Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat
Periode 2019-2024
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Jangka waktu
5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai
2 Oktober 2019
Pimpinan
Ketua
Sementaraa
Orgenes Wonggor, GolkarLogo.png
sejak 2 Oktober 2019
Wakil Ketua
Sementaraa
Zeth Kadakolo, Partai NasDem.svg
sejak 2 Oktober 2019
Komposisi
Anggota45
DPR Papua Barat Indonesia 2019.svg
Partai & kursi
  PKB (2)
  PDI-P (7)
  PKS (2)
  Perindo (2)
  PAN (3)
  PKPI (2)
Pemilihan
Proporsional-Terbuka
Pemilihan terakhir
17 April 2019
Pemilihan berikutnya
17 April 2024
Situs web
dprpapuabarat.com
Catatan kaki
aPimpinan definitif belum ditetapkan/dilantik.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (disingkat DPR Papua Barat atau DPRPB) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Barat, Indonesia. DPRPB sebelumnya bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau disingkat DPRD Irjabar (2003-2007)[1] dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat atau disingkat DPRD Papua Barat (2007-2010).[2] DPRPB beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRPB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRPB yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Setyawan Hartono, di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat.[3] Komposisi anggota DPRPB periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi disusul oleh Partai NasDem dan PDI Perjuangan yang masing-masing meraih 7 kursi.

Komposisi Anggota[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRPB dalam dua periode terakhir.[4][5]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
Logo Partai Kebangkitan Bangsa.png PKB 3 2
Logo Gerindra.svg Gerindra 4 3
LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan 4 7
GolkarLogo.png Golkar 9 8
Partai NasDem.svg NasDem 4 7
Logo PKS.svg PKS 1 2
Logo PPP.svg PPP 1 0
20px PAN 4 3
Logo Hanura.svg Hanura 4 3
Democratic Party (Indonesia).svg Demokrat 9 6
Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.svg PKPI 2 Steady 2
PartaiPerindo.png Perindo (Baru!) 2
Jumlah Anggota 45 Steady 45
Jumlah Partai 11 Steady 11

Fraksi[sunting | sunting sumber]

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[6]

Alat Kelengkapan DPRD[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Badan Musyawarah (Bamus)
  3. Komisi
  4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
  5. Badan Anggaran (Banggar)
  6. Badan Kehormatan (BK)
  7. Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan DPRD[sunting | sunting sumber]

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[7] Pimpinan DPRPB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan.

Komisi[sunting | sunting sumber]

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[8]

Daerah Pemilihan[sunting | sunting sumber]

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRPB dibagi kedalam 12 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[9]

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
PAPUA BARAT 1 Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak 11
PAPUA BARAT 2 Kota Sorong 12
PAPUA BARAT 3 Kabupaten Sorong, Raja Ampat 8
PAPUA BARAT 4 Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat 4
PAPUA BARAT 5 Fakfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama 10

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "PP RI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat" (PDF). setkab.go.id. SIPUU SETKAB RI. 18-04-2007. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  2. ^ "Perdasi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama DPRD Provinsi Papua Barat menjadi DPR Papua Barat". bpk.go.id. JDIH BPK RI. 21-12-2010. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  3. ^ James Aisoki dan Charles Maniani (02-10-2019). "Resmi Dilantik, 45 Anggota DPR Papua Barat Dipimpin Origenes Wonggor dan Zeth Kadakolo". arfaknews.com. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  4. ^ Arsul Latul Rahman (19-05-2019). "Inilah 45 Caleg Bakal Duduki Kursi Dewan Papua Barat 2019-2024". teropongnews.com. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  5. ^ "Hasil Pemilu 2014 Provinsi Papua Barat". puskapol.ui.ac.id. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  6. ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  7. ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  8. ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  9. ^ "Keputusan KPU Nomor 297/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat" (PDF). KPU RI. 04-04-2018.