Komisi Dewan Perwakilan Rakyat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Tugas[sunting | sunting sumber]

Anggaran[sunting | sunting sumber]

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

  • mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Pengawasan[sunting | sunting sumber]

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
  • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
  • melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
  • membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Daftar Komisi[sunting | sunting sumber]

Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.

Komisi I[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut:

Daftar Pimpinan Komisi I[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. Partai Keadilan Sejahtera Ketua
2 Tantowi Yahya Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Asril Hamzah Tandjung Partai Golongan Karya Wakil Ketua
4 Hanafi Rais Partai Amanat Nasional Wakil Ketua

Komisi II[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut:

  • Departemen Dalam Negeri
  • Badan Pertanahan Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Sekretariat Kabinet

Daftar Pimpinan Komisi II[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Rambe Kamarulzaman Partai Golongan Karya Ketua
2 Ahmad Riza Patria Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
3 Mustafa Kamal Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua
4 Wahidin Halim Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi III[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:

  • Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
  • Kejaksaan Agung
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Komisi Hukum Nasional
  • Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
  • Setjen Mahkamah Agung
  • Setjen Mahkamah Konstitusi
  • Setjen MPR
  • Setjen DPD
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  • Komisi Yudisial
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Badan Narkotika Nasional (BNN)

Daftar Pimpinan Komisi III[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Azis Syamsuddin Partai Golongan Karya Ketua
2 Muhfachri Harahap Partai Amanat Nasional Wakil Ketua
3 Benny K Harman Partai Demokrat Wakil Ketua
4 Desmond Djunaedi Mahesa Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua

Komisi IV[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:

  • Departemen Pertanian
  • Departemen Kehutanan
  • Departemen Kelautan dan Perikanan
  • Badan Urusan Logistik
  • Dewan Maritim Nasional

Daftar Pimpinan Komisi IV[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Edhy Prabowo Partai Gerakan Indonesia Raya Ketua
2 Viva Yoga Mauladi Partai Amanat Nasional Wakil Ketua
3 Titiek Soeharto Partai Golongan Karya Wakil Ketua
4 Ir. E Herman Khaeron, M.Si Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi V[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:

  • Departemen Pekerjaan Umum
  • Departemen Perhubungan
  • Menteri Negara Perumahan Rakyat
  • Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  • Badan SAR Nasional
  • Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Daftar Pimpinan Komisi V[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Fary Djemi Francis Partai Gerakan Indonesia Raya Ketua
2 Muhidin Mohamad Said Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Yudi Widiana Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua
4 Michael Wattimena Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi VI[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:

  • Departemen Perindustrian
  • Departemen Perdagangan
  • Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  • Menteri Negara BUMN
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Daftar Pimpinan Komisi VI[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Achmad Hafidz Tohir Partai Amanat Nasional Ketua
2 Dodi Reza Alex Noerdin Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Heri Gunawan Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
4 Azam Azman Natawijaya Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi VII[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:

  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Lingkungan Hidup
  • Kementerian Riset dan Teknologi
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  • Dewan Riset Nasional
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  • Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
  • Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
  • PP IPTEK
  • Lembaga EIKJMAN

Daftar Pimpinan Komisi VII[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Kardaya Warnika Partai Gerakan Indonesia Raya Ketua
2 Satya W Yudha Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Mulyadi Partai Demokrat Wakil Ketua
4 Tansil Linrung Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua

Komisi VIII[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:

  • Departemen Agama
  • Departemen Sosial
  • Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Badan Amil Zakat Nasional

Daftar Pimpinan Komisi VIII[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Saleh Partaonan Daulay Partai Amanat Nasional Ketua
2 Deding Ishak Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Sodik Nudjahid Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
4 Hj. Ledia Hanifa Amalia SSI MPSi.T Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua

Komisi IX[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:

  • Departemen Kesehatan
  • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • BNP2TKI
  • PT Askes ( Persero)
  • PT. Jamsostek( Persero)

Daftar Pimpinan Komisi IX[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Dede Yusuf Partai Demokrat Ketua
2 Syamsul Bachri Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Pius Lustrilanang Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
4 Asman Abnur Partai Amanat Nasional Wakil Ketua

Komisi X[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:

  • Departemen Pendidikan Nasional
  • Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
  • Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
  • Perpustakaan Nasional

Daftar Pimpinan Komisi X[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Teuku Riefky Harsya Partai Demokrat Ketua
2 Nuroji Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
3 Ridwan Hisyam Partai Golongan Karya Wakil Ketua
4 Sohibul Iman Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua

Komisi XI[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:

  • Departemen Keuangan
  • Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
  • Bank Indonesia
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Badan Pusat Statistik
  • Setjen BPK RI
  • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  • Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Daftar Pimpinan Komisi XI[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Fadel Muhammad Partai Golongan Karya Ketua
2 Gus Irawan Pasaribu Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
3 Marwan Cik Asan Partai Demokrat Wakil Ketua
4 Jon Erizal Partai Amanat Nasional Wakil Ketua

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]