Jacob Pattipi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Jacob Pattipi
Jacob Pattipi, Mimbar Departemen Dalam Negeri.jpg
Gubernur Irian Jaya
Masa jabatan
13 April 1993 – 9 April 1998
PresidenSoeharto
WakilSoedardjat Nataatmadja
Basyir Bachtiar
John Djopari
Herman Monim
Abraham Octavianus Atururi
PendahuluBarnabas Suebu
PenggantiFreddy Numberi
Bupati Merauke
Masa jabatan
1975–1984
GubernurSoetran
Busiri Suryowinoto
Izaac Hindom
PendahuluG. Darmowidigdo
PenggantiT. M. Gebze (penjabat)
Muhadi
Informasi pribadi
Lahir(1938-07-25)25 Juli 1938
Siboru, Fakfak, Nugini Belanda
Meninggal dunia15 Oktober 2001(2001-10-15) (umur 63)
Jayapura, Papua
PasanganJuliana Bonay
Anak

Drs. Jacob "Jack" Pattipi (lahir di Siboru, Wartutin, Fakfak, Papua, 25 Juli 1938 – meninggal di Jayapura, Papua, 15 Oktober 2001 pada umur 63 tahun) adalah Gubernur Papua kesepuluh yang menjabat antara tahun 1993–1998. Lahir di Fakfak, Pattipi menempuh pendidikan di akademi pamong praja Nugini Belanda sebelum ditugaskan untuk pertama kalinya sebagai PNS di Sorong. Setelah wilayah Nugini Belanda digabungkan dengan Indonesia, Pattipi merantau ke Malang untuk menempuh pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan dan lulus pada tahun 1970. Ia kembali ke Papua setelah lulus dan berkarir sebagai pamong praja di Kabupaten Merauke sampai ditunjuk sebagai Bupati Merauke lima tahun kemudian.

Pattipi menjabat sebagai bupati selama sembilan tahun. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pattipi selama menjabat sebagai bupati adalah kayu-kayu yang tidak dapat diekspor dan mengakibatkan keresahan masyarakat. Ia menindaklanjutinya dengan memerintahkan PNS untuk tidak terlibat dalam pemotongan kayu dan meminta perusahaan kayu di wilayah tersebut untuk tidak membayar penebang dalam bentuk non-uang. Ia juga memulai pembangunan dari sebuah depot minyak di kabupaten tersebut yang diinisiasi oleh perusahaan Pertamina dan dibiayai oleh negara. Ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Pembantu Gubernur ditengah masa jabatannya sebagai bupati dan kemudian menjabat sebagai Ketua Badan Pembangunan Daerah setelah setahun menjabat sebagai Pembantu Gubernur.

Riwayat awal dan karier sebagai pamong praja[sunting | sunting sumber]

Pattipi lahir pada tanggal 25 Juli 1938 di Kampung Sibora, Fakfak, Afdeeling Nieuw-Guinea. Pattipi menempuh pendidikan menengah atasnya di Opleidingsschool voor Inlandsche Bestuursambtenaren, sebuah institusi pendidikan untuk pamong praja. Ia lulus dari institusi pendidikan tersebut pada tahun 1958.[1] Pattipi kemudian memulai kariernya sebagai pamong praja ketika ia ditempatkan sebagai kepala distrik di Sorong. Setelahnya, Pattipi menjalani berbagai penugasan di berbagai wilayah Nugini Belanda.[1] Selama masa penugasannya sebagai pamong praja di Nugini Belanda, Pattipi turut aktif dalam Serikat Pekerja Kristen Nugini Belanda sebagai bendahara umum[2] dan sebagai bendahara dari Asosiasi Bola Voli Sorong.[3] Ia berhasil memenangkan sebuah kejuaraan voli yang diadakan oleh asosiasi tersebut.[3] Setelah Nugini Belanda masuk ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1962, Pattipi menempuh pendidikan lanjutan dalam bidang kepamongprajaan di Institut Ilmu Pemerintahan Malang (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ia merupakan bagian dari angkatan pertama di institut tersebut dan lulus pada tahun 1970.[1]

Pada tahun 1971, sebuah aksi boikot yang dilakukan oleh pimpinan Organisasi Papua Merdeka di Merauke mengajak masyarakat setempat untuk tidak memilih dalam pemilihan umum Indonesia yang diadakan tahun itu. Akibatnya, terjadi kerusuhan di sejumlah tempat pemungutan suara dan sekitar 350 orang menolak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum tahun itu. Pattipi yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ditempatkan dalam tahanan rumah akibat aksi boikot tersebut. Ia dibebaskan beberapa waktu kemudian.[4]

Bupati Merauke[sunting | sunting sumber]

Pattipi menjabat sebagai Bupati Merauke dari tahun 1975 hingga 1980 dan kembali menjabat untuk periode kedua dari tahun 1980 hingga 1984.[1] Selama menjabat sebagai bupati, Pattipi dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait komoditas di wilayah Merauke, dimana terdapat sekitar seratus ribu kubik kayu tertumpuk di Merauke yang tidak dapat diekspor dan mengakibatkan keresahan masyarakat pada bulan Juni 1980.[5] Sebagai akibat dari permasalahan ini, Pattipi menginstruksikan pegawai negeri yang hanya bermodalkan status pejabat atau pegawai negeri agar tidak terlibat dalam aktivitas penebangan kayu.[6] Ia juga memerintahkan perusahaan-perusahaan penebangan kayu di kabupaten tersebut agar berhenti membayar penebang-penebangnya dalam bentuk pakaian dan tembakau dan memberikan pembayaran dalam bentuk yang layak sebagai penghormatan terhadap hak-hak penebang tersebut.[7]

Ia juga harus mengatasi permasalahan perdagangan buaya di Merauke, dimana banyak pengusaha dan peternak buaya di wilayah tersebut hanya memiliki izin usaha namun tidak memiliki izin penangkapan. Pattipi menginstruksikan agar operasional peternakan buaya yang tidak memiliki izin penangkapan di kabupaten tersebut dihentikan sementara hingga memperoleh izin penangkapan buaya dari pihak yang berwenang.[8]

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1978, perusahaan Pertamina mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah depot minyak dengan biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pattipi mendukung rencana ini dan menyatakan bahwa pembangunan depot minyak tersebut akan membantu penghidupan dari warga yang tinggal di pusat kota Merauke dan sekitarnya karena akan menjadi pusat pengisian ulang bahan bakar bagi kapal kecil dan besar yang melewati kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Merauke dibawah Pattipi telah menyiapkan sebuah lahan kosong untuk pembangunan depot minyak tersebut. Sebuah petak di lahan tersebut ternyata dihuni oleh sejumlah penduduk yang menghuni 15 rumah yang terbuat dari sagu hutan. Pemkab Merauke lalu menjanjikan remunerasi bagi penduduk yang tinggal di petak lahan tersebut.[9]

Pembantu Gubernur dan Ketua Bappeda[sunting | sunting sumber]

Setelah menjabat sebagai bupati selama sembilan tahun, Pattipi dilantik sebagai Pembantu Gubernur Irian Jaya untuk Wilayah III pada tanggal 11 Januari 1984.[10] Pada masa itu, pembantu gubernur merupakan jabatan baru yang diciptakan untuk membantu kinerja Gubernur Irian Jaya dan untuk mempersiapkan pemekaran provinsi tersebut. Setiap pembantu gubernur membawahi tiga wilayah, dan Wilayah III meliputi Kabupaten Merauke dan Kabupaten Fak-Fak dengan ibukota Timika.[11] Setelah satu tahun menjabat, ia digantikan sebagai pembantu gubernur oleh F.K.T. Poana pada tanggal 17 Desember 1985. Ia selanjutnya ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Irian Jaya.[12]

Selama menjabat sebagai Bappeda, Pattipi dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan lembaga swadaya masyarakat dan sering meminta saran dari lembaga-lembaga tersebut.[13] Selama satu tahun pertama kepemimpinannya sebagai Kepala Bappeda, provinsi Irian Jaya tercatat mengalami realisasi fisik dan keuangan proyek-proyek sektoral yang rendah. Realisasi fisik dan keuangan di provinsi tersebut hanya mencapai berturut-turut 35,94 persen dan 31,18 persen hingga akhir triwulan II tahun anggaran 1986/1987.[14]

Setahun setelah ditunjuk sebagai Kepala Bappeda, ia melakukan studi banding ke Padang, Sumatera Barat, untuk mempelajari metode-metode pembangunan yang diterapkan di provinsi tersebut.[15] Di tahun selanjutnya, ia terlibat dalam penanganan banjir di Kota Jayapura, dimana ia menganggarkan biaya sebesar 250 juta untuk menangani banjir tersebut.[16]

Pattipi ditunjuk selaku Kepala Bappeda untuk menjabat sebagai Ketua Yayasan Karya Dharma, sebuah yayasan yang dikelola oleh korps pegawai negeri dan aparatur pemerintahan setempat di Merauke. Yayasan tersebut menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Merauke, sekolah tinggi pertama yang berdiri di kabupaten tersebut.[17]

Gubernur Irian Jaya[sunting | sunting sumber]

Dalam pemilihan Gubernur Irian Jaya tahun 1993, Pattipi yang masih menjabat sebagai Ketua Bappeda Irian Jaya dimajukan oleh Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya sebagai bakal calon Gubernur Irian Jaya. Pattipi bersama dengan empat orang lainnya (Barnabas Suebu, Sertheis Wanma, Willem Maloali, dan August Kafiar) ditetapkan sebagai bakal calon untuk pemilihan gubernur dan nama-nama tersebut dimajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diseleksi.[18] Dari kelima nama tersebut, hanya tersisa tiga nama sebagai calon gubernur Irian Jaya, yakni Pattipi, Sertheis Wanma, dan Willem Maloali.[19]

Pemilihan gubernur Irian Jaya akhirnya diadakan pada tanggal 5 April 1993. Dalam pemilihan yang hanya melibatkan anggota DPRD Irian Jaya tersebut, terdapat dua suara yang tidak sah dari 45 anggota DPRD yang memberikan suaranya. Pattipi menang tipis dalam pemilihan ini dengan 20 suara melawan Sertheis Wanma yang berada pada urutan kedua dengan 18 suara.[20] Beberapa hari setelah kemenangannya dalam pemilihan tersebut, ia dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya pada tanggal 13 April 1993.[21][13]

Program pembangunan[sunting | sunting sumber]

Program pembangunan yang diterapkan oleh Pattipi berfokus pada sektor pertanian dan menerapkan intensifikasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Metode intensifikasi ini meniru metode yang diterapkan di Pulau Jawa sehingga penduduk setempat di Papua mengalami kesulitan dalam mengadopsi dan melaksanakannya.[22] Selain itu, pola pembangunan yang diterapkan pada sektor ekonomi oleh para kepala kantor wilayah (kanwil) hanya menyalin program pemerintah daerah di Pulau Jawa. Akibatnya, pola pembangunan tersebut tidak memperbaiki keadaan ekonomi secara umum di Irian Jaya.[23]

Kebijakan transmigrasi[sunting | sunting sumber]

Pattipi dikenal sebagai gubernur yang jauh lebih giat melaksanakan program transmigrasi dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya.[24] Pattipi berpendapat bahwa transmigrasi akan mendapatkan prioritas tinggi dalam pemerintahannya karena transmigrasi merupakan komponen penting dalam membangun Irian Jaya dan sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia di provinsi tersebut.[1] Beberapa bulan setelah dilantik, Pattipi menyatakan bahwa provinsi tersebut akan menerima 52.000 transmigran dalam jangka waktu lima tahun setelahnya. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total keluarga transmigran yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 42.611 keluarga atau 176.925 transmigran.[25] Pattipi menyerukan agar program transmigrasi tersebut dilanjutkan dengan proses asimilasi antara penduduk setempat dan transmigran.[26]

Penggantian Dirut BPD Irja[sunting | sunting sumber]

Beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur, sebuah kasus menimpa Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya (BPD Irja). Kasus tersebut melibatkan direktur utama (dirut) bank tersebut, Nawawi Hasan, Direktur Keuangan Suwaji dan Direktur Umum Sri Raharjo. Kasus tersebut terungkap pada tanggal 7 Februari 1994 ketika Pattipi

Administrasi daerah[sunting | sunting sumber]

Selama menjabat sebagai gubernur, terjadi perubahan dan pembentukan sejumlah kota dan kabupaten di wilayah provinsi Irian Jaya. Kota Jayapura yang sebelumnya merupakan kota administratif ditingkatkan statusnya menjadi kota berotonomi penuh pada tanggal 21 September 1993.[27] Selain itu, Pattipi juga mengesahkan pembentukan sejumlah kabupaten dan kota administratif pada tahun 1996. Kabupaten Administratif Paniai, Puncak Jaya, dan Mimika, diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1996,[28] sedangkan Kota Administratif Sorong diresmikan pada tanggal 3 Juni 1996.[29] Karena kabupaten dan kota administratif tersebut masih bergantung dengan kabupaten induknya, maka birokrat-birokrat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan bupati dan walikota administratif tersebut berasal dari dari pejabat-pejabat kabupaten induk.[29]

Penambahan wakil gubernur dan usulan pemekaran[sunting | sunting sumber]

Satu bulan setelah menduduki jabatan gubernur, Wakil Gubernur Irian Jaya pada saat itu, Soedardjat Nataatmadja, menyerahkan jabatannya kepada Pattipi pada tanggal 26 Mei 1993 karena ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. Pattipi menyerahkan wewenang penunjukan wakil gubernur baru kepada Panglima Daerah Militer Trikora saat itu, E. E. Mangindaan.[30] Mangindaan menunjuk Sekretaris Inspektorat Jenderal Angkatan Darat, Basyir Bachtiar, untuk mendampingi Pattipi sebagai wakil gubernur. Basyir dilantik sebagai wakil gubernur pada tanggal 21 September.[31]

Pada awal tahun 1996, usulan mengenai pemekaran wilayah Irian Jaya kembali dibicarakan dengan adanya usulan dari Penasihat Ketua Bappenas bidang Sosial dan Budaya, Prof. Dr. Astrid Susanto, untuk memecah provinsi tersebut menjadi tiga provinsi berbeda.[32] Berkaitan dengan usulan tersebut, Jacob Pattipi mengambil tindakan untuk mengusulkan penambahan jabatan wakil gubernur sebagai persiapan untuk pemekaran provinsi tersebut.[33] DPRD Irian Jaya menyetujui prakarsa Pattipi tersebut dan mengusulkan Basyir Bachtiar — wakil gubernur petahana pada saat itu — sebagai Wakil Gubernur Wilayah I yang membantu gubernur dalam memerintah wilayah Kabupaten Biak-Numfor, Yapen-Waropen dan Paniai. Sedangkan dua orang lainnya, Herman Monim (saat itu Pembantu Gubernur Wilayah I) ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Wilayah II yang membantu memerintah Kabupaten Biak-Numfor, Yapen-Waropen dan Paniai dan Abraham Octavianus Atururi (saat itu Bupati Sorong) ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Wilayah III yang membantu memerintah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorong dan Kota Administratif Sorong.[34]

Meskipun penambahan jabatan wakil gubernur disetujui oleh DPRD, pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sendiri belum yakin mengenai persiapan pemekaran wilayah tersebut sebagai tindak lanjut dari penambahan jabatan wakil gubernur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Yogie S. M. menyatakan bahwa "Jika ditanya apakah penambahan wakil gubernur tersebut merupakan embrio propinsi, ya tidak mesti. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya." Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Sumitro Maskun, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya akan memberikan "dampak psikologis politis" bagi masyarakat Irian Jaya dan mengakibatkan reorganisasi batas-batas administratif, kesukuan, dan militer.[35] Pada akhirnya, Mendagri menyetujui usulan tersebut dan ketiga wakil gubernur Irian Jaya dilantik pada tanggal 7 Oktober 1996.[33]

Permintaan pengunduran diri[sunting | sunting sumber]

Sekitar tahun 1990an, Pattipi mulai mengidap penyakit jantung dan stroke. Akibatnya, beberapa tahun kemudian, pada tanggal 1 Februari 1996, dia harus dirawat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena penyakit yang diidapnya kembali kambuh.[36] Tugasnya sehari-hari harus diambil alih oleh Wakil Gubernur Irian Jaya pada saat itu, Basyir Bachtiar. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Generasi Muda Irian Jaya (FKGMIJ) meminta agar Pattipi mengundurkan diri karena mereka merasa bahwa Pattipi "sudah lama mengalami stroke sehingga dia tidak mampu lagi memimpin Irja [Irian Jaya]" dan meminta agar pemerintah mengadakan pemilihan gubernur untuk menentukan gubernur baru yang akan menggantikan Pattipi.[37] Sekretaris Jenderal Depdagri saat itu, Suryatna Subrata, menyanggah dugaan mahasiswa itu dan menyatakan bahwa sepengetahuannya Pattipi masih mampu untuk menjalankan tugasnya dan dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam rapat kerja yang diadakan oleh Depdagri. Suryatna menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat pengunduran diri Pattipi dan menyatakan bahwa untuk mengundurkan diri dari jabatan gubernur karena sakit, Pattipi harus menempuh tes kesehatan oleh Majelis Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jika Pattipi terbukti tidak sakit dan tetap meminta pengunduran diri, maka Depdagri akan melimpahkan urusan tersebut kepada Presiden.[38] Pattipi akhirnya mulai pulih semenjak akhir bulan Agustus dan ia pun sembuh secara penuh beberapa hari kemudian.[39]

Akhir hayat dan peninggalan[sunting | sunting sumber]

Pattipi meninggal di Jayapura, Papua, pada tanggal 15 Oktober 2001.[40] Dia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Abepura yang terletak di Jayapura.[41]

Pada tanggal 28 Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet memutuskan untuk memberi nama sebuah varietas ubi khusus dengan namanya. Varietas ubi tersebut digunakan untuk mengatasi masalah kelaparan di Provinsi Papua dalam jangka pendek.[42] Sementara itu, sebuah bandara yang menggunakan namanya dibangun di kampung halamannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan Kementerian Perhubungan RI. Pengerjaan bandara tersebut dimulai pada tahun 2019.[43]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d e Nicolash LMS, Korano (15 April 1993). "Jacob Pattipi, Gubernur Irja yang Baru". Kompas. hlm. 20. Diakses tanggal 8 Juni 2021. 
  2. ^ "Nieuw C.W.N.G. Bestuur". Nieuw Guinea koerier. 6 Oktober 1960. Diakses tanggal 8 Juni 1960. 
  3. ^ a b "Volleybalbond Sorong opgericht". Nieuw Guinea koerier. 29 Agustus 1961. Diakses tanggal 8 Juni 2021. 
  4. ^ "Merauke". Dissent. 32. 1972. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  5. ^ Bill (24 Juni 1980). "Sekitar 100.000 kubik kayu tertumpuk di Merauke: Tak dapat diekspor". Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  6. ^ Bill (8 Juli 1980). "Bupati Merauke: Pegawai Negeri Dilarang Ikut dalam Usaha Penebangan Kayu. Jangan Sampai "Peristiwa Desa Ayam" Terulang". Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  7. ^ Sword, Kirsty (Juni 1991). "Logging the Asmat's land". Inside Indonesia. hlm. 26. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  8. ^ "Perdagangan Buaya di Merauke: Ada Izin Usaha, Tetapi Tidak Ada Izin Penangkapan". Kompas. 8 Mei 1982. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  9. ^ "Pertamina Fuel Bunker To Be Built in Merauke". Sinar Harapan. 8 Agustus 1978. hlm. 11. Diakses tanggal 21 Juni 2021. 
  10. ^ Bill (16 Januari 1984). "Irja dibagi menjadi 3 wilayah pembantu gubernur". Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  11. ^ "Presiden Setujui Pemekaran Wilayah Irian Jaya". Antara. 6 Februari 1984. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  12. ^ "Daerah Sekilas : Jayapura - Pelantikan Pembantu Gubernur Irian Jaya Wilayah III FKP [sic] Poana di Jayapura". Kompas. 19 Desember 1985. hlm. 9. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  13. ^ a b "New Governor in Irian Jaya". Inside Indonesia (35). June 1993. hlm. 3. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  14. ^ "Realisasi Fisik dan Keuangan Proyek di Irja Masih Rendah". Kompas. 12 Januari 1987. hlm. 9. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  15. ^ "Daerah Sekilas: Padang-Kunjungan Ketua Bappeda Irja Drs Patipi di Padang". Kompas. 11 Juli 1986. hlm. 9. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  16. ^ "Rp 250 Juta untuk Perbaiki Kerusakan Akibat Banjir". Kompas. 17 Februari 1987. hlm. 9. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  17. ^ Tim Penyusun (April 1987). Irian Jaya, the Land of Challenges and Promises. Jayapura: Alpha Zenith. hlm. 145. 
  18. ^ Nicolash LMS, Korano (9 Februari 1993). "Jayapura: Dlm waktu dekat ini, kelima kandidat gubernur Irja akan diserahkan ke Mendagri Rudini". Kompas. hlm. 13. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  19. ^ Nicolash LMS, Korano (3 April 1993). "Tiga Calon Gubernur Irja". Kompas. hlm. 14. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  20. ^ Nicolash LMS, Korano (6 April 1993). "Jacob Pattipi Peroleh Suara Terbanyak Untuk Gubernur Irja". Kompas. hlm. 13. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  21. ^ "Pelantikan". Tempo. 24 April 1993. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 Maret 2021. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  22. ^ Mollet, Julius Ary (2007). "Educational investment in conflict areas of Indonesia: The case of West Papua Province". International Education Journal. 8 (2): 162. 
  23. ^ Ama, Kornelis Kewa (7 September 2003). "Kesejahteraan Warga Papua Tak Pernah Terbangun". Kompas. hlm. 13. Diakses tanggal 21 Juni 2021. 
  24. ^ "New transmigration plans for West Papua" (PDF). Tapol (118). Agustus 1993. hlm. 21. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  25. ^ "Transmigration". Inside Indonesia. September 1993. hlm. 23. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  26. ^ Nicolash LMS, Korano (8 Mei 1993). "Gubernur Irian Jaya Jacob Pattipi menegaskan pelaksanaan program transmigrasi hendaknya diikuti proses asimilasi". Kompas. Jayapura. hlm. 14. Diakses tanggal 22 Juni 2021. 
  27. ^ USH (22 September 1993). "Mendagri: Kalau Terjadi Kekacauan Cari Kesalahan Aparat". Kompas. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  28. ^ Nicolash LMS, Korano (9 Oktober 1996). "Mendagri Resmikan Tiga Kabupaten Baru Di Irja". Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  29. ^ a b "SEJARAH SINGKAT". Kota Sorong. 11 Agustus 2020. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  30. ^ Nicolash RMS, Korano (28 May 1993). "Dengan diserahterimakannya jabatan Wakil Gubernur Irian Jaya dari Brigjen TNI Soedardjat Nataatmadja kepada Gubernur Irja Drs Jacob Pattipi". Kompas. Jayapura. hlm. 13. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  31. ^ USH (22 September 1993). "Mendagri: Kalau Terjadi Kekacauan Cari Kesalahan Aparat". Kompas. hlm. 5. Diakses tanggal 11 Juni 2021. 
  32. ^ "Sari Berita Sosial-Politik: Irja Perlu Dijadikan Tiga Propinsi". Kompas. 9 Jan 1996. hlm. 11. Diakses tanggal 21 Juni 2021. 
  33. ^ a b Nicolash LMS, Korano (8 Oktober 1996). "Irian Jaya Miliki Tiga Wagub". Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 21 Juni 2021. 
  34. ^ Nicolash RMS, Korano (16 August 1996). "DPRD Usul Tiga Wagub Untuk Irja". Kompas. Diakses tanggal 8 January 2021. 
  35. ^ "Irian Jaya akan Milliki Tiga Wagub: Sorong Jadi Kota Administratif". Kompas. 4 Juni 1996. hlm. 14. Diakses tanggal 21 Juni 2021. 
  36. ^ Persda (7 Februari 1996). "Nama dan Peristiwa: Jacob Patipi dirawat di RSCM". Kompas. hlm. 20. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  37. ^ "Generasi Muda Irian Jaya Minta Gubernur Diganti". Kompas. 11 Juli 1996. hlm. 15. Diakses tanggal 22 June 2021. 
  38. ^ "Depdagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Gubernur Irja". Kompas. 24 September 1996. hlm. 14. Diakses tanggal 22 Juni 2021. 
  39. ^ Nicolash LMS, Korano (1 September 1996). "Sandera di Irja Tinggal Tiga Orang". Kompas. hlm. 1. Diakses tanggal 22 Juni 2021. 
  40. ^ "Drs. J. Pattipi". www.papua.go.id. Diakses tanggal 2021-06-10. 
  41. ^ "Progo Nurjaman Ziarah Ke Makam Almarhum Solossa". Pemerintah Provinsi Papua. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  42. ^ Wangkar, Sella; Guntur, Muhammad (2005-12-29). "Presiden Menamai Varietas Ubi Baru". liputan6.com. Diakses tanggal 2021-06-10. 
  43. ^ Atakey, Pullo (21 November 2019). "Pembangunan Bandara Jacob Patipi, Fakfak Habiskan Rp 130 Miliar". kumparan. Diakses tanggal 2021-06-10. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Barnabas Suebu
Gubernur Papua
1993–1998
Diteruskan oleh:
Freddy Numberi