Kabinet Darurat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabinet Darurat

Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet Indonesia ke-8)
1948–1949
Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan
Dibentuk19 Desember 1948
Diselesaikan13 Juli 1949
Struktur pemerintahan
PresidenSoekarno (ditangkap)
Wakil PresidenMohammad Hatta (ditangkap)
Ketua PDRISyafruddin Prawiranegara
Riwayat Ketua PDRIMantan Menteri Kemakmuran
(1948–1949)
Mantan Menteri Keuangan
(1946–1947)
Mantan Menteri Muda Keuangan
(1946)
Partai anggota  Masyumi
  PNI
  Katolik
  Independen
Sejarah
PendahuluKabinet Hatta I
PenggantiKabinet Hatta II

Kabinet Darurat merupakan Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang pada saat itu merupakan pemerintahan dalam pengasingan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yang merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Kabinet ini dibentuk di Bukittinggi, Sumatera Barat setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II ketika ibu kota Yogyakarta direbut dan sebagian besar anggota kabinet sengaja ditangkap untuk memancing simpati dari luar negeri.[1]

Kabinet Darurat berjalan dari 19 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949 ketika mandat pemerintahan dikembalikan kepada Kabinet Hatta I.

Pimpinan Kabinet[sunting | sunting sumber]

Pada 19 Desember 1948 sebuah pertemuan diadakan di Bukittinggi. Di antara yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Sjarifuddin, Mr. Teuku Muhammad Hasan (Komisioner pemerintah pusat untuk daerah Sumatra), Kolonel Hidayat (Komandan Komando Sumatra) dan beberapa pejabat sipil dan militer lainnya.[2] Pertemuan tersebut membentuk adanya pemerintahan darurat untuk menggantikan sementara pemerintahan negara yang tidak berjalan akibat ditangkapnya Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota kabinet.

No. Jabatan Pejabat Periode Partai Politik
Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sjafruddin Prawiranegara 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Masyumi
2 Wakil Ketua Pemerintahan Darurat Teuku Muhammad Hasan 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-partai
Soesanto Tirtoprodjo 31 Maret 1949 13 Juli 1949 PNI

Susunan kabinet[sunting | sunting sumber]

Tiga posisi dalam kabinet darurat dijabat oleh pejabat yang tidak hadir di Bukittinggi: Jenderal Soedirman, memimpin perang gerilya di Jawa, Menteri Luar Negeri A. A. Maramis, yang sedang berada di India, dan Kolonel Nasution, komandan teritorial Jawa. Pada 14 Maret 1949, Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengirimkan sebuah telegram kepada para pimpinan di Jawa yang mengajukan terlibatnya para menteri yang masih aktif di Jawa. Setelah beberapa diskusi melalui radiogram, kabinet dirombak dan susunan kabinet baru diumumkan pada 31 Maret 1949.[3]

No. Jabatan Pejabat Periode Partai Politik
Mulai menjabat Selesai menjabat
3 Menteri Dalam Negeri Teuku Muhammad Hasan 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
Sukiman Wirjosandjojo 31 Maret 1949 13 Juli 1949 Masyumi
4 Menteri Luar Negeri Syafrudin Prawiranegara
(ad-interim)
19 Desember 1948 31 Maret 1949 Masyumi
Alexander Andries Maramis 31 Maret 1949 13 Juli 1949 Non-Partai
5 Menteri Pertahanan Syafrudin Prawiranegara 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Masyumi
6 Menteri Kehakiman Lukman Hakim 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
Soesanto Tirtoprodjo 31 Maret 1949 13 Juli 1949 PNI
7 Menteri Keuangan Lukman Hakim 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Non-Partai
8 Menteri Kemakmuran Indratjahja 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
IJ Kasimo 31 Maret 1949 13 Juli 1949 Katolik
9 Menteri Perhubungan Indratjahja 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Non-Partai
10 Menteri Keamanan
(Jabatan dihapuskan pada perombakan kabinet)
Sutan Mohammad Rasjid 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
11 Menteri Pekerjaan Umum Mananti Sitompul 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Non-Partai
12 Menteri Kesehatan Mananti Sitompul 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
Sukiman Wirjosandjojo 31 Maret 1949 13 Juli 1949 Masyumi
13 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teuku Muhammad Hasan 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Non-Partai
14 Menteri Sosial
(Digabungkan dengan Menteri Pemburuhan
pada perombakan kabinet)
Sutan Mohammad Rasjid 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
15 Menteri Agama Teuku Muhammad Hasan
(ad-interim)
19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
Masjkur 31 Maret 1949 13 Juli 1949 Masyumi
16 Menteri Penerangan Syafrudin Prawiranegara 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Masyumi
17 Menteri Perburuhan
(Bernama Menteri Perburuhan dan Sosial
pada perombakan kabinet)
Sutan Mohammad Rasjid 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Non-Partai
18 Menteri Pembangunan dan Pemuda Sutan Mohammad Rasjid 19 Desember 1948 31 Maret 1949 Non-Partai
Soesanto Tirtoprodjo 31 Maret 1949 13 Juli 1949 PNI
Pejabat setingkat Menteri
19 Sekretaris Pemerintah Darurat Mardjono Danoebroto 19 Desember 1948 13 Juli 1949 Non-Partai

Komisariat PDRI untuk Jawa[sunting | sunting sumber]

No. Jabatan Pejabat Periode Partai Politik
Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo 16 Mei 1949 13 Juli 1949 PNI
2 Menteri Penerangan
3 Menteri Persediaan Makanan Rakyat IJ Kasimo 16 Mei 1949 13 Juli 1949 Non-Partai
4 Menteri Agama Masjkur 16 Mei 1949 13 Juli 1949 Masyumi
5 Menteri Urusan Dalam Negeri Raden Pandji Soeroso 16 Mei 1949 13 Juli 1949 Non-Partai

Pembubaran kabinet darurat[sunting | sunting sumber]

Di bawah tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat serta berlanjutnya perang gerilya dari pasukan republik, Belanda pada akhirnya menyetujui gencatan senjata. Pada Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintahan republik dibebaskan dan kedaulatan diberikan kepada Indonesia pada 1 Juli 1950. Amerika Serikat mendukung permintaan tersebut dengan mengancam akan menarik kembali bantuan rekonstruksi vital dari Belanda. Pada 7 Mei, Belanda setuju untuk membebaskan Soekarno dan Hatta, yang akan memerintahkan gencatan senjata sekembalinya ke Yogyakarta. Pada 6 Juli, Soekarno, Hatta, dan para pimpinan republik kembali ke Yogyakarta, diikuti oleh kabinet PDRI. Dalam sebuah pertemuan pada 13 Juli yang diketuai oleh Hatta, Sjafruddin melaporkan kepada Soekarno seluruh aktivitas kabinet darurat selama masa penahanan Soekarno. Ia kemudian mengembalikan mandat kepada Soekarno, yang membubarkan kabinet darurat serta secara otomatis mengembalikan mandat kepada Kabinet Hatta yang sebelumnya tidak dibubarkan secara resmi.[4][5]

Sumber[sunting | sunting sumber]

  • Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  • Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  • Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 73–83, ISBN 979-428-499-8.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Ricklefs (1982) p218
  2. ^ Simanjuntak (2003) p74
  3. ^ Simanjuntak (2003) p76
  4. ^ Ricklefs (1982) p219
  5. ^ Simanjuntak (2003) p. 81-83

Pranala luar[sunting | sunting sumber]


Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Hatta I
Kabinet Darurat
1948–1949
Diteruskan oleh:
Kabinet Hatta I