Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabaya
Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Surabaya
2014-2019
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Pimpinan
Ketua
Armuji, PDI-P
sejak 17 September 2014
Wakil Ketua
Ratih Retnowati, Demokrat
sejak 17 September 2014
Wakil Ketua
Dharmawan, Gerindra
sejak 17 September 2014
Wakil Ketua
Masduki Toha, PKB
sejak 17 September 2014
Komposisi
Anggota 50
Kelompok politik


  PDI-P (15)
  Demokrat (6)
  Gerindra (5)
  PKB (5)
  PKS (5)
  Golkar (4)
  PAN (4)
  Hanura (3)
  NasDem (2)
  PPP (1)
Pemilihan
Pemilihan terakhir
9 April 2014
Tempat bersidang
Paripurna DPRD Surabaya.jpg
Gedung DPRD Kota Surabaya
Surabaya
Indonesia
Situs web
dprd.surabaya.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (disingkat DPRD Kota Surabaya) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di kota Surabaya, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Surabaya tetap 50 kursi dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 15 kursi, disusul Partai Demokrat dengan 6 kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 5 kursi.

Dewan ini berkantor dan bersidang di Gedung DPRD Kota Surabaya, Genteng, Surabaya.

Tugas dan wewenang[sunting | sunting sumber]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas dan wewenang:

  • Membentuk Peraturan Daerah bersama wali kota.
  • Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh wali kota
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota dan/atau wakil wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
  • Memilih wakil wali kota dalam hal kekosongan jabatan wakil wali kota
  • Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana-rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
  • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
  • Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah
  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi[sunting | sunting sumber]

DPRD Kota Surabaya mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Surabaya.

Legislasi[sunting | sunting sumber]

Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk peraturan daerah bersama wali kota.

Anggaran[sunting | sunting sumber]

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh wali kota.

Pengawasan[sunting | sunting sumber]

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hak[sunting | sunting sumber]

DPRD Kota Surabaya mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi[sunting | sunting sumber]

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Hak angket[sunting | sunting sumber]

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat[sunting | sunting sumber]

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas:

  • Kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
  • Dugaan bahwa wali kota dan/atau wakil wali kota melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap masyarakat, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau wali kota dan/atau wakil wali kota tidak lagi memenuhi syarat sebagai wali kota dan/atau wakil wali kota.

Fraksi[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah fraksi di DPRD Kota Surabaya 2014-2019

Fraksi Jumlah Anggota Ketua
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 15 Sukadar
Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 6 Junaedi
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (F-HANDAP) 6 Naniek Zulfiani
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 5 BF Sutadi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 5 Laila Mufidah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 5 Akhmad Suyanto
Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) 4 Pertiwi Ayu
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 4 Arsyad

Alat kelengkapan[sunting | sunting sumber]

Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Pimpinan DPRD Kota Surabaya terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

No Jabatan Nama Partai Politik
1 Ketua Armudji Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 Wakil Ketua Ratih Retnowati Partai Demokrat
3 Wakil Ketua Dharmawan Partai Gerakan Indonesia Raya
4 Wakil Ketua Masduki Toha Partai Kebangkitan Bangsa

Komisi[sunting | sunting sumber]

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi mempunyai tugas dan kewajiban :

  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daeran dan rancangan keputusan DPRD
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
  • Membantu pimpinan dewan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh wali kota dan/atau masyarakat kepada DPRD
  • Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
  • Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
  • Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan dewan
  • Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
  • Mengajukan usul kepada pimpinan dewan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
  • Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan dewan tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

DPRD Kota Surabaya terdapat 4 (empat) komisi.

Komisi A[sunting | sunting sumber]

Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Daftar Pimpinan Komisi A[sunting | sunting sumber]
No Nama Partai Politik Jabatan
1 Herlina Harsono Partai Demokrat Ketua
2 Adi Sutarwijono Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua

Komisi B[sunting | sunting sumber]

Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan.

Daftar Pimpinan Komisi B[sunting | sunting sumber]
No Nama Partai Politik Jabatan
1 Mazlan Mansur Partai Kebangkitan Bangsa Ketua
2 Tri Didik Adiono Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua

Komisi C[sunting | sunting sumber]

Komisi C membidangi Pembangunan.

Daftar Pimpinan Komisi C[sunting | sunting sumber]
No Nama Partai Politik Jabatan
1 Syaifuddin Zuhri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua
2 Buchori Imron Partai Persatuan Pembangunan Wakil Ketua

Komisi D[sunting | sunting sumber]

Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Daftar Pimpinan Komisi D[sunting | sunting sumber]
No Nama Partai Politik Jabatan
1 Agustin Poliana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua
2 Junaedi Partai Demokrat Wakil Ketua

Badan[sunting | sunting sumber]

DPRD Kota Surabaya terdiri atas empat badan yaitu Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Perda.

Badan Anggaran[sunting | sunting sumber]

Daftar Pimpinan Badan Anggaran[sunting | sunting sumber]

Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.

Badan Kehormatan[sunting | sunting sumber]

Daftar Pimpinan Badan Kehormatan[sunting | sunting sumber]
No Nama Partai Politik Jabatan
1 Minun Latif Partai Kebangkitan Bangsa Ketua
2 Baktiono Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua

Badan Musyawarah[sunting | sunting sumber]

Daftar Pimpinan Badan Musyawarah[sunting | sunting sumber]

Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.

Badan Pembentukan Perda[sunting | sunting sumber]

Daftar Pimpinan Badan Pembentukan Perda[sunting | sunting sumber]
No Nama Partai Politik Jabatan
1 Mochamad Machmud Partai Demokrat Ketua
2 Sugito Partai Persatuan Pembangunan Wakil Ketua

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]