Penyatuan Jerman

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Peta Eropa tengah yang menunjukkan 26 wilayah yang akan menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman bersatu pada tahun 1891. Prusia yang berbasis di timur laut mendominasi wilayah Kekaisaran Jerman (sekitar 40% wilayah kekaisaran).
Kekaisaran Jerman 1871–1918. Wilayah Kekaisaran Austria yang berbahasa Jerman tidak termasuk, sehingga negara ini mewakili solusi Jerman kecil (Kleindeutsch).

Penyatuan Jerman menjadi negara yang terintegrasi secara politik dan administratif secara resmi berlangsung pada 18 Januari 1871 di Balai Cermin Istana Versailles di Perancis. Pangeran-pangeran negara-negara Jerman berkumpul untuk memproklamirkan Wilhelm dari Prusia sebagai Kaisar Wilhelm dari Kekaisaran Jerman setelah Perancis menyerah dalam Perang Perancis-Prusia. Transisi de facto sebagian besar penduduk berbahasa Jerman menjadi negara-negara yang tergabung dalam (kon)federasi telah berlangsung secara tidak resmi melalui aliansi resmi dan tidak resmi para penguasa — tetapi tanpa kemajuan yang berarti, karena kepentingan pribadi penguasa menghambat proses penyatuan selama hampir satu abad setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci (1806) dan kebangkitan nasionalisme Jerman selama era peperangan Napoleon.

Penyatuan ini menimbulkan ketegangan akibat perbedaan religius, linguistik, sosial, dan budaya penduduk Kekaisaran Jerman, sehingga peristiwa tahun 1871 hanya merupakan satu momen dalam serangkaian proses penyatuan yang lebih besar. Sebelumnya, Kaisar Romawi Suci seringkali disebut "Kaisar seluruh Jerman ", dan di Kekaisaran, anggota bangsawan tinggi disebut "Pangeran-Pangeran Jerman", karena wilayah-wilayah berbahasa Jerman yang sebelumnya disebut Francia Timur terorganisasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil sebelum bangkitnya Karel yang Agung (800 M). Karena wilayah tersebut memiliki relief yang bergunung-gunung, muncul perbedaan budaya, pendidikan, bahasa, dan agama di antara warga yang saling terisolasi. Namun, Jerman pada abad ke-19 menikmati kemajuan transportasi dan komunikasi yang menghubungkan rakyatnya dalam budaya yang lebih besar.

Kekaisaran Romawi Suci, yang meliputi lebih 500 negara merdeka, secara resmi dibubarkan ketika Kaisar Franz II turun dari tahta (6 Agustus 1806) selama Perang Koalisi Ketiga. Walaupun pembubaran Kekaisaran mengakibatkan gangguan hukum, administratif, dan politik, penduduk wilayah berbahasa Jerman di Kekaisaran tersebut memiliki bahasa, budaya, dan tradisi hukum bersama yang semakin diperkuat oleh pengalaman bersama selama Perang Revolusi Perancis dan Peperangan Napoleon. Namun, masing-masing negara merdeka tersebut memiliki kelas penguasa, asosiasi feudal, tradisi, dan hukum lokal sendiri. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menolak perubahan karena para bangsawan ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Liberalisme Eropa menjadi dasar intelektual penyatuan Jerman karena menentang model organisasi politik dan sosial yang absolutis dan dinastik; liberalisme Jerman menekankan pentingnya kesatuan tradisi, pendidikan, dan bahasa. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, pendirian Zollverein (serikat pabean) Prusia pada tahun 1818 yang meliputi negara-negara Konfederasi Jerman mengurangi kompetisi di dalam dan antar negara. Kemajuan transportasi memfasilitasi kunjungan bisnis dan wisata, sehingga mendorong kontak dan juga konflik antar penutur bahasa Jerman.

Lingkup pengaruh diplomatik yang ditetapkan oleh Kongres Wina pada tahun 1814–15 setelah Peperangan Napoleon mendukung dominasi Austria di Eropa Tengah. Namun, negosiator di Wina tidak mempertimbangkan pertumbuhan kekuatan Prusia dan tidak memperkirakan bahwa Prusia akan bangkit dan menantang kepemimpinan Austria atas negara-negara Jerman. Akibat dualisme Jerman ini, terdapat dua solusi untuk masalah penyatuan: Kleindeutsche Lösung, solusi Jerman kecil (Jerman tanpa Austria), dan Großdeutsche Lösung, solusi Jerman Raya (Jerman dengan Austria).

Sejarawan memperdebatkan apakah Otto von BismarckPresiden Menteri Prusia — memiliki rencana untuk menyatukan negara-negara Jerman dengan Konfederasi Jerman Utara menjadi satu negara atau hanya ingin memperkuat Kerajaan Prusia. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan Realpolitik Bismarck dan faktor-faktor lain memicu reorganisasi politik, ekonomi, militer, dan diplomatik negara-negara Jerman pada abad ke-19. Tanggapan terhadap nasionalisme Denmark dan Perancis juga berfokus pada ungkapan penyatuan Jerman. Kemenangan Prusia dalam tiga perang regional menghasilkan antusiasime dan kebanggaan yang dapat dimanfaatkan oleh politikus untuk mendorong penyatuan. Pengalaman ini mengingatkan rakyat Jerman akan pencapaian bersama dalam Peperangan Napoleon, terutama Perang Pembebasan pada tahun 1813–14. Dengan mendirikan Jerman tanpa Austria, penyatuan politik dan administratif pada tahun 1871 menyelesaikan masalah dualisme untuk sementara.

Rentang waktu[sunting | sunting sumber]

  • 1801: Napoleon Bonaparte, kaisar Perancis, memulai kampanye penaklukannya ke negara-negara Jermanik di timur sungai Rhein.
  • 1804: Pembubaran Kekaisaran Romawi Suci. Franz I dari Austria mendeklarasikan kekaisaran baru, Kekaisaran Austria.
  • 1815: Setelah kekalahan Napoleon, Kongres Wina menyatukan negara-negara Jermanik dalam Konfederasi Jerman di bawah kepemimpinan Kekaisaran Austria.
  • 1819: Dekret Carlsbad menekan gerakan-gerakan pan-Jermanik yang berusaha menciptakan sebuah 'negara Jerman'; namun demikian, Kerajaan Prusia berhasil mendirikan serikat dengan negara-negara Konfederasi lainnya.
  • 1834: Serikat yang dipimpin Prusia tersebut kemudian berkembang menjadi Zollverein yang mencakup seluruh negara Konfederasi kecuali Kekaisaran Austria.
  • 1848: Revolusi terjadi di wilayah-wilayah Konfederasi Jerman, seperti Berlin, Dresden, dan Frankfurt, dan memaksa Raja Prusia Frederik Wilhelm IV untuk membiarkan Konfederasi membuat konstitusinya sendiri. Di saat yang sama Parlemen Frankfurt diciptakan pada 1848 dan berusaha memproklamasikan Jerman bersatu, namun ditolak oleh Frederik Wilhelm IV. Diskusi tentang mana yang lebih baik antara membangun negara Jerman bersatu tanpa Austria di dalamnya (solusi ini disebut sebagai Solusi Kleindeutsch) atau membangun negara Jerman bersatu dengan memasukkan Austria ke dalamnya (solusi ini disebut sebagai Großdeutsch)
  • 1861: Raja Wilhelm I menjadi Raja Prusia dan menunjuk Otto von Bismarck sebagai Kanselir. Otto von Bismarck condong pada pendekatan 'darah-dan-besi', yaitu pendekatan lewat perang dan kekerasan, untuk menciptakan negara Jerman bersatu di bawah kepemimpinan Prusia.
  • 1864: Perang antara bangsa Denmark dan Prusia terjadi karena Denmark memasukkan Schleswig sebagai bagian dari Kerajaan Denmark. Kekaisaran Austria terlibat dalam perang atas dorongan Otto von Bismarck. Pasukan gabungan Austria dan Prusia berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan wilayah Schleswig yang berada di Utara dan Holstein yang berada di Selatan. Dua wilayah ini kemudian dibagi dua, Prusia mendapatkan Schleswig sementara Austria mendapatkan Holstein dalam Perjanjian Wina (1864).
  • 1866: Bismarck menuduh Kekaisaran Austria berada di balik kekacauan yang terjadi di Schleswig. Tentara Prusia kemudian merangsek masuk ke wilayah Holstein dan mengambil alih kekuasaan di sana. Austria marah dan mendeklarasikan perang terhadap Prusia, memulai Perang Austria-Prusia (atau biasa disebut sebagai Perang Tujuh Minggu). Austria kalah dalam pertempuran ini. Dalam Perjanjian Praha (1866), secara resmi Konfederasi Jerman dibubarkan. Prusia membentuk Konfederasi Jerman Utara yang mencakup seluruh negara Jerman kecuali negara-negara pro-Perancis seperti Bayern, Baden, dan Württemberg.
  • 1870: Ketika kaisar Perancis Napoleon III meminta paksa kekuasaan untuk wilayah Rheinland sebagai balas jasa atas sikap netralnya dalam perang Austria-Prusia, Bismarck malah memasukan negara-negara Jerman di selatan dalam konfederasinya. Ini menimbulkan kemarahan Perancis yang segera menyatakan perang terhadap Prusia.
  • 1871: Perang Perancis-Prusia berakhir dengan kemenangan tentara Prusia yang berhasil menguasai Paris, ibukota Kekaisaran Perancis Kedua. Bayern, Baden, dan Württemberg yang semula dibawah pengaruh Paris pun dipaksa bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara melalui Perjanjian Frankfurt (1871). Bismarck memproklamirkan Raja Wilhelm II sebagai pemimpin negara Jerman bersatu yang baru, yang disebtu sebagai Reich Jerman. Karena ibukotanya dikuasai pasukan asing, Napoleon III membubarkan Kekaisaran Perancis dan sebuah republik baru, Republik Perancis Ketiga, berdiri dibawah kepemimpinan Adolphe Thiers.

Eropa Tengah berbahasa Jerman pada awal abad ke-19[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Kekaisaran Romawi Suci.
Germania, personifikasi bangsa Jerman, dalam fresco karya Philipp Veit (1834–36). Ia memegang sebuah perisai dengan lambing Konfederasi Jerman. Perisai-perisai di bawahnya merupakan lambang tujuh elektor Kekaisaran Romawi Suci.
Lambang Konfederasi Jerman, juga disebut Deutscher Bund

Sebelum tahun 1806, terdapat lebih dari 300 entitas politik di wilayah Eropa Tengah yang berbahasa Jerman. Sebagian besar merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci atau dominion Wangsa Habsburg. Luas entitas-entitas tersebut bervariasi dari yang kecil dan kompleks (seperti wilayah keluarga Hohenlohe) hingga yang besar seperti Kerajaan Bayern dan Prusia. Sistem pemerintahan entitas-entitas tersebut juga bermacam-macam. Beberapa merupakan kota kekaisaran bebas dengan luas yang berbeda-beda (seperti Augsburg yang kuat dan Weil der Stadt yang sangat kecil). Terdapat pula wilayah-wilayah keuskupan dengan luas dan pengaruh yang bermacam-macam pula, seperti Biara Reichenau yang kaya dan Keuskupan Agung Köln yang kuat. Selain itu terdapat negara-negara bersistem dinasti seperti Württemberg. Wilayah-wilayah tersebut (atau sebagian — Wangsa Habsburg dan Hohenzollern Prusia juga memiliki wilayah di luar Kekaisaran) merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, yang pada saat itu meliputi lebih dari 1.000 entitas. Semenjak abad ke-15, dengan beberapa pengecualian, elektor-pangeran Kekaisaran Romawi Suci memilih kepala Wangsa Habsburg sebagai pemegang gelar Kaisar Romawi Suci. Di antara negara-negara berbahasa Jerman, mekanisme administratif dan hukum Kekaisaran Romawi Suci mewadahi penyelesaian sengketa antara petani dan tuan tanah, baik antar jurisdiksi maupun di dalam jurisdiksi. Melalui lingkar kekaisaran (Reichskreise), sekelompok negara menggabungkan sumber daya dan mendorong kepentingan regional dan organisasional, termasuk kerjasama ekonomi dan perlindungan militer.[1]

Dalam Perang Koalisi Kedua (1799–1802), Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan tentara kekaisaran. Traktat Lunéville (1801) dan Amiens (1802) serta Mediatisasi 1803 menyerahkan banyak wilayah wilayah Kekaisaran Romawi Suci kepada negara-negara dinasti dan wilayah keuskupan yang disekulerisasi. Sebagian besar kota kekaisaran dibubarkan, dan penduduk di wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan adipati dan raja. Perubahan ini terutama memperluas wilayah Württemberg dan Baden. Pada tahun 1806, setelah Napoleon berhasil menyerang Prusia dan mengalahkan tentara gabungan Prusia dan Rusia dalam Pertempuran Jena-Auerstedt, Napoleon menetapkan Traktat Pressburg, yang memaksa Kaisar membubarkan Kekaisaran Romawi Suci.[2]

Kebangkitan nasionalisme Jerman di bawah sistem Napoleonik[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Peperangan era Napoleon.

Di bawah hegemoni Kekaisaran Perancis (1804–1814), nasionalisme Jerman berkembang pesat di negara-negara Jerman yang telah direorganisasi oleh Napoleon. Akibat pengalaman bersama, muncul berbagai justifikasi untuk mengidentifikasi "Jerman" sebagai satu negara. Bagi filsuf Jerman Johann Gottlieb Fichte,

Batas pertama, awal, dan alamiah suatu negara tanpa diragukan lagi adalah batas internal mereka. Mereka yang menuturkan bahasa yang sama saling tergabung dalam banyak sekali ikatan tak tampak, jauh sebelum seni manusia pertama dibuat; mereka memahami satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk lebih dapat dipahami dengan lebih jelas; mereka terikat bersama dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.[3]

Bahasa bersama dipandang sebagai dasar suatu bangsa, namun menurut sejarawan dibutuhkan lebih dari kesamaan bahasa untuk menyatukan ratusan entitas berbahasa Jerman.[4] Pengalaman Eropa Tengah yang berbahasa Jerman selama periode hegemoni Perancis mendorong munculnya semangat bersama untuk mengusir Perancis dan menegaskan kembali kekuasaan atas tanah mereka sendiri. Kampanye militer Napoleon di Polandia (1806–07), Semenanjung Iberia, dan Jerman barat, serta kegagalan invasi Perancis ke Rusia tahun 1812 mengecewakan banyak orang Jerman, baik penguasa maupun petani. Sistem Kontinental Napoleon hampir menghancurkan ekonomi Eropa Tengah. Invasi ke Rusia yang diikuti oleh hampir 125.000 tentara dari tanah Jerman dan kehancuran angkatan bersenjata tersebut mendorong keinginan banyak orang Jerman (baik yang berstatus tinggi maupun rendah) untuk menghilangkan pengaruh Napoleon dari Eropa Tengah.[5] Pendirian milisi pelajar seperti Korps Bebas Lützow merupakan salah satu contoh hasrat tersebut.[6]

Monumen Pertempuran Bangsa-Bangsa, yang didirikan pada tahun 1913, menghormati upaya bangsa Jerman dalam melawan Napoleon.

Kegagalan Perancis di Rusia melemahkan kontrol Perancis atas penguasa-penguasa Jerman. Pada tahun 1813, Napoleon melancarkan kampanye militer di negara-negara Jerman untuk mengembalikan mereka ke dalam hegemoni Perancis, sehingga Perang Koalisi Keenam bermula. Pada Oktober 1813, meletus pertempuran besar di Leipzig, yang melibatkan lebih dari 500.000 tentara selama tiga hari, sehingga menjadikannya pertempuran darat terbesar di Eropa pada abad ke-19. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Koalisi Austria, Prusia, Rusia, Sachsen, dan Swedia, sehingga kekuasaan Perancis di sebelah timur sungai Rhein berakhir. Keberhasilan ini mendorong tentara Koalisi untuk mengejar Napoleon di seberang sungai Rhein; angkatan bersenjata dan pemerintahannya mengalami keruntuhan, dan Koalisi memenjarakan Napoleon di pulau Elba. Ketika Napoleon kembali ke Perancis dan memulai periode restorasi yang disebut periode 100 Hari pada tahun 1815, tentara Koalisi Ketujuh (yang meliputi angkatan bersenjata Britania dan sekutunya di bawah komando Adipati Wellington dan angkatan bersenjata Prusia di bawah komando Gebhard von Blücher) berhasil mengalahkan Napoleon di Waterloo (18 Juni 1815).[7] Peran penting yang dimainkan oleh tentara Blücher, terutama setelah harus mundur dari medan perang di Ligny sehari sebelumnya, membantu mengubah alur pertempuran. Kavaleri Prusia mengejar tentara Perancis pada sore hari tanggal 18 Juni, sehingga memastikan kemenangan Koalisi. Dari sudut pandang Jerman, tindakan tentara Blücher di Waterloo dan upaya gabungan di Leipzig menjadi kebanggaan tersendiri.[8] Interpretasi ini mendorong munculnya mitos Borusia yang dikemukakan oleh sejarawan nasionalis pro-Prusia pada akhir abad ke-19.[9]

Reorganisasi Eropa Tengah dan kemunculan dualisme Jerman[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Kongres Wina.
Peta Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1789. Peta ini didominasi oleh Monarki Habsburg (jingga) dan Kerajaan Prusia (biru), di samping negara-negara kecil lainnya (banyak yang terlalu kecil sehingga tidak digambarkan dalam peta).

Setelah kekalahan Napoleon, Kongres Wina menetapkan sistem politik-diplomatik baru di Eropa berdasarkan keseimbangan kekuasaan. Sistem ini mereorganisasi Eropa menjadi lingkup pengaruh, yang kadang-kadang mengabaikan aspirasi beberapa bangsa, seperti bangsa Jerman dan Italia.[10] Secara umum, Prusia yang menjadi lebih besar setelah perang dan 38 negara Jerman lain tergabung dalam suatu konfederasi yang berada di bawah lingkup pengaruh Kekaisaran Austria. Konfederasi tersebut dinamai Konfederasi Jerman (1815–1866), yang dikepalai oleh Austria, dengan "Dewan Federal" (Bundestag atau Bundesversammlung) yang berkumpul di kota Frankfurt am Main dan terdiri dari para pemimpin negara-negara anggota berdaulat. Sebagai pengakuan akan posisi kekaisaran yang sebelumnya dipegang oleh Wangsa Habsburg, kaisar-kaisar Austria memegang gelar "presiden" di dewan tersebut. Namun, dominasi Austria yang ditetapkan oleh Kongres Wina gagal mempertimbangkan kebangkitan Prusia dalam politik Kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-18. Semenjak elektor-pangeran Brandenburg menjadikan dirinya raja di Prusia pada awal abad tersebut, wilayah mereka terus meluas melalui perang dan pewarisan. Kekuatan Prusia semakin tampak dalam Perang Penerus Austria dan Perang Tujuh Tahun di bawah kepemimpinan Friedrich yang Agung.[11] Ketika Maria Theresa dan Joseph mencoba mengembalikan hegemoni Habsburg di Kekaisaran Romawi Suci, Friedrich menandinginya dengan mendirikan Fürstenbund (Perserikatan Pangeran-Pangeran) pada tahun 1785. Dualisme Austria-Prusia telah mengakar di politik Kekaisaran Romawi Suci. Salah satu contoh persaingan tersebut adalah meletusnya Perang Penerus Bayern atau "Perang Kentang". Bahkan setelah Kekaisaran Romawi Suci dibubarkan, kompetisi ini masih memengaruhi perkembangan pergerakan nasionalis Jerman pada abad ke-19.[12]

Masalah reorganisasi[sunting | sunting sumber]

Wilayah berbahasa Jerman (di peta ini termasuk bahasa Belanda dan Vlaams) pada abad ke-19.

Meskipun disebut "Dewan", institusi ini tidak sama dengan perwakilan umum dalam konsep modern. Banyak negara-negara Jerman yang tidak memiliki konstitusi, dan negara dengan konstitusi (seperti Kadipaten Baden) mendasarkan hak suara pada kepemilikan, sehingga membatasi hak suara pada sejumlah laki-laki.[13] Selain itu, solusi ini tidak melambangkan status baru Prusia. Meskipun angkatan bersenjata Prusia dikalahkan dalam Pertempuran Jena-Auerstedt pada tahun 1806, Prusia kembali menunjukkan kemampuan tentaranya di Waterloo. Akibatnya, pemimpin Prusia berharap akan memainkan peran penting dalam politik Jerman.[14]

Batas Konfederasi Jerman. Prusia berwarna biru, Austria kuning, dan sisanya abu-abu.

Kebangkitan nasionalisme Jerman, yang didorong oleh pengalaman bersama pada periode dominasi Napoleon, mengubah hubungan politik, sosial, dan budaya negara-negara Jerman.[15][16] Organisasi siswa Burschenschaft dan demonstrasi umum (seperti yang diadakan di Istana Wartburg pada Oktober 1817) membantu menimbulkan rasa kesatuan di antara penutur bahasa Jerman di Eropa Tengah. Selain itu, janji implisit (dan kadang-kadang eksplisit) selama Perang Pembebasan memunculkan harapan akan kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam proses politik, meskipun janji ini tidak dipenuhi setelah perang dimenangkan. Pergolakan organisasi siswa menimbulkan ketakutan di antara pemimpin konservatif (seperti Klemens Wenzel, Pangeran von Metternich) akan kemunculan sentimen nasional; pembunuhan penulis drama Jerman August von Kotzebue pada Maret 1819 oleh siswa radikal yang menginginkan penyatuan diikuti oleh proklamasi Dekret Carlsbad pada 20 September 1819 yang menghambat kepemimpinan intelektual pergerakan nasionalis Jerman.[17]

Metternich berhasil menggunakan amarah konservatif terhadap pembunuhan tersebut untuk mengeluarkan undang-undang yang semakin membatasi media dan pergerakan liberal dan nasionalis. Akibatnya, dekret tersebut membuat Burschenschaften bergerak di bawah tanah, membatasi penerbitan karya-karya nasionalis, menyensor media dan korespondensi pribadi, dan membatasi pidato akademik oleh profesor universitas tertentu untuk menghambat diskusi nasionalis. Dekret tersebut kemudian menjadi subjek pamflet Johann Joseph von Görres Teutschland [archaic: Deutschland] und die Revolution (Jerman dan Revolusi) (1820), yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan bisa dan sebaiknya tidak membungkam opini publik dengan tindakan-tindakan reaksioner.[18]

Kerjasama ekonomi: uni pabean[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Zollverein.

Uni pabean yang disebut Zollverein membantu mendorong penyatuan dalam bidang ekonomi. Konsep ini awalnya digagas oleh Menteri Keuangan Prusia Hans, Count von Bülow, sebagai uni pabean Prusia pada tahun 1818. Zollverein menghubungkan berbagai wilayah Prusia dan Hohenzollern. Belakangan negara-negara Jerman lainnya juga ikut bergabung. Uni pabean ini membantu mengurangi hambatan proteksionis di antara negara-negara Jerman dan memperbaiki transportasi bahan baku dan barang jadi, sehingga barang lebih mudah dikirim dan biaya pun berkurang. Zollverein sangat penting bagi pusat-pusat industri baru yang kebanyakan terletak di daerah Rheinland, Saar, dan Ruhr.[19]

Jalan dan kereta api[sunting | sunting sumber]

Pada Oktober 1817, sekitar 500 siswa melakukan unjuk rasa mendukung penyatuan nasional di Istana Wartburg. Sebagai tempat persembunyian Martin Luther tiga abad sebelumnya, Wartburg dipilih karena keterkaitan simbolisnya dengan karakter nasional Jerman. Ilustrasi ini merupakan gravir kayu kontemporer.[20]

Pada awal abad ke-19, kualitas jalan di Jerman sangat buruk. Pengelana asing dan lokal mengeluhkan keadaan Heerstraßen, jalan militer yang sebelumnya dipelihara untuk memudahkan pergerakan pasukan. Namun, karena negara-negara Jerman tidak lagi menjadi persimpangan militer, kualitas jalan mulai membaik; panjang jalan dengan permukaan keras di Prusia meningkat dari 3.800 kilometer pada tahun 1816 menjadi 16.600 kilometer pada tahun 1852, yang terbantu oleh penemuan macadam. Pada tahun 1835, Heinrich von Gagern menulis bahwa jalan-jalan merupakan "pembuluh darah badan politik..." dan memprediksi bahwa jalan-jalan akan mendorong kebebasan, kemerdekaan, dan kesejahteraan.[21] Berkat kemudahan pergerakan, orang-orang Jerman saling berinteraksi di berbagai tempat, seperti di kereta, hotel, restoran, atau bahkan resort terkenal seperti spa di Baden-Baden. Transportasi air juga membaik. Blokade di sungai Rhein sudah dicabut atas perintah Napoleon. Pada tahun 1820-an, dengan ditemukannya mesin uap, manusia dan hewan tidak harus lagi menarik kapal untuk melawan arus. Pada tahun 1846, 180 kapal uap mengarungi sungai-sungai di Jerman dan Danau Konstanz. Selain itu, jaringan kanal terbentang di Sungai Donau, Weser, dan Elbe.[22]

Meskipun kemajuan-kemajuan tersebut penting, jalur kereta api memiliki dampak yang paling besar. Ekonom Jerman Friedrich List menyatakan bahwa jalur kereta api dan uni pabean adalah "kembar siam".[23] Ia tidak sendiri: penyair August Heinrich Hoffmann von Fallersleben menulis puisi yang memuji Zollverein yang dimulai dengan daftar komoditas yang mendorong kesatuan Jerman.[24] Sejarawan Reich Kedua nantinya menganggap jalur kereta api sebagai indikator pertama negara yang telah bersatu; novelis patriotik Wilhelm Raabe menulis: "Kekaisaran Jerman didirikan saat pembangunan jalur kereta api pertama..."[25] Namun, tidak semua orang menyambut sang "monster besi" dengan antusiasme. Raja Prusia Friedrich Wilhelm III tidak melihat manfaat perjalanan dari Berlin ke Potsdam yang lebih cepat, dan Metternich bahkan menolak naik kereta api. Ada pula yang merasa jalur kereta api adalah "kejahatan" yang mengancam lanskap Jerman: puisi Nikolaus Lenau tahun 1838 An den Frühling (Untuk Musim Semi) meratapi bagaimana kereta api menghancurkan ketenangan hutan-hutan Jerman.[26]

Jalur Kereta Api Ludwig Bayern, yang merupakan jalur kereta penumpang atau kargo pertama di Jerman, menghubungkan Nürnberg dengan Fürth pada tahun 1835. Meskipun panjang jalurnya hanya 6 kilometer dan keretanya hanya beroperasi pada siang hari, jalur tersebut terbukti menguntungkan dan populer. Dalam waktu tiga tahun, 141 kilometer jalur kereta api telah dibangun, pada tahun 1840 462 kilometer, dan pada tahun 1860 11.157 kilometer. Jalur kereta api tersebut dibangun dalam jaringan yang menghubungkan kota-kota dan pasar-pasar di suatu wilayah, lalu wilayah dengan wilayah lain. Dengan meluasnya jalur kereta api, biaya pengangkutan barang pun berkurang: pada tahun 1840 biaya pengangkutan tercatat sebesar 18 Pfennig per ton per kilometer, sementara pada tahun 1870 menjadi lima Pfennig. Pengaruh jalur kereta api dapat dirasakan langsung. Jalur kereta api mendorong aktivitas ekonomi dengan menciptakan permintaan komoditas dan memfasilitasi perdagangan. Pada tahun 1850, jumlah barang yang diangkut kapal ke pedalaman tiga kali lebih besar daripada muatan kereta api; pada tahun 1870, kereta api mengangkut empat kali lebih banyak. Perjalanan kereta api mengubah penampilan kota dan cara orang berkelana. Dampaknya mencapai seluruh tatanan sosial, baik yang berstatus tinggi maupun rendah. Meskipun beberapa provinsi terpencil Jerman tidak terhubung oleh jalur kereta api hingga tahun 1890-an, sebagian besar penduduk dan pusat produksi telah terhubung oleh jalur kereta api pada tahun 1865.[27]

Gambar ini merupakan satir yang mengkritik banyaknya hambatan biaya di negara-negara Jerman. Beberapa negara berukuran sangat kecil sehingga alat pengangkut harus membongkar dan memuat kembali kargo mereka dua atau tiga kali sehari. Gambar berasal dari tahun 1834.

Geografi, patriotisme, dan bahasa[sunting | sunting sumber]

Karena perjalanan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah, orang-orang Jerman mulai melihat faktor penyatu lain selain bahasa. Brothers Grimm, yang menyusun kamus besar yang disebut The Grimm, juga mengumpulkan cerita rakyat dan fabel yang menunjukkan kemiripan di antara wilayah-wilayah berbahasa Jerman yang berbeda-beda.[28] Karl Baedeker menulis buku panduan berbagai kota dan wilayah di Eropa Tengah, menunjukkan tempat untuk tinggal dan dikunjungi, serta memaparkan sejarah singkat kastil, medan pertempuran, bangunan ternama, dan tokoh terkenal. Di panduannya juga terdapat jarak, jalan yang perlu dihindari, dan jalur hiking yang dapat dilewati.[29]

Penyair Jerman August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tidak hanya mengekspresikan kesatuan linguistik bangsa Jerman, tetapi juga kesatuan geografisnya. Dalam karyanya Deutschland, Deutschland über Alles (yang secara resmi disebut Das Lied der Deutschen, "Lagu Bangsa Jerman"), Fallersleben menyerukan kepada penguasa-penguasa negara-negara Jerman untuk mengakui karakteristik penyatu bangsa Jerman.[30] Lagu-lagu patriotik lain seperti "Die Wacht am Rhein" ("Penjaga di Rhein") oleh Max Schneckenburger mulai memusatkan perhatian pada ruang geografis, dan tidak membatasi "kejermanan" pada bahasa bersama. Schneckenburger menulis "Penjaga di Rhein" sebagai tanggapan patriotik khusus terhadap pernyataan Perancis bahwa sungai Rhein adalah batas timur "alami" Perancis. Dalam refrainnya, ia menulis "kepada tanah air, istirahatkan pikiranmu / Penjaga berdiri di sungai Rhein". Puisi patriotik lain seperti "Das Rheinlied" ("Lagu Sungai Rhein") karya Nicholaus Becker menyerukan kepada bangsa Jerman untuk mempertahankan wilayah mereka. Pada tahun 1807, Alexander von Humboldt menyatakan bahwa karakter nasional mencerminkan pengaruh geografis, sehingga mengaitkan wilayah dengan rakyatnya. Bersamaan dengan gagasan ini, pergerakan untuk melestarikan benteng-benteng kuno dan situs bersejarah muncul, dan pergerakan ini berfokus di Rheinland, tempat terjadinya banyak konfrontasi dengan Perancis dan Spanyol.[31]

Vormärz dan liberalisme abad ke-19[sunting | sunting sumber]

Periode negara polisi di Austria dan Prusia dan penyensoran besar-besaran sebelum meletusnya Revolusi 1848 di Jerman belakangan dikenal dengan sebutan Vormärz, "sebelum Maret", yang merujuk pada bulan Maret 1848. Selama periode ini, liberalisme memperoleh momentum di Eropa; agendanya meliputi isu ekonomi, sosial, dan politik. Sebagian besar kaum liberal Eropa pada periode Vormärz menginginkan penyatuan berdasarkan asas-asas nsionalis, mendukung transisi ke kapitalisme, dan menginginkan perluasan hak suara laki-laki. "Keradikalan" mereka bergantung pada posisi mereka terkait dengan hak suara laki-laki: semakin luas definisi hak suara yang diinginkan, semakin radikal mereka.[32]

Festival Hambach: nasionalisme liberal dan tanggapan konservatif[sunting | sunting sumber]

Partisipan pro-nasionalis berjalan ke reruntuhan Istana Hambach pada tahun 1832. Kebanyakan dari mereka adalah siswa dan profesional beserta pasangan mereka. Mereka membawa bendera Burschenschaft bawah tanah, yang nantinya menjadi dasar bendera Jerman modern.

Meskipun menghadapi reaksi dari kaum konservatif, pendukung gagasan kesatuan bergabung dengan pendukung gagasan kedaulatan rakyat di wilayah berbahasa Jerman. Festival Hambach pada Mei 1832 dihadiri oleh lebih dari 30.000 orang.[33] Festival tersebut dipromosikan sebagai pekan raya daerah[34] dan hadirinnya merayakan persaudaraan, kebebasan, dan kesatuan nasional. Para hadirin berkumpul di kota di bawah bukit dan berjalan ke reruntuhan Istana Hambach di atas bukit dekat kota Hambach, provinsi Pfalz, Bayern. Dengan membawa bendera, menghentakkan drum, dan bernyanyi, para hadirin menghabiskan pagi dan siang hari berjalan ke istana, dan begitu sampai mereka mendengarkan pidato para orator nasionalis, baik yang konservatif maupun radikal. Isinya secara keseluruhan menunjukkan perbedaan antara nasionalisme Jerman pada tahun 1830-an dan nasionalisme Perancis pada saat Revolusi Juli: nasionalisme Jerman berfokus pada pendidikan rakyat; begitu rakyat telah terdidik, mereka akan mencapai tujuannya. Retorik Hambach menekankan nasionalisme Jerman yang damai: tujuannya bukanlah untuk membangun barikade seperti nasionalisme "Perancis", tetapi membangun ikatan emosional antar kelompok.[35]

Karikatur Jerman yang mengejek Dekret Carlsbad yang menindas kebebasan berpendapat.

Seperti yang ia lakukan setelah pembunuhan Kotzebue pada tahun 1819, Metternich menggunakan demonstrasi di Hambach untuk mendorong kebijakan sosial yang konservatif. "Enam Pasal" pada 28 Juni 1832 menegaskan kembali asas otoritas raja. Pada 5 Juli, Dewan Frankfurt menambah 10 pasal yang mengulang peraturan yang ada mengenai penyensoran, organisasi politik yang dilarang, dan pembatasan aktivitas umum lainnya. Selain itu, negara anggota sepakat untuk mengirim bantuan kepada pemerintahan yang terancam oleh pemberontakan.[36] Pangeran Wrede memimpin setengah angkatan bersenjata Bayern ke Pfalz untuk "menundukkan" provinsi tersebut. Beberapa pembicara di Hambach ditangkap, diadili, dan dipenjara; salah satu dari mereka, yaitu mahasiswa hukum dan perwakilan Burschenschaft rahasia Karl Heinrich Brüggemann (1810–1887), dikirim ke Prusia, dan di situ ia didakwa hukuman mati, tetapi kemudian diampuni.[33]

Liberalisme dan tanggapan terhadap masalah ekonomi[sunting | sunting sumber]

Perangko tahun 1982 yang merayakan 150 tahun Festival Hambach.
Perangko tahun 2007 yang merayakan 175 tahun Festival Hambach.

Beberapa faktor lain mempersulit kebangkitan nasionalisme di negara-negara Jerman. Faktor buatan manusia meliputi persaingan politik antar anggota konfederasi Jerman, terutama antara Austria dan Prusia, dan persaingan sosial-ekonomi antar kepentingan komersial, pedagang, aristokratik, dan pemilik tanah lama. Faktor alami meliputi kekeringan besar pada awal tahun 1830-an, dan lagi pada tahun 1840-an, dan krisis makanan pada tahun 1840-an. Kesulitan lain muncul akibat industrialisasi: ketika orang mencari pekerjaan, mereka meninggalkan desa dan kota kecil untuk bekerja di kota, dan hanya kembali selama satu setengah hari pada akhir pekan.[37]

Dislokasi ekonomi, sosial, dan budaya rakyat jelata, kesulitan ekonomi yang sedang bertransisi, dan tekanan dari bencana meteorologis mengakibatkan tumbuhnya masalah di Eropa Tengah.[38] Kegagalan sebagian besar pemerintahan untuk menangani krisis makanan pada pertengahan tahun 1840-an mengakibatkan terjadinya hawar kentang (terkait dengan Kelaparan Besar Irlandia), sehingga rakyat mengira mereka yang kaya dan berkuasa tidak peduli dengan masalah mereka. Mereka yang berkuasa merasa khawatir akan kerusuhan, pergolakan politik dan sosial di antara kalangan pekerja, dan ketidakpuasan kaum terpelajar. Penyensoran, denda, pemenjaraan, dan pengasingan tidak dapat membendung kritik. Selain itu, semakin jelas bahwa Austria dan Prusia sama-sama ingin menjadi pemimpin dalam penyatuan Jerman; masing-masing mencoba menghalangi upaya lawan mereka untuk melakukan penyatuan.[39]

Upaya pertama penyatuan[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Revolusi 1848.

Reli di Wartburg ada tahun 1817 dan Festival Hambach pada tahun 1832 tidak memiliki program penyatuan yang jelas. Di Hambach, para pembicara memiliki agenda tersendiri. Walaupun mereka dikumpulkan oleh gagasan penyatuan, mereka tidak memiliki rencana spesifik untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi malah menggantungkan diri kepada gagasan bahwa rakyat bila terdidik akan melakukan proses penyatuan dengan sendirinya. Pidato-pidato besar, bendera, siswa yang bersemangat, dan makan siang bersama tidak berubah menjadi apaarat politik, birokratik, dan administratif baru. Meski banyak yang mengungkapkan pentingnya konstitusi, tidak ada dokumen yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Pada tahun 1848, para nasionalis mencoba memperbaiki masalah ini.[40]

Revolusi Jerman 1848 dan Parlemen Frankfurt[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Parlemen Frankfurt.

Revolusi 1848-1849 di Jerman menginginkan penyatuan Jerman di bawah satu konstitusi. Para pendukung revolusi menekan pemerintahan berbagai negara, terutama di Rheinland, untuk mendirikan dewan parlementer yang bertanggung jawab untuk membuat naskah konstitusi. Pada akhirnya, banyak pendukung revolusi sayap kiri yang mengharapkan agar konstitusi ini akan menetapkan hak suara untuk semua laki-laki, mendirikan parlemen nasional permanen, dan menyatukan Jerman, kemungkinan di bawah kepemimpinan raja Prusia. Hal ini tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal karena Prusia adalah negara Jerman terkuat, dan juga yang terbesar. Sementara itu, secara umum, para pendukung revolusi berhaluan tengah-kanan menginginkan perluasan hak suara di negara mereka dan kemungkinan penyatuan dengan sistem yang longgar. Akibat tekanan dari mereka, diadakan berbagai pemilihan umum berdasarkan kualifikasi pemilihan yang berbeda, seperti hak pilih tiga kelas Prusia, yang memberikan lebih banyak kekuasaan perwakilan kepada beberapa kelompok - terutama yang kaya dan berkepemilikan.[41]

Prosesi delegasi pra-parlemen ke Gereja Paulus di Frankfurt, dan di tempat itu mereka menyiapkan Parlemen Nasional.[42]

Pada 27 Maret 1849, Parlemen Frankfurt menetapkan Paulskirchenverfassung (Konstitusi Gereja Santo Paulus) dan menawarkan gelar Kaiser (Kaisar) kepada Raja Prusia Friedrich Wilhelm IV pada bulan berikutnya. Namun, ia menolak untuk mengambil "mahkota dari selokan" karena beberapa alasan. Di muka umum, ia menyatakan tidak dapat menerima mahkota tanpa persetujuan negara-negara Jerman lainnya. Secara pribadi, ia takut menghadapi perlawanan dari penguasa-penguasa negara-negara Jerman lainnya dan tidak ingin terjadi intervensi militer dari Austria atau Rusia. Ia juga tidak suka menerima mahkota dari parlemen yang dipilih oleh rakyat: ia tidak akan menerima mahkota dari "tanah liat".[43] Pada akhirnya, Parlemen Frankfurt berhasil merumuskan konstitusi dan menyepakati solusi kleindeutsch. Meskipun kaum liberal gagal melakukan penyatuan, mereka berhasil bekerja sama dengan penguasa-penguasa Jerman dalam hal konstitusi dan reformasi.[44]

1848 dan Parlemen Frankfurt berdasarkan tinjauan sejarah[sunting | sunting sumber]

Ahli sejarah Jerman telah memperdebatkan bagaimana keberhasilan dan kegagalan Parlemen Frankfurt memengaruhi pembentukan bangsa Jerman. Menurut salah satu mazhab yang muncul setelah Perang Dunia I dan banyak diikuti setelah Perang Dunia II, kegagalan kaum liberal Jerman di Parlemen Frankfurt menciptakan kompromi antara kelas borjuis dengan konservatif (terutama pemilik tanah Junker konservatif), yang kemudian mengarahkan Jerman pada Sonderweg, atau jalan yang berbeda dari bangsa lain.[45] Menurut argumen ini, kegagalan penyatuan pada tahun 1848 mengakibatkan pembentukan negara Jerman yang terlambat pada tahun 1871, sehingga memperlambat perkembangan nilai-nilai nasional positif. Hitler seringkali menyerukan kepada rakyat Jerman untuk mengorbankan semuanya demi negara mereka, tetapi rezimnya tidak menciptakan nasionalisme Jerman: rezim tersebut hanya memanfaatkan nilai budaya intrinsik masyarakat Jerman yang bahkan masih ada hingga kini.[46] Selain itu, menurut argumen ini, "kegagalan" tahun 1848 menegaskan kembali keinginan aristokratik terpendam di antara kelas menengah Jerman; akibatnya, kelompok ini tidak pernah mengembangkan program modernisasi.[47]

Para ahli saat ini cenderung menolak gagasan tersebut, dan mengklaim bahwa Jerman tidak memiliki "jalan yang berbeda" dari bangsa lain.[48] Malahan, sejarawan modern mengklaim bahwa pada tahun 1848 politikus liberal telah berhasil mencapai beberapa hal. Banyak gagasan dan program mereka yang nantinya dimasukkan ke dalam program sosial Bismarck (seperti asuransi sosial, program pendidikan, dan definisi hak suara yang lebih luas). Selain itu, gagasan jalan yang berbeda bergantung pada asumsi bahwa jalan negara lain (dalam kasus ini, Britania Raya) adalah jalan yang patut diterima.[49] Argumen ini juga menentang model perkembangan yang berpusat pada Britania: penelitian perkembangan nasional Britania dan negara "normal" lainnya (seperti Perancis dan Amerika Serikat) telah menunjukkan bahwa negara-bangsa modern tidak berkembang dengan cara yang sama. Mereka juga tidak berkembang awal sekali, tetapi merupakan fenomena pertengahan hingga akhir abad ke-19.[50] Semenjak tahun 1990-an, cara pandang ini banyak diterima, meskipun beberapa sejarawan masih menganggap analisis Sonderweg sebagai analisis yang tepat untuk memahami periode Nazisme di Jerman.[51][52]

Penggambaran Germania karya Philipp Veit ini dibuat untuk menyembunyikan organ Gereja Santo Paulus di Frankfurt selama pertemuan Parlemen di sana pada Maret 1848–49. Pedang tersebut melambangkan Firman Tuhan dan untuk menandai pembaharuan rakyat dan jiwa kemenangan mereka.

Di luar mekanisme politik: pembentukan bangsa[sunting | sunting sumber]

Proses penulisan sejarah[sunting | sunting sumber]

!Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Historiografi dan nasionalisme.

Karena dirasa perlu dalam membangun sebuah bangsa, proses penulisan sejarah bangsa Jerman dilakukan secara serius dan diserahkan ke beberapa sejarawan nasionalis Jerman, termasuk Friedrich Dahlmann (1785-1860) beserta muridnya, Heinrich von Treitschke (1834-1896), Theodor Mommsen (1817-1903), dan Heinrich von Sybel (1817-1895). Dahlmann sendiri wafat sebelum unifikasi selesai, namun ia berjasa membangun dasar-dasar penulisan sejarah Jerman lewat karya sejarahnya tentang Revolusi Inggris dan Revolusi Perancis serta peran kedua revolusi tersebut terhadap sejarah Jerman.[53] Karya lain juga turut berkontribusi pada penulisan sejarah Jerman, antara lain Monumenta Germaniae Historica karya Mommsen yang menjadi dasar dari banyak studi tentang Jerman, dan memperluas definisi "Jerman" dengan memasukkan area di luar Prussia ke dalamnya.[54]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sebagai contoh, lihat James Allen Vann, The Swabian Kreis: Institutional Growth in the Holy Roman Empire 1648–1715. Vol. LII, Studies Presented to International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Bruxelles, 1975. Mack Walker. German home towns: community, state, and general estate, 1648–1871. Ithaca, 1998.
  2. ^ Robert A. Kann. History of the Habsburg Empire: 1526–1918,Los Angeles, 1974, hlm. 221. In his abdication, Francis released all former estates from their duties and obligations to him, and took upon himself solely the title of King of Austria, which had been established since 1804. Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, 2002, hlm. 70.
  3. ^ Fichte, Johann Gottlieb (1808). "Address to the German Nation". www.historyman.co.uk. Diakses 2009-06-06. 
  4. ^ James Sheehan, German History, 1780–1866, Oxford, 1989, hlm. 434.
  5. ^ Jakob Walter, and Marc Raeff. The diary of a Napoleonic foot soldier. Princeton, N.J., 1996.
  6. ^ Sheehan, hlm. 384–387.
  7. ^ Walaupun angkatan bersenjata Prusia menjadi terkenal karena Perang Tujuh Tahun, kekalahannya yang memalukan di Jena dan Auerstadt menghancurkan kebangaan orang Prusia akan militer mereka. Selama pembuangan di Rusia, beberapa perwira, termasuk Carl von Clausewitz, mempertimbangkan reorganisasi dan metode pelatihan baru, hlm. 323.
  8. ^ Sheehan, hlm. 322–23.
  9. ^ David Blackbourn, and Geoff Eley. The peculiarities of German history: bourgeois society and politics in nineteenth-century Germany. Oxford & New York, 1984, part 1; Thomas Nipperdey, German History From Napoleon to Bismarck, 1800–1871, New York, Oxford, 1983. Chapter 1.
  10. ^ Sheehan, hlm. 398–410; Hamish Scott, The Birth of a Great Power System, 1740–1815, US, 2006, hlm. 329–361.
  11. ^ Sheehan, hlm. 398–410.
  12. ^ Jean Berenger. A History of the Habsburg Empire 1700–1918. C. Simpson, Trans. New York: Longman, 1997, ISBN 0-582-09007-5. hlm. 96–97.
  13. ^ Lloyd Lee, Politics of Harmony: Civil Service, Liberalism, and Social Reform in Baden, 1800–1850, Cranbury, New Jersey, 1980.
  14. ^ Adam Zamoyski, Rites of Peace: The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna, New York, 2007, hlm. 98–115, 239–40.
  15. ^ L.B. Namier, (1952) Avenues of History. London, ONT, 1952, hlm. 34.
  16. ^ Nipperdey, hlm. 1–3.
  17. ^ Sheehan, hlm. 407–408, 444.
  18. ^ Sheehan, hlm. 442–445.
  19. ^ Sheehan, pp. 465–67; Blackbourn, Long Century, hlm. 106–107.
  20. ^ Sheehan, hlm. 460–470. German Historical Institute
  21. ^ Sheehan, hlm. 465.
  22. ^ Sheehan, hlm. 466.
  23. ^ Sheehan, hlm. 467–468.
  24. ^ Sheehan, hlm. 502.
  25. ^ Sheehan, hlm. 469.
  26. ^ Sheehan, hlm. 458.
  27. ^ Sheehan, hlm. 466–467.
  28. ^ They traced the roots of the German language, and drew its different lines of development together. The Brothers Grimm online. Joint Publications.
  29. ^ (Jerman) Hans Lulfing, Baedecker, Karl, Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, p. 516 f.
  30. ^ (Jerman) Peter Rühmkorf, Heinz Ludwig Arnold, Das Lied der Deutschen Göttingen: Wallstein, 2001, ISBN 3-89244-463-3, hlm. 11–14.
  31. ^ Raymond Dominick III, The Environmental Movement in Germany, Bloomington, Indiana University, 1992, hlm. 3–41.
  32. ^ Jonathan Sperber, Rhineland radicals: the democratic movement and the revolution of 1848–1849. Princeton, N.J., 1993.
  33. ^ a b Sheehan, hlm. 610–613.
  34. ^ Sheehan, hlm. 610.
  35. ^ Sheehan, hlm. 612.
  36. ^ Sheehan, hlm. 613.
  37. ^ David Blackbourn, Marpingen: apparitions of the Virgin Mary in nineteenth-century Germany. New York, 1994.
  38. ^ Sperber, Rhineland radicals. hlm. 3.
  39. ^ Blackbourn, Long Century, hlm. 127.
  40. ^ Sheehan, hlm. 610–615.
  41. ^ Blackbourn, Long Century, pp. 138–164.
  42. ^ (Jerman) Badische Heimat/Landeskunde online 2006 Veit's Pauls Church Germania. Retrieved 5 June 2009.
  43. ^ Jonathan Sperber, Revolutionary Europe, 1780–1850, New York, 2000.
  44. ^ Blackbourn, Long Century, hlm. 176–179.
  45. ^ Examples of this argument appear in: Ralf Dahrendorf, German History, (1968), hlm. 25–32; (Jerman) Hans Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich, 1871–1918, Göttingen, 1973, hlm. 10–14; Leonard Krieger, The German Idea of Freedom, Chicago, 1957; Raymond Grew, Crises of Political Development in Europe and the United States, Princeton, 1978, hlm. 312–345; Jürgen Kocka and Allan Mitchell. Bourgeois society in nineteenth-century Europe. Oxford, 1993; Jürgen Kocka, "German History before Hitler: The Debate about the German Sonderweg." Journal of Contemporary History, Vol. 23, No. 1 (January, 1988), hlm. 3–16; Volker Berghahn, Modern Germany. Society, Economy and Politics in the Twentieth Century. Cambridge, 1982.
  46. ^ World Encyclopedia V.3 hlm. 542
  47. ^ Untuk melihat ringkasan argumen ini, lihat David Blackbourn, and Geoff Eley. The peculiarities of German history: bourgeois society and politics in nineteenth-century Germany. Oxford & New York, 1984, bagian 1.
  48. ^ Blackbourn and Eley. Peculiarities, Part I.
  49. ^ Blackbourn and Eley, Peculiarities, Chapter 2.
  50. ^ Blackbourn and Eley, Peculiarities, pp. 286–293.
  51. ^ Jürgen Kocka, "Comparison and Beyond.'" History and Theory, Vol. 42, No. 1 (February, 2003), hlm. 39–44, and Jürgen Kocka, "Asymmetrical Historical Comparison: The Case of the German Sonderweg", History and Theory, Vol. 38, No. 1 (February, 1999), hlm. 40–50.
  52. ^ Untuk melihat analisis dari sudut pandang ini, lihat Richard J. Evans, Rethinking German history: nineteenth-century Germany and the origins of the Third Reich. London, 1987.
  53. ^ Blackbourn and Eley, Peculiarities, p. 241.
  54. ^ Josep R. Llobera and Goldsmiths' College. The role of historical memory in (ethno)nation-building. Goldsmiths sociology papers. London, Goldsmiths College, 1996.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]