Kebebasan politik: Perbedaan revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
5.450 bita ditambahkan ,  2 bulan yang lalu
Tag: Pengembalian manual
 
Kendati demikian, kebebasan politik saat ini semakin terlihat jelas lebih baik dari pada masa Orde baru. Seperti saat pemilu rakyat diberi hak pilih untuk menentukan pejabat seperti kepala daerah, [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]], [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]] dan [[presiden]]-[[wakil presiden]]. Berkembangnya ilmu teknologi dan informasi turut membantu dalam menyampaikan pendapat pada khalayak umum bagi setiap orang. Selain untuk rakyat, kebebasan ini juga digunakan oleh media pers. Hal ini diperkuat dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Pers Indonesia semakin banyak dalam variasi dan jumlah. Rakyat Indonesia pun menjadi tahu apa aja yang sedang terjadi di negeri ini.<ref>{{Cite web|last=Kompasiana.com|date=2016-12-08|title=Kebebasan di Era Reformasi Indonesia|url=https://www.kompasiana.com/madesandhi3/5849262a779373951e6e2e68/kebebasan-di-era-reformasi-indonesia|website=KOMPASIANA|language=id|access-date=2021-07-11}}</ref>
 
== Kebebasan politik di negara lain ==
 
=== Amerika Serikat ===
Pemerintah republik federal yang memberikan rakyatnya manfaat dari sistem politik yang dinamis, tradisi aturan hukum yang kuat, kebebasan berekspresi dan keyakinan agama yang kuat serta beragam kebebasan sipil lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga demokrasinya telah mengalami erosi, sebagaimana tercermin dalam tekanan partisan pada proses pemilihan, bias dan disfungsi dalam sistem peradilan pidana, kebijakan yang merugikan terhadap imigrasi dan pencari suaka jua meningkatnya kesenjangan dalam kekayaan, peluang ekonomi dan pengaruh politik.<ref>{{Cite web|title=United States: Freedom in the World 2021 Country Report|url=https://freedomhouse.org/country/united-states/freedom-world/2021|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-24}}</ref>
 
=== Arab Saudi ===
Sistem [[monarki absolut]] membatasi hampir semua hak politik dan kebebasan sipil. Tidak ada pejabat di tingkat nasional yang dipilih secara demokratis, pejabat tinggi biasanya merupakan anggota [[Wangsa Saud|keluarga kerajaan]]. Pemerintah memberikan pengawasan luas dan ketat, perbedaan pendapat bisa dianggap kriminal, [[sektarianisme]] dan beban pengeluaran rakyat yang sebagaian besar ditanggung dari hasil eksplorasi minyak untuk menjalankan roda pemerintahan. Perempuan dan minoritas agama seringkali menghadapi diskriminasi hukum, meskipun beberapa tahun belakangan pemerintah melonggarkan [[Hak perempuan di Arab Saudi|hak atas perempuan]] di sana.<ref>{{Cite web|title=Saudi Arabia: Freedom in the World 2020 Country Report|url=https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2020|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-24}}</ref>
 
=== Brasil ===
Sebagai negara demokrasi yang mengadakan pemilihan umum yang kompetitif dan arena politik ditandai dengan debat publik yang meriah. Namun, jurnalis independen dan aktivis sipil berisiko mengalami pelecehan dan serangan kekerasan, pemerintah telah berjuang untuk mengatasi tingginya tingkat kejahatan, kekerasan yang tidak seimbang dan ekonomi minoritas yang tidak mendapat perhatian. Korupsi mewabah di tingkat atas, berkontribusi pada kekecewaan yang meluas terhadap partai politik tradisional.<ref>{{Cite web|title=Brazil: Freedom in the World 2020 Country Report|url=https://freedomhouse.org/country/brazil/freedom-world/2020|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-24}}</ref>
 
=== India ===
Sebagai negara demokrasi multipartai, pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri [[Narendra Modi]] dan partai nasionalis Hindu [[Bharatiya Janata Party]] (BJP) telah memimpin kebijakan diskriminatif dan meningkatnya kekerasan yang mempengaruhi populasi Muslim. Konstitusi menjamin kebebasan sipil termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, tetapi pelecehan terhadap jurnalis, organisasi non-pemerintah (LSM) dan kritikus pemerintah lainnya telah meningkat secara signifikan di bawah Modi. Muslim, kasta terbuang ([[Dalit]]), dan suku terbuang ([[Adivasi]]) tetap terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.<ref>{{Cite web|title=India: Freedom in the World 2021 Country Report|url=https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2021|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-24}}</ref>
 
=== Rusia ===
Kekuasaan dalam sistem politik otoriter Rusia terkonsentrasi di tangan Presiden [[Vladimir Putin]]. Dengan pasukan keamanan yang loyal, peradilan yang patuh, lingkungan media yang terkendali dan legislatif yang terdiri dari partai yang berkuasa dan faksi-faksi oposisi yang lunak, [[Senat Kremlin]] mampu mengontrol pemilihan umum dan menekan selisih beda pendapat. Adanya indikasi korupsi yang memiliki hubungan antara birokrat dan kelompok kejahatan terorganisir pun disoroti media.<ref>{{Cite web|title=Russia: Freedom in the World 2021 Country Report|url=https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2021|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-24}}</ref>
 
=== Tiongkok ===
[[Pemerintah Tiongkok]] menjadi semakin represif dalam beberapa tahun terakhir. [[Partai Komunis Tiongkok]] (PKT) yang berkuasa memperketat kendalinya atas birokrasi negara, media, pidato online, kelompok agama, universitas, bisnis, dan asosiasi masyarakat sipil dan telah merusak reformasi aturan hukumnya sendiri yang sudah sederhana. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan Presiden Tiongkok, [[Xi Jinping]], telah mengkonsolidasikan kekuatan pribadi ke tingkat yang tidak terbayangkan di Tiongkok selama beberapa dekade, tetapi tindakannya juga telah memicu meningkatnya ketidakpuasan di antara para elit di dalam dan di luar partai. Gerakan hak asasi manusia yang sedang berkembang di negara itu terus mencari jalan untuk melindungi hak-hak dasar meskipun ada tindakan keras selama bertahun-tahun. Partai Komunis Tiongkok berusaha untuk memonopoli semua bentuk organisasi politik dan tidak mengizinkan persaingan politik. Delapan partai kecil nonkomunis diizinkan memainkan peran kecil dalam sistem politik Tiongkok dan diwakili di [[Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok]], sebuah badan penasihat resmi. Namun, aktivitas mereka dibatasi secara ketat dan mereka harus menerima kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok sebagai syarat keberadaan mereka.<ref>{{Cite web|title=China: Freedom in the World 2021 Country Report|url=https://freedomhouse.org/country/china/freedom-world/2021|website=Freedom House|language=en|access-date=2021-07-24}}</ref>
 
== Kutipan terkenal ==
2.923

suntingan

Menu navigasi