Kementerian Agama Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Agama
Republik Indonesia
Kemenag-Logo.png
Didirikan 3 Januari 1946
Menteri
Lukman Hakim Saifuddin
Sekretaris Jenderal
Nur Syam
Kantor pusat
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Situs web
http://www.kemenag.go.id/


Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 9 Juni 2014 dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Masa Penjajahan Belanda[sunting | sunting sumber]

Pada masa penjajahan Belanda, beberapa masalah yang berhubungan dengan urusan keagamaan terpencar-pencar ke beberapa kantor. Masalah haji, perkawinan, dan pendidikan agama berada di bawah naungan Departement van Binnenlands Bestuur (dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pemerintahan Umum atau Directeur van Binnenlandsch Bestuur,[1][2] dan kantor untuk urusan bumiputera (Het Kantoor voor Inlandsche Zaken). Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama ditangani oleh peradilan agama (raad agama) dan peradilan umum (raad van justitie).

Masa Pendudukan Jepang[sunting | sunting sumber]

Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang Departement van Binnenland Bestuur diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu?) yang serupa di pemerintah daerah setingkat prefektur di Jepang.[3][4] Naimubu berada di bawah naungan militer Jepang yang dipimpin oleh seorang Panglima Tentara Keenambelas, dalam hal ini oleh Kepala Pemerintahan Militer (軍政監 gunseikan?) (jabatan fungsional kepala staf)[4] yang terdiri atas beberapa penasihat (参与 sanyo?).

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
  5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
  6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.[5]

Susunan Organisasi[sunting | sunting sumber]

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
  5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
  7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
  8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
  9. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu (Baru dibentuk berdasarkan Perpres 135 Tahun 2014);
  10. Inspektorat Jenderal; dan
  11. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Selain unit kerja tersebut di atas, Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu:

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ R. B. Cribb, The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880-1942 (Verhandelingen, No 163), University of Michigan, ISBN 90-6718-075-0 ISBN 978-90-6718-075-7
  2. ^ Bernard H.M. Vlekke, The story of the Dutch East Indies, Harvard University Press, Cambridge, 1946
  3. ^ John U. Wolff, Indonesian Readings, SEAP Publications (1988), halaman 437, ISBN 0-87727-517-3 ISBN 978-0-87727-517-6
  4. ^ a b Japan. Rikugun. Gun, Dai 16. Gunsei Kanbu (陸軍. 軍第 16. 軍政監部), Ryukei Shōsha 1942, University of Michigan
  5. ^ Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Pranala luar[sunting | sunting sumber]