Kelurahan: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Angayubagia (bicara | kontrib)
Membatalkan suntingan berniat baik oleh Heni Cahya (bicara): Suntingan sama. (TW)
Tag: Pembatalan
Angayubagia (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Baris 20: Baris 20:
* [[Desa]]
* [[Desa]]
* [[Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia|Daftar kecamatan di indonesia]]
* [[Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia|Daftar kecamatan di indonesia]]
* [[Daftar desa]]
* [[Daftar kelurahan di indonesia]]
* [[Daftar dusun]]
* [[Daftar RT dan RW di indonesia]]
* [[Daftar distrik]]
* [[Daftar kabupaten di Indonesia|Daftar Kabupaten di Indonesia]]
* [[Daftar kabupaten di Indonesia|Daftar Kabupaten di Indonesia]]
* [[Daftar provinsi di Indonesia|Daftar Provinsi di Indonesia]]
* [[Daftar provinsi di Indonesia|Daftar Provinsi di Indonesia]]
* [[Daftar negara bagian]]
* [[Daftar negara bagian]]

{{Commonscat|Kelurahan}}
{{Commonscat|Kelurahan}}
{{Macam pembagian negara}}
{{Macam pembagian negara}}
<!--wrong interwiki[[en:Administrative Village (Indonesia)]]-->


[[Kategori:Kelurahan| ]]
[[Kategori:Kelurahan| ]]

Revisi per 4 Maret 2019 04.23

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan

Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:

  1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit 3 km2;
  2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, dengan luas paling sedikit 5 km2; dan
  3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK, dengan luas paling sedikit 7 km2.

serta memiliki memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Sedangkan pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.

Lihat pula