Hukum perdata: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 6 Agustus 2021 23.37

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.^[1]

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis' yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Prancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu:

BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

Lihat pula

Pranala luar

English translation of the Code
Beginnings of Napoleonic code History of the civil code on the website dedicated to its instigator, Jean-Jacques Regis de Cambacérès.

^ "Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Perdata | Heylawedu". heylawedu.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-08-06.

[1] "Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Perdata | Heylawedu". heylawedu.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-08-06.

[1]

@@ Baris 2: / Baris 2: @@
 {{wikisource|KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA}}
 [[Berkas:Code Civil 1804.png|jmpl|First page of the 1804 original edition of the [[Napoleonic code]]]]
-'''Hukum Perdata''' adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam [[masyarakat]]. Tradisi [[hukum]] di daratan [[Eropa]] (''civil law'') mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni [[hukum publik]] dan [[hukum privat]] atau hukum perdata. Dalam sistem [[Anglo-Saxon]] (''common law'') tidak dikenal pembagian semacam ini.
+'''Hukum Perdata''' adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam [[masyarakat]]. Tradisi [[hukum]] di daratan [[Eropa]] (''civil law'') mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni [[hukum publik]] dan [[hukum privat]] atau hukum perdata. Dalam sistem [[Anglo-Saxon]] (''common law'') tidak dikenal pembagian semacam ini.<ref>{{Cite web|title=Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Perdata {{!}} Heylawedu|url=https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-hukum-acara-perdata|website=heylawedu.id|language=en|access-date=2021-08-06}}</ref>
 == Sejarah Hukum Perdata ==

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal