Komisi Dewan Perwakilan Rakyat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Tugas[sunting | sunting sumber]

Anggaran[sunting | sunting sumber]

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

  • mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Pengawasan[sunting | sunting sumber]

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
  • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
  • melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
  • membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Daftar Komisi[sunting | sunting sumber]

Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.

Komisi I[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut:


Daftar Pimpinan Komisi I[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. Partai Keadilan Sejahtera Ketua
2 Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Tb. Hasanuddin SE, MM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua
4 Ramadhan Pohan S.IP, M.IS Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi II[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut:

  • Departemen Dalam Negeri
  • Badan Pertanahan Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Sekretariat Kabinet

Daftar Pimpinan Komisi II[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golongan Karya Ketua
2 Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. Partai Amanat Nasional Wakil Ketua
3 Arif Wibowo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua
4 Khatibul Umam Wiranu M.Hum Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi III[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:

  • Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
  • Kejaksaan Agung
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Komisi Hukum Nasional
  • Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
  • Setjen Mahkamah Agung
  • Setjen Mahkamah Konstitusi
  • Setjen MPR
  • Setjen DPD
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  • Komisi Yudisial
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Badan Narkotika Nasional (BNN)

Daftar Pimpinan Komisi III[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Dr. Pieter C Zulkifli Simaboea, MH Partai Demokrat Ketua
2 Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT Partai Amanat Nasional Wakil Ketua
3 Dr. Aziz Syamsuddin Partai Golongan Karya Wakil Ketua
4 Drs. Al Muzammil Yusuf Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua

Komisi IV[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:

  • Departemen Pertanian
  • Departemen Kehutanan
  • Departemen Kelautan dan Perikanan
  • Badan Urusan Logistik
  • Dewan Maritim Nasional

Daftar Pimpinan Komisi IV[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 M. Romahurmuziy, ST MT Partai Persatuan Pembangunan Ketua
2 Drs. H Ibnu Multazam Partai Kebangkitan Bangsa Wakil Ketua
3 Firman Soebagyo, SE Partai Golongan Karya Wakil Ketua
4 Ir. E Herman Khaeron, M.Si Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi V[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:

  • Departemen Pekerjaan Umum
  • Departemen Perhubungan
  • Menteri Negara Perumahan Rakyat
  • Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  • Badan SAR Nasional
  • Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Daftar Pimpinan Komisi V[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Laurens Bahang Dama Partai Amanat Nasional Ketua
2 H. Muhidin Mohammad Said Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Lasarus, S.Sos Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua
4 Michael Wattimena, SE MM Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi VI[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:

  • Departemen Perindustrian
  • Departemen Perdagangan
  • Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  • Menteri Negara BUMN
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Daftar Pimpinan Komisi VI[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Ir. H. Airlangga Hartanto, MMT, MBA Partai Golongan Karya Ketua
2 Erik Satrya Wardhana, SE Partai Hati Nurani Rakyat Wakil Ketua
3 Aria Bima Sitio Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua
4 Benny Kabur Harman, SH, MH Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi VII[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:

  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Lingkungan Hidup
  • Kementerian Riset dan Teknologi
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  • Dewan Riset Nasional
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  • Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
  • Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
  • PP IPTEK
  • Lembaga EIKJMAN

Daftar Pimpinan Komisi VII[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Sutan Batoeghana Partai Demokrat Ketua
2 Zainudin Amali, SE Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Achmad Farial, H. Partai Persatuan Pembangunan Wakil Ketua
4 Ir. H Daryatmo Mardiyanto Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua

Komisi VIII[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:

  • Departemen Agama
  • Departemen Sosial
  • Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Badan Amil Zakat Nasional

Daftar Pimpinan Komisi VIII[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Dra. Hj. Ida Fauziyah Partai Kebangkitan Bangsa Ketua
2 H. Sayed Fuad Zakaria SE Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Drs. H. Mahrus Munir Partai Demokrat Wakil Ketua
4 Hj. Ledia Hanifa Amalia SSI MPSi.T Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua

Komisi IX[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:

  • Departemen Kesehatan
  • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • BNP2TKI
  • PT Askes ( Persero)
  • PT. Jamsostek( Persero)

Daftar Pimpinan Komisi IX[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Dr. Ribka Tjiptaning Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua
2 H. Irgan Chairul Mahfiz, Drs Partai Persatuan Pembangunan Wakil Ketua
3 Ir. Soepriyatno Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua
4 dr. Nova Riyanti Yusuf Partai Demokrat Wakil Ketua

Komisi X[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:

  • Departemen Pendidikan Nasional
  • Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
  • Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
  • Perpustakaan Nasional

Daftar Pimpinan Komisi X[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Ir. Agus Hermanto MM Partai Demokrat Ketua
2 H. Asman Abnur, SE M.SI Partai Amanat Nasional Wakil Ketua
3 H. Syamsul Bachri S, M.Sc Partai Golongan Karya Wakil Ketua
4 Drs. Utut Adianto Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua

Komisi XI[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:

  • Departemen Keuangan
  • Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
  • Bank Indonesia
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Badan Pusat Statistik
  • Setjen BPK RI
  • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  • Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Daftar Pimpinan Komisi XI[sunting | sunting sumber]

No Nama Partai Politik Jabatan
1 Olly Dondokambey, SE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua
2 Dr. H Harry Azhar Azis, MA Partai Golongan Karya Wakil Ketua
3 Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang Partai Demokrat Wakil Ketua
4 Andi Rahmat, SE Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]