Hubungan Indonesia dengan Palestina

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Hubungan Indonesia-Palestina

Indonesia

Palestina

Hubungan antara Indonesia dan Palestina adalah hubungan yang sudah sangat erat dan akrab. Indonesia menolak untuk mengakui negara Israel hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Indonesia sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejak awal, Indonesia bersikap sangat bermusuhan terhadap Israel dan menolak menjalin hubungan dengan Israel. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan munculnya kekuatan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perkara Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel.[2]

Hubungan bilateral[sunting | sunting sumber]

Indonesia telah menyambut Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Aljir, Aljazair dan telah mengakui Negara Palestina pada 16 November 1988. Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani Kesepakatan Bersama pada Dimulainya Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar, pada 19 Oktober 1989. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas, dan pejabat PLO, Farouk Kaddoumi. Setelah upacara penandatanganan, Menteri Luar Negeri Palestina menugaskan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Dengan demikian, Indonesia menugaskan Kepala Misinya ke Republik Tunisia sebagai Duta Besar non-residen Palestina hingga 1 Juni 2004, ketika penugasan tersebut diturunkan ke Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania di Amman. Selama kunjungan ke Yordania pada bulan Mei 2006, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina termasuk melalui dimulainya kembali pembicaraan damai, serta mengungkapkan keprihatinan Indonesia atas kondisi Palestina, termasuk dalam hal keuangan, di tengah-tengah sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Israel.

Kunjungan tingkat tinggi[sunting | sunting sumber]

Pemimpin PLO, Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia beberapa kali; pada tahun 1984 menemui Presiden Suharto, pada September 1992 untuk menghadiri Konverensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 di Jakarta, pada tahun 1993 dan pada bulan Agustus 2000 untuk menemui Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta.[3]

Pada 21-23 Oktober 2007, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya ke Indonesia. Dalam kunjungannya Presiden Abbas telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Perjanjian kerjasama termasuk di bidang komunikasi dan pendidikan. Abbas kembali mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 2010 dan Februari 2014.[4]

Kritik terhadap kebijakan Israel baru-baru ini[sunting | sunting sumber]

Selama Konflik Gaza 2008-2009, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya. Dia mengatakan bahwa "Perang habis-habisan Israel terhadap Hamas yang tak seimbang dengan sejumlah besar korban jiwa adalah tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Kami mengundang semua pihak untuk membantu menghentikan serangan Israel dan kami akan terus mendukung perjuangan Palestina. Indonesia merasa perlu untuk Dewan Keamanan PBB untuk membuat pertemuan formal dan mengeluarkan resolusi untuk memaksa Israel menghentikan agresinya."[5] Setelah bentrokan armada Gaza pada 31 Mei 2010, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk tindakan Israel.[6] Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengutuk tindakan tersebut dan mengatakan bahwa blokade Israel di Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional.[7] Selama konflik Israel-Gaza 2014, Pemerintah Indonesia mengutuk agresi militer Israel yang sedang berlangsung di daerah Gaza Palestina, mengatakan serangan seperti itu dapat merusak kondisi menuju terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. "Langkah Israel harus ditentang. Sebuah agresi militer yang memperburuk penderitaan yang telah diderita oleh warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat hingga saat ini karena pengepungan yang sebenarnya adalah sebuah 'hukuman kolektif' terhadap orang-orang Palestina," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.[8] Joko Widodo mengutuk serangan Israel di Gaza pada tahun 2014.[9]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Fardah (28 December 2012). "Indonesia remains committed to supporting Palestinian statehood". Antara News. Diakses tanggal 11 November 2015. 
  2. ^ Rubenstein, Colin (1 March 2005). "Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting". Jerusalem Center for Public Affairs. Diakses tanggal 11 November 2015. 
  3. ^ "Arafat rethink on statehood". BBC News. 16 August 2000. Diakses tanggal 11 November 2015. 
  4. ^ "SBY to meet Palestinian PM". The Jakarta Post (Jakarta). 28 February 2014. Diakses tanggal 11 November 2015. 
  5. ^ "President Yudhoyono says RI consistently supports Palestinian struggle". Antara.co.id. 2008-12-30. Diakses tanggal 2009-09-19. 
  6. ^ "Presiden: Indonesia Siap Bertindak Aktif untuk Kemerdekaan Palestina". Jakarta. Republika. June 2, 2010. Diakses tanggal June 2, 2010. 
  7. ^ "Indonesia urges UN to investigate Israeli attack". Jakarta. ANTARA. May 31, 2010. Diakses tanggal June 1, 2010. 
  8. ^ "Indonesia condemns Israeli attacks in Gaza". GlobalPost. Diakses tanggal 10 July 2014. 
  9. ^ "Joko “Jokowi” Widodo Criticized Gaza Attack". Global Indonesian Voices. Diakses tanggal 10 July 2014.