Kabupaten Pidie Jaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kabupaten Pidie Jaya
Kabupaten Pidie Jaya
Lambang Kabupaten Pidie Jaya
Moto: Peugah Lagèe Buet Peubuet Lagèe Na


Lokasi Aceh Kabupaten Pidie Jaya.svg
Peta lokasi Kabupaten Pidie Jaya
Koordinat: 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244"N dan 96°1' 13,656"E sampai 96°22' 1,007"E
Provinsi Aceh
Dasar hukum UU No. 7 Tahun 2007
Tanggal 2 Januari 2007
Ibu kota Meureudu
Pemerintahan
 - Bupati H. Aiyub Abbas
 - DAU Rp. 350.574.172.000.-(2013)[1]
Luas 1.073,6 km2
Populasi
 - Total 138.415 jiwa [2]
 - Kepadatan 128,93 jiwa/km2
Demografi
 - Kode area telepon 0653
Pembagian administratif
 - Kecamatan 8
 - Kelurahan 222
 - Situs web http://www.pidiejayakab.go.id/

Koordinat: 5°7′LU 96°12′BT / 5,117°LU 96,2°BT / 5.117; 96.200

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Baru dengan Ibukotanya Lueng Putu, Kecamatan Pante Raja ibukotanya Keude Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng Ibukotanya Keude Trienggadeng, Kecamatan Meureudu Ibukotanya Kota Meureudu, Kecamatan Meurah Dua Ibukotanya Simpang Puet, Kecamatan Ulim Ibukotanya Keude Ulim, Kecamatan Jangka Buya Ibukotanya Keude Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua Ibukotanya Ulee Gle.

Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Selat Malaka
Selatan Kecamatan Tangse, Geumpang dan Mane, Kabupaten Pidie
Barat Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie
Timur Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen

Wilayah Administratif[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Pidie Jaya terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 34 Mukim dan 222 Gampong (Desa).[3]. Berikut ini merupakan daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya beserta luas dan jumlah Mukim dan Gampong (Desa) yang dimilikinya.[3][4][5]

Kecamatan Ibukota Luas Darat (Km2) Luas Laut 4 Mil (Km2) Luas Total (Km2) Persentase (%) Mukim Gampong (Desa)
Bandar Dua Ulee Glee 176,26 - 176,26 14,99 5 45
Bandar Baru Leung Putu 223,64 57,60 281,24 24,19 8 43
Jangka Buya Jangka Buya 7,88 21,76 29,64 2,55 2 18
Meurah Dua Meurah Dua 276,20 16,00 292,20 25,13 3 19
Meureudu Meureudu 139,14 17,60 156,74 13,48 4 30
Pante Raja Pante Raja 13,80 26,24 40,04 3,44 2 10
Trienggadeng Trienggadeng 76,19 51,81 128,00 11,01 5 27
Ulim Ulim 40,89 19,84 60,73 5,22 5 30

Letak Geografi dan Topografi[6][sunting | sunting sumber]

Letak Georafi Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N  sampai  5° 18' 2,244" N  dan 96°1' 13,656"E   sampai 96°22'1,007"E. Secara Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl s.d 2300 mdpl dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Wilayah Kecamatan Jangkabuya secara keseluruhan merupakan dataran rendah antara 0 mdpl s.d 20 mdpl, Kecamatan Bandar Dua berada pada 10 mdpl s.d. 2300 mdpl sedangkan Kecamatan Ulim, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, dan Bandar Baru berada pada 0 mdpl s.d 2.300 mdpl terbentang dari Pesisir Selat Malaka hingga Puncak Gunong Peuet Sagoe pada Gugusan Bukit Barisan. Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40 %.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undangnya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, Apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu kota Kejaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirkan sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lubung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalakan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya.

Makna Lambang Daerah[4][7][sunting | sunting sumber]

  1. WADAH PERISAI : perlindungan kepada segenap masyarakat Pidie Jaya dalam menghadapi berbagai tantangan guna menuju masyarakat yang adil dan makmur.
  2. UNTAIAN PADI dan RANGKAIAN TANDAN KAPAS : kemakmuran rakyat Pidie Jaya yang adil dan merata.
  3. BUKU/KITAB dan PENA : peningkatan SDM atau cita-cita agar Kabupaten Pidie Jaya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
  4. RENCONG : kepahlawanan dan keperkasaaan serta menjunjung tinggi nilai budaya leluhur.
  5. TIMBANGAN dan Neraca : pemerintah yang adil di Kabupaten Pidie Jaya.
  6. KUBAH MASJID dengan BINTANG BULAN : syariat Islam yang merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Pidie Jaya.
  7. DELAPAN (8) PINTU di bawah kubah : Kabupaten Pidie Jaya memiliki delapan (8) kecamatan dalam wilayahnya.
  8. PITA MERAH bertuliskan "PIDIE JAYA" : masyarakat Pidie Jaya berani manghadapi tantangan kemajuan daerah.
  9. WARNA DASAR BIRU TUA : potensi laut di seluruh wilayah Pidie Jaya.
  10. WARNA DASAR BIRU MUDA : bagian atas bermakna warna angkasa yang bersih sebagai cita-cita warga Pidie Jaya.

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]