Kabupaten Aceh Tenggara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Aceh Tenggara
—  Kabupaten  —

Lambang
Nama lain: Agara
Slogan: Sepakat Segenep
Negara Indonesia
Provinsi Aceh
Hari jadi 26 Juni 1974
Pemerintahan
 • Bupati Ir. H. Hasanuddin Beruh, M.M
 • Wakil Bupati Ali Basrah
Luas
 • Total 4.231.41 km2 (1,633.76 mil²)
Populasi (2010[1])
 • Total 179.010
 • Kepadatan 42/km2 (110/sq mi)
Demografi
 • Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik
 • Suku Bangsa Suku Alas, Suku Gayo, Suku Batak, Suku Karo, Suku Singkil,Suku Aceh, Suku Minangkabau,Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Mandailing, dan Suku Pakpak
 • Bahasa Bahasa Alas,Bahasa Gayo,Bahasa Singkil,Bahasa Minangkabau,Bahasa Batak,Bahasa Karo,Bahasa Aceh, Bahasa pakpak, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Indonesia
 • LPP % 1,13
Zona waktu WIB (UTC+7)
Kode wilayah 0629
Plat kendaraan BL
Situs web www.acehtenggarakab.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olah raga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Masyarakat[sunting | sunting sumber]

Aceh tenggara lebih multikultural di banding aceh bagian tengah (Aceh tengah, bener meriah dan gayo lues) yakni di diami oleh lebih dari 3 suku yaitu: suku Alas sebagai suku tempatan di kabupaten ini di ikuti oleh suku singkil,Aceh,Karo,Batak,Gayo,Jawa,Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee.

Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, di mana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan Sara(suku,Agama,dan Ras),masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.[butuh rujukan]

sejarah[sunting | sunting sumber]

kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah,awal berdirinya kab,Agara(kabupaten Aceh tenggara) adalah di mulai ketika pada tgl 06-Desember-1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah Min prapat hulu yg di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah. :

1) Ibukota Aceh tengah di pindahkan dari Takengon ke kutacane.

2) jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane,maka kewedanan Alas dan gayo lues di jadikan satu kabupaten yg tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat raksasa di Kutacane yg di hadiri lebih dari 200.000 orang. Akhirnya pada tanggal 26-juni-1974 kab,Agara di resmikan oleh mentri dalam negeri H,Amir machmud sebagai kabupaten yg terlepas dari kabupaten Aceh tengah,sekaligus diangkatlah Bupati pertama yakni (Alm) H,syahadat.

Masa kesultanan Iskandar muda[sunting | sunting sumber]

sebelum datangnya Pengaruh Kesultanan Aceh tanah Alas sudah mengenal yang namanya sistem Kerajaan yang di mulai dengan kerajaan mbatu bulan yang di dirikan oleh Raja lembing anak dari Raja lotung dari Tanah Samosir Laut yang di ikuti oleh berdirinya kerajaan Bambel, dan kerajaan mbiak moli. Berbeda dengan daerah inti Kesultanan Aceh Darussalam yang memimpin setiap Mukim adalah Ullebalang, Di Tanah Alas dan Gayo Lues tidak mengenal sistem Mukim melainkan Kejuruan yang masing-masing kejuruan di perintah oleh Geuchik yang langsung bertanggung jawab kepada Sultan di ibu kota kerajaan Banda Aceh. pada masa Sultan Iskandar Muda Tanah Alas di bagi menjadi Dua kejuruan yakni kejuruan Bambel dan Kejuruan Mbatu bulan yang masing-masing kejuruan telah mendapatakan Cap Sikureung dari Kesultanan Aceh Darussalam selain cap sekureung Sultan Iskandar Muda juga memberikan sebuah Bawar Pedang(sejenis Tongkat komando).

Suku perantau[sunting | sunting sumber]

Yang di maksud suku Perantau adalah suku Minangkabau, bagi suku Alas etnik Minangkabau sudah tidak asing lagi bagi Tanah Alas, Bahkan menantu Raja Lembing pendiri Kerajaan Mbatu Bulan adalah pria Minang dari Pariaman yang bernama Raja Dewa. Dia adalah penyiar agama Islam yang pertama di Tanah Alas, untuk mempercepat proses pengislaman Rakyat Alas, Raja Dewa dan Raja Lembing membuat suatu prasasti di daerah Desa Mbatu Bulan sekarang, di mana Raja Dewa akan menikahi putri sulung dari Raja lembing dan Raja lembing akan memberikan takhta kerajaan mbatu bulan ke Raja Dewa, tetapi sayang keturunan Minangkabau di Tanah Alas harus berhenti di Raja Dewa, di akibatkan sistem adat Minangkabau, yang menarik garis keturunan dari Ibu.

Barulah pada zaman kemerdekaan terjadi kembali Transmigrasi secara besar-besaran dari daerah Pariaman pesisir, permukiman Minang di Kabupaten Aceh Tenggara masih ada sampai sekarang terbukti dengan adanya Desa Trandam dengan populasi terbesar di Aceh Tenggara di ikuti dengan Desa Pasar Belakang, Desa Strak Pisang, dan Kota Kutacane.

Suku perantau lainnya adalah suku Jawa yang sekarang bermukim di desa Purwodadi, dan pada akhir-akhir ini etnis pendatang bertambah kembali dengan datangnya Suku Sunda dari Provinsi Jawa Barat.

pemekaran[sunting | sunting sumber]

pada tanggal 10-April-2002 terjadi kembali pemekaran di tubuh Aceh tenggara yakni berdirinya kabupaten yang baru Kabupaten Gayo Lues dengan ibu kota Blangkejeren.Kabupaten baru ini menguasai hampir 57% wilayah induk yang lama yakni Kabupaten Aceh Tenggara, karna mempunyai daerah yg bergunung-gunung membuat kabupaten Gayo Lues menjadi kabupaten terisolasi di provinsi Aceh kabupaten baru ini amat tergantung dari suplai bahan-bahan pokok dari Kutacane sebagai kabupaten induknya yg lama. Titel sebagai penghasil Tembakau terbesar di Provinsi Aceh pun harus rela di berikan oleh Aceh tenggara kepada Kabupaten Gayo Lues, karena daerah penghasil Tembakau, Blangkejeren,Trangon, dan Rikit Gaib telah Masuk ke kabupaten baru ini.

isu pemekaran provinsi ALA[sunting | sunting sumber]

Berbicara pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) sebenarnya berbicara soal aspirasi politik dan kehendak politik rakyat dan elit politik di daerah yang notabene dijamin UUD 1945.

Kovenan PBB tentang hak-hak sipil dan politik serta dalam MoU Helsinki itu sendiri sangat menghargai aspirasi politik yang berkembang. Menolak rencana pemekaran Provinsi ALA dan ABAS berarti secara tidak langsung pelanggaran MoU Helsinki itu sendiri.

Sebab dalam MoU Helsinki juga diatur tentang persoalan hak asasi manusia. Aspirasi pemekaran Provinsi ALA dan ABAS bagian dari persoalan HAM rakyat dan juga harus dihargai oleh semua kalangan masyarakat Aceh.

Motivasi utama pemekaran provinsi bukan dalam rangka menggagalkan MoU Helsinki. Pemekaran Provinsi ALA dan ABAS tetap memakai dasar wilayah dimekarkan yang sesuai 1 Juli 1956. Bukan wilayah lain serta ALA dan ABAS tetap berada dalam wilayah Aceh. Bahkan nama bakal calon provinsi baru ini saja masih mengandung unsur nama Aceh.

Ide pemekaran provinsi ini sudah dibawa ke DPR RI sejak paruh terakhir era 1990. Namun \'mentah\', tidak sempat masuk dalam Badan Musyawarah, badan berkompeten mengagendakan RUU apa saja yang akan digulirkan dalam satu triwulan periode kerja.

Oleh karena belum berhasil, dalam momen-momen terakhir periode DPR-RI 1999 - 2004, ide ini pun kembali diangkat. Namun lagi-lagi terkendala karena masa persidangan yang sudah harus diakhiri. Dan kembali bergulir di akhir periode 2004-2009.

Setidaknya ada sejumlah alasan mengapa ide pemekaran menggeliat. Alasan-alasan itu adalah jarak ke ibukota, prasarana ketinggalan, pelayanan sulit, diskriminasi, sulit menjadi pejabat teras provinsi dan demi kesejahteraan rakyat.

Alasan tersebut bisa disederhanakan menjadi dua faktor, demografis dan sosial. Sedangkan alasan kesejahteraan rakyat masih relatif, tergantung dari interes masing-masing. Faktor demografis, secara moral, tidak cukup kuat menjadi basis argumentasi pemekaran.

Walau undang-undang memungkinkan untuk itu, dalam hal ini pemerintah Aceh dengan seluruh jajaran atau dinas terkait dituntut mampu mencari jalan keluar membuka keterisolasian daerah terutama di wilayah ALA maupun ABAS.

Titik kritis ada pada faktor sosial. Tema-tema diskriminasi dan keterpinggirkan adalah tema-tema lama. Realitas ALA dan ABAS adalah realitas di mana kita telah gagal dalam cara memandang identitas kolektif. Ia tidak muncul dari ruang yang vacuum, tetapi pola interaksi sudah bertahun-tahun terbangun dan memasuki kisi-kisi kesadaran kita.

Kita tidak mampu mencarikan satu definisi tentang siapa yang disebut Aceh itu; karakternya, ciri-cirinya, dan sifatnya. Kegagalan itu menggiring kita untuk merasa \'lebih Aceh\' atau \'kurang Aceh\'.

Dari sinilah masalah itu bermula. Mereka yang merasa lebih Aceh, merasa lebih berhak atas segala posisi (previlege) di pemerintahan atau status sosial apa saja, sementara yang dianggap kurang Aceh menjadi warga kelas dua. Mereka yang merasa lebih Aceh mendominasi, sementara mereka yang dianggap kurang Aceh tersubordinasi.

Ide memekarkan provinsi juga dilandasi adanya fakta bahwa telah terjadi etnosentrisme sempit selama ini dipraktikkan dan membuat kita terpecah-pecah. Alasan sosial ini, tentu tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, kecuali dengan mengubah cara pandang terhadap kebersamaan dan kesetaraan.

Fenomena keterpinggirkan sebenarnya tidak hanya khas Aceh Tengah dan sekitarnya, tetapi juga dikonsumsi oleh warga Aceh di Meulaboh dan Tapaktuan, Simeulue, Singkil dan Tamiang. Mengentalnya konsolidasi identitas subetnik di kalangan masyarakat Gayo hanya akan terjadi bila mereka sudah tidak merasa seperti di rumah sendiri (fell like home).

Dalam manifestasi lanjutan, lahirlah harapan mewujudkan identitas dalam satu entitas politik bernama provinsi. Bila sudah seakut itu, maka saudara-saudara kita itu sudah tidak lagi merasa dirinya satu suku bersama dengan suku-suku lainnya yang mendiami dan membesarkan Aceh.

Dalam konteks Aceh, gejala ini dipandang sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok subetnik terhadap kesepakatan dan ikatan yang lebih besar. Perasaan atau kesan seperti itu dapat dirasakan, meskipun mungkin tidak terkatakan. Etnis Gayo, Alas, Singkil, Anuek Jamee, Simeulue, Kluet dan Tamiang dianggap sebagai \'orang kurang Aceh\' dibandingkan mereka di pesisir timur maupun Aceh Besar dan Pidie. Etnis minoritas mendiami pesisir barat selatan, bagian tengah Aceh menggunakan bahasa daerah berbeda.

Suku Alas[sunting | sunting sumber]

Ukhang Alas atau khang Alas atau Kalak Alas telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia dimana keadaan penduduk lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radermacher (1781:8), bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas, pada tahun 1325 (Effendy, 1960:26) maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme.

Nama Alas diperuntukan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Menurut Kreemer (1922:64) kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing), beliau bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Menurut Iwabuchi (1994:10) Raja yang pertama kali bermukim di Tanoh Alas adalah terdapat di Desa Batumbulan yang dikenal dengan nama RAJA LAMBING yaitu keturunan dari RAJA LOTUNG atau dikenal dengan cucu dari GURU TATAE BULAN dari Samosir Tanah Batak, Tatae Bulan adalah saudara kandung dari RAJA SUMBA. Guru Tatae Bulan mempunyai lima orang anak, yaitu Raja Uti, Saribu Raja, Limbong, Sagala, dan Silau Raja. Saribu Raja adalah merupakan orang tuanya Raja Borbor dan Raja Lontung. Raja Lontung mempuyai tujuh orang anak yaitu, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar atau yang dikenal dengan siampudan atau payampulan. Pandiangan merupakan moyangnya Pande, Suhut Nihuta, Gultom, Samosir, Harianja, Pakpahan, Sitinjak, Solin di Dairi, Sebayang di Tanah Karo, dan SELIAN di Tanah Alas, Keluet di Aceh Selatan.

Raja Lambing adalah moyang dari merga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Dairi, dan nomor dua adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Pinem atau Pinim.

Kemudian Raja Lambing hijrah ke Tanah Karo dimana keturunan dan pengikutnya adalah merga Sebayang dengan wilayah dari Tigabinanga hingga ke perbesi dan Gugung Kabupaten Karo.

Diperkirakan pada abad ke 12 Raja Lambing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas, dan bermukim di Desa Batumbulan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Selian. Di Tanah Alas Raja Lambing mempunyai tiga orang anak yaitu Raja Lelo (Raje Lele) keturunan dan pengikutnya ada di Ngkeran, kemudian Raja Adeh yang merupakan moyangnya dan pengikutnya orang Kertan, dan yang ketiga adalah Raje Kaye yang keturunannya bermukim di Batumbulan, termasuk Bathin. Keturuan Raje Lambing di Tanah Alas hingga tahun 2000, telah mempuyai keturunan ke 26 yang bermukim tersebar diwilayah Tanah Alas (Effendy, 1960:36; sebayang 1986:17).

Setelah Raja Lambing kemudian menyusul Raja Dewa yang istrinya merupakan putri dari Raja Lambing. Raja Lambing menyerahkan tampuk kepemimpinan Raja kepada Raja Dewa (menantunya). Yang dikenal dengan nama Malik Ibrahim, yaitu pembawa ajaran Islam yang termashur ke Tanah Alas. Bukti situs sejarah ini masih terdapat di Muara Lawe Sikap, desa Batumbulan. Malik Ibrahim mempunyai satu orang putera yang diberinama ALAS dan hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke 27 yang bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, Malaysia dan tempat lainnya.

Ada hal yang menarik perhatian kesepakatan antara putera Raja Lambing (Raja Adeh, Raja Kaye dan Raje Lele) dengan putra Raja Dewa (Raja Alas) bahwa syi’ar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas, tetapi adat istiadat yang dipunyai oleh Raja Lambing tetap di pakai bersama, ringkasnya hidup dikandung adat mati dikandung hukum (Islam) oleh sebab itu jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.

Pada awal kedatanganya Malik Ibrahim migrasi melalui pesisir bagian timur (Pasai) sebelum ada kesepakatan diatas, ia masih memegang budaya matrealistik dari minang kabau, sehingga puteranya Raja Alas sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dan merga pihak ibu yaitu Selian. Setelah Raja Alas menerima asimilasi dari Raja Lambing dengan ajaran Islam, maka sejak itulah mulai menetap keturunannya menetap garis keturunannya mengikuti garis Ayah. Raja Alas juga dikenal sebagai pewaris kerajaan, karena banyaknya harta warisan yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya sejak itulah dikenal dengan sebutan Tanoh Alas. Setelah kehadiran Selian di Batumbulan, muncul lagi kerajaan lain yang di kenal dengan Sekedang yang basis wilayahnya meliputi Bambel hingga ke Lawe Sumur. Raja sekedang menurut beberapa informasi pada awal kehadiranya di Tanah Alas adalah untuk mencari orang tuanya yaitu RAJA DEWA yang migran ke Tanah Alas. Raja Sekedang yang merupakan pertama sekali datang ke Tanah Alas diperkirakan ada pertengahan abad ke 13 yang lalu yaitu bernama NAZARUDIN yang dikenal dengan panggilan DATUK RAMBUT yang datang dari Pasai.

Pendatang berikutnya semasa Raja Alas yaitu kelompok Megit Ali dari Aceh pesisir dan keturunannya berkembang di Biak Muli yang dikenal dengan merga Beruh. Lalu terjadi migran berikutnya yang membentuk beberapa marga, namun mereka tetap merupakan pemekaran dari Batumbulan, penduduk Batumbulan mempuyai beberapa kelompok atau merga yang meliputi Pale Dese yang bermukim di bagian barat laut Batumbulan yaitu terutung pedi, lalu hadir kelompok Selian, datang kelompok Sinaga, Keruas dan Pagan disamping itu bergabung lagi marga Munthe, Pinim dan Karo-Karo.

Pale Dese merupakan penduduk yang pertama sekali menduduki Tanah Alas, namun tidak punya kerajaan yang tercatat dalam sejarah. Kemudian hadir pula Deski yang bermukim di kampong ujung barat.Marga

MARGA Menurut buku (Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas, Dr Thalib Akbar MSC 2004) adapun marga–marga etnis Alas yaitu : Bangko, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, dan Selian kemudian hadir lagi marga Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sugihen, Sepayung, Sebayang dan marga Terigan. [sunting] Seni Tari

Adapun kesenian dari etnis suku Alas (Musyawarah Adat Alas dan Gayo, 2003) :

1. Tari Mesekat. 2. Pelabat. 3. Landok Alun. 4. Vokal Suku Alas. 5. Canang Situ. 6. Canang Buluh. 7. Genggong. 8. Oloi-olio. 9. Keketuk layakh. [sunting] Kerajinan.

Adapun kerajinan tradisional dari etnis alas seperti :

1. Nemet (mengayam daun rumbia). 2. Mbayu amak (tikar pandan). 4. Pande besi (pisau bekhemu). [sunting] Makanan Tradisonal.

Adapun makanan tradisional dari suku alas adalah :

1. Manuk labakh. 2. Ikan labakh. 3. Puket Megaukh. 4. Lepat bekhas. 5. Gelame. 6. Puket Megaluh. 7. Buah Khum-khum. 8. Ikan pacik kule. 9. Teukh Mandi. 10. Puket mekuah. 11. Tumpi. 12. godekhr. 13. puket sekuning. 14. cimpe. 15. getuk.

Batas wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Kabupaten Gayo Lues
Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam
Barat Kabupaten Aceh Selatan
Timur Provinsi Sumatera Utara

Referensi[sunting | sunting sumber]

Sumber[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sensus Penduduk 2010

Pranala luar[sunting | sunting sumber]