Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Aksara Lampung: DPRD-metro-aksara.png) adalah lembaga legislatif unikameral di Kota Metro, Indonesia. Anggota DPRD Kota Metro yang terpilih untuk masa bakti 2014-2019 melalui Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 terdiri dari 25 anggota, dan didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan[1]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Metro
DPRD-metro-aksara.png
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Jangka waktu
Tidak Ada
Sejarah
Sesi baru dimulai
5 Agustus 2014
Pimpinan
Ketua DPRD Kota Metro
Hj. Anna Morinda, SE,MM (PDIP)
sejak 9 April 2014
Wakil Ketua DPRD Kota Metro
H. Fahmi Anwar, SE (Demokrat)
sejak 9 April 2014
Wakil Ketua DPRD Kota Metro
Dra. Hj. Nuraida (Gerindra)
sejak 9 April 2014
Komposisi
Anggota25
KewenanganUU No. 27 Th. 2009
Pemilihan
Pemilihan terakhir
9 April 2014
Pemilihan berikutnya
9 April 2019
Tempat bersidang
Gedung DPRD Kota Metro
Jalan AH. Nasution No.139 Kota Metro
Situs web
http://dprd.metrokota.go.id

Pimpinan DPRD[sunting | sunting sumber]

Pimpinan DPRD Kota Metro terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di DPRD.

No Jabatan Nama Partai Politik
1 Ketua DPRD Hj. ANNA MORINDA, SE,MM[2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 Wakil Ketua DPRD H. FAHMI ANWAR, SE[3] Partai Demokrat
3 Wakil Ketua DPRD Dra. Hj. NURAIDA[4] Partai Gerakan Indonesia Raya

Alat Kelengkapan DPRD[sunting | sunting sumber]

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas dan kewajiban. Alat kelengkapan DPRD Kota Metro terdiri dari:[5]

  • Pimpinan
  • Komisi
  • Badan Musyawarah
  • Badan Anggaran
  • Badan Pembentukan  Peraturan Daerah
  • Badan Kehormatan DPRD
  •  Alat kelengkapan lainnya

Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

  • Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk ambil keputusan
  • Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua
  • Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
  • Menjadi juru bicara DPRD
  • Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
  • Mewakilli DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
  • Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
  • Mewakili DPRD di pengadilan
  • Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ; dan
  • Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Komisi[sunting | sunting sumber]

DPRD kota Bandung terdapat 3 (empat) komisi, yaitu sebagai berikut, yaitu Komisi I yang membidangi Pemerintah, Hukum dan Perundang-undangan, Komisi II: Bidang Pendidikan, Ekonomi, Industri Dan Kesejahteraan Rakyat, Komisi III: Bidang Keuangan Dan Pembangunan.

No Jabatan Nama Partai Politik
1 Ketua Komisi I Basuki, S.Pd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 Ketua Komisi II Tondi Muammar Ghadaffi N, ST Partai Golongan Karya
3 Ketua Komisi III Hendri Susanto, SE Partai NasDem

Komisi DPRD mempunyai tugas:

  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
  • Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala derah dan/atau masyarakat kepada DPRD
  • Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
  • Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
  • Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
  • Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
  • Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
  • Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Badan Musyawarah[sunting | sunting sumber]

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

  • Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu  penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rencana peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
  • Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
  • Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
  • Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
  • Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
  • Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
  • Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat parripurna kepada Badan Musyawarah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah[sunting | sunting sumber]

Badan Pembentukan peraturan Daerah mempunyai tugas:

  • Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
  • Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
  • Menyiapkan rancanagan peraturan daerah usul DPRD  berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
  • Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rencangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan / atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD
  • Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan / atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
  • Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan / atau penitia daerah
  • Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
  • Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Kehormatan[sunting | sunting sumber]

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

  • Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  • Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD
  • Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat
  • Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud para huruf c  kepada rapat paripurna DPRD

Komposisi partai[sunting | sunting sumber]

PDI Perjuangan Partai Gerindra Partai Golkar Partai Demokrat PKS Partai Hanura Partai NasDem PAN PKB
4
3
3
4
3
1
2
3
2
Total: 25 Kursi

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Website Resmi DPRD Kota Metro lampung" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-02-14. 
  2. ^ "Ketua I DPRD Kota Metro lampung" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-02-14. 
  3. ^ "Ketua II DPRD Kota Metro lampung" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-02-14. 
  4. ^ "Ketua III DPRD Kota Metro lampung" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-02-14. 
  5. ^ "Alat Kelengkapan DPRD Kota Metro lampung" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-02-14.