Dampak ekonomi pada pandemi COVID-19 di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Dampak ekonomi pada pandemi COVID-19 di Indonesia
IMF World Economic Outlook April 2020 Real GDP growth rate (map).svg
Peta yang menampilkan tingkat pertumbuhan PDB nyata pada 2020 seperti yang diproyeksikan Dana Moneter Internasional.
TanggalMaret 2020 – sekarang
JenisResesi global
Penyebabpembatasan sosial dan ketidakstabilan pasar akibat pandemi COVID-19
Hasil
  • Kontraksi pertumbuhan ekonomi

Pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.

Dampak terhadap perorangan[sunting | sunting sumber]

Upah minimum provinsi[sunting | sunting sumber]

Hingga 30 Oktober, 27 dari 34 provinsi memastikan tidak akan menaikkan upah minimum provinsi, terdiri dari Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan 9 provinsi yang belum diumumkan.[1] Sementara itu, Jawa Tengah memilih menaikkan upah minimum provinsi hingga 3,27%,[2] yang juga diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 3,54%.[3]

Dampak terhadap sektor ekonomi[sunting | sunting sumber]

Pertumbuhan ekonomi[sunting | sunting sumber]

Pada triwulan kedua, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 5,32% untuk pertama kalinya sejak krisis finansial Asia 1997.[4][a]

Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Pada Februari, Joko mempertimbangkan memberikan insentif berupa diskon hingga 30% bagi wisatawan dalam dan luar negeri.[5]

Ritel[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan penelitian oleh Inventures, kunjungan ke pusat perbelanjaan diperkirakan sulit bangkit walau vaksin COVID-19 sudah diproduksi dan disalurkan pada tahun 2021.[6] Hero Supermarket Group, Ramayana Lestari Sentosa, dan Matahari Department Store dilaporkan mengalami kerugian imbas pandemi.[7]

Pemulihan[sunting | sunting sumber]

Pada 20 Juli, Joko membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dipimpin Erick Thohir.[8]

Sri Mulyani Indrawati menyebut pemulihan masih belum mampu mengatasi tekanan terhadap perekonomian.[9]

Kritik[sunting | sunting sumber]

Pengutamaan ekonomi dan kesehatan[sunting | sunting sumber]

Kritik terhadap pemulihan ekonomi seringkali menyasar kepada ekonomi yang lebih diutamakan daripada kesehatan.[10] Walau demikian, pemerintah menyebut penanganan kesehatan dan ekonomi dilakukan bersamaan.[11] Namun, Sri menegaskan musuh yang dihadapi saat ini adalah COVID-19.[12]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sebagai perbandingan, Malaysia mengalami kontraksi hingga 17,1%, Filipina hingga 16,5%, Singapura hingga 13,2%, dan Thailand hinga 12,2%, sementara itu hanya Vietnam yang melaporkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,36%.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Lidyana, Vadhia (30 Oktober 2020). "Daftar Provinsi yang Sudah Tetapkan Tak Naikkan UMP 2021". Detik. Diakses tanggal 30 Oktober 2020. 
  2. ^ Purbaya, Angling Adhitya (30 Oktober 2020). "Daftar Provinsi yang Sudah Tetapkan Tak Naikkan UMP 2021". Detik. Diakses tanggal 30 Oktober 2020. 
  3. ^ "Nggak Ikuti Menaker, Sultan HB X Naikkan UMP DIY 3,54%". Detik. 31 Oktober 2020. Diakses tanggal 31 Oktober 2020. 
  4. ^ "Ekonomi RI Kuartal II-2020 Minus 5,32%". Detik. 5 Agustus 2020. Diakses tanggal 5 Agustus 2020. 
  5. ^ "Jokowi Akan Beri Diskon Spesial Buat Turis Asing dan Lokal". Detik. 18 Februari 2020. Diakses tanggal 18 Februari 2020. 
  6. ^ "Mal Diramal Sulit 'Ramai' Meski Vaksin Corona Tersedia". 28 Oktober 2020. Diakses tanggal 28 Oktober 2020. 
  7. ^ "Matahari, Hero dan Ramayana". Detik. 30 oktober 2020. Diakses tanggal 30 Oktober 2020. 
  8. ^ "Erick Thohir Pimpin Satgas Pemulihan Ekonomi dan Corona". Detik. 20 Juli 2020. Diakses tanggal 20 Juli 2020. 
  9. ^ "Sri Mulyani: Ekonomi Kita Masih Tertekan Meski Ada Tanda Pemulihan". Detik. 24 Oktober 2020. Diakses tanggal 24 Oktober 2020. 
  10. ^ "Prioritas Ekonomi Ketimbang Kesehatan Komite Covid-19 Jokowi". CNN Indonesia. 22 Juli 2020. Diakses tanggal 22 Juli 2020. 
  11. ^ "Penjelasan Pemerintah Tangani Dampak Ekonomi-Kesehatan Corona Bersamaan". Detik. 24 Juli 2020. Diakses tanggal 24 Juli 2020. 
  12. ^ "Sri Mulyani: Musuh Kita Sama, COVID-19!". Detik.