Soedharmono

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Sudharmono)
Lompat ke: navigasi, cari
Letnan Jenderal TNI (Purn.) H.
Sudharmono
Sudharmono
Wakil Presiden Indonesia ke-5
Masa jabatan
11 Maret 1988 – 11 Maret 1993
Presiden Soeharto
Didahului oleh Umar Wirahadikusumah
Digantikan oleh Try Sutrisno
Ketua Umum Partai Golkar ke-4
Masa jabatan
1983 – 1988
Didahului oleh Amir Murtono
Digantikan oleh Wahono
Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-3
Masa jabatan
8 April 1972 – 21 Maret 1988
Presiden Soeharto
Didahului oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara
Digantikan oleh Moerdiono
Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-18
Masa jabatan
1 Oktober 1982 – 19 Maret 1983
Presiden Soeharto
Didahului oleh Amir Machmud
Digantikan oleh Soepardjo Rustam
Informasi pribadi
Lahir 12 Maret 1927
Bendera Belanda Cerme, Gresik, Jawa Timur, Hindia Belanda
Meninggal 25 Januari 2006 (umur 78)
Bendera Indonesia Jakarta, Indonesia
Partai politik Golkar
Suami/istri Emma Norma
Profesi Militer
Agama Islam
Dinas militer
Pengabdian  Indonesia
Dinas/cabang Lambang TNI AD.png TNI Angkatan Darat
Masa dinas 1945-1968
Pangkat Pdu letjendtni staf.png Letnan Jenderal
Komando Divisi Ronggolawe
Komando Operasi Tertinggi (KOTI)
Perang Revolusi Nasional Indonesia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Soedharmono, S.H (lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, 12 Maret 1927 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 25 Januari 2006 pada umur 78 tahun) adalah wakil presiden indonesia kelima yang menjabat selama periode 1988-1993.

Awal Kehidupan[sunting | sunting sumber]

Lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1927 ia sudah menjadi yatim piatu dari kecil. Ibunya Soekarsi meninggal ketika melahirkan adik bungsu Soedharmono (1930). Ayahnya R. Wiroredjo meninggal 6 bulan kemudian karena sakit.Sudharmono kemudian pergi untuk tinggal bersama pamannya, seorang juru tulis yang bekerja untuk Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Walaupun demikian, selama dibesarkan ia banyak berpindah-pindah untuk tinggal bersama sejumlah sanak keluarganya, baik dari pihak ibu maupun ayahnya.

Soedharmono baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945. Setelah memutuskan untuk berhenti dari pendidikan lanjutan, Soedharmono turut membantu mengumpulkan senjata dari tentara Jepang dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Hasilnya, ia menjadi Panglima Divisi Ronggolawe, posisi yang terus dipegangnya selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Belanda yang kembali menyerang Indonesia.

Karier[sunting | sunting sumber]

Masa awal[sunting | sunting sumber]

Setelah Belanda mundur pada tahun 1949, Soedharmono menyelesaikan pendidikan lanjutan sebelum pergi ke Jakarta pada tahun 1952 untuk bergabung dengan Akademi Hukum Militer. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1956 sebelum bertugas di Medan, Sumatera Utara sebagai Jaksa Militer pada 1957-1961. Pada tahun 1962, Soedharmono memperoleh gelar dalam bidang hukum setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hukum Militer. Setelah ini, Soedharmono diangkat Ketua Personil Pesanan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan memberikan bantuan administrasi kepada pemerintah.

Selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI), yang merupakan perintah perang segera di bawah kendali Soekarno. Pada tahun 1963, Sudharmono bergabung KOTI dan diberi peran Anggota Pusat Operasi Bersama untuk Operasi Agung

Masa Orde Baru[sunting | sunting sumber]

Dalam zaman Orba, karirnya menanjak. Pada Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat dan bergabung dengan KOTI sebagai Kepala Staf. Soeharto menjalin hubungan dengan Sudharmono pada saat masa-masa tegang dalam sejarah Indonesia. Dengan hal ini jelaslah bahwa Sudharmono mendapatkan kepercayaan Soeharto. Pada 11 Maret 1966, ketika Soeharto menerima Supersemar dari Soekarno, Sudharmonolah yang menyalin salinan surat yang akan didistribusikan kepada Perwira Militer lainnya. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Maret tahun 1966, Sudharmono juga ikut untuk menulis dekrit pelarangan PKI.

Dengan naiknya Soeharto ke kekuasaan, KOTI dibubarkan tapi keterampilan administrasi Sudharmono dan kepercayaan dari Soeharto memastikan kedudukannya dalam pemerintahan Soeharto. Ketika Soeharto menjadi presiden pada tahun 1968, Sudharmono menjadi Sekretaris Kabinet serta Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. Pada tahun 1970, Sudharmono dipindahkan dari posisi Sekretaris Kabinet menjadi Sekretaris Negara, posisi yang memungkinkan ia untuk membantu Soeharto. Selain menjadi Mensesneg, Sudharmono juga menggantikan menteri lain secara sementara ketika mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti menjadi Menteri Informasi dan Menteri Dalam Negeri serta membantu untuk membuat pidato pertanggungjawaban Soeharto sebelum Sidang Umum MPR. Pada tahun 1980, posisi Sudharmono sebagai Sekretaris Negara menerima dorongan signifikan melalui Keputusan Presiden yang memberikan Sekretaris Negara kekuatan untuk mengawasi pembelian pemerintah melebihi 500 juta rupiah.

Sebagai Ketua Golkar[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1980, Sudharmono telah membuktikan kesetiaannya kepada Soeharto dan juga menunjukkan bahwa ia tidak memiliki suatu ambisi. Pada Munas Golkar III (1983), dengan dukungan Soeharto, Sudharmono terpilih sebagai Ketua Golkar.

Sebagai Ketua, Sudharmono banyak melakukan inspeksi keliling cabang Golkar di daerah. Sudharmono juga menggerakan anggota Golkar untuk mendapatkan lebih banyak pemilih Golkar, hasilnya suara Golkar meningkat dari 64% menjadi 73% pada Pemilu 1987. Pemilu Legislatif tahun 1987 juga salah satu sejarah bagi Golkar karena menang di Provinsi Aceh untuk pertama kalinya.

Sebagai Wakil Presiden[sunting | sunting sumber]

Kontroversi pencalonan[sunting | sunting sumber]

Ketika sidang Umum MPR tahun 1988, banyak yang yakin Soeharto akan terpilih kembali untuk periode kelima dan terakhir sebagai Presiden. Dengan begitu, Wakil Presiden menjadi posisi penting. Pada tahun 1988, Soeharto mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono menjadi wakil presidennya. Meskipun tidak pernah menyebutkan Sudharmono, Soeharto mengatakan bahwa ia ingin Wakil Presidennya mempunyai dukungan dari kekuatan sosial politik yang besar.

Kemungkinan Sudharmono menjadi Wakil Presiden tidak disenangi banyak orang di ABRI. Meskipun Sudharmono sendiri seorang tentara dan telah mengakhiri kariernya dengan pangkat Letnan Jenderal, ia telah menghabiskan sebagian besar kariernya di belakang meja bukannya memimpin pasukan. Hal ini membuat dirinya dipandang rendah oleh ABRI. Soeharto menyadari hal ini dan sebelum ABRI bisa melakukan apa saja, Panglima ABRI Benny Moerdani diganti dengan Try Sutrisno. Langkah ini menghalangi ABRI karena Moerdani lebih kuat saat tidak menyetujui presiden sementara Try akan lebih pasif.

Ketika nominasi itu akhirnya diambil melalui jalur resmi dengan Golkar, faksi-faksi birokrat dan fungsional sepakat untuk mencalonkan Soedharmono sebagai Wakil Presiden. Nominasi dari faksi ABRI ditunda, dengan Moerdani terus menunda, beralasan bahwa ia belum membahas pencalonan Wakil Presiden. Ia bilang ia ingin Try Sutrisno untuk menjadi Wakil Presiden.

Pada Sidang Umum MPR Maret 1988, kontroversi terus mewarnai nominasi Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Pertama, Brigadir Jenderal Ibrahim Saleh menginterupsi Sidang dan mulai meluncurkan serangan pedas ke Sudharmono sebelum dia dibawa turun dari podium oleh anggota MPR dari ABRI. Kemudian Sarwo Edhie Wibowo, seorang jenderal yang telah membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan di pertengahan 60-an mengundurkan diri dari MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai protes. Akhirnya, Ketua Partai Persatuan Pembangunan, Jaelani Naro mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, mungkin dengan dukungan pribadi di ABRI, yang di depan umum mendukung Sudharmono.

Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan keputusan MPR yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk Wakil Presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan Presiden. Soeharto juga melakukan diskusi dengan Naro dan meyakinkan dia untuk menarik pencalonan dirinya. Dengan Naro mengundurkan diri, Sudharmono akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden.

Jabatan Wakil Presiden[sunting | sunting sumber]

Sudharmono dan Wapres terpilih Try Sutrisno pada Sidang Umum MPR 1993.

Sebagai Wakil Presiden, Sudharmono sangat aktif. Ia secara teratur mengunjungi provinsi dan mengatur Kotak Surat 5000, tempat di mana orang-orang dapat mengirim saran dan keluhan dan pemerintah mereka. Sudharmono yang merupakan spesialis dalam memberikan bantuan administratif, juga diberi tugas oleh Soeharto untuk mengawasi birokrasi pemerintah.

Namun ABRI tetap menunjukkan ketidaksenangan mereka pada pemilihan Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Di Munas Golkar (Oktober 1988), ABRI membalas dendam mereka kepada Sudharmono ketika mereka menjaga pemilihan Wahono sebagai Ketua Golkar. Anggota ABRI juga bertanggung jawab untuk kampanye kotor yang menuduh Sudharmono sebagai seorang komunis. Akhirnya pada Maret 1993 untuk mencegah harus berurusan dengan Wakil Presiden bahwa mereka tidak suka, Try Sutrisno dinominasikan oleh ABRI sebagai Wakil Presiden tanpa menunggu Soeharto untuk membuat pilihannya.

Kemungkinan menjadi Presiden?[sunting | sunting sumber]

Dalam bukunya "Suharto: A Political Biography", Robert Elson berteori tentang kemungkinan jabatan Wakil Presiden Sudharmono menjadi langkah terakhir sebelum menjadi Presiden Indonesia sendiri dan bahwa Soeharto melanjutkan jabatannya hanya karena reaksi terhadap pencalonan Sudharmono. Ada dua alasan untuk ini:

  • 1: Sebagai Sekretaris Negara, tugas Sudharmono adalah membantu Presiden dalam administrasi sehari-hari pemerintah. Setelah memegang posisi ini selama 18 tahun sebelum terpilih Wakil Presiden, Sudharmono yakin dirinya akrab dengan rezim Soeharto.
  • 2: ABRI tidak akan secara ekstrim menunjukkan ketidaksenangan mereka pada Wapres terpilih Sudharmono jika mereka tidak mengharapkan efek jangka panjang.

Pasca wapres[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1997, Sudharmono merilis otobiografi dirinya, berjudul "Pengalaman Dalam Masa Pengabdian". Secara bersamaan suatu buku juga dirilis berjudul "Kesan Dan Kenangan Bahasa Dari Teman: 70 Tahun H. Sudharmono SH" yang berbicara tentang Sudharmono dari sudut pandang orang-orang yang memperkerjakannya. Karena penerbitan buku-buku ini terjadi setahun sebelum Sidang Umum MPR 1998, ada rumor bahwa Sudharmono akan membuat comeback politik dan bertujuan menjadi wapres sekali lagi.

Pada Mei 1998, pada malam jatuhnya Soeharto, Sudharmono, bersama dengan mantan wakil presiden Umar Wirahadikusumah dan Try Sutrisno mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas opsi yang memungkinkan. Sudharmono juga terus mengelola Yayasan Soeharto.

Kematian sampai pemakaman[sunting | sunting sumber]

Rabu malam, 25 Januari 2006, sekitar pukul 19.40 WIB, Sudharmono meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama dua pekan di Rumah Sakit MMC, Jakarta, sejak 10 Januari 2006. Ia meninggalkan seorang istri, Emma Norma, dan tiga orang anak. Esok paginya, ia dimakamkan di TMP Kalibata dengan pimpinan upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lihat pula

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Didahului oleh:
Umar Wirahadikusumah
Wakil Presiden Republik Indonesia
1988–1993
Diteruskan oleh:
Try Sutrisno
Didahului oleh:
Mohammad Ichsan
Menteri Sekretaris Negara
1983–1988
Diteruskan oleh:
Moerdiono