Pemerintah Kota Surabaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Pemerintah Provinsi
Jawa TimurPemerintah Kota
Surabaya
Logo surabaya.gif
Dasar hukum
UU No. 12 Tahun 1950
Kepala daerah
Wali kotaEri Cahyadi
Wakil wali kotaArmuji
Dewan perwakilan rakyat daerah
KetuaAdi Sutarwijono
Wakil ketua- Laila Mufidah
- A.H. Thony
- Reni Astuti
Perangkat daerah
Sekretariat daerahHendro Gunawan
(Sekretaris Daerah)
Sekretariat DPRD-
(Sekretaris DPRD)
Inspektorat-
(Inspektur)
Pembagian administratif
Jumlah kecamatan31
Situs resmi
www.surabaya.go.id

Pemerintahan Kota Surabaya (Dialek Arekan: Pemerintah Kuto Suroboyo) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di kota Surabaya.

Pemerintahan kota Surabaya dipimpin oleh seorang wali kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Surabaya terdiri atas pemerintah kota Surabaya dan DPRD kota Surabaya.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Masa kolonial[sunting | sunting sumber]

Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang wali kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.

Awal kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Radjamin Nasution diangkat sebagai wali kota Surabaya dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka. Ketidakstabilan politik di Surabaya dalam kurun 1945 membuat posisi Mr. Radjamin Nasution digantikan oleh seorang utusan pemerintah Belanda yang bergelar Kepala Urusan Haminte Soerabaia yang dijabat oleh Mr. C.J.G. Becht pada tahun 1945.

Orde Baru[sunting | sunting sumber]

Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1965, Raden Soekotjo yang didukung kuat oleh pihak militer diangkat menjadi wali kota Surabaya menggantikan wali kota sebelumnya, Moerachman yang merupakan kader Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1974, ia digantikan oleh Raden Soeparno sebagai wali kota berikutnya.

Pada tahun 1979, Moehadji Widjaja diangkat menjadi wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1984, ia kemudian digantikan oleh Poernomo Kasidi yang menjabat dua periode hingga tahun 1994. Selanjutnya, pada tahun 1994, terpilih seorang tentara yaitu Soenarto Soemoprawiro yang juga memimpin Kota Surabaya selama dua periode hingga dilengserkan pada tahun 2002.

Era reformasi[sunting | sunting sumber]

Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Bambang Dwi Hartono, terpilih sebagai wali kota Surabaya dari kalangan sipil pertama pada tahun 2002 oleh DPRD Kota Surabaya. Sebelumnya Bambang Dwi Hartono merupakan wakil wali kota pada masa pemerintahan wali kota Soenarto Soemoprawiro, dan pelaksana tugas wali kota selama 5 bulan menggantikan Soenarto yang dilengserkan oleh DPRD Surabaya. Bambang D.H. kemudian terpilih kembali pada pilkada langsung oleh rakyat pertama pada tahun 2005 berpasangan dengan Arif Afandi. Pada tahun 2010, Bambang D.H. kemudian digantikan oleh Tri Rismaharini yang menjabat sebagai wali kota Surabaya. Tri Rismaharini menjabat selama dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2020. Pada akhir tahun 2020, estafet kepemimpinan kembali berganti kepada Whisnu Sakti Buana setelah Tri Rismaharini dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial RI. Whisnu menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota selama 1,5 bulan dan wali kota definitif selama 6 hari hingga 17 Februari 2021. Whisnu Sakti Buana kemudian digantikan oleh Eri Cahyadi yang terpilih dalam pilkada 2020 hingga saat ini.

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Surabaya berdasarkan asal partai politik dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi pada Periode
2009-2014[1] 2014-2019[2] 2019-2024[3]
Pds.gif PDS 4
PKNU.jpg PKNU 1
Logo Hanura.svg Hanura 0 Increase 3 0
Gerindra.jpg Gerindra 3 Increase 5 Steady 5
PKS logo 2020.png PKS 5 Steady 5 Steady 5
Logo PAN.svg PAN 2 Increase 4 3
Logo PKB.svg PKB 5 Steady 5 Steady 5
GOLKAR logo.png Golkar 5 4 Increase 5
PPP logo 2021.png PPP 1 Steady 1 Steady 1
LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan 8 Increase 15 Steady 15
Democratic Party (Indonesia).svg Demokrat 16 6 4
Partai NasDem.svg NasDem (baru) 2 Increase 3
LogoPSI.svg PSI (baru) 4
Jumlah Anggota 50 Steady 50 Steady 50
Jumlah Partai 10 Steady 10 Steady 10

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya merupakan lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Surabaya pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 adalah 50 orang yang didominasi oleh PDI Perjuangan (15 kursi), serta PKB; Partai Gerindra; PKS; dan Partai Golkar (5 kursi)[4]. Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 terdiri dari Adi Sutarwijono (Ketua; PDI-P), Laila Mufidah (Wakil Ketua; PKB), A.H. Thony (Wakil Ketua; Gerindra), dan Reni Astuti (Wakil Ketua; PKS) yang resmi menjabat sejak 26 September 2019.[5]

Berikut ini adalah fraksi di DPRD Kota Surabaya 2019-2024

Logo Fraksi Ketua Anggota
Lambang PDI-P Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Baktiono 15
Lambang Partai Demokrat Lambang Partai NasDem Fraksi Partai Demokrat, Partai NasDem (F-Demokrat-NasDem) Herlina Harsono Njoto 7
Lambang PKB Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Minun Latif 5
Lambang Partai Gerindra Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Endy Suhadi 5
Lambang PKS Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Akhmad Suyanto 5
Lambang Partai Golkar Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) Arif Fathoni 5
Lambang PSI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) William Wirakusuma 4
Lambang PAN Lambang PPP Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (F-PAN-PPP) Hamka Mudjiadi 4
Total 50
Sumber: Situs web DPRD Kota Surabaya[6]


Pemerintah Daerah[sunting | sunting sumber]

Secara administratif pemerintahan kota Surabaya dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang membawahi koordinasi atas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari sekretariat daerah kota; staf-staf ahli; sekretariat DPRD kota; dinas-dinas; badan-badan; inspektorat daerah; kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat (termasuk satuan yang setingkat); dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah (termasuk satuan yang setingkat). Seluruh pegawai SKPD merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Selain itu, wali kota Surabaya juga memiliki mitra kerja setingkat lain yang ikut berperan penting dalam pembangunan kota Surabaya yaitu forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kota Surabaya yang beranggotakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya; Ketua DPRD Kota Surabaya; Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya; Komandan Kodim 0830/Surabaya Utara; Komandan Kodim 0831/Surabaya Timur; Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan; Kapolrestabes Surabaya; Kapolres KP3 Tanjung Perak Surabaya; Ketua Pengadilan Negeri Surabaya; Ketua Pengadilan Agama Surabaya; dan Ketua Kejaksaan Negeri Surabaya. Sejak tahun 2005, wali kota dan wakil wali kota Surabaya dipilih langsung oleh warga kota dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya saat ini adalah Eri Cahyadi dan Armuji yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pembagian administratif[sunting | sunting sumber]

Berkas:Peta Kota Surabaya.jpg
Peta Pembagian Administratif Surabaya.

Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 154 kelurahan (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduk 2.827.892 jiwa dan luas wilayah 350,54 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.067 jiwa/km².[7][8]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut;

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
35.78.28 Asemrowo 3
35.78.19 Benowo 4
35.78.13 Bubutan 5
35.78.29 Bulak 4
35.78.21 Dukuh Pakis 4
35.78.22 Gayungan 4
35.78.07 Genteng 5
35.78.08 Gubeng 6
35.78.25 Gunung Anyar 4
35.78.23 Jambangan 4
35.78.01 Karang Pilang 4
35.78.17 Kenjeran 4
35.78.15 Krembangan 5
35.78.18 Lakarsantri 6
35.78.26 Mulyorejo 6
35.78.12 Pabean Cantian 5
35.78.30 Pakal 4
35.78.03 Rungkut 6
35.78.31 Sambikerep 4
35.78.06 Sawahan 6
35.78.16 Semampir 5
35.78.11 Simokerto 5
35.78.09 Sukolilo 7
35.78.27 Sukomanunggal 6
35.78.10 Tambaksari 8
35.78.14 Tandes 6
35.78.05 Tegalsari 5
35.78.24 Tenggilis Mejoyo 4
35.78.20 Wiyung 4
35.78.02 Wonocolo 5
35.78.04 Wonokromo 6
TOTAL 154

Kota Surabaya memiliki 5 distrik dan 31 kecamatan

Surabaya Pusat[sunting | sunting sumber]

Surabaya Barat[sunting | sunting sumber]

Surabaya Selatan[sunting | sunting sumber]

Surabaya Utara[sunting | sunting sumber]

Surabaya Timur[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sur, Cak (23-08-2019). "Besok, Pelantikan Anggota DPRD Surabaya 2009-2014". Surya.co.id. Diakses tanggal 26-08-2019. 
  2. ^ Ridwan, Muhammad (2014). "Ini dia 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019". Lensa Indonesia. Diakses tanggal 26-08-2019. 
  3. ^ Baihaqi, Amir (14-08-2019). "Ini Nama-nama Anggota DPRD Surabaya 2019-2024 yang Ditetapkan KPU". detiknews. Diakses tanggal 26-08-2019. 
  4. ^ 50 Anggota DPRD Surabaya Periode 2019-2024 Dilantik
  5. ^ Pimpinan DPRD Surabaya Periode 2019-2024 Dilantik
  6. ^ [1]
  7. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  8. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]