Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Bappenas)
Jump to navigation Jump to search
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Logo Bappenas Indonesia (National Development Planning Agency).png
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
Bidang tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
Susunan organisasi
Menteri Bambang Brodjonegoro
Sekretaris Kementerian Slamet Seno Adji
Alamat
Kantor pusat Jalan Taman Suropati No. 2
Jakarta Pusat 10310
DKI Jakarta, Indonesia
Situs web www.bappenas.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[1] Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.[1][2]

Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden[1]. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 12 Agustus 2015 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Sofyan Djalil.

Tugas dan fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015:

  1. Sekretariat Kementerian sekaligus menjadi Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Deputi Bidang Ekonomi;
  3. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
  4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
  6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
  7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
  8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
  9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
  10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
  11. Inspektorat Utama;
  12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
  13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
  14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
  15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
  16. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.[2]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]