Gamawan Fauzi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Gamawan Fauzi
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke-27
Petahana
Mulai menjabat
22 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Mardiyanto
Gubernur Sumatera Barat ke-10
Masa jabatan
15 Agustus 2005 – 22 Oktober 2009
Didahului oleh Thamrin
Digantikan oleh Marlis Rahman
Informasi pribadi
Lahir 9 November 1957 (umur 56)
Bendera Indonesia Solok, Sumatera Barat, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Suami/istri Vita Gamawan Fauzi
Anak Idola Prima Gita
Gina Dwi Fachria
Gian Gufran
Agama Islam

Gamawan Fauzi, S.H., M.M., (lahir di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957; umur 56 tahun) adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009[1]. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009. Di Pemerintahan Gamawan fauzi dikenal dengan konsep Good, Clean and Efficient Governance nya. Ia juga penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok.

Gamawan Fauzi adalah pelaksana utama program e-ktp di Indonesia. Ia juga Menteri Dalam Negeri yang terlibat penyelesaian Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur mengenai Daerah Istimewa Yogyakartapada tahun 2012.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pencapaian target penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-ktp) di tanah air telah melampui kinerja e-ktp negara-negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat (AS) dan India. "[2].

Kementerian Dalam Negeri melaporkan proses perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) per 7 November 2012 telah mencakup 172,4 juta orang atau 95,5% dari total penduduk potensial. Mendagri Gamawan Fauzi menuturkan realisasi itu telah melampaui target pemerintah. Bahkan 55 hari lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan, yakni 31 Desember 2012.[3].

Gamawan Fauzi juga terlibat dalam Penyelesaian RUU Keistimewaan Yogyakarta yang selama ini menjadi satu beban nya sebagai Menteri Dalam Negeri. Rancangan Keistimewaan DIY ini sudah dibahas oleh Komisi II DPR sejak periode 2004-2009 lalu. Jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri. Tak rampung, pembahasan dilanjutkan oleh pemerintah dengan DPR periode 2009-2014. Undang-undang ini pun masuk prioritas Dan akhirnya disahkan pada 30 Agustus 2012,lalu [4].

Riwayat Pendidikan[sunting | sunting sumber]

  • Doctor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang (UNP) 2011 di Bidang Manajemen Pendidikan Kebijakan Publik
  • Strata 2-Magister Manajemen (MM) di Universitas Negeri Padang (UNP)
  • Strata 1-Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND)
  • SMA Negeri 1 Padang

Riwayat Pekerjaan[sunting | sunting sumber]

  • Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-sekarang)
  • Gubernur Sumatera Barat (2005-2009)
  • Bupati Solok (1995-2000), (2000-2005)
  • Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat
  • Sekretaris Pribadi Gubernur Sumatera Barat
  • Staf Kantor Direktorat Sosial Politik (Ditsospol) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

  • Penerima Bung Hatta Award 2004 [5].
  • Bintang Mahaputra Utama 2009 [6].
  • Charta Politika Award 2010 untuk kategori Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Berpengaruh di Media Tahun 2010 [7].
  • Penghargaan Perhumas Indonesia atas kontribusi yang besar bagi dunia kehumasan di Indonesia 2012 [8].

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala Luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Didahului oleh:
Mardiyanto
Menteri Dalam Negeri
22 Oktober 2009–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Thamrin
Gubernur Sumatera Barat
15 Agustus 200522 Oktober 2009
Diteruskan oleh:
Marlis Rahman