A.M. Hendropriyono

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Hendropriyono)
Langsung ke: navigasi, cari
A.M. Hendropriyono
Berkas:AMH Guru Besar.jpg
Kepala Badan Intelijen Negara ke-1
Masa jabatan
9 Agustus 2001 – 8 Desember 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Didahului oleh Arie J. Kumaat (Ka BAKIN)
Masa jabatan
1999 – 9 Agustus 2001
Presiden Abdurrahman Wahid
Digantikan oleh Syamsir Siregar
Informasi pribadi
Lahir 7 Mei 1945 (umur 69)
Bendera Jepang Yogyakarta, Masa Pendudukan Jepang
Alma mater Akmil 1967
Agama Islam
Dinas militer
Pengabdian  Indonesia
Dinas/cabang Lambang TNI AD.png TNI Angkatan Darat
Masa dinas 1967–2000
Pangkat Pdu jendtni staf.png Jenderal TNI
Unit Infanteri

Haji Abdullah Makhmud Hendropriyono (lahir di Yogyakarta, 7 Mei 1945; umur 69 tahun) adalah seorang tokoh militer Indonesia yang menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pertama. Ia juga pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Perambahan Hutan dalam Kabinet Pembangunan VII serta Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

AM Hendropriyono menempuh pendidikan dasarnya di SR Muhammadiyah, Kemayoran, Jakarta kemudian pindah ke SR Negeri Jl Lematang Jakarta, SMP Negeri V bag B (Ilmu Pasti) Jl Dr Sutomo Jakarta dan menyelesaikan SMA Negeri II bag B (Ilmu Pasti) Jl Gajah Mada di Jakarta.

Pendidikan militer[sunting | sunting sumber]

Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang (lulus 1967), Australian Intelligence Course di Woodside (1971), United States Army General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat (1980), Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI, yang lulus terbaik pada 1989 bidang akademik dan kertas karya perorangan dengan mendapat anugerah Wira Karya Nugraha. Selanjutnya ia lulus KSA VI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Ketrampilan militer yang pernah diikutinya antara lain adalah Para-Komando, terjun tempur statik, terjun bebas militer (Military Free Fall) dan penembak mahir.

Pendidikan tinggi[sunting | sunting sumber]

Pendidikan umum AM Hendropriyono menjadikannya sebagai sarjana dalam Administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA-LAN), Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka (UT) Jakarta, Sarjana Teknik Industri dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Bandung, Magister Administrasi Niaga dari University of the City of Manila Filipina, Magister di bidang hukum dari STHM dan pada bulan Juli 2009 meraih gelar doktor filsafat di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan predikat Cum Laude.

Karier[sunting | sunting sumber]

Sepanjang hidupnya, AM Hendropriyono mengalami tiga karier, sebagai militer, politikus, dan intelijen. Ia juga mengajar di beberapa tempat. Ia juga mengetuai Komisi Tinju Indonesia pada rentang waktu 1994 hingga 1998.

Karier militer[sunting | sunting sumber]

Karier militer AM Hendropriyono diawali sebagai Komandan Peleton dengan pangkat Letnan Dua Infantri di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang kini bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian menjadi Komandan Detasemen Tempur Para-Komando, Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Kodam Jaya (1986), Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung (1988-1991), Direktur Pengamanan VIP dan Obyek Vital, Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI (199I-1993). Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Komandan Kodiklat TNI AD.

Semasa menjabat sebagai Danrem 043/Garuda Hitam, Hendropriyono yang saat itu berpangkat Kolonel, dinilai berhasil mengeliminasi potensi radikalisme yang tumbuh di kawasan Talangsari, Lampung, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Talangsari 1989. Sebuah komunitas radikal pimpinan Warsidi, berhasil ditumpas.

Penyelesaian tugasnya sebagai Danrem 043/Garuda Hitam Lampung tersebut dicatat dengan kebanggaan oleh penduduk setempat, bahkan dijadikan model oleh ABRI sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah keamanan yang terbaik. Penyelesaian GPK Warsidi tercatat berlangsung dengan cepat dan tidak berdampak sama sekali, termasuk tidak adanya protes dunia internasional. (KOMPAS - Jumat, 02 Apr 1993 Halaman: 20)

Berbagai operasi militer yang diikutinya adalah Gerakan Operasi Militer (GOM) VI, dua kali terlibat dalam Operasi Sapu Bersih III dan dua kali dalam Operasi Seroja di Timor Timur (sekarang bernama Timor Leste).

Berikut jenjang karier militer AM Hendropriyono:

  • 1994-1996 - Komandan Kodiklat TNI AD
  • 1993-1994 - Panglima Kodam V Jaya
  • 1993-1994 - Direktur A Badan Intelijen Strategis ABRI
  • 1991-1993 - Direktur D Badan Intelijen Strategis ABRI
  • 1987-1991 - Danrem 043/Garuda Hitam Lampung
  • 1985-1987 - Asisten Intelijen Kodam V Jaya
  • 1983-1985 - Wakil Asisten Personil Kopasandha merangkap sebagai Wakil Asisten Operasi.
  • 1981-1983 - Komandan Detasemen Tempur 13
  • 1972-1974 - Komandan Kompi Prayuda Kopasandha (Komando Pasukan Sandi Yudha)
  • 1968-1972 - Komandan Peleton Komando Pasukan Khusus TNI-AD di Magelang

Karier politik[sunting | sunting sumber]

Dalam birokrasi pemerintahan RI, AM Hendropriyono pernah memangku berbagai jabatan yang berturut-turut: Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia (1996-1998), Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII, Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi yang kemudian merangkap Menteri Tenaga Kerja.

Karier intelijen[sunting | sunting sumber]

Pada periode tahun 2001-2004 sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kabinet Gotong Royong. AM Hendropriyono merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul Bogor, Dewan Analis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara, Sumpah Intelijen, Mars Intelijen, menetapkan hari lahir badan intelijen, mencipta Logo dan Pataka BIN, mempopulerkan bahwa intelijen sebagai ILMU dan menggali FILSAFAT INTELIJEN, menggagas berdirinya tugu Soekarno-Hatta di BIN.

Dewasa ini AM Hendropriyono menjadi pengamat terorisme dan intelijen, yang kerap diminta untuk menjadi narasumber oleh media massa dan berbagai Lembaga, giat menulis bermacam pemikirannya dalam artikel-artikel di berbagai koran, majalah, radio dan televisi.

Karier akademis[sunting | sunting sumber]

Ia mendedikasikan ilmunya dengan mengajar Filsafat Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta dan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan jabatan Lektor Kepala terhitung sejak tanggal 01 Maret 2002 sampai sekarang.

Bisnis[sunting | sunting sumber]

Selain berkarier, AM Hendropriyono juga duduk di posisi penting beberapa perusahaan.

  • 2010 - sekarang - Chairman Andalusia Group.
  • 2010 - sekarang - Commissioner Carrefour Indonesia.
  • 2009 - sekarang - Presdir PT Mahagaya.
  • 2009 - 2012 - Chairman Blitzmegaplex.
  • 2004 - sekarang - Chairman Hendropriyono & Associates.
  • 2000 - 2001 - Chairman Hendropriyono Law Office.
  • 1999 - 2001 - Presiden Komisaris PT KIA Mobil Indonesia.

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

Ia juga penyandang berbagai kehormatan negara RI, dalam wujud bintang dan tanda jasa antara lain: Bintang Mahaputera Indonesia Adipradana, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya-prestasi, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma, Bintang Dharma, Satya Lencana Bhakti untuk luka-luka di medan pertempuran, serta anggota Legiun Veteran Pembela Republik Indonesia (Pembela/E, NPV : 21.157.220).

Ia juga dinobatkan sebagai Man Of The Year oleh Majalah Editor pada tahun 1993.

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Dengan keterlibatannya dalam kampanye pemenangan Pemilihan Presiden 2014 di pihak Jokowi dan Jusuf Kalla, serta dalam tim transisi, sebagian relawan pendukung Jokowi menyatakan kecewa karena masa lalu Hendropriyono yang disebut-sebut terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM.[1] Ia sering dikaitkan dengan kasus Talangsari dengan dugaan penembakan membabi buta yang dilakukan anak buahnya. Namun ia menolak, dan menyatakan bahwa orang-orang yang terkepung di peristiwa tersebut membakar sendiri rumah mereka lalu bunuh diri. [2] Allan Nairn, wartawan yang banyak meneliti kasus pelanggaran HAM di Indonesia, menyatakan bahwa Hendropriyono siap diadili melalui pengadilan HAM untuk kasus yang kerap dituduhkan kepadanya, antara lain Pembunuhan Munir, Talangsari, atau pun Timor Timur.[3]

Atas kekhawatiran masuknya Hendropriyono dalam pemerintahan yang diperkirakan akan menghalangi penyidikan Kasus Talangsari, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Hendropriyono tak berminat masuk ke dalam kabinet.[4] Dan memang setelahnya namanya tidak tertera dalam jajaran Kabinet Kerja.

Talangsari[sunting | sunting sumber]

Untuk informasi lebih lanjut mengenai insiden Talangsari, Lampung pada tahun 1989, silakan kunjungi artikel Peristiwa Talangsari 1989

Pada Februari 2008, ia pernah diisukan tidak mau memenuhi panggilan Komnas HAM. Namun berita itu kemudian diralat sendiri oleh Ketua Tim Ad Hoc penuntasan kasus Talangsari, Johny Nelson Simanjuntak, dengan menyatakan bahwa memang belum ada undangan yang dikirimkan.[5] Pada Bulan Maret 2008, Komnas HAM kembali membuat pernyataan bahwa Hendropriyono sudah diundang namun tidak datang, dengan kemungkinan surat pemanggilan tidak sampai ke tangannya karena sedang berada di Kanada[6]. Karena itu Komnas HAM akan melakukan pemanggilan kedua. Try Sutrisno dan Wismoyo Arismunandar juga dipanggil dalam kasus ini,[7] namun tidak datang.[8] Sementara Babinkum TNI AD menyatakan pemanggilan paksa dan penyelidikan atas purnawirawan dalam kasus Talangsari ini tidak sah karena belum ada pengadilan Ad Hoc. Komnas HAM membantah hal ini dengan menyatakan bahwa para purnawirawan tersebut hanya dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi non korban.[9] Hingga Juni 2014 berkas penyelidikan atas Kasus Talangsari ditolak Kejaksaan Agung karena berkasnya dinilai tak lengkap.[10]



Lain-lain[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Polemik Hendropriyono. Diakses dari situs berita BBC pada tanggal 14 November 2014
  2. ^ Kasus Talangsari, Hendropriyono: Mereka Bunuh Diri. Diakses dari situs berita Tempo pada 14 November 2014
  3. ^ Allan Nairn: Hendropriyono Mengaku Siap Diadili untuk Pembunuhan Munir. Diakses dari situs PortalKBR pada 14 November 2014
  4. ^ JK Sebut Budi Gunawan dan Hendropriyono Tolak Masuk Kabinet. Diakses dari situs berita Detik pada 14 November 2014
  5. ^ Kassus Talangsari, Komnas HAM Panggil Hendropriyono. Diakses dari situs Berita Detik pada 14 November 2014
  6. ^ Hendropriyono Ada di Kanada. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 November 2014
  7. ^ Hendropriyono Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM. Diakses dari situs berita Detik pada 14 November 2014
  8. ^ Try Sutrisno dan Wismoyo Mangkir Panggilan Komnas HAM. Diakses dari situs berita Detik pada 14 November 2014
  9. ^ Muncul Resistensi Petinggi Militer, Komnas HAM Jalan Terus. Diakses dari situs Hukum Online pada 14 November 2014
  10. ^ Kejaksaan Agung Tolak Usut Tujuh Kasus Pelanggaran HAM. Diakses dari situs berita Tempo pada 14 November 2014

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Didahului oleh:
Kepala BIN
9 Agustus 2001 - 8 Desember 2004
Diteruskan oleh:
Syamsir Siregar
Didahului oleh:
Siswono Yudohusodo
Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH)
14 Maret 1998 - 26 Oktober 1999
Diteruskan oleh:
Al Hilal Hamdi (Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan)