Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	25 Juni 1958 (1958-06-25)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2024 Tentang Kementerian Transmigrasi
Bidang tugas	Urusan transmigrasi
Alokasi APBN	Rp122,4 miliar (2025) Rp38,9 miliar (Efisiensi) Rp83,5 miliar (APBN 2025)
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Susunan organisasi
Menteri Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi Sekretaris Jenderal - Inspektur Jenderal Yusep Fatria Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Velix Vernando Wanggai Staf Ahli Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup Harlina Sulistyorini Politik dan Hukum Prima Idwan Mariza
Alamat
Kantor pusat	Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Situs web	www.transmigrasi.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°15′18.03809″S 106°51′2.39368″E Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Situs web
www.transmigrasi.go.id

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (disingkat Kementrans) adalah sebuah kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transmigrasi. Kementerian ini beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, baik itu berdiri sendiri, digabungkan dengan kementerian lain maupun pernah dihapus. Kementerian ini dibentuk oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja dalam Kabinet Djuanda. Kementerian tersebut kemudian dipulihkan kembali oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024.

Sejarah

Kementerian Transmigrasi dibentuk pertama kali pada 25 Juni 1958 pada Kabinet Djuanda, saat itu masih berstatus Kantor Menteri Urusan Transmigrasi. Kemudian menjadi Departemen pada 10 Juli 1959 dengan nomenklatur tidak hanya urusan transmigrasi, tetapi juga urusan koperasi dan pembangunan masyarakat desa. Nomenklatur transmigrasi sempat dihilangkan pada tahun 1962, tetapi kembali pada November 1963.

Pada tahun 1964, Departemen Transmigrasi/ Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa diubah mejadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Dua tahun kemudian pada Maret 1966, nomenklatur Transmigrasi dan Koperasi dipisah menjadi 2 departemen, menjadi Departemen Transmigrasi dan Departemen Koperasi. Namun beberapa bulan berikutnya pada Juli 1966, Departemen Koperasi ditiadakan. Kemudian diadakan kembali menjadi Departemen Transmigrasi, Veteran, dan Demobilisasi pada 1967. Pada Kabinet Pembangunan I tahun 1968, nomenklaturnya kembali digabungkan dengan nomenklatur koperasi, menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi hingga tahun 1973.

Pada Kabinet Pembangunan II, Departemen Transmigrasi dan Koperasi digabungkan ke dalam Departemen Tenaga Kerja. Di kabinet berikutnya, nomenklatur transmigrasi dijabat oleh Martono sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada Maret 1983, Departemen Transmigrasi berdiri sendiri.

Pada tahun 1998, departemen ini ditambahkan tanggung jawabnya di urusan pemukiman perambah hutan, menjadi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Namun, departemen transmigrasi menjadi lembaga non-departemen, dan dijabat oleh Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan.

Tahun 2000, urusan transmigrasi digabungkan ke Departemen Tenaga Kerja hingga menjadi Kementerian pada tahun 2009 menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2014, nomenklatur transmigrasi berpindah lagi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Setelah tahun 2024, Peresiden Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian di kabinetnya nanti. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Transmigrasi adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Prabowo Subianto.

Kementerian Transmigrasi berasal dari pemecahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Awal rencana pembentukan Kementerian Transmigrasi dikonfirmasi oleh Viva Yoga Mauladi, politikus Partai Amanat Nasional pada 15 Oktober 2024. Viva yang menemui Prabowo di Kertangera, Jakarta Selatan ditunjuk menjadi Wakil Menteri Transmigrasi.

Perubahan Nomenklatur Kementerian

Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1958, lembaga yang menangani urusan transmigrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan nomenklatur seiring dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintahan. Berikut adalah kronologi perubahan nama dan struktur lembaga tersebut:

Periode	Nomenklatur	Keterangan
1958–1959	Kantor Menteri Negara Urusan Transmigrasi	Kantor Menteri Negara Urusan Transmigrasi
1959–1962	Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa	Status dinaikkan menjadi departemen; menyatukan tiga urusan.
1962–1963	—	Nomenklatur transmigrasi sempat ditiadakan.
1963–1964	Departemen Transmigrasi dan Koperasi	Nomenklatur transmigrasi kembali digunakan.
1966	Departemen Transmigrasi	Dipisah dari urusan koperasi.
1967–1968	Departemen Transmigrasi, Veteran, dan Demobilisasi	Digabungkan dengan urusan veteran dan eks pejuang.
1968–1973	Departemen Transmigrasi dan Koperasi	Dikembalikan menjadi satu departemen bersama koperasi.
1973–1978	Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi	Penggabungan lebih luas dengan urusan tenaga kerja.
1978–1983	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koperasi dipisahkan; fokus pada dua urusan.
1983–1998	Departemen Transmigrasi	Berdiri sendiri sebagai departemen.
1998–1999	Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Ditambahkan tugas menangani perambah hutan.
1999–2000	Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan	Diubah menjadi kementerian non-departemen.
2000–2009	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Digabung kembali dengan tenaga kerja.
2009–2014	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Statusnya berubah menjadi kementerian.
2014–2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Urusan transmigrasi dilebur dalam kementerian yang lebih luas.
2024–sekarang	Kementerian Transmigrasi	Dibentuk kembali sebagai kementerian tersendiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan fluktuasi pentingnya isu transmigrasi dalam prioritas pembangunan nasional. Dalam beberapa periode, transmigrasi ditempatkan sebagai fokus utama pengembangan wilayah, sementara di periode lainnya ia berada dalam struktur yang lebih luas dan tidak spesifik.

Kembalinya nomenklatur Kementerian Transmigrasi pada tahun 2024 menandai penegasan kembali pentingnya transmigrasi sebagai strategi negara untuk mengatasi ketimpangan spasial, mendorong pertumbuhan ekonomi baru, serta memperkuat integrasi sosial.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi, untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Lingkup tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan atas kebijakan dan program transmigrasi nasional.

Berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam struktur pemerintahan pasca pembentukan kembali pada tahun 2024, fungsi utama Kementerian Transmigrasi meliputi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, termasuk dukungan bagi usaha produktif dan kelembagaan ekonomi lokal.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan transmigrasi di daerah.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian.
6. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program, anggaran, serta kinerja unit-unit kerja di lingkungan Kementerian.
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan secara khusus oleh Presiden Republik Indonesia.

Dengan cakupan fungsi tersebut, Kementerian Transmigrasi tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis pemindahan penduduk, melainkan juga sebagai perancang pembangunan kawasan terpadu yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Fungsi-fungsi ini diturunkan ke dalam pelaksanaan lima program unggulan kementerian yang telah dirancang sebagai pendekatan baru dalam membangun dan menghidupkan kembali kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Transmigrasi berdasarkan Permentrans No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan

• Menteri Transmigrasi
• Wakil Menteri Transmigrasi

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
  • Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
  • Biro Hukum
  • Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat Wilayah I
  • Inspektorat Wilayah II

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi
  • Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  • Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
  • Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
  • Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi
• Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
  • Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi
  • Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi
  • Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi
  • Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup
• Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Pusat

• Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi
• Pusat Data dan Informasi Transmigrasi
• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Galeri

• 
  Lambang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1980–1983; 2002–2014)
• 
  Lambang Departemen Transmigrasi (1983–2000)
• 
  Lambang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2015–2024)
• 
  Lambang Kementerian Transmigrasi (2024–sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Transmigrasi Indonesia