogyakarta

Palangkaraya

Tarakan

Palu

Gorontalo

Kendari

Ternate

Aceh

Tanjungbalai Asahan

Bengkulu

Bandung

Cilacap

Sumbawa Besar

Entikong

Samarinda

Parepare

Ambon

Sorong

Biak

Timika

Merauke

Tanjung Balai Karimun

Bangkalan

Ende

Mamuju

Manokwari

Peta lokasi UPTKP di Indonesia

Tampilkan peta Indonesia

Soekarno-Hatta

TanjungPriok

Surabaya

Uji Standar

Uji Terap

Semarang

Cilegon

Yogyakarta

Bandung

Cilacap

Bangkalan

Peta lokasi UPTKP di P. Jawa dan Madura

Tampilkan peta P. Jawa dan Madura

Catatan[sunting | sunting sumber]

^ Jabatan saat itu: Inspektur Jenderal Departemen Pertanian
^ Jabatan saat itu: Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan

Referensi[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

^ Barantan (2020), hlm. 14.
^ Barantan (2019b), hlm. 13.
^ ^a ^b ^c "Sejarah". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019.
^ "Profil Organisasi". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019.
^ UU 21/2019, Pasal 7.
^ Kementerian Pertanian RI (03-08-2015), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (PDF), Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia
^ "Menteri Ingatkan Fungsi Utama Badan Karantina". Tempo. 8 Desember 2003. Diakses tanggal 20 Mei 2021.
^ "Pejabat Struktural Badan Litbang Pertanian Mendapat Promosi Jabatan di Deptan". Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. 14 Juni 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-20. Diakses tanggal 20 Mei 2021.
^ "Mentan Lantik 17 Jabatan Eselon I Kementerian Pertanian Secara Serentak". Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. 1 November 2010. Diakses tanggal 20 Mei 2021.
^ "Mentan Lantik Ali Jamil Menjadi Kepala Barantan". Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. 4 Februari 2019. Diakses tanggal 20 Mei 2021.
^ "Unit Pelaksana Teknis". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019.

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]

Badan Karantina Pertanian (2015). Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019 (PDF). Jakarta: Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Badan Karantina Pertanian (2019). Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2018 (PDF). Jakarta: Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Badan Karantina Pertanian (2019). Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019 (PDF). Jakarta: Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Badan Karantina Pertanian (2020). Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019 (PDF). Jakarta: Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia (2019), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 6411, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-11-15, diakses tanggal 2019-11-14

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) Situs web resmi Badan Karantina Pertanian

[7] Jabatan saat itu: Inspektur Jenderal Departemen Pertanian

[8] Jabatan saat itu: Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan

[FOOTNOTEBarantan202014-1] Barantan (2020), hlm. 14.

[FOOTNOTEBarantan2019b13-2] Barantan (2019b), hlm. 13.

[sejarah-3] "Sejarah". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019.

[profil-4] "Profil Organisasi". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019.

[FOOTNOTEUU_21/2019Pasal_7-5] UU 21/2019, Pasal 7.

[6] Kementerian Pertanian RI (03-08-2015), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (PDF), Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia

[9] "Menteri Ingatkan Fungsi Utama Badan Karantina". Tempo. 8 Desember 2003. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

[10] "Pejabat Struktural Badan Litbang Pertanian Mendapat Promosi Jabatan di Deptan". Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. 14 Juni 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-20. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

[11] "Mentan Lantik 17 Jabatan Eselon I Kementerian Pertanian Secara Serentak". Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. 1 November 2010. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

[12] "Mentan Lantik Ali Jamil Menjadi Kepala Barantan". Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. 4 Februari 2019. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

[13] "Unit Pelaksana Teknis". Badan Karantina Pertanian. Diakses tanggal 11-06-2019.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[a]

[b]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

l b s Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Menteri: Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian • Direktorat Jenderal Tanaman Pangan • Direktorat Jenderal Hortikultura • Direktorat Jenderal Perkebunan • Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian • Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian • Badan Ketahanan Pangan • Badan Karantina Pertanian