Kesultanan Luwu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kesultanan Luwu
Bagian dari Indonesia
1300-sekarang


Bendera

Kesultanan Luwu terletak di bagian utara menurut I La Galigo
Ibu kota Palopo
Bahasa Bugis
Agama Sunni Islam
Bentuk Pemerintahan Monarki
Datu
 -  1300-an Tumanurung
Sejarah
 -  Didirikan Abad ke-14
 -  Dibubarkan sekarang
Mata uang Tidak memiliki mata uang, menggunakan sistem Barter
Pengganti
Hindia Belanda
Republik Indonesia
Sekarang bagian dari  Indonesia
Lambang Kabupaten Luwu.png (Kabupaten Luwu)
Lambang Kabupaten Luwu Timur.png (Kabupaten Luwu Timur)
Lambang Kabupaten Luwu-Utara.jpg (Kabupaten Luwu Utara)

Kesultanan Luwu (juga dieja Luwuq, Wareq, Luwok, Luwu') adalah kerajaan Bugis tertua, pada 1889 M, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik I La Galigo, sebuah karya orang Bugis. Namun begitu, I La Galigo tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos, maka keberadaan kerajaan-kerajaan ini dipertanyakan. Pusat kerajaan ini terletak di Malangke yang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu juga disebutkan dalam kitab Kakawin Nagarakretagama , teks pada abad ke-14 sebagai daerah di bawah pengaruh kerajaan Majapahit bersama Lombok Mirah (Lombok), Bantayan (Bantaeng) dan Udamakatraya (Kepulauan Talaud) dan pulau-pulau disekitarnya pada periode Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M).tetapi bukti sejarah penaklukan kerajaan luwu oleh majapahit melainkan perkawinan kerajaan[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Di dalam epik La Galigo, terdapat versi menggambarkan sebuah wilayah pesisir dan sungai yang didefinisikan secara samar-samar yang ekonominya berbasis pada perdagangan. Pusat-pusat penting di wilayah ini adalah Luwu dan kerajaan Cina (diucapkan Cheena tapi identik dalam pengucapan bahasa Indonesia ke China), yang terletak di lembah Cenrana bagian barat, dengan pusat istananya di dekat dusun Sarapao di distrik Pamanna. Ketidakcocokan La Galigo dan ekonomi politik dengan realitas kerajaan agraris Luwu menyebabkan sejarawan Bugis mengajukan periode intervensi kekacauan untuk memisahkan keduanya secara kronologis.[2]

Penelitian arkeologi dan tekstual yang dilakukan sejak tahun 1980-an telah meruntuhkan kronologi ini.[3] Survei dan penggalian yang ekstensif di Luwu telah mengungkapkan bahwa Luwu tidak lebih tua dari kerajaan agraris yang berdiri paling awal di semenanjung barat daya. Pemahaman yang baru adalah bahwa orang Bugis yang berbicara dengan pemukim dari lembah Cénrana barat mulai menetap di sepanjang batas pantai sekitar tahun 1300. Teluk Bone bukanlah daerah yang berbahasa Bugis: ini adalah daerah dengan keragaman etnis yang sangat beragam. Orang Pamona, Padoe, Toala, Wotu dan Lemolang tinggal di dataran rendah pesisir dan kaki bukit, sedangkan lembah dataran tinggi merupakan rumah bagi kelompok yang berbicara dalam berbagai bahasa Sulawesi Tengah dan Selatan lainnya. Orang-orang Bugis ditemukan hampir di sepanjang pantai, yang terbukti bahwa mereka bermigrasi untuk berdagang dengan masyarakat adat Luwu. Sudah jelas bahwa dari sumber arkeologi dan tekstual bahwa Luwu adalah koalisi Bugis dari berbagai kelompok etnis, yang dipersatukan oleh hubungan perdagangan.

Ekonomi politik Luwu didasarkan pada peleburan bijih besi yang dibawa turun, melalui pemerintahan Lémolang di Baebunta, ke Malangke di dataran pantai tengah. Di sini besi yang akan dilelehkan itu diolah menjadi senjata dan alat pertanian dan diekspor ke dataran rendah selatan yang memproduksi beras. Hal ini membawa kekayaan yang besar, dan pada abad ke-14 Luwu telah menjadi entitas yang ditakuti di bagian selatan semenanjung barat daya dan tenggara. Penguasa pertama yang diketahui secara nyata adalah Dewaraja (memerintah 1495-1520). Cerita saat ini di Sulawesi Selatan menceritakan serangan agresifnya terhadap kerajaan tetangga, Wajo dan Sidenreng. Kekuasaan Luwu mulai memudar pada abad ke-16 oleh meningkatnya kekuatan kerajaan agraris dari selatan, dan kekalahan militernya ditetapkan dalam Tawarik Bone.

Pada tanggal 4 atau 5 Februari 1605, Datu Luwu, La Patiwareq, Daeng Pareqbung, menjadi penguasa yang pertama dari wilayah Sulawesi bagian selatan yang memeluk Islam, menggunakan gelar Sultan Muhammad Wali Mu'z'hir (atau Muzahir) al-din. Dia dimakamkan di Malangke dan disebut dalam kronik sebagai Matinroe ri Wareq, ("Dia yang tidur di Wareq"), bekas pusat istana Luwu. Guru agamanya, Dato Sulaiman, dikuburkan di dekatnya. Sekitar tahun 1620, Malangke ditinggalkan dan sebuah ibu kota baru didirikan di sebelah barat, Palopo. Tidak diketahui mengapa wilayah Malangke, yang populasinya mungkin mencapai 15.000 pada abad ke-16, tiba-tiba ditinggalkan: kemungkinan besar termasuk penurunan harga barang besi dan potensi ekonomi perdagangan dengan suku-suku dari dataran tinggi Toraja.

Pada abad ke-19, Luwu telah menjadi kerajaan kecil. James Brooke, yang di kemudian hari menjadi Rajah Sarawak, menulis pada tahun 1830-an bahwa "Luwu adalah kerajaan Bugis tertua, dan yang paling rusak [...] Palopo adalah kota yang menyedihkan, yang terdiri dari sekitar 300 rumah, tersebar dan bobrok [...] Sulit dipercaya bahwa Luwu bisa menjadi negara yang kuat, kecuali dalam keadaan peradaban asli yang sangat rendah."[4]

Pada tahun 1960-an, Luwu menjadi wilayah fokus pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Dewasa ini, wilayah bekas kerajaan adalah rumah bagi tambang nikel terbesar di dunia dan mengalami ledakan ekonomi yang didorong oleh migrasi ke dalam, namun masih memiliki sebagian besar atmosfer perbatasan aslinya.

Datu[sunting | sunting sumber]

  • Datu Luwu ke-1: Batara Guru, bergelar To Manurung merupakan Pajung
  • Datu Luwu ke-2: Batara Lattu’, merupakan Pajung, memerintah selama 20 tahun.
  • 1268-1293: Datu Luwu ke-3: Simpurusiang, merupakan Pajung
  • 1293-1330: Datu Luwu, ke-4: Anakaji, merupakan Pajung
  • 1330-1365: Datu Luwu ke-5: Tampa Balusu, merupakan Pajung
  • 1365-1402: Datu Luwu ke- 6: Tanra Balusu, merupakan Pajung
  • 1402-1426: Datu Luwu ke-7: Toampanangi, merupakan Pajung
  • 1426-1458: Datu Luwu ke-8: Batara Guru II, merupakan Pajung
  • \1458-1465: Datu Luwu ke-9: La Mariawa, merupakan Pajung
  • 1465-1507: Datu Luwu ke-10: Risaolebbi, merupakan Pajung
  • 1507-1541: Datu Luwu ke-11: Dewaraja, bergelar Maningoe’ ri Bajo merupakan Pajung
  • 1541-1556: Datu Luwu ke-12: Tosangkawana, merupakan Pajung
  • 1556-1571: Datu Luwu ke-13: Maoge, merupakan Pajung
  • 1571-1587: Datu Luwu ke-14: E Tenri Rawe’, merupakan Pajung
  • 1587-1615: Datu Luwu ke-15: Andi Pattiware’ Daeng Parabung atau Pattiarase, bergelar Petta Matinroe’ ri Malangke (Petta Luwu) "sebagai raja pertama yang menerima ajaran syariat islam yang di bawah olek Datuk Sulaiman" merupakan Pajung
  • 1615-1637: Datu Luwu ke-16: Patipasaung, merupakan Pajung
  • 1637-1663: Datu Luwu ke-17: La Basso atau La Pakeubangan atau Sultan Ahmad Nazaruddin, bergelar Petta Matinroe’ ri Gowa (Lokkoe’) merupakan Pajung
  • 1663-1704: Datu Luwu ke-18 dan ke-20: Settiaraja, bergelar Petta Matinroe’ ri Tompoq Tikkaq merupakan Pajung
  • Datu Luwu ke-19: Petta Matinroe’ ri Polka, merupakan Pajung, memerintah ketika Settiaraja pergi membantu Gowa menghadapi VOC.
  • 1704-1715: Datu Luwu ke-21: La Onro Topalaguna, bergelar Petta Matinroe’ ri Langkanae’ merupakan Pajung
  • 1706-1715: Datu Luwu ke-22: Batari Tungke, bergelar Sultan Fatimah Petta Matinroe’ ri Pattiro merupakan Pajung
  • 1715-1748: Datu Luwu ke-23: Batari Tojang, bergelar Sultan Zaenab Matinroe’ ri Tippulue’ merupakan Pajung
  • 1748-1778: Datu Luwu ke-24 dan ke-26: We Tenri Leleang, bergelar Petta Matinroe’ ri Soreang merupakan Pajung
  • 1760-1765: Datu Luwu ke-25: Tosibengngareng, bergelar La Kaseng Patta Matinroe’ ri Kaluku Bodoe’ merupakan Pajung
  • 1778-1810: Datu Luwu ke-27: La Tenri Peppang atau Daeng Pali’, bergelar Petta Matinroe’ ri Sabbangparu merupakan Pajung
  • 1810-1825: Datu Luwu ke-28: We Tenri Awaru atau Sultan Hawa, bergelar Petta Matinroe’ ri Tengngana Luwu merupakan Pajung
  • 1825-1854: Datu Luwu ke-29: La Oddang Pero, bergelar Petta Matinroe’ Kombong Beru merupakan Pajung
  • 1854-1880: Datu Luwu ke-30: Patipatau atau Abdul Karim Toapanyompa, bergelar Petta Matinroe’ ri Limpomajang, merupakan Pajung
  • 1880-1883: Datu Luwu ke-31: We Addi Luwu, bergelar Petta Matinroe’ Temmalullu merupakan Pajung
  • 1883-1901: Datu Luwu ke-32: Iskandar Opu Daeng Pali’, bergelar Petta Matinroe’ ri Matekko merupakan Pajung
  • 1901-1935: Datu Luwu ke-33: Andi Kambo atau Siti Husaimah Andi Kambo Opu Daeng Risompa Sultan Zaenab, bergelar Petta Matinroe’ ri Bintanna merupakan Pajung
  • 1935-1965: Datu Luwu ke-34 dan ke-26: Andi Jemma, bergelar Petta Matinroe’ ri Amaradekanna merupakan Pajung
  • Datu Luwu ke-35: Andi Jelling, merupakan Pajung, memerintah ketika Andi Jemma ditahan dan diasingkan oleh Belanda.

Dalam budaya populer[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Sumber[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Riana, I Ketut (2009). Nagara Krtagama. Penerbit Buku Kompas. h. 102. ISBN 9797094332.ISBN 978-979-709-433-1 "48. Muwah tangi gurun sanusa mangaran ri lombok mirah, lawan tikang-i saksak-adi nikalun kahajyan kabeh, muwah tanahi bantayan pramuka bantayan len luwuk, tekeng udhamakatrayadi nikanang sanusa pupul"
  2. ^ Pelras, C. 1996. The Bugis. Oxford: Blackwell.
  3. ^ Bulbeck, D. and I. Caldwell. 2000. Land of iron; The historical archaeology of Luwu and the Cenrana valley. Hull: Centre for South East Asian Studies, University of Hull.
  4. ^ Brooke, J. 1848. Narrative of events in Borneo and Celebes down to the occupation of Labuan. From the Journals of James Brooke, Esq. Rajah of Sarawak and Governor of Labuan [. . .] by Captain Rodney Mundy. London: John Murray.