Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia)
Lompat ke: navigasi, cari
Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia
Logo Kemenhub.svg
Gambaran umum
Dibentuk 19 Agustus 1945; 72 tahun lalu (1945-08-19)
Slogan Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Susunan organisasi
Menteri Budi Karya Sumadi
Sekretaris Jenderal Sugihardjo
Inspektur Jenderal Cris Kuntadi
Direktur Jenderal
Ditjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar
Ditjen Perhubungan Laut Tony Budiono
Ditjen Perhubungan Udara Suprasetyo
Ditjen Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono
Kepala Badan
BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo
BPTJ Elly Adriani Sinaga
Kepala Pusat
Pusat TIK Setjen Syamsul Banri
Pusat Pengelolaan Transpotasi Berkelanjutan Julius Adravida
LPNK yang dikoordinasikan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusat Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Situs web www.dephub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi.

Tugas dan fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
  5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Susunan organisasi[sunting | sunting sumber]

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  6. Inspektorat Jenderal;
  7. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
  10. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
  11. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
  12. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
  13. Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan; dan
  14. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]