Kabinet Persatuan Nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dibentuk pada 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan[sunting | sunting sumber]

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.[1][2]

Menteri koordinator[sunting | sunting sumber]

No. Jabatan Nama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
1 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
(bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)
Wiranto
(sampai dengan 15 Februari 2000)[3],
Surjadi Soedirdja
(sejak 15 Februari 2000)
Susilo Bambang Yudhoyono Agum Gumelar
2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie
(sampai dengan 10 Agustus 2000)[4]
Rizal Ramli Burhanuddin Abdullah
3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)
Hamzah Haz
(sampai dengan 26 November 1999)[5],
Basri Hasanuddin
(sejak 26 November 1999)
Tidak ada

Menteri departemen[sunting | sunting sumber]

No. Jabatan Nama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
4 Menteri Dalam Negeri
(bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)
Surjadi Soedirdja
5 Menteri Luar Negeri Alwi Shihab
6 Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono Mohammad Mahfud
(sampai dengan 20 Juli 2001)[6],
Agum Gumelar
(sejak 20 Juli 2001)
7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan
(bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)
Yusril Ihza Mahendra
(sampai dengan 7 Februari 2001)[7],
Baharuddin Lopa
(sejak 7 Februari 2001)
Marsillam Simanjuntak
(sampai dengan 20 Juli 2001)[6],
Mohammad Mahfud
(sejak 20 Juli 2001)
8 Menteri Keuangan Bambang Sudibyo Prijadi Praptosuhardjo Rizal Ramli
9 Menteri Pertambangan dan Energi
(bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I)
Susilo Bambang Yudhoyono Purnomo Yusgiantoro
10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Jusuf Kalla
(sampai dengan 26 April 2000)[8],
Luhut Binsar Panjaitan
(sejak 26 April 2000)
11 Menteri Pertanian
(bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I)
Mohamad Prakosa Bungaran Saragih
12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan
(bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I)
Nur Mahmudi Ismail
(sampai dengan 15 Maret 2001)[9],
Marzuki Usman
(sejak 15 Maret 2001)
13 Menteri Perhubungan Agum Gumelar Budi Mulyawan Suyitno
14 Menteri Eksplorasi Laut
(bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I)
Sarwono Kusumaatmadja Rokhmin Dahuri
15 Menteri Tenaga Kerja
(bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I)
Bomer Pasaribu Al Hilal Hamdi
16 Menteri Kesehatan
(bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I)
Achmad Sujudi
17 Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin
18 Menteri Agama Muhammad Tolchah Hasan
19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia
(bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I)
Erna Witoelar

Menteri negara[sunting | sunting sumber]

No. Jabatan Nama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
20 Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam
21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
(bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I)
Zarkasih Nur
22 Menteri Negara Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf
23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
(digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I)
Ryaas Rasyid Tidak ada
24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian
(bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I)
Hidayat Jaelani I Gede Ardika
25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
(dibubarkan pada perombakan I)
Laksamana Sukardi
(sampai dengan 26 April 2000)[8],
Rozi Munir
(sejak 26 April 2000)
Tidak ada
26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
(dibubarkan pada perombakan I)
Mahadi Sinambela Tidak ada
27 Menteri Negara Pekerjaan Umum
(dibubarkan pada perombakan I)
Rozik Boedioro Soetjipto Tidak ada
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I)
Khofifah Indar Parawansa
29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I)
Hasballah M. Saad Tidak ada
30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan
(digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I)
Al Hilal Hamdi Tidak ada
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Freddy Numberi Ryaas Rasyid
(sampai dengan 3 Januari 2001)[10]
Anwar Supriyadi
32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan
(dibubarkan pada perombakan I)
Dr. Anak Agung Gde Agung Tidak ada
33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Tidak ada Manuel Kaisiepo
34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional
(dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II)
Tidak ada Cacuk Sudarijanto Tidak ada

Pejabat setingkat menteri[sunting | sunting sumber]

No. Jabatan Nama
Pembentukan
(26 Oktober 1999)
Perombakan I
(23 Agustus 2000)
Perombakan II
(1 Juni 2001)
Perombakan III
(12 Juni 2001)
35 Jaksa Agung Marzuki Darusman Baharuddin Lopa
(sampai dengan 10 Juli 2001)[6],
Marsillam Simanjuntak
(sejak 10 Juli 2001)
36 Panglima Tentara Nasional Indonesia Widodo AS
37 Sekretaris Negara Alirahman
(sampai dengan 15 Februari 2000)[11],
Bondan Gunawan
(15 Februari29 Mei 2000)[12],
Djohan Effendi
(sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet.[13] Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan[sunting | sunting sumber]

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000. [14]

Catatan kaki dan referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999
  2. ^ Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam
  3. ^ Wiranto diberhentikan karena pemeriksaan yuridis terhadap peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih berjalan. [1]
  4. ^ Kwik Kian Gie mengundurkan diri.
  5. ^ Hamzah Haz mengundurkan diri atas keinginan sendiri.
  6. ^ a b c Pergantian ini terkait dengan meninggalnya Baharuddin Lopa di Riyadh, Arab Saudi.
  7. ^ Gus Dur meminta Yusril Ihza Mahendra berhenti karena dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi di kabinet. Sebelumnya Yusril secara terbuka telah mengusulkan kepada Presiden agar mengundurkan diri.
  8. ^ a b Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla diberhentikan pada 24 April 2000 karena dianggap terlibat KKN.
  9. ^ Nurmahmudi Ismail diberhentikan oleh presiden untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan negara dan juga karena berbeda visi, berbeda dalam pengambilan keputusan, tidak mampu mengendalikan Partai Keadilan.
  10. ^ Ryaas Rasyid mengundurkan diri karena perbedaan visi dengan Presiden.
  11. ^ Alirahman mengundurkan diri pada 4 Januari 2000.
  12. ^ Bondan Gunawan mengundurkan diri.
  13. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tertanggal 4 Januari 2000
  14. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Kabinet pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Persatuan Nasional
26 Oktober 19999 Agustus 2001
Diteruskan oleh:
Kabinet Gotong Royong