Kerajaan Inggris

Untuk yurisdiksi saat ini, lihat Inggris. Untuk negara yang berdiri dari tahun 1707 sampai 1800, lihat Kerajaan Britania Raya. Untuk negara yang berdiri dari tahun 1801 sampai 1922, lihat Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia. Untuk negara yang berdaulat saat ini, lihat Inggris Raya.

Kerajaan Inggris Englalonde Rīce (bahasa Inggris Lama) Realme d'Engleterre (bahasa Angelnorman) Kingdom of Engelond (bahasa Inggris Madya) Teyrnas Lloegr (bahasa Wales)
Abad ke-10 – tahun 1707 (1649–1660: Persemakmuran)
Atas: Bendera (sejak abad ke-16) Bawah: Panji Negara (1406–1603) Lambang Negara (1558-1603)
Semboyan: "Dieu et mon droit" (bahasa Prancis) "Tuhan dan Hakku" (sejak abad ke-15)
Lokasi  Kerajaan Inggris tahun 1558–1707  (hijau)
Wilayah seberang pada tahun 1700
Ibu kota	Winchester (sampai 1066) London (1066–1707)
Bahasa resmi	Inggris Prancis Angelnorman (1066 – ca.1430) Latin
Bahasa daerah	Kernow Kumbri (sampai abad ke-12) Wales
Agama	Gereja Katolik (ca.abad ke-6 – tahun 1534; 1553–1558) Gereja Inggris (1534–1553; 1558–1707)
Demonim	Orang Inggris
Pemerintahan	Monarki absolut semielektif feodal (sampai 1066) Monarki absolut herediter feodal (1066–1295) Monarki semikonstitusional feodal (1295–1649) Monarki semikonstitusional parlementer uniter (1660–1707)
Kepala negara
• 886–899/927–939 (pertama)	Alfred Agung/Æthelstan
• 1702–1707 (terakhir)	Anne
Legislatif	Parlemen
- Majelis Tinggi	Majelis Bangsawan
- Majelis Rendah	Majelis Awam
Sejarah
• Adopsi gelar Raja Orang Angelsaksen oleh Alfred Agung	Abad ke-10
• Penyatuan orang Angel, orang Saksen, dan orang Denmark	12 Juli 927
• Pertempuran Hastings	14 Oktober 1066
• Invasi Norman ke Irlandia	Mei 1169 – Mei 1177
• Magna Carta	15 Juni 1215
• Parlemen Percontohan	13 November 1295
• Aneksasi Wales	1535–1542
• Bersatu dengan Skotlandia	1 Mei 1707
Mata uang	Pound sterling
Didahului oleh Digantikan oleh Wessex krjKerajaan Britania Raya
Sekarang bagian dari	Inggris Raya Inggris Wales Skotlandia (daerah Lothian dan Scottish Borders; tidak seluruhnya)

Kerajaan Inggris adalah negara yang berdaulat di pulau Britania Raya mulai dari abad ke-10, ketika terbentuk sebagai hasil peleburan kerajaan-kerajaan Angelsaksen, sampai dengan tanggal 1 Mei 1707, ketika melebur dengan Skotlandia menjadi Kerajaan Britania Raya, yang kemudian hari menjadi Inggris Raya. Kerajaan Inggris merupakan salah satu negara terkuat di Eropa pada Abad Pertengahan dan permulaan zaman modern.

Mulai tahun 886, Alfred Agung mendaulat kembali London dari orang Viking Denmark, dan mempermaklumkan diri sebagai raja orang Angelsaksen hingga akhir hayatnya pada tahun 899. Pada permulaan abad ke-10, kerajaan-kerajaan Angelsaksen dipersatukan menjadi Kerajaan Inggris oleh anak cucu Alfred Agung, yaitu Edward Sepuh (bertakhta tahun 899–924) dan Æthelstan (bertakhta tahun 924–939). Pada tahun 927, Æthelstan menaklukkan York, kerajaan Viking yang tersisa, dan dengan demikian menjadi penguasa Angelsaksen pertama yang berdaulat atas seluruh Inggris. Pada tahun 1016, Kerajaan Inggris menjadi bagian dari kemaharajaan Laut Utara di bawah Knut Agung, yang merangkap jabatan kepala negara Inggris, Denmark, dan Norwegia. Penaklukkan Norman tahun 1066 mengakibatkan ibu kota dan persemayaman utama kepala negara Inggris berpindah dari Winchester ke Westminster, dan kota London tumbuh pesat menjadi pusat niaga utama dan terbesar di Inggris.

Sejarah Kerajaan Inggris sejak Penaklukan Norman tahun 1066 secara konvensional dibagi menjadi beberapa babak menurut kulawangsa yang memerintah, yaitu babak Norman atau babak Anjou (tahun 1066–1216), babak Plantagenet (tahun 1216–1485), babak Tudor (tahun 1485–1603), dan babak Stuart (tahun 1603–1707) yang sempat diselingi interegnum dari tahun 1649 sampai 1660. Sebenarnya semua kepala negara Inggris pasca-1066 adalah orang-orang keturunan Norman. Raja-raja Plantagenet, mulai dari Henry II (bertakhta tahun 1154–1189), dipisahkan menjadi kulawangsa tersendiri sekadar karena raja-raja Anjou sejak saat itu "semakin kental keinggrisannya"; baik wangsa Lancaster maupun wangsa York adalah cabang sampingan dari wangsa Plantagenet; wangsa Tudor mengaku termasuk nasab Edward III melalui John Beaufort; sementara James VI dan I dari wangsa Stuart mengaku termasuk nasab Henry VII melalui Margaret Tudor.

Penuntasan usaha penaklukan Wales oleh Edward I pada tahun 1284 menjadikan negeri itu berada di bawah kendali kepala negara Inggris. Edward III (bertakhta tahun 1327–1377) menyulap Kerajaan Inggris menjadi salah satu kekuatan militer yang paling disegani di Eropa. Masa pemerintahannya menjadi saksi perkembangan penting di bidang legislasi dan pemerintahan, khususnya evolusi Parlemen Inggris. Mulai dasawarsa 1340-an, raja-raja Inggris mendaku diri sebagai Raja Prancis yang sah, tetapi dengan berakhirnya Perang Seratus Tahun dan meletusnya Perang Mawar pada tahun 1455, Inggris kehilangan daya untuk terus menuntut haknya atas takhta Prancis, juga kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya di Eropa Daratan kecuali daerah Kubu Calais. Seusai Perang Mawar, wangsa Tudor memimpin negara meniti zaman Renesans Inggris, dan sekali lagi melebarkan sayap ke mancanegara, menyempurnakan penyatuan Inggris dengan Kepangeranan Wales lewat pengesahan Undang-Undang Kehakiman di Wales Tahun 1535–1542. Henry VIII mencetuskan Reformasi Inggris, dan putrinya, Elizabeth I (bertakhta tahun 1558–1603), mengupayakan penyelesaian kemelut keagamaan, sekaligus mengukuhkan keberadaan Inggris sebagai salah satu negara adikuasa dan meletakkan dasar bagi pembentukan kemaharajaan Inggris lewat usaha kolonisasi benua Amerika.

Penobatan James VI dan I pada tahun 1603 melahirkan persatuan lembaga mahkota, yakni rangkap jabatan kepala negara Inggris, Skotlandia, dan Irlandia oleh wangsa Stuart. Di bawah pemerintahan wangsa Stuart, Inggris terjerumus ke dalam perang saudara yang berpuncak pada eksekusi mati Charles I tahun 1649. Pemerintahan monarki dipulihkan pada tahun 1660, tetapi perang saudara sudah telanjur menciptakan preseden yang memustahilkan kepala negara Inggris untuk memerintah tanpa persetujuan parlemen. Konsep ini diundangkan sebagai bagian dari Revolusi Mulia tahun 1688. Sejak saat itu, Kerajaan Inggris, maupun negara Kerajaan Inggris Raya yang menjadi kelanjutannya, menjadi negara monarki konstitusional. Pada tanggal 1 Mei 1707, berdasarkan Undang-Undang Persatuan Tahun 1707, parlemen, dan oleh karena itu kerajaan, baik Inggris maupun Skotlandia, sama-sama dibubarkan. Harta kekayaan maupun wilayahnya dipersatukan 'untuk selama-lamanya di dalam kerajaan yang bernama Britania Raya', sehingga melahirkan Kerajaan Britania Raya dan Parlemen Britania Raya.

Nama negara

Artikel utama: Nama negara Inggris

Orang Angelsaksen menyebut dirinya Engle atau Angelcynn, yang mula-mula merupakan sebutan bagi masyarakat Angel. Mereka menyebut negerinya Engla land, yang berarti "tanah orang Inggris". Æthelweard melatinkannya menjadi Anglia, dipetik dari frasa Anglia vetus, nama daerah yang diyakini sebagai bijana orang Angel (Beda menyebutnya Angulus). Haplologi pada zaman perkembangan bahasa Inggris Madya mengubah Engla land menjadi England (Engle-land, Engelond). Nama Latinnya adalah Anglia atau Anglorum terra, dan dikenal dengan nama Engleterre dalam bahasa Prancis Lama dan Angelnorman.

Gelar baku bagi kepala negara mulai dari Æthelstan sampai Raja John adalah Rex Anglorum (Raja Orang Inggris). Knut adalah orang Denmark pertama yang menyebut dirinya "Raja Tanah Inggris". Pada babak Norman, Rex Anglorum tetap menjadi gelar baku, kendati kadang-kadang digunakan pula gelar Rex Anglie (Raja Tanah Inggris). Mulai dari masa pemerintahan Raja John, semua gelar lain dikesampingkan, diganti dengan gelar Rex Anglie atau Regina Anglie. Pada tahun 1604, James I, yang mewarisi takhta Inggris setahun sebelumnya, mengadopsi gelar (sekarang lazim digunakan bentuk Inggrisnya alih-alih bentuk Latinnya) Raja Britania Raya.

Sejarah

Inggris zaman Angelsaksen

Artikel utama: Sejarah Inggris zaman Angelsaksen

Kawasan selatan Britania pada tahun 600 Masehi sesudah didiami masyarakat Angelsaksen, Inggris terbagi-bagi menjadi banyak kerajaan kecil

Kerajaan Inggris lahir dari penyatuan berangsur kerajaan-kerajaan Angelsaksen Awal Abad Pertengahan yang dikenal dengan sebutan Heptarki, yaitu Anglia Timur, Mercia, Northumbria, Kent, Essex, Sussex, dan Wessex. Invasi-invasi Viking pada abad ke-9 mengguncang perimbangan kekuatan antarkerajaan pada khususnya, dan kehidupan masyarakat pribumi Angelsaksen pada umumnya. Tanah Inggris dipersatukan pada abad ke-10 melalui upaya penaklukan kembali yang rampung pada tahun 927.

Saat masih berupa Heptarki, raja terkuat berpeluang diakui sebagai Bretwalda, yakni adiraja yang mengatasi semua raja lain. Keterpurukan Mercia membuka peluang bagi Wessex untuk tumbuh semakin kuat sehingga mampu mendaulat Kerajaan Kent dan Kerajaan Sussex pada tahun 825. Raja-raja Wessex lambat laun mendominasi kerajaan-kerajaan lain pada abad ke-9. Pada tahun 827, Northumbria takluk kepada Egbert, Raja Wessex, di Dore, sehingga membuat Egbert menjadi raja pertama yang berdaulat atas seluruh tanah Inggris, kendati tidak bertahan lama.

Pada tahun 886, Alfred Agung merebut kembali kota London. Tampaknya keberhasilan ini dianggap Alfred sebagai salah satu titik balik dalam masa pemerintahannya. Menurut Babad Angelsaksen, "semua orang Inggris (semua Angelcyn) yang tindak tunduk kepada orang Denmark mengabdikan diri kepada Raja Alfred." Asser menambahkan bahwa "Alfred, raja orang Angelsaksen, memugar kota London sedemikian eloknya ... dan membuatnya kembali dihuni orang." Usaha pemugaran yang dilakukan Alfred meliputi kegiatan pendudukan kembali dan peremajaan kota bertembok peninggalan Romawi yang sudah nyaris kosong ditinggal warganya, membangun dermaga-dermaga di sepanjang tepian sungai Thames, dan menyusun rencana jaringan jalan kota yang baru.

Pada tanggal 12 Juli 927, kepala-kepala negara di Britania berkumpul di Eamont, Cumbria, untuk mengakui Æthelstan sebagai raja orang Inggris. Gelar "Raja Orang Inggris" atau Rex Anglorum dalam bahasa Latin pertama kali digunakan sebagai sebutan kehormatan bagi Æthelstan di dalam salah satu piagamnya pada tahun 928. Gelar baku bagi kepala-kepala negara mulai dari Æthelstan sampai dengan John adalah "Raja Orang Inggris". Selama beberapa tahun selanjutnya, Northumbria berulang kali berpindah tangan di antara raja-raja Inggris dan pemimpin-pemimpin Norwegia yang menginvasi Britania, tetapi akhirnya dikukuhkan sebagai daerah kekuasaan Inggris oleh Eadred pada tahun 954, dan dengan demikian merampungkan upaya penyatuan Inggris. Pada tahun 1018, Lothian, sebagian dari kawasan utara wilayah Northumbria Bernicia lepas ke tangan Skotlandia.

Wilayah kedaulatan Knut (tahun 1014–1035)

Mulai dari saat itu, Inggris terus bersatu secara politik. Pada masa pemerintahan Æthelred Kepalang Ajar (tahun 978–1016), orang Denmark sekali lagi menginvasi Inggris. Sesudah seperempat abad lamanya berperang, invasi yang diprakarsai Sven I ini mencapai puncaknya ketika orang Denmark berhasil menaklukkan Inggris pada tahun 1013. Meskipun demikian, Sven mangkat pada tanggal 2 Februari 1014, dan Æthelred kembali menduduki singgasana. Pada tahun 1015, anak Sven yang bernama Knut melancarkan invasi baru. Perang yang timbul akibat invasi tersebut diakhiri dengan perjanjian yang disepakati pada tahun 1016 oleh Knut dan pengganti Æthelred, Edmund Lambung Besi, untuk membagi tanah Inggris, tetapi kemangkatan Edmund pada tanggal 30 November tahun itu membuat seantero tanah Inggris tunduk di bawah pemerintahan orang Denmark. Keadaan ini bertahan 26 tahun lamanya sampai Hardeknut mangkat pada bulan Juni 1042. Hardeknut adalah anak pasangan Knut dan Emma asal Normandia (janda Æthelred Kepalang Ajar). Lantaran mangkat tanpa meninggalkan keturunan, Hardeknut digantikan oleh kakak tirinya, Edward Pengaku Iman, anak Æthelred.

Penaklukan Norman

Artikel utama: Penaklukan Norman

Keadaan damai bertahan sampai Edward Pengaku Iman mangkat pada bulan Januari 1066 tanpa meninggalkan keturunan. Kakak iparnya dinobatkan menjadi Raja Harold, tetapi saudara misannya, William Penakluk, Adipati Normandia, bergegas menuntut hak warisnya atas takhta Inggris. William melancarkan invasi ke Inggris, dan mendarat di Sussex pada tanggal 28 September 1066. Harold dan pasukannya sedang berada di York sesudah berhasil mengalahkan orang Norwegia dalam Pertempuran Jembatan Stamford tanggal 25 September 1066 ketika berita invasi William sampai ke telinganya. Dia memutuskan untuk lekas-lekas menghadapi pasukan Norman di Sussex, dan oleh sebab itu segera berkirab ke selatan, sekalipun pasukannya belum cukup beristirahat sesudah bertempur melawan orang Norwegia. Pasukan Harold dan pasukan William bertarung dalam Pertempuran Hastings tanggal 14 Oktober 1066. Fyrd atau angkatan perang Inggris menderita kekalahan, Harold beserta dua orang adiknya gugur, dan William tampil sebagai pemenang. William selanjutnya dapat menaklukkan Inggris tanpa perlawanan yang berarti. Meskipun demikian, dia tidak berniat untuk menjadikan Inggris sebagai bagian dari wilayah Kadipaten Normandia. Selaku Adipati Normandia, dia wajib berbakti kepada Philippe I, Raja Prancis, tetapi di Kerajaan Inggris yang merdeka, dia dapat memerintah tanpa diganggu gugat. William dinobatkan pada tanggal 25 Desember 1066 di Biara Westminster, London.

Puncak Abad Pertengahan

Artikel utama: Inggris pada Puncak Abad Pertengahan

Informasi lebih lanjut: Kemaharajaan wangsa Anjou, Invasi Norman ke Wales, dan Penaklukan Wales oleh Edward I

Pada tahun 1092, Raja William II memimpin invasi ke Strathclyde, kerajaan orang Kelt yang wilayahnya meliputi kawasan selatan Skotlandia dan wilayah Kabupaten Cumbria sekarang ini. Melalui invasi ini, daerah yang kini menjadi wilayah Kabupaten Cumbria dianeksasi ke dalam wilayah Kerajaan Inggris. Pada tahun 1124, Raja Henry I melepas daerah yang kini menjadi kawasan selatan Skotlandia (daerah Lothian) kepada Kerajaan Skotlandia guna mendapatkan kesetiaan Raja Skotlandia. Pelepasan Lothian merupakan peristiwa terakhir yang menentukan batas-batas tradisional wilayah Inggris, yang nyaris tidak berubah (perubahan hanya sesekali terjadi dan tidak langgeng) sejak saat itu. Sebelum menjadi milik Skotlandia, daerah Lothian merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Northumbria. Lothian juga merupakan daerah tempat berdirinya permukiman yang kemudian hari menjadi kota Edinburgh, ibu kota Skotlandia. Pelepasan Lothian kemudian hari dikukuhkan dalam Perjanjian York tahun 1237.

Raja John menandatangani Magna Carta di Runnymede pada tahun 1215, disaksikan para baron, ilustrasi buku Cassell's History of England, terbit tahun 1902

Invasi Angelnorman ke Irlandia berlangsung pada akhir abad ke-12. Sedikit demi sedikit bangsa Angelnorman menaklukkan dan mendaulat tanah orang Irlandia, yang kemudian hari diklaim Inggris sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, dan konon dikukuhkan oleh Sri Paus dengan bula Laudabiliter. Pada masa itu, negeri Irlandia Gael terdiri atas beberapa kerajaan, dipimpin seorang adiraja yang mendaku diri sebagai tuan di atas hampir semua raja lain.

Kadipaten Aquitania masuk ke dalam kesatuan pribadi kepala negara dengan Inggris ketika Raja Henry II naik takhta, lantaran permaisurinya adalah Aliénor, Adipatni Aquitania. Kesatuan ini bertahan sampai Raja John Takbertanah, anak Henry II dan piut William Penakluk, kehilangan haknya atas wilayah kedaulatan Inggris di Eropa Daratan yang jatuh ke tangan Philippe II, Raja Prancis yang mengalahkan Inggris dalam Pertempuran Bouvines tahun 1214. Hanya secuil wilayah Normandia, termasuk pulau-pulau Selat, serta sebagian besar wilayah Kadipaten Aquitania yang masih menjadi milik Raja John.

Penaklukan Wales

Sebelum bangsa Norman menaklukkan Inggris, negeri Wales pada umumnya tidak dibawahi kerajaan-kerajaan Angelsaksen, kendati adakalanya raja-raja Wales mengakui kewibawaan Bretwalda. Meskipun demikian, tidak lama sesudah Inggris takluk kepada bangsa Norman, beberapa bangsawan Norman mulai menyerang Wales. Mereka menaklukkan beberapa daerah di Wales, kemudian membentuk pemerintahan sendiri di daerah taklukan. Sekalipun mengakui kedaulatan tertinggi raja-raja Norman di Inggris, pemerintahan daerah mempertahankan kemandirian yang cukup besar. Dari tahun ke tahun, semakin banyak wilayah negeri Wales yang didaulat oleh "bangsawan-bangsawan pratyantadesa" ini, sekalipun mendapat perlawanan yang cukup gigih dari para penguasa Wales, yang acapkali juga mengakui kedaulatan tertinggi raja-raja Norman di Inggris.

Pada tahun 1282, Raja Edward I berhasil mengalahkan Llywelyn ap Gruffudd, dan dengan demikian berhasil pula menaklukkan negeri Wales. Pada tahun 1301, Edward I menciptakan gelar Pangeran Wales untuk disandang ahli warisnya, yang kelak menjadi Raja Edward II. Perang penaklukan Raja Edward I berlangsung brutal, diikuti penindasan pascaperang yang cukup berat, terbukti dari keberadaan puri-puri megah di negeri Wales seperti Puri Conwy, Puri Harlech, dan Puri Caernarfon.

Akhir Abad Pertengahan

Artikel utama: Inggris pada Akhir Abad Pertengahan

Informasi lebih lanjut: Perang Mawar, Perang Seratus Tahun, dan Keterpurukan Dahsyat (abad ke-15)

Miniatur dari abad ke-15 yang menggambarkan kemenangan Inggris atas Prancis dalam Pertempuran Agincourt

Raja Edward III adalah Raja Inggris pertama yang berhak menduduki takhta Kerajaan Prancis. Usaha Edward III untuk menuntut hak inilah yang memicu Perang Seratus Tahun (tahun 1337–1453), perang berlarut yang mempertarungkan lima orang raja Inggris dari wangsa Plantagenet dengan lima orang raja Prancis dari wangsa Capet cabang Valois. Selama perang berlangsung, kedua belah pihak melancarkan serangan laut besar-besaran, yang sering kali melibatkan bajak-bajak laut seperti John Hawley asal Dartmouth dan Pero Niño asal Kastila. Sekalipun memenangkan banyak pertempuran, pihak Inggris tidak sanggup mengalahkan keunggulan Prancis dalam urusan jumlah prajurit dan pemanfaatan strategis senjata api. Inggris dikecundangi dalam Pertempuran Formigny tahun 1450 dan Pertempuran Castillon tahun 1453. Calais menjadi satu-satunya kota di Prancis yang masih menjadi milik Inggris.a

Dalam Perang Seratus Tahun, jati diri bangsa Inggris mulai terbentuk, menggantikan pemisahan lama antara bangsawan Norman dan awam Angelsaksen. Pembentukan jati diri bangsa ini merupakan salah satu konsekuensi dari rasa permusuhan yang terus-menerus dipelihara terhadap Kerajaan Prancis yang semakin nasionalis, lantaran raja-rajanya maupun pemimpin-pemimpinnya yang lain (teristimewa Jeanne d'Arc, srikandi yang penuh karisma) memanfaatkan kesadaran berbangsa yang kian mengental di Prancis untuk menarik simpati masyarakat.

Belum lagi pulih dari luka Perang Seratus Tahun, Inggris kembali disibukkan dengan Perang Mawar (tahun 1455–1487), rentetan perang saudara yang dipicu sengketa rebutan takhta di antara wangsa Lancaster (berlambang kebesaran mawar merah) dan wangsa York (berlambang kebesaran mawar putih), dua keluarga bangsawan yang sama-sama termasuk nasab Edward III. Di akhir Perang Mawar, singgasana Inggris jatuh ke tangan Henry VII, cicit dari anak haram datuk pendiri wangsa Lancaster. Sesudah naik takhta, Henry VII mempersunting Elizabeth, putri sulung keluarga York, menjadi permaisurinya.

Zaman kulawangsa Tudor

Artikel utama: Zaman kulawangsa Tudor, Zaman Elizabeth, Zaman kulawangsa Stuart, dan Reformasi Inggris

Lihat pula: Penaklukan Tudor atas Irlandia

Wales mempertahankan sistem kehakiman dan administratifnya sendiri, yang ditetapkan oleh Raja Edward I pada penghujung abad ke-13. Negeri itu terbelah menjadi daerah kekuasaan bangsawan-bangsawan pratyantadesa yang bertuan kepada kepala negara Inggris, dan daerah kekuasaan Kepangeranan Wales. Pada zaman kulawangsa Tudor, Raja Henry VIII mengganti hukum Wales dengan hukum Inggris (lewat pengesahan Undang-Undang Kehakiman di Wales Tahun 1535–1542). Wales dijadikan bagian dari Inggris, dan sejak saat itu terwakili di parlemen.

Potret Ratu Elizabeth I, dibuat dalam rangka memperingati peristiwa kekalahan Armada Spanyol tahun 1588, yang tergambar pada latar. Kedaulatan lintas negara sang ratu ditunjukkan lewat sikap menumpangkan tangan di atas bola dunia.

Pada dasawarsa 1530-an, Raja Henry VIII menumbangkan kekuasaan Gereja Katolik di Kerajaan Inggris, menggantikan Sri Paus sebagai kepala Gereja di Inggris, serta menyita lahan-lahan Gereja Katolik, dan dengan demikian membuka jalan bagi terciptanya suatu variasi dari agama Katolik yang kian lama kian bersifat Protestan. Kebijakan ini membuat Inggris sejalan dengan Skotlandia, yang juga berangsur-angsur mengadopsi agama Protestan, sedangkan negara-negara terpenting di Eropa Daratan, yakni Prancis dan Spanyol, tetap memeluk agama Katolik.

"Penaklukan" (atau penaklukan kembali) Irlandia berlangsung pada zaman kulawangsa Tudor. Sesudah pemberontakan Silken Thomas, Earl Kildare melawan Raja Inggris pada dasawarsa 1530-an digagalkan, Henry VIII dipermaklumkan sebagai Raja Irlandia pada tahun 1542 di dalam anggaran dasar Parlemen Irlandia, demi menegakkan kembali kekuasaan terpusat yang sudah dua abad lamanya hilang dari negeri itu.

Kubu Calais, daerah kekuasaan Inggris yang tersisa di Eropa Daratan, lepas dari tangan Inggris pada tahun 1558, masa pemerintahan Raja Felipe dan Ratu Mary I. Pengganti mereka, Ratu Elizabeth I, mengukuhkan keberadaan Gereja Inggris yang baru terbentuk dan yang kian hari kian bersifat Protestan. Ratu Elizabeth I juga mulai membangun kekuatan laut Inggris, di atas dasar yang diletakkan pendahulunya, Henry VIII. Pada tahun 1588, tentara angkatan laut Inggris yang baru dibentuknya sudah cukup kuat untuk mengalahkan Armada Spanyol yang hendak menginvasi Inggris untuk menjegal dukungan Inggris bagi kaum pemberontak di Negeri Belanda, dan untuk mendudukkan seorang kepala negara yang beragama Katolik di atas singgasana Kerajaan Inggris menggantikan Elizabeth I.

Permulaan zaman modern

Artikel utama: Inggris pada permulaan zaman modern dan Zaman kulawangsa Stuart

Zaman kulawangsa Tudor berakhir ketika Ratu Elizabeth I mangkat pada tanggal 24 Maret 1603. Penobatan Raja James I mengantarkan Kerajaan Inggris ke dalam kesatuan pribadi kepala negara dengan Kerajaan Skotlandia. Sekalipun sudah terjadi penyatuan lembaga mahkota, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia tetap menjadi dua kerajaan yang terpisah dan merdeka. Keadaan ini bertahan selama lebih dari satu abad.

Perang Saudara dan Interegnum

Artikel utama: Perang Saudara Inggris, Interegnum Inggris, Persemakmuran Inggris, dan Protektorat Inggris

Cromwell di Dunbar. Dengan tangan besi, Oliver Cromwell mempersatukan seluruh Kepulauan Inggris, dan melahirkan Persemakmuran Inggris

Raja-raja Stuart menyangka kedaulatan kepala negara Inggris akan selamanya tak tergoyahkan, tetapi ternyata dapat digulingkan oleh parlemen pada tahun 1645 dan 1688. Penggulingan yang pertama dipicu oleh keputusan Raja Charles I untuk memberlakukan pemungutan pajak-pajak baru tanpa mengindahkan suara parlemen, sehingga mencetuskan Perang Saudara Inggris (tahun 1641–1645), berakhir dengan kekalahan di pihak raja, dan penghapusan monarki di bawah rezim Oliver Cromwell pada masa interegnum tahun 1649–1660.

Sesudah Raja Charles I diadili dan dihukum mati pada bulan Januari 1649, Parlemen Pungkur meloloskan rancangan undang-undang yang mempermaklumkan Inggris sebagai sebuah persemakmuran pada tanggal 19 Mei 1649. Pemerintahan monarki dan Majelis Bangsawan dihapuskan, sehingga Majelis Awam menjadi satu-satunya majelis lembaga legislatif, dan sebuah lembaga baru, yaitu Dewan Negara, menjadi lembaga eksekutif. Meskipun demikian, angkatan bersenjata tetap menjadi lembaga terdepan di negara republik yang baru terbentuk itu, dan panglimanya yang terkemuka adalah Oliver Cromwell. Persemakmuran Inggris memerangi Irlandia dan Skotlandia, mengalahkan kedua-duanya, dan menjadikannya daerah pendudukan militer persemakmuran.

Sementara itu, hubungan baik dengan negara Republik Belanda justru merenggang. Sekalipun Inggris mula-mula mendukung Belanda dalam perang perjuangan kemerdekaan melawan Spanyol, timbul ketegangan di antara kedua negara ketika Republik Belanda bangkit menjadi saingan utama Inggris di bidang perdagangan dan ketentaraan angkatan laut. Pada pertengahan abad ke-17, Republik Belanda sudah menjadi negara niaga yang terkemuka. Sadar daya saingnya melemah, Inggris pun memberlakukan kebijakan-kebijakan niaga yang lebih ketat demi membendung dominansi Belanda. Meskipun demikian, Perang Inggris-Belanda I yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan tersebut ternyata gagal menyelesaikan masalah-masalah perdagangan.

Lantaran frustrasi melihat keengganan anggota-anggota Parlemen Pungkur meloloskan undang-undang untuk membubarkan Parlemen Pungkur dan memungkinkan pemilihan anggota parlemen guna membentuk parlemen baru yang lebih representatif, Oliver Cromwell dan para grandee Tentara Cara Baru lainnya menghentikan sidang Parlemen Pungkur dan mengumumkan pembubaran Parlemen Pungkur pada bulan April 1653.

Sesudah bereksperimen dengan Sidang Majelis Calon (Parlemen Barebone), para grandee, melalui Dewan Negara, memaksakan suatu tatanan konstitusional baru dalam bentuk undang-undang dasar tertulis yang dinamakan Undang-Undang Dasar Aparatur Pemerintah. Berdasarkan undang-undang dasar ini, kewenangan eksekutif berada di tangan tuan pelindung (sebuah jabatan seumur hidup), dan akan dibentuk parlemen-parlemen tiga tahunan, yang masing-masing bersidang sekurang-kurangnya selama lima bulan. Pasal 23 undang-undang dasar ini menetapkan Oliver Cromwell sebagai tuan pelindung yang pertama. Undang-Undang Dasar Aparatur Pemerintah diganti dengan undang-undang dasar baru (Undang-Undang Dasar Permohonan dan Anjuran Bersahaja) yang memperbolehkan tuan pelindung untuk mencalonkan bakal penggantinya. Oliver Cromwell mencalonkan anaknya, Richard, yang menjadi tuan pelindung sesudah Oliver tutup usia pada tanggal 3 September 1658.

Pemulihan monarki dan Revolusi Mulia

Artikel utama: Pemulihan monarki dan Revolusi Mulia

Raja Charles berlayar pulang ke Inggris dari pengasingan di Negeri Belanda untuk ditakhtakan kembali pada bulan Mei 1660, lukisan karya Lieve Verschuier

Richard Cromwell ternyata lemah dan tidak mampu mempertahankan kelangsungan pemerintahannya. Ia melepas jabatan, lantas menghilang entah ke mana. Parlemen Pungkur kembali dipanggil bersidang, dan untuk kedua kalinya kewenangan eksekutif berada di tangan Dewan Negara. Namun usaha pemulihan pemerintahan persemakmuran, sama seperti yang pernah dilakukan sebelum diciptakannya jabatan tuan pelindung, ternyata tidak kukuh, sehingga ahli waris takhta Inggris, Charles II, akhirnya dipanggil pulang dari pengasingan dan ditakhtakan pada tahun 1660.

Pada tahun 1665, masalah-masalah perdagangan yang tak kunjung terselesaikan dengan Belanda meletuskan Perang Inggris-Belanda II, yang berpuncak pada petaka Penyerbuan di Sungai Medway dan membuat Raja Charles II terpaksa menandatangani perjanjian damai yang merugikan Inggris. Perjanjian ini meniadakaan sejumlah masalah berlarut, dan dalam jangka panjang memungkinkan kedua negara untuk bersatu melawan kebijakan-kebijakan ekspansionis Raja Louis XIV, Raja Prancis. Namun tidak lama kemudian, nafsu Raja Charles II untuk membalas dendam atas kerugian yang diderita Inggris akhirnya mengobarkan Perang Inggris-Belanda III pada tahun 1672. Meskipun didukung Prancis ketika itu, tentara angkatan laut Belanda berhasil membuat Parlemen Inggris enggan menuruti keinginan Charles II untuk terus berperang, sehingga sang raja sekali lagi terpaksa harus menandatangani kesepakatan damai.

Menyusul dipulihkannya pemerintahan monarki pada tahun 1660, Raja James II berikhtiar untuk memulihkan kebebasan agama Katolik seperti sediakala, sesudah seabad lamanya ditindas rezim Tudor, tetapi iktiar tersebut malah mencetuskan Revolusi Mulia tahun 1688, yang mengakibatkan dirinya diasingkan oleh Pangeran Belanda, William asal Oranye. William dan permaisurinya, Putri Mary, akhirnya dinobatkan menjadi raja dan ratu oleh parlemen. William mengubah haluan kebijakan luar negeri Inggris agar mendukung Republik Belanda dalam perang melawan Louis XIV, Raja Prancis.

Bersatu dengan Skotlandia

Bagi pemerintah Skotlandia, faktor-faktor yang mendorong mereka untuk bersatu dengan Inggris adalah faktor finansial dan faktor keinginan untuk menghapus sanksi dagang Inggris yang diberlakukan dengan Undang-Undang Orang Asing Tahun 1705. Pemerintah Inggris sendiri lebih mencemaskan urusan suksesi kepala negara. Kemangkatan Raja William III pada tahun 1702 telah mengantarkan adik iparnya, Anne, ke atas singgasana Inggris dan Skotlandia, tetapi kedua anak Anne yang tersisa tutup usia pada tahun 1700, dan Undang-Undang Penyelesaian Tahun 1701 menyandangkan hak suksesi jabatan kepala negara Inggris kepada wangsa Hanover yang beragama Protestan. Memastikan wangsa Hanover menjadi pemegang hak suksesi jabatan kepala negara Skotlandia merupakan pokok pikiran stategis utama Inggris. Pada tahun 1704, kesatuan lembaga mahkota sedang berada di ujung tanduk, lantaran Undang-Undang Keamanan Negara di Skotlandia, yang membenarkan Parlemen Skotlandia untuk memilih orang lain menjadi kepala negara, membuka peluang bagi munculnya kebijakan luar negeri Skotlandia yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Inggris apabila terjadi perang besar di Eropa.

Perjanjian Persatuan dimufakati pada tanggal 22 Juli 1706, dan menyusul pengesahan Undang-Undang Persatuan Tahun 1707 yang menjadi dasar pembentukan Kerajaan Britania Raya, kemerdekaan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia ditamatkan riwayatnya pada tanggal 1 Mei 1707. Undang-Undang Persatuan Tahun 1707 melahirkan kesatuan bea cukai serta kesatuan mata uang, dan menjadikan setiap "undang-undang dan anggaran dasar" yang "bertentangan atau tidak selaras dengan dengan pasal-pasal" Undang-Undang Persatuan Tahun 1707 "batal demi hukum".

Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia disatukan menjadi Parlemen Britania Raya yang berkedudukan di Westminster, London. Sejak saat itu, Inggris tidak lagi menjadi entitas politik tersendiri, dan tidak lagi memiliki pemerintahan nasional. Perubahan ini tidak menyentuh ranah hukum. Yurisdiksi kehakiman Inggris dipertahankan menjadi yurisdiksi kehakiman Inggris dan Wales, sementara Skotlandia mempertahankan undang-undang dan mahkamah peradilannya sendiri. Keadaan ini berlanjut sesudah Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Irlandia disatukan pada tahun 1801 menjadi Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia atau Inggris Raya. Sebagai akibat dari pemisahan diri Negara Bebas Irlandia pada tahun 1922, nama resmi Inggris Raya berubah menjadi Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara.

Tata negara

Artikel utama: Tata negara Inggris pada Abad Pertengahan dan Tata negara Inggris pada zaman Elizabeth

Informasi lebih lanjut: Sejarah monarki Inggris

Pembagian wilayah

Informasi lebih lanjut: Kabupaten bersejarah di Inggris, Daftar jabatan earl, Kitab Domesday, Kabupaten istana, Sejarah kabupaten Inggris, dan Jabatan baron Inggris

Kabupaten-kabupaten di Inggris dibentuk oleh bangsa Norman untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Dalam banyak kasus, batas-batas kabupaten bentukan Norman mengikuti batas-batas shire bentukan Angelsaksen. Kabupaten-kabupaten tersebut tidak lagi dimanfaatkan bagi kepentingan administrasi pemerintahan sesudah kabupaten-kabupaten administratif dibentuk pada tahun 1889.

Tidak seperti borough separuh swatantara yang meliputi daerah perkotaan, kabupaten-kabupaten Inggris Abad Pertengahan dibentuk pertama-tama sebagai sarana penguatan kekuasaan pemerintah pusat, memungkinkan kepala negara untuk mengendalikan daerah-daerah melalui wakil-wakil yang dipilihnya – mula-mula sheriff dan kemudian hari lord-lieutenant – beserta hakim-hakim perdamaian yang menjadi bawahan mereka. Kabupaten mula-mula dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi peradilan, pengumpulan pajak, serta pengorganisasian militer, dan kemudian hari untuk kepentingan pemerintahan daerah serta pemilihan wakil rakyat. Dari waktu ke waktu, beberapa kabupaten terpencil diberi status kabupaten istana dengan beberapa fungsi militer dan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada seorang bangsawan atau uskup setempat. Kabupaten istana yang terakhir, yakni Kabupaten Istana Durham, baru kehilangan status istimewa ini pada abad ke-19.

Meskipun seantero tanah Inggris sudah terbagi-bagi menjadi sejumlah shire ketika didaulat bangsa Norman, beberapa kabupaten baru terbentuk belakangan, bahkan ada yang baru terbentuk pada abad ke-16. Lantaran asal-usulnya yang berbeda-beda, luas wilayah kabupaten-kabupaten di Inggris menjadi sangat bervariasi. Batas-batas wilayah kabupaten bisa dibilang tidak mengalami perubahan sejak pengesahan Undang-Undang Kehakiman di Wales pada abad ke-16 sampai dengan pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 1888. Tiap-tiap shire bertanggung jawab mengumpulkan pajak untuk pemerintah pusat, mempertahankan wilayah masing-masing, dan mengupayakan penegakan hukum melalui mahkamah Assize.

Pengesahan anggaran dasar Quia Emptores pada tahun 1290 memangkas kewenangan para baron untuk mengatur penguasaan lahan-lahan mereka. Tanah-tanah lungguh para baron mulai menjadi barang usang (kendati belum hilang sama sekali) ketika hak penguasaan tanah feodal dihapuskan pada masa Perang Saudara, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Penghapusan Hak Penguasaan Tanah Tahun 1660 yang diundangkan pasc pemulihan monarki. Undang-undang ini menghapuskan hak balas jasa kesatria dan hak-hak legal lainnya. Penguasaan tanah berdasarkan hak balas jasa kesatria dihapuskan serta dibatalkan, dan lahan-lahan yang dikuasai seseorang sebagai balas jasa semacam itu, termasuk lahan-lahan yang dulu merupakan tanah lungguh para baron, sejak saat itu dikuasai berdasarkan hak sewa (sebagai ganti uang sewa). Putusan Perkara Fitzwalter tahun 1670 menegaskan bahwa hak penguasaan tanah lungguh para baron sudah bertahun-tahun lamanya tidak diperpanjang, dan setiap klaim atas gelar bangsawan berdasarkan penguasaan tanah lungguh, yang berarti klaim atas hak untuk duduk di dalam majelis bangsawan, tidak boleh diajukan lagi, demikian pula hak suksesi berdasarkan penguasaan tanah lungguh.

Anggaran Dasar Rhuddlan tahun 1284, yang ditetapkan menyusul penaklukan negeri Wales oleh Raja Edward I, mempraanggapkan tanah kekuasaan kepala negeri Gwynedd yang bergelar "Pangeran Wales" sebagai bagian yang sah dari tanah kekuasaan inggris, dan mengasaskan kabupaten-kabupaten shire mengikuti pola Inggris di atas tanah tersebut. Para bangsawan pratyantadesa berangsur-angsur dibuat terikat kepada raja-raja Inggris dengan anugerah lahan dan pangkat bangsawan di Inggris. Dewan Negeri dan Pratyantadesa Wales, yang bermarkas di Puri Ludlow, mulanya dibentuk oleh Raja Edward IV pada tahun 1472 sebagai badan penyelenggara pemerintahan di tanah kekuasaan Kepangeranan Wales.

Berbarengan dengan pembentukan Dewan Negeri Wales pada tahun 1472, dibentuk pula Dewan Negeri Utara sebagai badan penyelenggara pemerintahan di kabupaten-kabupaten di kawasan utara wilayah Inggris. Sesudah sempat tidak difungsikan, lembaga ini dihadirkan kembali pada tahun 1537 dan dibubarkan pada tahun 1641. Kendati hanya berkiprah dalam jangka waktu yang sangat singkat, pernah pula dibentuk Dewan Negeri Barat sebagai penyelenggara pemerintahan di Negeri Barat antara tahun 1537 hingga 1540.

Perpajakan

Pada zaman Angelsaksen, geld atau pajak bumi pertama kali dipungut dalam rangka penanggulangan invasi orang Denmark, tetapi kemudian hari menjadi pajak yang dipungut secara teratur. Sebagian besar pendapatan raja berasal dari bumi narawita dan pendapatan "sewa pajak" tahunan dari tiap-tiap shire (uang dalam jumlah tetap yang dibayarkan oleh para sheriff sebagai ganti hak istimewa untuk mengelola dan memetik keuntungan dari pengelolaan lahan-lahan kerajaan). Raja-raja juga menerima pendapatan dari pidana denda dan regulasi usaha dagang. Rakyat wajib berdarmabakti kepada raja dalam bentuk trinoda necessitas (tiga serangkai kemestian), yaitu menunaikan kewajiban menganggotai fyrd (angkatan perang), kewajiban membangun burh (benteng), dan kewajiban membangun jembatan.

Seusai perang penaklukan tahun 1066, bangsa Norman melanjutkan pemungutan geld secara teratur. Mereka juga memperkenalkan sumber-sumber pendapatan baru yang berasaskan konsep-konsep feodalisme. Raja berhak mengutip uang bantuan patuh bilamana anak laki-lakinya yang paling tua diwisuda menjadi kesatria aswasada, anak gadisnya yang paling tua menikah, atau bilamana raja membutuhkan uang untuk menebus dirinya sendiri. Ahli waris tanah lungguh juga diwajibkan membayar uang pengangkatan ulang patuh sebelum mengambil warisannya. Raja juga berhak mengerahkan kawulanya untuk berperang, tetapi para kawula juga dibenarkan untuk menghindari wajib militer dengan membayar scutagium (uang perisai).

Militer

Artikel utama: Tentara Inggris dan Sejarah tentara angkatan laut Kerajaan Inggris (pra-1707)

Pada babak Angelsaksen, Kerajaan Inggris tidak memiliki angkatan bersenjata. Raja dan para pembesar kerajaan memiliki pasukan pengamanan rumah tangga profesional (huskarl), dan semua orang merdeka diwajibkan untuk ikut serta dalam usaha bela negara dengan menganggotai fyrd. Selain itu, para pemilik bookland (tanah berpiagam) wajib menyumbangkan tenaga pejuang dalam jumlah tertentu berdasarkan banyaknya hide (petak lahan) yang mereka miliki.

Pascapenaklukan Norman, pasukan pengamanan rumah tangga raja menjadi unsur utama dalam semua angkatan bersenjata kerajaan. Sistem fyrd khas Angelsaksen masih digunakan, tetapi bangsa Norman juga memperkenalkan unsur baru ke dalam angkatan bersenjata Kerajaan Inggris. Para patuh (penerima tanah lungguh dari raja), yakni para baron, wajib menyumbangkan tenaga kesatria aswasada untuk berdarmabakti selaku prajurit angkatan bersenjata kerajaan atau digarnisunkan di puri-puri kerajaan. Jumlah total kesatria aswasada yang harus disumbangkan disebut servitium debitum (utang bakti), dan menurut estimasi sejarawan Richard Huscroft, jumlahnya mencapai sekitar 5.000 orang. Pada kenyataannya servitium debitum jauh lebih besar daripada yang benar-benar dibutuhkan raja pada masa perang. Tujuan utama menghitung servitium debitum adalah untuk mengetahui seberapa banyak scutagium yang seharusnya diterima raja. Scutagium nantinya digunakan untuk membayar prajurit upahan, yang merupakan salah satu unsur penting di dalam angkatan bersenjata Norman.

Baca juga

• Badan Penasihat Pribadi Inggris
• Daftar kepala negara Inggris
• Perhiasan kebesaran Inggris Raya
• Tanah seberang milik Inggris

Kepustakaan

• Bull, Stephen; Seed, Mike (1998). Bloody Preston: The Battle of Preston, 1648. Lancaster: Carnegie Publishing Ltd. ISBN 1-85936-041-6.
• Carey, Hilary M. (2011) [2010]. God's Empire: Religion and Colonialism in the British World, c. 1801–1908. Cambridge University Press. hlm. 41. ISBN 978-1-139-49409-0.
• Douglas, David C. (1964). William the Conqueror: The Norman Impact Upon England. Berkeley: University of California Press. OCLC 399137.
• Elton, Geoffrey R. (1977). Reform and Reformation: England, 1509–1558. Edward Arnold. ISBN 0-7131-5952-9.
• Gaunt, Peter (1996). Oliver Cromwell. Blackwell. ISBN 0-631-18356-6.
• Giles, J.A. (1914).  The Anglo-Saxon Chronicle. London: G. Bell and Sonson. Wikisource.  114. 
• Harris, Stephen (2004). Race and Ethnicity in Anglo-Saxon Literature. London: Routledge. ISBN 9780203497999.
• Byrne, Francis John (2004). Irish Kings and High Kings. Dublin: Four Courts. ISBN 9781851825523.
• Mattingly, Garrett (1962). The defeat of the Spanish Armada. Harmondsworth: Penguin. OCLC 66075359.
• Martin, Colin; Parker, Geoffrey (1999). The Spanish Armada. Manchester: Manchester University Press. ISBN 9781901341140.
• Vego, Milan N. (1999). Naval Strategy and Operations in Narrow Seas. Portland: Frank Cass. ISBN 9780714648705.
• Harris, Tim (2005). Restoration:Charles II and His Kingdoms 1660–1685. Allen Lane. ISBN 978-0713991918.
• Firth, C. H.; Rait, Robert S. (1911). Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642–1660. Vol. 3. London: His Majesty's Stationery Office. OCLC 277167908.
• Youngs Jr., Frederic (1979). Southern England. Guide to the Local Administrative Units of England. Vol. 1. London: Royal Historical Society. ISBN 978-0-901050-67-0.
• Chandler, J. A. (2007). Explaining Local Government: Local Government in Britain Since 1800. Manchester: Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-6706-8.
• Huscroft, Richard (2016). Ruling England, 1042–1217 (Edisi 2nd). Routledge. ISBN 978-1138786554.
• Israel, Jonathan (1989a). Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740 (Edisi E-book). Clarendon Press. ISBN 9780191591822.
• Hackwood, Frederick William (1923). The Story of the Shire, being the Lore, History and Evolution of English County Institutions. London: Heath Cranton. OCLC 459703458.
• Byrne, Tony (1994). Local Government in Britain. Harmondsworth: Penguin Books. ISBN 978-0-14-017663-6.
• Winchester, Angus J L (1990). Discovering Parish Boundaries. Oxford: Shire Publications. ISBN 978-0-7478-0060-6.
• Israel, Jonathan (1989b). The Dutch Republic and the 'Glorious Revolution' of 1688/89 in England. Greenwich: Trustees National Maritime Museum. hlm. 31–44. ISBN 978-0948065033.
• Jolliffe, J. E. A. (1961). The Constitutional History of Medieval England from the English Settlement to 1485 (Edisi 4th). Adams and Charles Black.
• Keynes, Simon (1998). "Alfred and the Mercians". Dalam Blackburn, Mark A.S.; Dumville, David N. (ed.). Kings, currency, and alliances: history and coinage of southern England in the ninth century. Woodbridge: Boydell & Brewer. hlm. 1–46. ISBN 978-0-8511-5598-2.
• Keynes, Simon (2014) [1st edition 1999]. "Appendix I: Rulers of the English, c. 450–1066". Dalam Lapidge, Michael; Blair, John; Keynes, Simon; Scragg, Donald (ed.). The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (Edisi Second). Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell. hlm. 521–538. ISBN 978-0-4706-5632-7.
• Simon Keynes; Michael Lapidge, ed. (1983). Alfred the Great: Asser's Life of King Alfred & Other Contemporary Sources. New York: Penguin. hlm. 97–98. ISBN 9780140444094.
• Lynch, Michael (1992). Scotland: A New History. Pimlico. hlm. 311. ISBN 0-7126-9893-0.
• Grattan, Henry (1822). The Speeches of the Right Honourable Henry Grattan in the Irish, and in the Imperial Parliament. Vol. II. Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. OCLC 217485581.
• Youings, Joyce A. (1960). "The Council of the West". Transactions of the Royal Historical Society. 10: 41–59. doi:10.2307/3678773. JSTOR 3678773.
• Mayhew, A. L.; Skeat, Walter W. (1888). A Concise Dictionary of Middle English From A.D. 1150 to 1580. Oxford: Clarendon Press. OCLC 1051084.
• Holdsworth, William Searle (1913). A History of English Law. London: Methuen. OCLC 1049426716.
• Mock, Steven (2011). Symbols of Defeat in the Construction of National Identity. Cambridge University Press. ISBN 9781107013360. OCLC 1097164619.
• Nelson, Lynn H. (1966). The Normans in South Wales, 1070–1171. Austin and London: University of Texas Press. Diarsipkan dari asli tanggal 10 April 2005. Diakses tanggal 17 February 2024.
• Palmer, M. A.J. (2007). Command at Sea: Naval Command and Control since the Sixteenth Century. Harvard University Press. ISBN 9780674041912.
• Prestwich, Michael (1997). Edward I. English Monarchs (Edisi Revised Second). Yale University Press. ISBN 978-0-3000-7209-9. OL 704063M.
• Ramsay, James Hill (1908). "Henry III, A.D. 1237–1241". The Dawn of the Constitution or The Reigns of Henry III and Edward I (A.D. 1216 – 1307). The Scholar's History of England: Volume IV. London: Swan Sonnenschein & Co. hlm. 82–83.
• Vince, Alan (1990). Saxon London: An Archaeological Investigation. London: B.A. Seaby. ISBN 9781852640194.
• Wright, Laura (2012). "About the evolution of Standard English". Studies in English Language and Literature. London: Routledge. ISBN 9780203437629.
• Robison, William; Fritze, Ronald H. (1996). Historical Dictionary of Stuart England, 1603–1689. Greenwood Press. hlm. 147. ISBN 978-0313283918.
• Rollason, David W. (2003). Northumbria, 500 – 1100: Creation and Destruction of a Kingdom. Cambridge University Press. ISBN 0-521-81335-2.
• Seward, Desmond (1978). The Hundred Years War: The English in France, 1337–1453. New York: Atheneum.
• Stenton, Frank (1971). Anglo-Saxon England (Edisi 3rd). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-280139-5.
• Troost, Wout (2005). William III, The Stadholder-king: A Political Biography. Diterjemahkan oleh J. C. Grayson. Ashgate Publishing. ISBN 0-7546-5071-5.
• Turner, Ralph V. (2009). King John: England's Evil King?. Stroud, UK: History Press. ISBN 978-0-7524-4850-3.
• Williams, Glanmor (1993). Renewal and reformation : Wales, c.1415–1642. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192852779.
• Williams, Neville (1973). The Life and Times of Henry VII. London: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 978-0-297-76517-2.
• Willson, David Harris (1963) [1956], King James VI & I, London: Jonathan Cape, ISBN 978-0-2246-0572-4
• Bartlett, Robert (2002). England under the Norman and Angevin kings: 1075–1225. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9781383011357.
• Black, J.B. (2004). The Reign of Elizabeth, 1558–1603. Oxford: Clarendon Press. ISBN 9780198217015.
• Borman, Tracy (2020). Thomas Cromwell: The Untold Story of Henry VIII's Most Faithful Servant. London: Hodder. ISBN 9781444782882.
• Clayton, F. David Roberts; Bisson, Douglas (2016). Prehistory to 1714. A History of England. Vol. 1. London: Routledge.
• Elton, G. R. (1955). England under the Tudors. London: Methuen. ISBN 9781138602731.
• Ellis, Steven G. (2014). Ireland in the age of the Tudors, 1447–1603: English expansion and the end of Gaelic rule. London: Routledge.
• Guy, John (2013). The Tudors: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
• Harriss, G.L. (2005). Shaping the nation: England 1360–1461. Oxford =: Oxford University Press.
• Jacob, E.F. (1961). The Fifteenth Century, 1399–1485. Oxford =: Oxford History of England.
• Jenkins, Elizabeth (1964). Elizabeth the Great. Time Incorporated.
• Jones, J. Gwynfor (1989). Wales and the Tudor state: government, religious change and the social order, 1534–1603. University of Wales Press.
• Levin, Carole (2013). The heart and stomach of a king: Elizabeth I and the politics of sex and power. University of Pennsylvania Press.
• Loades, David Michael (1999). Politics and nation: England 1450–1660. Wiley-Blackwell.
• Loades, David Michael (1997). Power in Tudor England.
• McCaffrey, Wallace (1993). Elizabeth I. London: Hodder. ISBN 034056167X.
• McKisack, May (1959). The Fourteenth Century, 1307–1399. Oxford: Oxford History of England.
• Neale, J.E. (1957). Queen Elizabeth I: a biography.
• Penn, Thomas (2012). Winter king: Henry VII and the dawn of Tudor England.
• Powicke, Maurice (1962). The Thirteenth Century, 1216–1307. Oxford History of England.
• Ridley, Jasper G. (1985). Henry VIII.
• Thomson, John A.F. (2014). The Transformation of Medieval England 1370–1529. London: Routledge.
• Williams, Penry (1995). The Later Tudors: England, 1547–1603. Oxford: Oxford University Press.

Didahului oleh: Kerajaan Wessex ca. tahun 519 – abad ke-10	Kerajaan Inggris Abad ke-10 – tahun 1649	Diteruskan oleh: Interegnum Inggris tahun 1649–1660
Didahului oleh: Interegnum Inggris tahun 1649–1660	Kerajaan Inggris tahun 1660–1707	Diteruskan oleh: Kerajaan Britania Raya tahun 1707–1800