Kabupaten: Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
k Kota dan provinsi Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Daerah administrasi Indonesia}} |
{{Daerah administrasi Indonesia}} |
||
'''Kabupaten''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [ |
'''<span lang="id" dir="ltr">Kabupaten</span>''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[Provinsi di Indonesia|provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [https://id.m.wikipedia.org Rino Rivanus]. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [[Kalimantan Tengah|Buntok-Kecil]]. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah ''bawahan'' dari provinsi, karena itu bupati atau [[wali kota]] tidak bertanggung jawab kepada [[gubernur]]. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. |
||
== Etimologi == |
== Etimologi == |
Revisi per 24 April 2020 15.04
Artikel ini adalah bagian dari seri |
Pembagian administratif Indonesia |
---|
Riwayat pemekaran dan penggabungan |
Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Rino Rivanus. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah Buntok-Kecil. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
Etimologi
Kata "kabupaten" berasal dari bahasa Jawa kabupaten (ꦏꦨꦸꦥꦠꦺꦤ꧀, ᬓᬪᬸᬧᬢᬾᬦ᭄), yang berasal dari kata bhupati yang diberi konfiks ka-an ("ke-bupati-an").
Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang secara harfiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.
Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten saja. Istilah "Kabupaten" di provinsi Aceh disebut juga dengan "sagoe".