Kota Banda Aceh

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 6 April 2013 07.36 oleh Addbot (bicara | kontrib) (Bot: Migrasi 42 pranala interwiki, karena telah disediakan oleh Wikidata pada item d:q5779)
Kota Banda Aceh
Daerah tingkat II
Kota Banda Aceh
Masjid Raya Baiturrahman
Motto: 
Saboeh Pakat Tabangun Banda
Letak Kota Banda Aceh di Aceh
Letak Kota Banda Aceh di Aceh
Kota Banda Aceh di Indonesia
Kota Banda Aceh
Kota Banda Aceh
Letak Kota Banda Aceh di Indonesia
Koordinat: 5°33′N 95°19′E / 5.550°N 95.317°E / 5.550; 95.317
Negara Indonesia
ProvinsiAceh
Tanggal berdiri22 April 1205
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 9
Pemerintahan
 • BupatiIr. Mawardi Nurdin, M.Eng.
Luas
 • Total61,36 km2 (23,69 sq mi)
Populasi
 (2009)[1]
 • Total212.124
 • Kepadatan3,500/km2 (9,000/sq mi)
Demografi
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode BPS
1171
Kode area telepon+62 651
Kode Kemendagri11.71
Kode SNI 7657:2023BNA
DAURp. 567.628.828.000.-
Situs webwww.bandaacehkota.go.id


Kota Banda Aceh adalah salah satu kota sekaligus ibu kota provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Sejarah

Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam lahir ketika Kerajaan Samudera Pasai sedang berada di ambang keruntuhan, pada sekitar abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri).

Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi.

Keterangan mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kuta Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Mughayat Syah.

Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Pedir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam(Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Tahun 1508, kedatangan armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira di perairan Selat Malaka telah ikut mengganggu lalu lintas perdagangan maritim di perairan Aceh. Dari Banda Aceh, pada Mei 1521, Sultan Ali Mughayat Syah berangkat menyerang armada Portugis di perairan Selat Malaka. Serangan ini mengakibatkan laksamana Portugis, Jorge de Britto tewas. Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya (Said a, 1981:187).

Beberapa catatan dari barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara.

Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Cambay, dan Malabar (Lombard, 2007:65-66). Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali (tahun 1547 dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis, serta berhasil mengalahkan Kerajaan Aru (Sumatra Timur) pada 1564. Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Aru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Aru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah yang sedang memimpin wilayah Kerajaan Aru.

Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.

Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi. Sejak wafatnya Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah, selama sekitar 33 tahun Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam mengalami beberapa kali pergantuan Sultan dan ketidakpastian politik. Sayangnya, tidak ada catatan sejarah memadai yang menyebutkan bagaimana kondisi masyarakat di Banda Aceh di masa-masa tersebut.

Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi wakil Sultan Aceh di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata juga gagal mengelola kekisruhan politik yang terjadi di Banda Aceh. Hanya dalam 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.

Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Aru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579 (Said a, 1981:205).

Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Kana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.

Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.

Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyung dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Indrapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.

Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.

Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.

Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Darmawangsa Tun Pangkat. Pada masanya, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa.

Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari komplek istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Dar'ad-Dunnia (Taman Dunia). Kitab Bustanus Salatin yang diselesaikan oleh Nuruddin Ar-Raniry pada tahun 1636 menyebutkan bahwa bagian timur Istana Aceh merupakan taman yang sangat luas. Di tengah taman tersebut telah diperintahkan untuk digali sungai yang dibina menjadi tempat pemandian, dengan tebing yang diturap dengan batu dan memiliki bejana-bejana pancuran air. Di dalam taman tersebut terdapat 4 monumen: (1) bangunan berarsitektur Cina yang dibangun para ahli dari Cina dan dinamai Balai Rekaan Cina sebagai simbol hubungan khusus antara Kesultanan Aceh dengan Kekaisaran Cina; (2) bangunan perjamuan makan untuk pada tamu kenegaraan yang dinamai Balai Gading; (3) Balai Kembang Cahaya; dan (4) Balai Keemasan untuk peristirahatan. Sayangnya kesemua bangunan ini diperkirakan dijarah saat agresi Belanda. Bagian tengah dari taman tersebut adalah sebuah monumen berbentuk gunung yang saat ini dikenal dengan nama Gunongan dengan tinggi 9,5 meter, berbentuk bunga tiga tingkat, yang memiliki pintu seperti gua. Di sisinya terdapat sebuah batu berukir dengan motif arabesque di tepi sungai tempat putri mencuci rambut (dinamakan batu peterana Kembang Lela Mashadi).

Naskah Bustanus Salatin juga menyebutkan bahwa di dalam taman dan di dekat sungai tersebut terdapat sebuah monumen berukir kembang seroja dan berwarna nila untuk pelantikan Sultan yang dinamai Peterana Kembang Seroja. Gerbang memasuki taman tersebut dinamakan masyarakat dengan nama Pinto Khob. Bangunan pintu Khop dibuat dari bahan kapur dengan rongga sebagai pintu dan langit-langit berbentuk busur untuk dilalui dengan arah timur dan barat. Bagian atas pintu masuk berhiaskan dua tangkai daun yang disilang, sehingga menimbulkan fantasi (efek) stiliran figur wajah dengan mata dan hidung serta rongga pintu sebagai mulut. Taman ini disebutkan juga ditanami oleh pohon-pohon peneduh dan beragam bunga yang terus memberikan aroma wangi.

Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Iskandar Muda dikuburkan dalam komplek istana Darud Donya, yang kini berada di sisi kiri Pendopo Gubernur Aceh. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H. Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan, 1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupok, diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak bisa diangkat menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh para ratu selama 59 tahun. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah istrinya yakni Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675). Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh dan untuk pertama kali dalam sejarah nusantara, seorang pimpinan perang Belanda gugur di tangan pribumi. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, Belanda hanya dapat menguasai dan mengamankan Banda Aceh untuk kepentingannya. Sedangkan basis-basis perlawanan baru di daerah pedalaman terus muncul.

Dalam agresi ke-2, total jumlah tentara pada ekspedisi kedua ini adalah 13.000 orang (389 perwira, 8100 bawahan, 1000 pelayan, 3200 narapidana dan 243 wanita). Sebagian dari mereka adalah orang yang sudah tertular kolera. Wabah ini selanjutnya masuk ke Aceh dan secara perlahan namun pasti, membunuh banyak pasukan Aceh. Bahkan Sultan Aceh yang harus mengasingkan diri bersama pasukannya karena ikut tertular, juga wafat akibat wabah ini. Evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh, langsung dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya kesultanan Aceh dan merubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Melihat data nama dan tahun kematian perwira Belanda akibat serangan pejuang Aceh di Makam Perwira Belanda di Kherkoff, Banda Aceh, korban yang jatuh di pihak Belanda terus terjadi hingga tahun 1911.


Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa. ````

Geografi

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16' 15" - 05° 36' 16" Lintang Utara dan 95° 16' 15" - 95° 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut.

Batas wilayah

Iklim

Data iklim Banda Aceh
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun
Rata-rata harian °C (°F) 27.01
(80.62)
26.88
(80.38)
27.02
(80.64)
27.30
(81.14)
27.89
(82.2)
27.99
(82.38)
27.76
(81.97)
27.76
(81.97)
27.12
(80.82)
26.72
(80.1)
26.54
(79.77)
26.86
(80.35)
27.238
(81.028)
Presipitasi mm (inci) 256
(10.08)
114
(4.49)
117
(4.61)
139
(5.47)
143
(5.63)
84
(3.31)
95
(3.74)
90
(3.54)
161
(6.34)
200
(7.87)
225
(8.86)
321
(12.64)
1.945
(76,57)
Rata-rata hari hujan 8.5 5.9 7.8 8.8 12.4 10.3 9.2 10.6 12.5 15.5 14.3 12.7 128.5
Sumber: [2]

Ekonomi

Pada 2001, Dana Alokasi Umum untuk Banda Aceh adalah sebesar Rp. 137,95 miliar.

Pemerintahan

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Mawardi Nurdin.[3] Ia terpilih dalam Pilkada pada 11 Desember 2006, yang berpasangan dengan Illiza Saaduddin Djamal (politisi Partai Persatuan Pembangunan). Sebelumnya, Mawardi yang merupakan Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Kota Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Walikota Banda Aceh yang dilantik Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar pada 8 Februari 2005. Pelantikan itu sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21/52/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Banda Aceh. Mawardi Nurdin menjabat sebagai Walikota Banda Aceh setelah wali kota sebelumnya Syarifudin Latief dipastikan meninggal dunia akibat bencana tsunami. Dalam surat keputusan itu juga disebutkan masa menjabat sebagai PjS Walikota Banda Aceh paling lama enam bulan sejak pelantikan.

Daftar Walikota Banda Aceh

No Wali Kota Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Ket. Wakil Wali Kota
1 Teuku Ali Basyah 1957 1959 1 [ket. 1]
2 Teuku Oesman Yacoub 1959 1967 2 [ket. 2]
3 T. Mohd. Syah 1967 1968 3
4 T. Ibrahim 1968 1970 4
(2) Teuku Oesman Yacoub 1970 1973
5 Drs.
Zein Hasjmy
1973 1978 5
6 Drs.
Djakfar Ahmad
1978 1983 6
7 Drs.
Baharuddin Yahya
1983 1988 7
1988 1993 8
8 Drs.
Said Hussain Al-Haj
1993 1998 9
i Drs.
Muhammad Y
1998 1998 [ket. 3]
9 Drs.
Zulkarnain
1998 2003 10
i Drs. H.
Syarifuddin Latief
2003 26 Desember 2004 [ket. 4]
[ket. 5]
i Ir.
Mawardy Nurdin
M.Eng, Sc
8 Februari 2005 1 April 2006 [ket. 4]
i Drs.
Razali Yussuf
1 April 2006 19 Februari 2007 [ket. 4]
10 Ir.
Mawardy Nurdin
M.Eng, Sc
19 Februari 2007 19 Februari 2012 11 Illiza Sa'aduddin Djamal
i Drs.
T. Saifuddin TA
M.Si
19 Februari 2012 4 Juli 2012 [ket. 4] -
(10) Ir.
Mawardy Nurdin
M.Eng, Sc
4 Juli 2012 8 Februari 2014 12 [ket. 6] Illiza Sa'aduddin Djamal
i Hj.
Illiza Sa'aduddin Djamal
S.E.
17 Februari 2014 16 Juni 2014 [ket. 7]
11 16 Juni 2014 7 Juli 2017 Zainal Arifin
12 H.
Aminullah Usman
S.E., Ak., M.M.
7 Juli 2017 7 Juli 2022 13 Zainal Arifin
i H.
Bakri Siddiq
S.E., M.Si.
7 Juli 2022 7 Juli 2023 [ket. 4]
i Amiruddin
S.E., M.Si.
7 Juli 2023 14 Juli 2023 [ket. 8]
14 Juli 2023 Petahana [ket. 4]
[4]
Keterangan
  1. ^ Bernama Wali Kota Kuta Raja
  2. ^ Pada 1962, berubah nama menjadi Wali Kota Banda Aceh
  3. ^ Pelaksana Tugas Walikotamadya
  4. ^ a b c d e f Penjabat Wali kota
  5. ^ Meninggal dunia akibat Tsunami Aceh
  6. ^ Meninggal dunia sebelum akhir masa jabatan
  7. ^ Pelaksana Tugas Wali Kota
  8. ^ Pelaksana Harian Wali Kota

Kecamatan

Pembagian Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kemudian berkembang menjadi 9 kecamatan yaitu:

  1. Baiturrahman
  2. Banda Raya
  3. Jaya Baru
  4. Kuta Alam
  5. Kuta Raja
  6. Lueng Bata
  7. Meuraksa
  8. Syiah Kuala
  9. Ulee Kareng

Kota kembar

  1. Uzbekistan Samarkand, Uzbekistan[5]
  2. Belanda Apeldoorn, Belanda[6][7]

Lihat Juga

Daftar Wali Kota Banda Aceh

Galeri

Referensi

  1. ^ acehprov.go.id Jumlah Penduduk
  2. ^ "Banda Aceh, Indonesia - Solar energy and surface meteorology". August 2011. 
  3. ^ www.bandaacehkota.go.id Mawardi Nurdin
  4. ^ "Sah, Amiruddin Pj Wali Kota Banda Aceh". Pemerintah Kota Banda Aceh. 15 Juli 2023. Diakses tanggal 1 Januari 2023. 
  5. ^ "Banda Aceh - Samarkand". 
  6. ^ "Dutch - Indonesian sister cities". 
  7. ^ "Sister Cities". 

Pranala Luar