Bambang Soegeng

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Letnan Jenderal TNI (Purn.)
Bambang Soegeng
Djenderal Major Bambang Sugeng.png
Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-3
Masa jabatan
22 Desember 1952 – 8 Mei 1955
PresidenSoekarno
PendahuluAbdul Haris Nasution
PenggantiZulkifli Lubis
Informasi pribadi
Lahir(1913-10-31)31 Oktober 1913
Bendera Belanda Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah
Meninggal dunia22 Juni 1977(1977-06-22) (umur 63)
Bendera Indonesia Jakarta
Pasangan
  • Sukemi (1936—1946)
  • Istiyah
ProfesiTentara
Dinas militer
Pihak
Dinas/cabangInsignia of the Indonesian Army.svg TNI Angkatan Darat
Masa dinas1943—1955
PangkatPdu letjendtni staf.png Letnan Jenderal TNI

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Bambang Soegeng (ER: Bambang Sugeng) (lahir di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, 31 Oktober 1913 – meninggal di Jakarta, 22 Juni 1977 pada umur 63 tahun) adalah seorang tokoh militer Indonesia dan pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-3 yang menjabat dari tanggal 22 Desember 1952 hingga 8 Mei 1955.[1]

Selain berkarier di dunia militer, Bambang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Jepang, dan Brasil.

Bambang meninggal dunia pada usia 63 tahun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal Anumerta dan dimakamkan di Kompleks Monumen Pembunuhan Massal Pejuang RI Kali Progo, Temanggung, Jawa Tengah.[2][3] Mulai tanggal 1 November 1997, pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal (Kehormatan).[4]

Kehidupan awal[sunting | sunting sumber]

Bambang lahir di Magelang, Jawa Tengah merupakan putra sulung dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Slamet dan ibunya bernama Zahro. Ia menempuh pendidikan HIS di Tegalrejo, kemudian melanjutkan ke MULO di Purwokerto dan menyelesaikan pendidikan AMS bagian A di Yogyakarta. Karena cita-citanya menjadi ahli hukum, Bambang sempat melanjutkan pendidikannya ke RHS di Jakarta tetapi tidak selesai karena sekolahnya ditutup oleh Jepang yang mulai berkuasa di Indonesia.

Pada tahun 1936, Bambang menikah dengan Sukemi yang berasal dari Temanggung dan dikaruniai 3 orang anak (1 putri dan 2 putra). Pernikahannya dengan Sukemi tidak bertahan lama, karena sakit paru-paru, istrinya meninggal dunia pada tahun 1946. Bambang kemudian menikah lagi dengan Istiyah yang berasal dari Banjarnegara dan dikaruniai 2 orang putri.

Sebelum memulai karier militernya, Bambang sempat bekerja sebagai pegawai negeri pada pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai juru tulis.[1]

Karier militer[sunting | sunting sumber]

Bambang Soegeng tahun 1952

Karier militer Bambang dimulai pada tahun 1943 saat ia mengikut pendidikan perwira PETA Gyugun Renseitai di Bogor. Setelah lulus ia menjadi Cudanco (komandan kompi) dan ditempatkan di Magelang. Pada tahun 1944 Bambang sudah menjadi Daidanco (komandan peleton) di Gombong.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Bambang diangkat menjadi Komandan Resiman TKR di Wonosobo dengan pangkat Letnan Kolonel. Setelah proses Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) TNI pada tahun 1948, ia diangkat menjadi Komandan Divisi III yang meliputi Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Yogyakarta.

Bambang Sugeng pernah memimpin pasukan TKR pada saat Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948). Selain itu ia juga termasuk perwira yang terlibat dalam perencanaan Serangan Umum 1 Maret 1949. Sebagai penguasa teritorial, Bambang mengendalikan jalannya pertempuran di wilayah Divisi III Jawa Tengah dan Yogyakarta pada masa 1948-1949. Dari tangan pria kelahiran Magelang itu muncul Perintah Siasat dan Intruksi Rahasia untuk melakukan perang propaganda terhadap Belanda.

Dengan posisinya yang senior kemudian Pemerintah menunjuknya untuk menjadi wakil Panglima Besar Sudirman atau Wakil 1 Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) mulai 21 September 1944 hingga 27 Desember 1949. Pada bulan Juni 1950 Bambang diangkat menjadi Panglima Divisi I TT V/Brawijaya.[5]

Sosoknya yang bisa diterima semua pihak yang menjadikanya satu-satunya alternatif bagi Presiden Soekarno saat mengangkatnya sebagai KASAD setelah mencopot AH Nasution yang dianggap mendalangi Peristiwa 17 Oktober. Bambang menggunakan pendekatan unik khas Indonesia yaitu musyawarah untuk menyatukan para perwira TNI yang terbelah akibat Peristiwa 17 Oktober dan menghasilkan Piagam Djogja 1955. Piagam yang meredam friksi di dalam militer membuat Soekarno yang pada akhirnya mengangkat kembali AH Nasution menjadi KASAD.

Bambang juga yang memprakarsai pencatatan setiap prajurit TNI atau Nomor Registrasi Pusat NRP yang kemudian ditiru pada pencatatan organisasi sipil atau Nomor Induk Pegawai NIP.[1]

Setelah berhasil menyatukan kembali para perwira TNI Angkatan Darat melalui Piagam Djogja 1955, Bambang mengundurkan diri sebagai KASAD pada tanggal 8 Mei 1955.[6]

Riwayat jabatan[sunting | sunting sumber]

  1. Komandan Resimen Temanggung TKR Divisi V (1945-1946).
  2. Kepala Staf Divisi II / Sunan Gunung Djati (1946-1948).
  3. Panglima Divisi III / Diponegoro merangkap Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa III Djawa Tengah (1948-1949).
  4. Wakil Kepala Staf Angkatan Perang I (1949).
  5. Kepala Staf "G" Markas Besar Angkatan Darat (1949-1950).
  6. Panglima Divisi I / Brawijaya kemudian T&T V / Brawijaya (1950-1952).
  7. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1952-1955).
  8. Pensiun (1955).[7]

Kepangkatan[sunting | sunting sumber]

  1. Letnan Kolonel (1945-1948).
  2. Kolonel (1948-1952).
  3. Mayor Jenderal (1952-1955).
  4. Pensiun (1955).
  5. Letnan Jenderal TNI Kehormatan (1997).

Karier diplomat[sunting | sunting sumber]

Setelah berhenti dalam dinas militer, Bambang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Duta Besar Indonesia untuk Vatikan yang dijabat dari tanggal 1 Agustus 1956 hingga Januari 1960.[8] Kemudian pada tanggal 19 Januari 1960 hingga tahun 1964 ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang.[9] Pada tahun 1964 hingga 4 November 1966 menjadi Duta Besar di Brasil.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c Jenderal Mayor Bambang Sugeng, Kiprahnya sebagai Prajurit dan Diplomat, KASAD ke-3. Bandung: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. 2006. 
  2. ^ Yoni Ariya, Raditia (11 November 2016). "Jembatan Progo Saksi Bisu Pembantaian Ribuan Pejuang RI". Suara Merdeka.com. Diakses tanggal 18 Agustus 2017. 
  3. ^ Mumfangati, Titi (23 September 2013). "Mengenal Monumen Bambang Sugeng di Gumuk Godheg Temanggung". Artikel Perpustakaan. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I Yogyakarta: bpad.jogjaprov.go.id. 
  4. ^ Keputusan Presiden Nomor 50/ABRI Tahun 1997
  5. ^ "Sejarah Kodam V/Brawijaya". kodam5-brawijaya.mil.id. Diakses tanggal 3 Desember 2013. 
  6. ^ Keputusan Presiden Nomor 117/M Tahun 1955
  7. ^ Hartoto, Edi (2010). Panglima Komando Pertempuran Merebut Ibukota Djogja Kembali 1949 dan Seorang Diplomat. Jakarta: Kompas Gramedia. ISBN 978-979-709-630-4. 
  8. ^ Keputusan Presiden Nomor 385/M Tahun 1956
  9. ^ Keputusan Presiden Nomor 12/M Tahun 1960

Bibliografi[sunting | sunting sumber]

  • Hartoto, Edi (April, 2012). Panglima Bambang Sugeng : Panglima Komando Pertempuran Merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1949 dan Seorang Diplomat. Jakarta: Kompas. ISBN 978-979-709-630-4. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan militer
Didahului oleh:
Abdul Harris Nasution
Kepala Staf TNI Angkatan Darat
22 Desember 1952—8 Mei 1955
Diteruskan oleh:
Zulkifli Lubis
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Alfian Yusuf Helmi
Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci
1956–1959
Diteruskan oleh:
Mohammad Nazir
Jabatan baru Duta Besar Indonesia untuk Jepang
1960–1964
Diteruskan oleh:
Harsono Reksoatmodjo
Didahului oleh:
Abu Hanifah
Duta Besar Indonesia untuk Brasil
1964–1966
Diteruskan oleh:
Syarief Thayeb