Perubahan tipe dari Polres naik status menjadi Polresta tertuang sesuai dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Drs Syafruddin, M Si, Nomor : B/849/M.KT.01/2019, tertanggal 18 September 2019[2]. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui peningkatan tipe 14 Polres, salah satunya Polres Banyuwangi dan dikukuhkan langsung oleh Kapolda Jatim pada saat itu dijabat Irjen. Pol.Drs. Luki Hermawan, M.Si.[3]. Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Polresta Banyuwangi telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)[4] dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)[5]. Sesuai program Pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Wilayah Hukum Polresta Banyuwangi terdiri dari 4 (empat) Polsek bertipe Urban, 21 Polsek bertipe Rural dan 1 Polsek Pelabuhan total membawahi 26 Kepolisian Sektor (Polsek) yang terdapat di 25 Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Batas-batas wilayah Hukum Polresta Banyuwangi secara administratif adalah sebagai berikut:
Indonesia
