Bank Sultra

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Bank Sultra
Jenis Jasa keuangan/publik
Didirikan 2 Maret 1968
Kantor pusat Bendera Indonesia Kendari, Indonesia
Situs web www.banksultra.co.id

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra adalah sebuah bank di Indonesia. Bank ini didirikan pada 2 Maret 1968 dan berkantor pusat di Kota Kendari.

Pemegang Saham : Gubernur dan Seluruh Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara

Modal Dasar : Rp.750.000.000.000,-

Alamat : Jln. Mayjen Soetoyo No.95 Kendari Sulawesi Tenggara

Telp.(0401) 3121526; 3122551; Fax (0401)3121568

Ketua Dewan pengawas : H. Zainal Abidin

Direktur Utama : Khaerul K Raden

Website : www. banksultra.co.id

Ikhtisar Keuangan BPD Sultra 2011

dengan Total Aset Rp.2.348.090 juta,Pinjaman yang diberikan Rp.1.236.978 juta dan Simpanan Rp. 1.901.681 juta, Laba Bersih Setelah Pajak penghasilan Rp.111.285 juta dengan rasio keuangan [%]masing-masing KPMM 25,67; ROA 7,44; ROE 37,88; NIM 15,10; LDR 83,68; BOPO 54,45; NPL Netto 0,04. atas kinerja keuangan tersebut, untuk tahun 2011, BPD Sultra dinobatkan oleh Infobank sebagai yang terbaik untuk kategori bank dengan modal dibawah Rp.1 Trilyun. ditahun sebelumnya BPD Sultra hanya nagkring di Posisi 24 pada kategori yang sama.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Gotong Royong Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tanggal 03 Maret 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sehingga tanggal 02 Maret 1968 tersebut merupakan tanggal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah menegaskan bahwa pendirian Bank Pembangunan Daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendirian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 yang telah mengalami penyempurnaan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 1988 dengan modal dasar sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992, maka Badan Hukum BPD Sulawesi Tenggara adalah Perusahaan Daerah dan ketentuan pendiriannya mengalami Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 1993 dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Seiring dengan perubahan/penyempurnaan mengenai ketentuan pendiriannya, BPD Sulawesi Tenggara secara bertahap telah mampu meningkatkan usahanya termasuk membuka Cabang di semua Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara serta Cabang Pembantu di tiga Kecamatan di Sulawesi Tenggara dan telah dapat melaksanakan misi dan visinya sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara.

Mulai tahun 1994 sampai sekarang ini BPD Sulawesi Tenggara termasuk Bank Sehat dan pada masa-masa yang akan datang pengelolaan BPD Siulawesi Tenggara akan lebih ditingkatkan, Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka ketentuan pendirian BPD Sulawesi Tenggara dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dengan mengubah ketentuan tentang modal dasar BPD Sulawesi Tenggara dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) kemudian diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

BPD Sulawesi Tenggara pada masa-masa yang akan datang kinerja BPD Sulawesi Tenggara akan lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan jaringan operasional dan pengembangan usaha saat ini sedang diupayakan perubahanan status BPD Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). BPD Sultra terdiri atas 20 kantor, yaitu 1 kantor pusat non operasional, 6 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 15 kantor kas, serta 20 Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sampai dengan 31 Desember 2011 BPD Sultra memiliki 351 orang pegawai.

Produk & Jasa Keuangan Tabungan Simpeda adalah Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah untuk masyarakat umum dengan bunga bersaing dan penarikannya dapat dilakukan melalui ATM Bersama.

Tahara adalah Tabungan Haji Sultra. Tahara On-line dengan SISKOHAT Departemen Agama sehingga memberi kepastian mendapat kuota/porsi haji

Deposito Berjangka pada Bank SULTRA adalah Deposito Rupiah. Ketentuan-ketentuan Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara :

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara mempunyai tiga macam bentuk giro yaitu Giro Pemerintah Daerah, Giro Swasta dan Giro Bendahara

Kredit Multiguna diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, fasilitas kredit diperuntukan untuk PNS (otonom & vertikal), pegawai BUMN/BUMD, dan pensiunan.

Kredit Investasi.

Merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian investasi penunjang usaha misalnya : kendaraan, alat berat, mesin-mesin, bangunan usaha/toko. Jangka waktu kredit antara 1 s/d 5 tahun.

Kredit Modal Kerja usaha.

Merupakan kredit yang diberikan sebagai tambahan modal kerja usaha untuk lebih meningkatkan omzet dari usaha tersebut. Jangka waktu kredit 1 tahun.

Kredit Atas dasar Keppres.

Merupakan kredit modal kerja yang diberikan bagi kontraktor yang telah memiliki kontrak kerja dan pembayaran termynnya melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Jangka waktu kredit sesuai sisa jangka waktu kontrak ditambah 1 (satu) bulan.

Kredit Talangan Naik Haji.

Kredit ini diberikan bagi calon jemaah haji yang telah memiliki Tabungan Haji Sultra (TAHARA) untuk memudahkan mendapat porsi/jatah kursi keberangkatan haji. Jangka waktu kredit maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan harus lunas 14 (empat belas) hari sebelum penetapan ONH oleh Pemerintah.

Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

Merupakan kredit yang diberikan kepada kelompok tani dalam bentuk Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) yaitu : pupuk, bibit dan pestisida. Jangka waktu kredit sesuai masa tanam dan pembayaran pokok dan bunga pinjaman dilakukan sekaligus pada saat panen.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]