Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
Pengurus
84.313 suntingan
k Sesuai dengan kebijakan isi nonbebas, logo partai politik TIDAK BOLEH dijadikan sebagai ikon, gunakan templat {{parpolicon}}., replaced: 20px Gerindra → {{P using AWB
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
Pengurus
84.313 suntingan
k →‎Periode 2014-2019: Sesuai dengan kebijakan isi nonbebas, logo partai politik TIDAK BOLEH dijadikan sebagai ikon, gunakan templat {{parpolicon}}., replaced: 20px [[Partai Hati Nurani using AWB
Baris 296: Baris 296:
||6||Fraksi Partai Persatuan Pembangunan||{{Parpolicon|PPP}}||H. Teuku Hanibal, S.E.||9
||6||Fraksi Partai Persatuan Pembangunan||{{Parpolicon|PPP}}||H. Teuku Hanibal, S.E.||9
|-
|-
|7||Fraksi NasDem Hanura||{{Parpolicon|NasDem}}<br>[[Berkas:HANURA.jpg|20px]] [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]||H. M. Iqbal, M.I.||8
|7||Fraksi NasDem Hanura||{{Parpolicon|NasDem}}<br>{{Parpolicon|Hanura}}||H. M. Iqbal, M.I.||8
|-
|-
|8||Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa||[[Berkas:Pkb.jpg|20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]||Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor||7
|8||Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa||[[Berkas:Pkb.jpg|20px]] [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]||Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor||7

Revisi per 7 Mei 2021 16.24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat

ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪
Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon
ꦢꦼꦮꦤ꧀​ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀​ꦫꦏꦾꦠ꧀​ꦭꦭꦢꦤ꧀​ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶ​ꦗꦮ​ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀
Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon
Periode 2019-2024
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Jangka waktu
5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai
2 September 2019
Pimpinan
Ketua
Taufik Hidayat, Gerindra
sejak 3 Oktober 2019
Wakil Ketua
Achmad Ru'yat, PKS
sejak 3 Oktober 2019
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Oleh Soleh, PKB
sejak 3 Oktober 2019
Komposisi
Anggota120
Partai & kursi
Pemerintah (81)
  PKB (12)
  Gerindra (25)
  PDIP (20)
  Golkar (16)
  NasDem (4)
  PPP (3)
  Perindo (1)

Oposisi (39)

  PKS (21)
  PAN (7)
  Demokrat (11)
Pemilihan
Proposional-Terbuka
Pemilihan terakhir
17 April 2019
Pemilihan berikutnya
17 April 2024
Tempat bersidang
Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No. 27
Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan
Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Situs web
dprd.jabarprov.go.id
Catatan kaki
aPimpinan definitif belum ditetapkan/dilantik.
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Aksara Sunda Baku: ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, Sunda: Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon, Carakan: ꦢꦼꦮꦤ꧀​ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀​ꦫꦏꦾꦠ꧀​ꦭꦭꦢꦤ꧀​ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶ​ꦗꦮ​ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀, Cirebon: Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon ), disingkat DPRD Jawa Barat atau DPRD Jabar, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. DPRD Jawa Barat beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Jawa Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Arif Supratman, di Gedung Merdeka. Komposisi anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 25 kursi.[1][2][3]

Sejarah

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.

Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955). Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindaklanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol dan diketuai oleh Oja Somantri.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tanda tangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967 , DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI. H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat , kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 Fraksi.

Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Adjat Sudradjat, Mayjen TNI (Purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (Purn) H. Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota legislatif pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota. Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Nurhaman, S.Ip, S.Sos.

Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan dosmetik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004 , DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memlih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini dipimpin oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjunya digantikan oleh Drs. H. Eka Santosa.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat 10 Parpol yakni Golkar, PDI-P, PKS,PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 - 2009 diketuai oleh Drs.H. A.M. Ruslan (Golkar), dengan para wakil ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ruyat, M.Sc. (PKS, setelah diambil sumpahnya menjadi wakil wali kota Bogor, digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing. dan H. Amin Suparmin,S.Hi. (PPP).

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung.nMereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir. H. Irfan Suryanagara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M. Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nur Suprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

Sebagai hasil dari Pemilu Legislatif Tahun 2014, keanggotaan DPRD Provinsi pun mengalami perubahan. Dengan jumlah anggota masih 100 orang, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, terjadi perubahan jumlah keanggotaan partai pemenang yaitu terdiri dari 10 Partai (PDIP 20 orang; Golkar 17 orang; PKS 12 orang; Demokrat 12 orang; Gerindra 11 orang; PPP 9 orang; PKB 7 orang; NasDem 5 orang; PAN 4 orang; Hanura 3 orang). Dari 10 partai pemenang, DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 memiliki 8 Fraksi yaitu Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PPP, Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat.

Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 1 September 2014 di Gedung Merdeka berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3862 Tahun 2014, dilakukan pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yaitu Ineu Purwadewi Sundari dari PDIP sebagai Ketua DPRD, H.M. Irianto Syafiuddin (P. Golkar), Harris Yuliana (PKS), Irfan Suryanagara (P. Demokrat) serta Abdul Harris Bobihoe (P. Gerindra) sebagai Wakil Ketua.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada lima tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah[4].

Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Jawa Barat dalam tiga periode terakhir.[5][6] [7][8]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2009-2014 2014-2019 2019-2024
PKB 2 Kenaikan 7 Kenaikan 12
Gerindra 8 Kenaikan 11 Kenaikan 25
PDI-P 17 Kenaikan 20 Steady 20
Golkar 16 Kenaikan 17 Penurunan 16
PKS 13 Penurunan 12 Kenaikan 21
PPP 8 Kenaikan 9 Penurunan 3
PAN 5 Penurunan 4 Kenaikan 7
Hanura 3 Steady 3 Penurunan 0
Demokrat 28 Penurunan 12 Penurunan 11
NasDem (baru) 5 Penurunan 4
Perindo (baru) 1
Jumlah Anggota 100 Steady 100 Kenaikan 120
Jumlah Partai 9 Kenaikan 10 Steady 10

Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[9] Satu fraksi di DPRD Jawa Barat setidaknya beranggotakan 5 orang.

Periode 2019-2024

DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 8 fraksi sebagai berikut:[10]

Nama Fraksi Partai Politik Ketua Jumlah Anggota
Gerindra Persatuan Gerindra
PPP 		Ricky Kurniawan 28
Partai Keadilan Sejahtera PKS Haru Suandharu 21
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Berkas:PDI Perjuangan.png PDI Perjuangan Memo Hermawan 20
Partai Golongan Karya Golkar Yod Mintaraga 16
Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Sidkon DJ 12
Partai Demokrat Demokrat Asep Wahyu Wijaya 11
Partai Amanat Nasional PAN Herry Dermawan 7
Nasdem Persatuan Indonesia NasDem
Perindo 		Tia Fitriani 5

DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Kursi %
Lambang Partai Gerindra Partai Gerindra 25 20,8
Lambang PKS PKS 21 17,5
Lambang PDI-P PDI-P 20 16,7
Lambang Partai Golkar Partai Golkar 16 13,3
Lambang PKB PKB 12 10,0
Lambang Partai Demokrat Partai Demokrat 11 9,2
Lambang PAN PAN 7 5,8
Lambang Partai NasDem Partai NasDem 4 3,3
Lambang PPP PPP 3 2,5
Lambang Partai Perindo Perindo 1 0,8
Total 120 100,0

Periode 2014-2019

DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 terdiri atas 8 fraksi sebagai berikut:

No Nama Fraksi Partai Ketua Jml. Kursi
1 Fraksi Golkar Amanah Golkar
PAN		 Drs. H. Yod Mintaraga, M.P.A. 21
2 Fraksi PDI Perjuangan Berkas:PDI Perjuangan.png PDIP Waras Wasisto, S.H. 20
3 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Drs. H. Nur Supriyanto, M.M. 12
4 Fraksi Partai Demokrat Demokrat Dr. H. Herlas Juniar, S.E., M.T. 12
5 Fraksi Partai Gerindra Gerindra H. Ricky Kurniawan, Lc. 11
6 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP H. Teuku Hanibal, S.E. 9
7 Fraksi NasDem Hanura NasDem
Hanura		 H. M. Iqbal, M.I. 8
8 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor 7
Jumlah 100

Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Badan Musyawarah (Bamus)
  3. Komisi
  4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
  5. Badan Anggaran (Banggar)
  6. Badan Kehormatan (BK)
  7. Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan DPRD

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[11] Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Jawa Barat sejak masa reformasi.[12][13][14]

Periode DPRD Nama Ketua DPRD Asal Partai Politik Mulai Menjabat Selesai Menjabat Keterangan
1999-2004 Idin Rafiudin PDI-P 1999 2000 Meninggal dunia saat menjabat.
Eka Santosa PDI-P 2000 2004
2004-2009 A.M. Ruslan Golkar 2004 2009
2009-2014 Awing Asnawi Demokrat 31 Agustus 2009 16 Oktober 2009 Ketua Sementara
Irfan Suryanagara Demokrat 16 Oktober 2009 31 Agustus 2014
2014-2019 Gatot Tjahjono PDI-P 1 September 2014 22 Oktober 2014 Ketua Sementara
Ineu Purwadewi Sundari PDI-P 22 Oktober 2014 1 September 2019
2019-2024 Taufik Hidayat Gerindra 2 September 2019 3 Oktober 2019 Ketua Sementara
3 Oktober 2019 Petahana

Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[15] DPRD Jawa Barat terdiri dari 5 komisi sebagai berikut:[16]

  • Komisi 1 Bidang Pemerintahan
  • Komisi 2 Bidang Perekonomian
  • Komisi 3 Bidang Keuangan
  • Komisi 4 Bidang Pembangunan
  • Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berikut ini adalah daftar pimpinan Komisi DPRD Jawa Barat Periode 2019-2024:[17][18]

Nama Komisi Nama Ketua Nama Wakil Ketua Nama Sekretaris Jumlah Anggota Keterangan
Komisi 1
Bidang Pemerintahan 		Berkas:LOGO- PDIP.svg Bedi Budiman Sabil Akbar Sadar Muslihat 19
Komisi 2
Bidang Perekonomian 		Rahmat Hidayat Djati Berkas:Logo Gerindra.svg Herry Ukasah Sulaeman Berkas:LOGO- PDIP.svg R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira 20
Komisi 3
Bidang Keuangan 		Berkas:GOLKAR logo.png Cucu Sugyati Sugianto Nanggolah Hasim Adnan 18
Komisi 4
Bidang Pembangunan 		Imam Budi Hartono Berkas:GOLKAR logo.png Ali Hasan Berkas:Logo Gerindra.svg Buky Wibawa Karya Guna 20
Komisi 5
Bidang Kesejahteraan Rakyat 		Berkas:Logo Gerindra.svg Dadang Kurniawan Abdul Hadi Wijaya Berkas:LOGO- PDIP.svg M. Tandiontong 23

Daerah Pemilihan

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat dibagi kedalam 15 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[19]

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
JAWA BARAT 1 8
JAWA BARAT 2 Kabupaten Bandung 10
JAWA BARAT 3 Bandung Barat 4
JAWA BARAT 4 Cianjur 6
JAWA BARAT 5 8
JAWA BARAT 6 Kabupaten Bogor 11
JAWA BARAT 7 Kota Bogor 3
JAWA BARAT 8 11
JAWA BARAT 9 Kabupaten Bekasi 7
JAWA BARAT 10 8
JAWA BARAT 11 11
JAWA BARAT 12 12
JAWA BARAT 13 8
JAWA BARAT 14 Garut 6
JAWA BARAT 15 7
TOTAL 120

Daftar Anggota

Berikut ini adalah daftar anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.[20]

Nama Partai Politik Daerah Pemilihan Suara Sah Fraksi Komisi Badan Keterangan
Arif Hamid Rahman Gerindra Jawa Barat 1 45.548 Gerindra Persatuan
Buky Wibawa Gerindra Jawa Barat 1 42.073 Gerindra Persatuan
Dadang Kurniawan Gerindra Jawa Barat 2 58.859 Gerindra Persatuan
Tobias Ginanjar Sayidina Gerindra Jawa Barat 3 63.050 Gerindra Persatuan
Mirza Azam Gumay Gerindra Jawa Barat 4 34.109 Gerindra Persatuan
Lina Ruslinawati Gerindra Jawa Barat 5 57.552 Gerindra Persatuan
A. Sopyan BHM Gerindra Jawa Barat 5 35.928 Gerindra Persatuan
Ricky Kurniawan Gerindra Jawa Barat 6 144.622 Gerindra Persatuan
Prasetyawati Gerindra Jawa Barat 6 63.295 Gerindra Persatuan
Cecep Gogom Gerindra Jawa Barat 6 48.866 Gerindra Persatuan
Ibnu Ariebowo Kusumo Gerindra Jawa Barat 7 35.440 Gerindra Persatuan
Abdul Haris Bobihoe Gerindra Jawa Barat 8 70.660 Gerindra Persatuan
Rizki Apriwijaya Gerindra Jawa Barat 8 36.361 Gerindra Persatuan
Syahrir Gerindra Jawa Barat 9 50.763 Gerindra Persatuan
Irpan Haeroni Gerindra Jawa Barat 9 30.823 Gerindra Persatuan
Gina Fadlia Swara Gerindra Jawa Barat 10 99.349 Gerindra Persatuan
Ihsanudin Gerindra Jawa Barat 10 23.507 Gerindra Persatuan
Heri Ukasah Sulaeman Gerindra Jawa Barat 11 69.308 Gerindra Persatuan
Taufik Hidayat Gerindra Jawa Barat 11 46.527 Gerindra Persatuan
 Ketua DPRD
Ketua Bamus
Ketua Banggar
Daddy Rohanady Gerindra Jawa Barat 12 51.607 Gerindra Persatuan
Kasan Basari Gerindra Jawa Barat 12 34.423 Gerindra Persatuan
Tina Wiryawati Gerindra Jawa Barat 13 39.449 Gerindra Persatuan
Deden Galih Gerindra Jawa Barat 14 61.489 Gerindra Persatuan
Viman Alfarizi Ramadhan Gerindra Jawa Barat 15 121.324 Gerindra Persatuan
Ali Rasyid Gerindra Jawa Barat 15 44.405 Gerindra Persatuan
Ruhyat Nugraha PPP Jawa Barat 6 46.120 Gerindra Persatuan
Pepep Saepul Hidayat PPP Jawa Barat 11 48.326 Gerindra Persatuan
Neng Madinah Ruhiat PPP Jawa Barat 15 24.997 Gerindra Persatuan
Haru Suandharu PKS Jawa Barat 1 93.766 PKS
Siti Mumtamah PKS Jawa Barat 1 43.412 PKS
Jajang Rohana PKS Jawa Barat 2 49.236 PKS
Sari Sundari PKS Jawa Barat 2 37.921 PKS
Aep Nurdin PKS Jawa Barat 3 55.715 PKS
Sadar Muslihat PKS Jawa Barat 4 32.132 PKS
Abdul Muiz PKS Jawa Barat 5 54.192 PKS
Achmad Ru'yat PKS Jawa Barat 6 106.421 PKS
 Wakil Ketua I DPRD
Wakil Ketua I Bamus
Wakil Ketua I Banggar
Mochamad Ihsan PKS Jawa Barat 6 23.203 PKS
Iwan Suryawan PKS Jawa Barat 7 49.253 PKS
Nur Supriyanto PKS Jawa Barat 8 141.739 PKS
Heri Koswara PKS Jawa Barat 8 71.151 PKS
Imam Budi Hartono PKS Jawa Barat 8 60.217 PKS
Abdul Jabar Majid PKS Jawa Barat 9 85.225 PKS
Faizal Hafan Farid PKS Jawa Barat 9 26.543 PKS
Abdul Hadi Wijaya PKS Jawa Barat 10 46.287 PKS
Ridwan Solichin PKS Jawa Barat 11 51.489 PKS
Anwar Yasin PKS Jawa Barat 12 46.416 PKS
Didi Sukardi PKS Jawa Barat 13 114.321 PKS
Ahab Sihabudin PKS Jawa Barat 14 56.622 PKS
Tetep Abdulatip PKS Jawa Barat 15 52.304 PKS
R. Yunandar R. Eka Perwira PDI-P Jawa Barat 1 30.194 PDI Perjuangan
Rafael Situmorang PDI-P Jawa Barat 1 25.057 PDI Perjuangan
Nia Purnakania PDI-P Jawa Barat 2 44.020 PDI Perjuangan
Elin Suharliah PDI-P Jawa Barat 3 34.122 PDI Perjuangan
M. Tandiontong PDI-P Jawa Barat 4 18.109 PDI Perjuangan
Muhammad Jaenudin PDI-P Jawa Barat 5 48.129 PDI Perjuangan
Asyanti Rozana Thalib PDI-P Jawa Barat 6 40.844 PDI Perjuangan
Rudi Harsa Tanaya PDI-P Jawa Barat 7 22.745 PDI Perjuangan
Waras Wasisto PDI-P Jawa Barat 8 67.433 PDI Perjuangan
Sumiyati PDI-P Jawa Barat 8 60.741 PDI Perjuangan
Jejen Sayuti PDI-P Jawa Barat 9 58.157 PDI Perjuangan
Iis Turniasih PDI-P Jawa Barat 10 55.325 PDI Perjuangan
Ineu Purwadewi Sundari PDI-P Jawa Barat 11 88.318 PDI Perjuangan
 Wakil Ketua II DPRD
Wakil Ketua II Bamus
Wakil Ketua II Banggar
Abdy Yuhana PDI-P Jawa Barat 11 72.286 PDI Perjuangan
Syamsul Bachri PDI-P Jawa Barat 12 75.585 PDI Perjuangan
Bambang Mujiarto PDI-P Jawa Barat 12 60.402 PDI Perjuangan
Ijah Hartini PDI-P Jawa Barat 13 59.930 PDI Perjuangan
Bedi Budiman PDI-P Jawa Barat 13 47.103 PDI Perjuangan
Memo Hermawan PDI-P Jawa Barat 14 45.813 PDI Perjuangan
Arip Rachman PDI-P Jawa Barat 15 34.008 PDI Perjuangan

Referensi

  1. ^ Dendi Ramdhani (02-09-2019). Khairina, ed. "120 Anggota DPRD Jabar Resmi Dilantik di Gedung Merdeka". kompas.com. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  2. ^ Endah Asih Lestari (02-09-2019). "Sebanyak 120 Anggota DPRD Jabar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". PIKIRAN RAKYAT. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  3. ^ Fabiola Febrinastri (02-09-2019). "120 Anggota DPRD Jabar 2019 - 2024 Resmi Dilantik". suara.com. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  4. ^ Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat
  5. ^ (Indonesia) "Rapat Pleno KPU Tetapkan Gerindra Dapat Kursi Paling Banyak di DPRD Jabar". Kompas. 13 Aug 2019. Diakses tanggal 14 Aug 2019. 
  6. ^ (Indonesia) "Sejarah DPRD Jawa Barat". dprd jabar. 12 Feb 2014. Diakses tanggal 12 Feb 2015. 
  7. ^ "Ini Bakal Anggota DPRD Jabar Hasil Pemilu 2019". JUARA NEWS. 17-05-2019. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  8. ^ Oris Riswan (01-09-2014). "Resmi Dilantik, 100 Anggota DPRD Jabar Siap Bekerja". okezone.com. okenews. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  9. ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  10. ^ "Fraksi". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  11. ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  12. ^ "Pimpinan DPRD". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  13. ^ "Pertama Kali, DPRD Jawa Barat Dipimpin Perempuan". tempo.co. 22-10-2014. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  14. ^ Romi Rinando (14-08-2019). Ridwan Hardiansyah, ed. "PDIP Jabar Tak Lagi Raih Kursi Ketua DPRD Jawa Barat, Kalah 5 Kursi dari Partai Pemenang". tribunnews.com. Tribun Lampung. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  15. ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  16. ^ "Komisi". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  17. ^ "DPRD Jabar Resmikan Alat Kelengkapan Dewan". AyoBandung.com. 15-10-2019. 
  18. ^ "Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat". dprd.jabarprov.go.id. 15-10-2019. 
  19. ^ "Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. 
  20. ^ "Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 88/PL.01.8-Kpt/32/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). kpu.go.id. 13-08-2019. Diakses tanggal 12-10-2020. 

Lihat pula

Pranala luar

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Barat&oldid=18341244"