Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulungan
Periode 2019-2024
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Jangka waktu
5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai
12 Agustus 2019
Pimpinan
Ketua Sementaraa
Dwi Sugiarto, 20px
sejak 12 Agustus 2019
Wakil Ketua Sementaraa
Hamka, LOGO- PDIP.svg
sejak 12 Agustus 2019
Komposisi
Anggota25
DPRD Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia 2019.svg
Partai & kursi
  PKB (1)
  PDI-P (3)
  PKS (1)
  Perindo (2)
  PPP (1)
  PAN (2)
  PBB (1)
Pemilihan
Proporsional-Terbuka
Pemilihan terakhir
17 April 2019
Pemilihan berikutnya
17 April 2024
Tempat bersidang
Gedung DPRD Bulungan.JPG
Gedung DPRD Bulungan
Jalan Kolonel Sutadji, Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
Indonesia
Catatan kaki
aPimpinan definitif belum ditetapkan/dilantik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (disingkat DPRD Bulungan) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral yang berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. DPRD Bulungan beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Bulungan terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Anggota DPRD Bulungan yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 12 Agustus 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Benny Sudarsono, di Ruang Sidang Datu Adil Gedung DPRD Bulungan. Komposisi anggota DPRD Bulungan periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 4 kursi.[1][2]

Komposisi Anggota[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Bulungan dalam tiga periode terakhir.[3][4] [5]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2009-2014 2014-2019 2019-2024
Logo PDP.jpg PDP 1
Logo PDK.jpg PDK 1
20px Pelopor 1
Pnbk.jpg PNBKI 1
20px PBR 1
PKDI.jpg PKDI 2
Logo Hanura.svg Hanura 0 2 3
Logo Gerindra.svg Gerindra 1 3 4
20px PKPI 1 0 Steady 0
Logo PKS.svg PKS 2 Steady 2 1
Logo PAN.svg PAN 0 Steady 0 2
Logo PKB.svg PKB 0 1 Steady 1
20px Golkar 4 Steady 4 3
Logo PPP.svg PPP 2 3 1
Bulan Bintang.jpg PBB 2 Steady 2 1
LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan 2 3 Steady 3
Democratic Party (Indonesia).svg Demokrat 4 3 2
Partai NasDem.svg NasDem (Baru!) 2 Steady 2
PartaiPerindo.png Perindo (Baru!) 2
Jumlah Anggota 25 Steady 25 Steady 25
Jumlah Partai 14 10 12

Tupoksi DPRD Kabupaten Bulungan[sunting | sunting sumber]

Tujuan:

  • Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa.
  • Terwujudnya pelaksanaan pembangunan tang tepat sasaran, adil dan merata.
  • Terlaksananya kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap aspirasi rakyat

Sasaran:

  • Terbentuknya produk Peraturan Daerah yang efektif dan efisien.
  • Tersusunnya anggaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip penganggaran, pendapatan dan pembiayaan.
  • Terlaksananya peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:

  • Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
  • Fungsi Anggaran diwujudkan dalam penyusunan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
  • Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan Undang-Undang, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kepala Daerah.

Tugas Pokok:

  • Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  • Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internal daerah.
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  • Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
  • Memberi npendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internal di daerah.
  • Meminta laporan keterangan pertanggunjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Pimpinan DPRD[sunting | sunting sumber]

Pimpinan DPRD BUlungan terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Bulungan dalam tiga periode terakhir.

Periode DPRD Nama Ketua DPRD Asal Partai Politik Mulai Menjabat Selesai Menjabat
2009-2014 Hasbullah[6] Logo PPP.svg PPP 2009 2014
2014-2019 Syarwani[7] 20px Golkar 2014 2019
2019-2024 Dwi Sugiarto (Ketua Sementara)[8] Logo Gerindra.svg Gerindra 12 Agustus 2019 petahana

Tugas Pimpinan[sunting | sunting sumber]

  • Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan ;
  • Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua ;
  • Menjadi juru bicara DPRD ;
  • Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD ;
  • Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  • Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan ;
  • Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau merehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD ;
  • Melaksanakan kunjungan kerja dan / atau studi banding bersama alat kelengkapan DPRD.

Badan Kehormatan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah Susunan Kepengurusan Badan Kehormatan DPRD Bulungan periode 2014-2019.

No Nama Jabatan
1 Nicodimus U Ketua
2 Aluh Berlian Wakil Ketua
3 H. Hafidh Hassan Wakil Ketua

Fraksi DPRD[sunting | sunting sumber]

Fraksi DPRD Periode 2014-2019[sunting | sunting sumber]

Di DPRD Kabupaten Bulungan periode 2014-2019 terdiri dari 6 (enam) fraksi,Yaitu:

Fraksi Golkar[sunting | sunting sumber]

  • Hj Aluh Berliana
  • Syarwani
  • Amsal Anwar
  • Riyanto

Fraksi PDIP[sunting | sunting sumber]

  • H. Hamka
  • Markus Juk
  • Albertus SM Baya

Fraksi Demokrat[sunting | sunting sumber]

  • Livington daud
  • H. Hafids Hassan
  • Alimudin Anwar

Fraksi Gerindra[sunting | sunting sumber]

  • Frans Farlen, S.AB
  • Nikodimus, U
  • Kilat A.Md
  • Rustam
  • H. Radiansyah

Fraksi PPP[sunting | sunting sumber]

  • H. Faisal Fikri
  • Masnur Anwar
  • Imam Bukhori
  • Slamet Hariyanto
  • Moh. Nafis
  • H. Karsim Al Amrie

Fraksi Gerakan Pembaruan[sunting | sunting sumber]

  • Elia, DJ
  • Abraham Mandan
  • H. Abdul Rahman
  • Sunaryo

Komisi DPRD[sunting | sunting sumber]

Komisi DPRD Periode 2014-2019[sunting | sunting sumber]

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2014-2019 terdiri atas 3 (tiga) komisi, yaitu:

Komisi I[sunting | sunting sumber]

  • KETUA: Masnur Anwar
  • WAKIL KETUA: H. Hamka M.
  • SEKRETARIS: Riyanto
  • ANGGOTA:
    • DRS.H.KARSIM AL AMRIE
    • H.ABDUL RAHMAN
    • Livingston Daud
    • Rustam

Bidang Pemerintahan dna Hukum, meliputi:

  1. Pemerintahan
  2. Ketertiban
  3. Kependudukan dan Catatan Sipil
  4. Penerangan /Pers dan Telekomunikasi
  5. Hukum dan Perundang-undangan
  6. Kepegawaian /Aparatur Daerah
  7. Perijinan
  8. Sosial Politik
  9. Organisasi Masyarakat
  10. Pertahanan Keamanan
  11. Ketenagakerjaan
  12. Peran Wanita dan Perlindungan Anak
  13. Transmigrasi
  14. Lingkungan Hidup
  15. Pertambangan dan Energi
  16. Pertanahan

Komisi II[sunting | sunting sumber]

  • Ketua: H..Amsal Anwar
  • Wakil Ketua: Slamet Haryanto
  • Sekretaris: Elia DJ
  • Anggota:
    • Kilat
    • H. Hafidh Hasan
    • Albertus S.M. Baya

Bidang Keuangan Dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

  1. Keuangan Daerah
  2. Perpajakan
  3. Retribusi
  4. Perbankan
  5. Dunia Usaha
  6. Penanaman Modal
  7. Perusahaan Patungan
  8. Pemukiman Dan Perumahan Rakyat
  9. Pendidikan
  10. Iptek
  11. Perusahaan Daerah
  12. Pemuda Dan Olahraga
  13. Bumn / Bumd
  14. Agama
  15. Sosial Kesehatan
  16. Keluarga Berencana

Komisi III[sunting | sunting sumber]

  • Ketua:
  • Wakil Ketua: Markus Juk
  • Sekretaris: Nicodimus U
  • Anggota:
    • HJ.Aluh Berlian
    • Iman Bukhori
    • Moh. Nafis
    • Sunaryo
    • Abraham Mendan
    • H. Radiansyah

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:

  1. Perdagangan
  2. Perindustrian
  3. Pertanian dan Tanaman Pangan
  4. Perikanan dan Kelautan
  5. Peternakan
  6. Perkebunan
  7. Kehutanan
  8. Koperasi dan UMKM
  9. Logistik
  10. Pengadaan Pangan
  11. Pariwisata dan Kesenian
  12. Pekerjaan Umum
  13. Tata Kota
  14. Pertamanan
  15. Kebersihan
  16. Perhubungan

Alat Kelengkapan Dewan[sunting | sunting sumber]

DPRD Kabupaten Bulungan terdiri atas 4 (empat) alat kelengkapan dewan yaitu Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Legislasi (Banleg).

Sekretariat DPRD[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan No.06 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

Tujuan Sekretariat DPRD[sunting | sunting sumber]

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a.1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b.2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. 3. Fasilitasi,pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan DPRD; d. 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi[sunting | sunting sumber]

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Humas dan Protokol, membawahi: 1. Sub Bagian Dokumentasi, Pengolahandan Pengkajian Data ; dan 2. Sub BagianHumas, Protokol dan Pelayanan Informasi. c. Bagian Persidangan dan Hukum, membawahi: 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan. d. Bagian Umum, membawahi: 1. Sub Bagian Penatausahaan; dan 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. e. Bagian Keuangan, membawahi: 1. Sub Bagian Penganggaran dan Penyusunan Program; dan 2. Sub Bagian Perbendaharaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Daerah Pemilihan[sunting | sunting sumber]

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Bulungan dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[9]

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
BULUNGAN 1 Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur 11
BULUNGAN 2 Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Peso, Peso Ilir 6
BULUNGAN 3 Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah, Sekatak, Bunyu 8

Lihat Pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Anggota DPRD Bulungan Periode 2019-2024 Dilantik". INFO PUBLIK. 12-08-2019. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  2. ^ "Anggota DPRD Bulungan Periode 2019-2024 Dilantik". CITRA BENUANTA NEWS. 12-08-2019. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  3. ^ Muhammad Arfan (12-08-2019). Budi Susilo, ed. "25 Anggota DPRD Bulungan Kalimantan Utara Periode Baru Hasil Pemilu 2019 Dilantik, Ada Momen Haru". tribunnews.com. Tribun Kaltim. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  4. ^ "Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2017". BPS Kabupaten Bulungan. 11-08-2017. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  5. ^ "Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2011". BPS Kabupaten Bulungan. 07-08-2017. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  6. ^ Anwari Eka Putra (11-08-2014). Sahriansyah, ed. "Mantan Ketua DPRD Bulungan Pamit Mohon Diri". korankaltara.com. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  7. ^ Tomi (10-08-2014). "Sarwani Dipastikan Pimpin Sidang Pelantikan Anggota DPRD Bulungan Besok". beritakaltara.com. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  8. ^ Ramlan. Hariadi, ed. "Sementara Waktu, Pimpinan DPRD Diambil Dwi Sugiarto". KORAN KALTARA. Diakses tanggal 16-09-2019. 
  9. ^ "Keputusan KPU Nomor 287/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara". KPU RI. 04-04-2018.