Blok Poros

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
warna hijau adalah pihak Sekutu (hijau terang adalah yang bergabung setelah penyerangan ke Pearl Harbor), Negara-negara sentral berwarna biru dan warna abu-abu adalah negara netral
Bendera Jerman, Jepang, dan Italia dikibarkan berurutan di Kedubes Jepang di Tiergartenstraße, Berlin (September 1940)
Dua pemimpin blok poros, yaitu Duce Benito Mussolini (Italia) dan Führer Adolf Hitler (Jerman).
Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo (tengah) bersama perwakilan pemerintah sesama Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Di sebelah kiri Tojo, dari kiri ke kanan: Ba Maw dari Burma, Zhang Jinghui dari Manchuria, Wang Jingwei dari Cina. Di sebelah kanan Tojo, dari kiri ke kanan, Wan Waithayakon dari Thailand, José P. Laurel dari Filipina, Subhas Chandra Bose dari India.

Blok Poros (bahasa Jerman: Achsenmächte, bahasa Jepang: 枢軸国 Sūjikukoku, bahasa Italia: Potenze dell'Asse), dikenal juga sebagai Axis, adalah negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua melawan pasukan Sekutu. Kekuatan Poros sepakat tentang perlawanan mereka terhadap Sekutu, tetapi tidak mengkoordinasikan perang mereka.

Blok Poros tumbuh dari upaya diplomatik Jerman, Italia dan Jepang untuk mengamankan kepentingan ekspansionis mereka di pertengahan 1930-an. Langkah pertama adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Jerman dan Italia pada tahun 1936. Mussolini menyatakan pada tanggal 1 November bahwa semua negara-negara Eropa lainnya akan mulai berputar pada poros Roma-Berlin, sehingga menciptakan istilah "Axis".[1][2] Secara bersamaan langkah kedua dilakukan melalui petandatanganan Pakta Anti-Kominern pada November 1936 yang merupakan perjanjian anti-komunis antara Jerman dan Jepang. Italia bergabung dengan pakta ini pada tahun 1937. "Poros Roma-Berlin" menjadi aliansi militer pada tahun 1939 melalui "Pakta Baja", dengan Pakta Tripartit (1940) yang mengarah ke integrasi tujuan militer Jerman dan dua sekutu perjanjian tersebut.

Dalam puncak kejayaan mereka di Perang Dunia II, Axis memimpin dan menduduki sebagian besar wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Timur. Tidak ada pertemuan puncak/KTT antar anggota serta kerjasama dan koordinasi mereka sangat minim. Meskipun ada kedua hal tersebut antara Jerman dan Italia, namun sangatlah kecil. Perang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan blok Poros dan pembubaran aliansi mereka. Seperti pihak Sekutu, keanggotaan Negara-negara Poros tidak tetap, dan beberapa negara bergabung dan kemudian meninggalkan Negara-negara Poros selama perang berlangsung.

Asal nama dan pendirian[sunting | sunting sumber]

Istilah "axis" digunakan pertama kali dalam hubungan Italia-Jerman oleh PM Italia Benito Mussolini pada September 1923, ketika ia menulis dalam kata pengantar untuk Germania Repubblica karya Roberto Suster, bahwa "tidak ada keraguan bahwa pada saat ini poros sejarah Eropa sedang melewati Berlin" (non v'ha dubbio che in questo momento l'asse della storia europea passa per Berlino).[3] Saat itu, ia sedang melihat adanya peluang aliansi dengan Jerman melawan Yugoslavia dan Perancis dalam sengketa wilayah Fiume.[4]

Istilah tersebut kemudian juga digunakan PM Hongaria Gyula Gömbös ketika mendukung aliansi dengan Jerman dan Italia pada awal 1930-an. [5] Upaya Gömbös memberikan efeknya dalam Protokol Roma antara Italia-Hongaria, namun kematiannya secara tiba-tiba pada tahun 1936 saat bernegosiasi dengan Jerman di Munchen dan diangkatnya Kálmán Darányi menjadi PM Hongaria mengakhiri keterlibatan Hongaria dalam membuat koalisi trilateral.[5] Negosiasi dan perdebatan antara menteri luar negeri Italia, Galeazzo Ciano, dan Duta Besar Jerman, Ulrich von Hassell, menghasilkan Protokol 19 Poin, yang ditandatangani oleh Ciano dan rekannya dari Jerman, Konstantin von Neurath, pada tahun 1936. Ketika Mussolini mengumumkan penandatanganan pada 1 November, dia mendeklarasikan berdirinya poros Roma-Berlin.[4]

Proposal awal aliansi Jerman-Italia[sunting | sunting sumber]

Benito Mussolini
Gustav Stresemann

Italia dibawah Duce Benito Mussolini berusaha mengupayakan aliansi strategis Italia-Jerman melawan Perancis sejak awal 1920-an.[6] Sebelum menjadi kepala pemerintahan di Italia sebagai kepala gerakan Fasisme Italia, Mussolini menganjurkan aliansi dengan Jerman yang kalah perang setelah Konferensi Perdamaian Paris (1919).[6] Mussolini percaya Italia dapat memperluas pengaruhnya di Eropa dengan berkerjasama dengan Jerman melawan Perancis.[6] Pada awal 1923, sebagai isyarat adanya niat baik ke Jerman, Italia secara diam-diam mengirimkan senjata ke tentara Jerman yang dilucuti senjatanya akibat dari ketentuan Perjanjian Versailles.[6]

Pada September 1923, Mussolini menawarkan Kanselir Jerman Gustav Stresemann "kebijakan umum", dimana ia mencari dukungan militer Jerman melawan ancaman intervensi militer Perancis atas sengketa diplomatik atas Fiume dengan Yugoslavia, dimana pengambilalihan Fiume dapat menjadi perang antara Italia dan Yugoslavia. Duta Besar Jerman ke Italia pada tahun 1924 melaporkan bahwa Mussolini melihat kaum nasioanlis Jerman sebagai sekutu penting untuk Italia melawan Perancis, dan berharap untuk memanfaatkan keinginan tentara Jerman dan hak politik Jerman untuk perang balas dendam terhadap Perancis.[6]

Dalam masa Republik Weimar, pemerintah Jerman tidak menghormati Perjanjian Versailles karena menganggap telah dipaksa untuk mentandatanganinya, dan berbagai tokoh pemerintahannya pada waktu itu menolak perbatasan Jerman hasil perjanjian Versailles. Jenderal Hans von Seeckt (kepala Reichswehr 1920-1926) mendukung aliansi Jerman-Uni Soviet untuk menginvasi dan membagi Polandia antara keduanya dan mengembalikan perbatasan Jerman-Rusia tahun 1914.[7] Gustav Streseman sebagai Menteri Luar Negeri Jerman tahun 1925 menyatakan bahwa pengambilalihan wilayah yang hilang ke Polandia dan Danzig dalam Perjanjian Versailles adalah masalah penting kebijakan luar negeri Jerman[7] Memorandum Menteri Reichswehr 1926 menyatakan niat untuk mencari cara pengambilalihan kembali wilayah Jerman yang hilang ke tangan Polandia sebagai prioritas pertama, dilanjutkan dengan pengembalian wilayah Saar, aneksasi Austria, dan re-milterisasi Rhineland.[7]

Sejak tahun 1920-an Italia menganggap tahun 1935 adalah tahun penting untuk menyiapkan perang terhadap Perancis, karena pada tahun 1935 kewajiban Jerman dalam perjanjian Versailles akan segera berakhir.[8]

Pertemuan berlangsung di Berlin pada tahun 1924 antara Jenderal Italia Luigi Capello dan tokoh penting militer Jerman seperti von Seeckt dan Erich von Ludendorff atas kerjasama militer antara Jerman dan Italia. Pertemuan menyimpulkan bahwa Jerman masih ingin melakukan perang balas dendam melawan Perancis, namun hanya mempunyai sedikit persenjataan dan berharap bahwa Italia bisa membantu Jerman.[9]

Namun saat ini Mussolini menekankan satu syarat penting yang harus dikejar Italia dalam aliansinya dengan Jerman: bahwa Italia "harus ... menarik mereka, bukannya ditarik mereka".[6] Menteri Luar Negeri Italia Dino Grandi pada awal 1930-an menekankan pentingnya "penentuan beban", menyangkut hubungan Italia dengan Perancis dan Jerman, dimana ia akui bahwa Italia bukanlah kekuatan utama, tapi juga dirasakan bahwa Italia tidak memiliki pengaruh cukup kuat untuk mengubah situasi politik di Eropa dengan menempatkan bobot dukungannya ke salah satu sisi atau yang lain.[10] Namun Grandi menekankan bahwa Italia harus berusaha untuk menghindari menjadi "budak tiga aturan" untuk mengejar kepentingannya, dengan alasan bahwa meskipun ketegangan Italia-Perancis cukup besar, Italia tidak akan beraliansi tanpa syarat dengan Jerman.[11] Rencana Grandi untuk menjaga keseimbangan diplomatik antara Perancis dan Jerman diuji pada tahun 1932 dengan tekanan oleh pihak Perancis, yang ingin menyiapkan suatu aliansi antara Britania dan Amerika Serikat melawan ancaman balas dendam Jerman.[12] Pemerintah Perancis memperingatkan Italia tentang apa yang dipilihnya, apakah berada di kelompok pro-Versailles atau kelompok anti-Versailles.[12] Grandi merespon bahwa Italia akan memberi dukungan kepada Perancis melawan Jerman asalkan Italia diberikan mandat atas Kamerun dan mengizinkan Italia kebebasan bertindak atas Ethiopia.[12] Perancis menolak usulan Italia, karena diyakini tuntutan Italia tidak dapat diterima dan ancaman dari Jerman belum ada.[12]

Pada 23 Oktober 1932, Mussolini menyatakan dukungan pada Direktorat Empat Kekuatan yang terdiri atas Britania, Perancis, Jerman dan Italia, untuk merevisi perjanjian secara tertib diluar pengaruh Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap sudah kuno.[12] Direktorat ini sebenarnya dibuat untuk mengurangi pengaruh Perancis di benua Eropa, untuk mengurangi ketegangan antara para kekuatan besar dalam jangka pendek untuk membeli bantuan Italia dan ditekan menjadi aliansi perang tertentu sementara pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari penawaran diplomatik pada revisi perjanjian tersebut.[12]

Aliansi Danube, perselisihan atas Austria[sunting | sunting sumber]

Gyula Gömbös

Pada tahun 1932, Gyula Gömbös dan Partai Persatuan Nasional mendapatkan tampuk kekuasaan di Hongaria, dan segera berupaya beraliansi dengan Italia.[12] Gömbös berupaya untuk mengubah batas wilayah Hongaria hasil Perjanjian Trianon, tetapi ia tahu bahwa Hongaria sendiri tidak akan mampu melawan kekuatan Entente Kecil. Gömbös berusaha menghadapinya dengan rencananya untuk membuat aliansi bersama Austria dan Italia.[12] Mussolini sangat gembira dengan tawaran aliansi Gömbös dan mereka berkerjasama untuk membujuk Kanselir Austria Engelbert Dollfuss untuk membuat persetujuan ekonomi tripartit dengan Italia dan Hongaria.[12] Saat pertemuan Gömbös dan Mussolini di Roma pada tanggal 10 November 1932, pertanyaan muncul terhadap kedaulatan Austria sehubungan dengan prediksi naiknya Partai Nazi ke puncak kekuasaan.[12] Mussolini takut dengan ambisi Nazi terhadap Austria, dan ia menunjukkan bahwa setidaknya dalam jangka pendek ia berkomitmen untuk menjaga Austria sebagai negara berdaulat.[12] Italia memiliki kekhawatiran atas Jerman dan klaim wilayah oleh Austria terhadap wilayah yang mayoritas penduduknya orang Jerman di Tyrol Selatan (juga dikenal sebagai Alto-Adige) di Italia, yang berbatasan dengan Austria di Brenner Pass. Gömbös menanggapi Mussolini bahwa warga Austria umumnya mengidentifikasikan mereka sebagai orang Jerman, Anschluss Austria-Jerman tak terelakkan, dan menyarankan lebih baik Italia memiliki "Jerman yang ramah" di sepanjang Brenner Pass daripada bermusuhan dengan Jerman yang mungkin bertekad memasuki Adriatik.[12] Mussolini berharap Anschluss bisa ditunda selama mungkin sampai mulainya perang Eropa, yang ia perkirakan akan dimulai pada tahun 1938.[12]

Adolf Hitler

Pada tahun 1933, Adolf Hitler dan Partai Nazi mendapatkan kekuasaan di Jerman. Kunjungan diplomatik pertamanya adalah ke Gömbös. Dalam suratnya ke Hitler beberapa hari setelah pengangkatanya sebagai Kanselir, Gömbös memberitahu Duta Besar Hongaria ke Jerman mengingatkan Hitler "Sepuluh tahun yang lalu, atas dasar prinsip-prinsip umum dan ideologi, kami berada dalam kontak melalui Dr. Scheubner-Richter".[13] Gömbös memberiahu Duta Besar Hongaria untuk memberitahu Hitler niat Hongaria "agar kedua negara untuk bekerja sama dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi".

Hitler menyarankan adanya hubungan antara Jerman-Italia sejak 1920-an.[14] Setelah diangkat menjadi Kanselir, Hitler mengirim pesan singkat kepada Mussolini, menyatakan "kekaguman dan penghormatan" dan menyatakan antisipasi tentang prospek persahabatan Jerman-Italia dan bahkan aliansi.[15] Hitler sadar bahwa Italia punya kekhawatiran atas potensi klaim tanah Jerman di Tyrol Selatan, dan meyakinkan Mussolini bahwa Jerman tidak tertarik pada Tyrol Selatan. Hitler di bukunya, Mein Kampf telah menyatakan bahwa Tyrol Selatan adalah bukan sebuah isu setelah mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh dari aliansi Jerman-Italia. Setelah Hitler berkuasa, proposal Direktorat Empat Kekuatan Italia dilihat dengan penuh minat oleh Britania tetapi Hitler tidak berkomitmen untuk hal itu, sehingga Mussolini mendesak Hitler untuk mempertimbangkan keuntungan diplomatik Jerman yang akan didapatkannya dengan melanggar dan keluar dari isolasi dengan memasuki Direktorat dan menghindari konflik bersenjata langsung.[16] Usulan Direktorat Empat Kekuatan menetetapkan bahwa Jerman tidak lagi memiliki senjata secara terbatas dan akan diberikan hak untuk persenjataan kembali dibawah pengawasan asing secara bertahap.[17] Namun Hitler sangat tidak setuju persenjataan kembali dibawah instruksi asing.[17]

Engelbert Dollfuss

Mussolini tidak percaya niat Hitler mengenai Anschluss ataupun janjinya yang tidak akan mengklaim Tyrol Selatan.[18] Mussolini memberitahu Hitler bahwa ia puas dengan keberadaan pemerintahan anti-Marxis Dollfuss di Austria, dan memperingatkan Hitler bahwa ia sangat tidak setuju akan Anschluss.[18] Hitler merespon dengan penghinaan kepada Mussolini dengan akan "melempar Dollfuss ke laut".[18]Dengan ketidaksetujuaannya tentang Austria, hubungan Hitler-Mussolini malah semakin jauh.[18]

Hitler berusaha untuk memecahkan kebuntuan dengan Italia atas Austria dengan mengirimkan Hermann Göring untuk bernegosiasi dengan Mussolini pada tahun 1933 untuk meyakinkan Mussolini untuk menekan pemerintah Austria untuk menunjuk anggota Nazi Austria menjadi anggota pemerintahan.[19] Göring mengklaim dominasi Nazi atas Austria tidak terelakkan dan Italia harus menyetujuinya, serta mengulangi janji Hitler untuk "menganggap pertanyaan tentang perbatasan Tyrol Selatan akan hilang dengan perjanjian damai".[19] Sebagai respon atas kunjungan Göring kepada Mussolini, Dollfuss segera pergi ke Italia untuk melawan setiap kemajuan diplomatik Jerman.[19] Dollfuss mengklaim pemerintahannya secara aktif melawan kaum Marxis di Austria dan mengklaim jika kaum komunis kalah, makan dukungan kepada kaum Nazi Austria akan menurun[19]

Pada tahun 1934, Hitler dan Mussolini bertemu untuk pertama kali di Venesia. Pertemuan tidak dilanjutkan secara damai. Hitler menuntut Mussolini berkompromi padanya dengan menekan Dollfuss untuk menunjuk kaum Nazi Austria sebagai anggota kabinetnya. Mussolini menolak permintaan tersebut. Menanggapi hal itu, Hitler berjanji bahwa ia akan menerima kemerdekaan Austria untuk saat ini karena ketegangan internal di Jerman (merujuk ke bagian SA Nazi dimana Hitler akan segera membunuh mereka di Malam Pisau Panjang) dan Jerman tidak mampu untuk memprovokasi Italia.[20] Galeazzo Ciano memberitahu jurnalis bahwa keduanya telah membuat "persetujuan lelaki" untuk menghindari gangguan di Austria.[21]

Beberapa bulan setelah pertemuan Venesia, pada 25 Juni 1934, kaum Nazi Austria membunuh Dollfuss.[22] Mussolini marah karena ia menganggap Hitler secara langsung bertanggung jawab atas pembunuhan yang melanggar janji Hitler yang dibuat hanya beberapa minggu yang lalu untuk menghormati kemerdekaan Austria[23][21] Mussolini dengan cepat mengerahkan beberapa divisi tentara dan skuadron udara ke Brenner Pass, dan memperingatkan bahwa langkah Jerman melawan Austria akan mengakibatkan perang antara Jerman dan Italia.[24] Hitler menanggapi dengan menyangkal tanggung jawab Nazi atas pembunuhan tersebut dan mengeluarkan perintah untuk membubarkan semua hubungan antara Partai Nazi Jerman dan cabang Austria-nya, yang diklaim Jerman bertanggung jawab atas krisis politik. [25]

Italia secara efektif meninggalkan hubungan diplomatik dengan Jerman saat beralih ke Prancis untuk menantang kerasnya Jerman dengan menandatangani kesepakatan Perancis-Italia untuk melindungi kemerdekaan Austria.[26] Staf militer Perancis dan Italia membahas kerjasama militer yang mungkin jika terlibat perang dengan Jerman jika Hitler perlu menyerang Austria. Sampai akhir Mei 1935, Mussolini berbicara tentang keinginannya untuk menghancurkan Hitler.

Hubungan Italia-Jerman kembali karena dukungan Hitler terhadap invasi Italia terhadap Ethiopia pada tahun 1935, dimana negara lain mengutuk serangan itu dan memberikan sanksi kepada Italia.

Pengembangan aliansi Jerman-Jepang-Italia[sunting | sunting sumber]

"Teman-teman yang baik di tiga negara" (1938): propaganda kartu pos Jepang merayakan partisipasi Italia di Pakta Anti-Komintern pada tanggal 6 November 1937. Di atas terdapat gambar Hitler, Konoe dan Mussolini.

Ketertarikan Jerman dan Jepang beraliansi dimulai pada saat Oshima Hiroshi mengunjungi Joachim von Ribbentrop di Berlin pada tahun 1935.[27] Oshima memberitahu Ribbentrop ketertarikan Jepang membentuk aliansi Jerman-Jepang melawan pengaruh Uni Soviet.[27] Ribbentrop memperluas proposal Oshima dengan menganjurkan aliansi tersebut berkonteks pada konteks politik untuk menentang Komintern.[27] Rencana tersebut menuai tanggapan beragam di Jepang, dimana faksi ultra-nasionalis mensetujui pakta tersebut sedangkan Angkatan Laut Jepang dan Menteri Luar Negeri Jepang menolak pakta tersebut.[28] Ada kekhawatiran besar dalam pemerintahan Jepang, pakta dengan Jerman bisa mengganggu hubungan Jepang dengan Britania, dimana membahayakan perjanjian Anglo-Jepang, yang memungkinkan Jepang untuk mendapat tempat pertama di masyarakat internasional.[29] Respon terhadap pakta itu hampir sama di Jerman, perjanjian yang diusulkan tersebut populer di kalangan eselon atas Partai Nazi, namun ditentang oleh banyak orang di Kementerian Luar Negeri, Angkatan Darat, dan komunitas bisnis yang memiliki kepentingan keuangan di Tiongkok yang bermusuhan dengan Jepang.

Belajar dari negosiasi Jepang-Jerman, Italia juga tertarik membina aliansi dengan Jepang.[27] Italia berharap karena hubungan dekat Britania-Jepang, aliansi Jepang-Italia dapat menekan Britania untuk mengadopsi sikap yang lebih akomodatif terhadap Italia di Mediterania.[27] Pada musim panas 1936, Menteri luar negeri Italia Ciano memberitahu Duta Besar Jepang di Italia, Sugimura Yotaro, "Saya mendengar persetujuan Jepang-Jerman tentang masalah Uni Soviet sudah dicapai, dan saya pikir hal alami akan terjadi juga untuk perjanjian serupa yang akan dibuat antara Italia dan Jepang".[27] Awalnya Jepang menyepelekan usulan Italia, melihat aliansi Jerman-Jepang melawan Uni Soviet sebagai yang utama dan mengenai aliansi Italia-Jepang hanyalah sebagai hal sekunder, seperti Jepang menghindari aliansi Italia-Jepang yang mungkin akan membuat Jepang memusuhi Britania yang mengutuk invasi Italia ke Ethiopia.[27] Sikap Jepang terhadap Italia diubah pada tahun 1937 setelah Liga Bangsa-Bangsa mengutuk Jepang karena serangannya di Tiongkok dan isolasi internasional yang dihadapi, sementara Italia tetap menguntungkan ke Jepang.[27]Sebagai hasil dari dukungan Italia terhadap Jepang dalam kecaman internasional, Jepang mengambil sikap yang lebih positif terhadap Italia dan menawarkan proposal perjanjian non-agresi atau netralitas dengan Italia.[30]

"Blok Poros" secara resmi dinamakan pada tanggal 27 September 1940, di Berlin. Pakta tersebut ditandatangan oleh Jerman, Italia dan Jepang. Pakta tersebut kemudian ditandatangani selajnutnya oleh Hongaria (20 November 1940), Rumania (23 November 1940), Slowakia (24 November 1940), dan Bulgaria (1 Maret 1941). [31]

Ideologi[sunting | sunting sumber]

Dalam ideologinya blok poros bertujuan untuk menghancurkan plutokrasi-kapitalis kekuatan barat dan melindungi peradaban dari pengaruh komunisme.[32]

Sumber ekonomi[sunting | sunting sumber]

Penduduk Poros pada tahun 1938 sebanyak 258 juta orang, sedangkan populasi Sekutu (termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang kemudian bergabung dengan Sekutu) adalah 689 juta orang [33] Dengan demikian kekuatan Sekutu mengalahkan jumlah kekuatan Poros [34] Negara-negara utama Axis memiliki populasi berikut:

  • Jerman 75,5 juta orang (termasuk 6,8 juta dari Austria yang baru diambilalih)
  • Jepang 71,9 juta orang (tidak termasuk jajahannya)
  • Italia 43,4 juta orang (tidak termasuk koloninya)

Britania Raya (tidak termasuk koloninya) memiliki populasi 47,5 juta orang dan Perancis (tidak termasuk koloninya) 42 juta orang [33].

Produk domestik bruto (PDB) Blok Poros tertinggi (1941) adalah $911 juta dolar internasional (harga 1990-an). [35] PDB dari Sekutu adalah $1,798 miliar. Amerika Serikat memiliki PDB $1,094 miliar, jauh lebih besar dari Blok Poros digabungkan. [36]

Beban perang terhadap negara-negara peserta perang telah diukur melalui persentase produk nasional bruto (PNB) yang ditujukan untuk pengeluaran militer. [37] Hampir seperempat dari PNB Jerman digunakan untuk perang pada tahun 1939, dan kemudian meningkat menjadi tiga perempat dari PNB pada tahun 1944, sebelum runtuhnya perekonomian. [37] Pada tahun 1939, Jepang menggunakan 22% dari PNB untuk perang di Tiongkok, kemudian meningkat menjadi tiga perempat dari PNB pada tahun 1944 [37] Italia tidak memobilisasi ekonominya, dimana PNB yang digunakan untuk perang tetap pada tingkat sebelum perang. [37]

Italia dan Jepang tidak memiliki kapasitas industri, ekonomi mereka yang kecil, tergantung pada perdagangan internasional serta sumber bahan bakar dan sumber daya industri mereka berasal dari luar.[37] Akibatnya, mobilisasi Italia dan Jepang tetap rendah, bahkan pada tahun 1943.[37]

Di antara tiga kekuatan Poros, Jepang memiliki pendapatan per kapita paling rendah, sementara Jerman dan Italia memiliki tingkat pendapatan sebanding dengan Britania. [38]

Kerjasama Perang Dunia II Jepang, Jerman dan Italia[sunting | sunting sumber]

Kerjasama Jerman-Jepang dalam Axis[sunting | sunting sumber]

Deklarasi perang Jerman dan Italia terhadap Amerika Serikat[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbor, Hawaii. Sesuai dengan ketentuan dari Pakta Tripartit, Nazi Jerman diminta untuk datang ke wilayah pertahanan sekutu-sekutunya jika mereka diserang. Sejak Jepang membuat langkah pertamanya, Jerman dan Italia tidak wajib untuk membantunya kecuali jika Amerika Serikat melakukan serangan balasan. Meskipun demikian, Hitler malah memerintahkan Reichstag untuk secara resmi menyatakan perang terhadap Amerika Serikat.[39] Italia juga tiba-tiba menyatakan perang.

Sejarawan Ian Kershaw menunjukkan bahwa deklarasi perang melawan Amerika Serikat adalah kesalahan serius yang dibuat oleh Jerman, karena memungkinkan Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang tanpa batasan apapun.[40] Di sisi lain, kapal perusak Amerika yang memimpin konvoi sudah de facto berperang selama berbulan-bulan dengan U-boat Jerman di Atlantik, dan deklarasi perang membuat Second Happy Time menjadi mungkin untuk para armada U-boat.[41] AS memainkan peran kunci dalam mensuplai dan membantu keuangan Sekutu, dalam pemboman strategis Jerman, dan dalam invasi benua terakhir.

Negara Anggota[sunting | sunting sumber]

Anggota Negara-negara Poros yang utama[sunting | sunting sumber]

Anggota Negara-negara Poros minoritas[sunting | sunting sumber]

Negara Boneka Jepang[sunting | sunting sumber]

Disini Indonesia tidak terlibat perang karena tidak mau bekerjasama dengan Jepang

Negara boneka Italia[sunting | sunting sumber]

Negara boneka Jerman[sunting | sunting sumber]

Negara lainnya yang berkoalisi[sunting | sunting sumber]

Bekas anggota[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Cornelia Schmitz-Berning (2007). Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin: De Gruyter. hlm. 745. ISBN 978-3-11-019549-1. 
  2. ^ "Axis". GlobalSecurity.org. Diakses 26 March 2015. 
  3. ^ Martin-Dietrich Glessgen and Günter Holtus, eds., Genesi e dimensioni di un vocabolario etimologico, Lessico Etimologico Italiano: Etymologie und Wortgeschichte des Italienischen (Ludwig Reichert, 1992), p. 63.
  4. ^ a b D. C. Watt, "The Rome–Berlin Axis, 1936–1940: Myth and Reality", The Review of Politics, 22: 4 (1960), pp. 530–31.
  5. ^ a b Sinor 1959, hlm. 291.
  6. ^ a b c d e f MacGregor Knox. Common Destiny: Dictatorship, Foreign Policy, and War in Fascist Italy and Nazi Germany. Cambridge University Press, 2000. Pp. 124.
  7. ^ a b c Christian Leitz. Nazi Foreign Policy, 1933-1941: The Road to Global War. p10.
  8. ^ MacGregor Knox. Common Destiny: Dictatorship, Foreign Policy, and War in Fascist Italy and Nazi Germany. Cambridge University Press, 2000. Pp. 125.
  9. ^ John Gooch. Mussolini and His Generals: The Armed Forces and Fascist Foreign Policy, 1922-1940. Cambridge University Press, 2007. P11.
  10. ^ Gerhard Schreiber, Bern Stegemann, Detlef Vogel. Germany and the Second World War. Oxford University Press, 1995. Pp. 113.
  11. ^ Gerhard Schreiber, Bern Stegemann, Detlef Vogel. Germany and the Second World War. Oxford University Press, 1995. P. 113.
  12. ^ a b c d e f g h i j k l m H. James Burgwyn. Italian foreign policy in the interwar period, 1918–1940. Wesport, Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 68.
  13. ^ Iván T. Berend, Tibor Iván Berend. Decades of Crisis: Central and Eastern Europe Before World War 2. First paperback edition. Berkeley and Los Angeles, California, USA: University of California Press, 2001. P. 310.
  14. ^ Christian Leitz. Nazi Foreign Policy, 1933–1941: The Road to Global War. Pp. 10.
  15. ^ H. James Burgwyn. Italian foreign policy in the interwar period, 1918–1940. Wesport, Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 75.
  16. ^ H. James Burgwyn. Italian foreign policy in the interwar period, 1918–1940. Wesport, Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 81.
  17. ^ a b H. James Burgwyn. Italian foreign policy in the interwar period, 1918–1940. Wesport, Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 82.
  18. ^ a b c d H. James Burgwyn. Italian foreign policy in the interwar period, 1918–1940. Wesport, Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 76.
  19. ^ a b c d H. James Burgwyn. Italian foreign policy in the interwar period, 1918–1940. Wesport, Connecticut, USA: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 78.
  20. ^ Peter Neville. Mussolini. London, England: Routledge, 2004. P. 123.
  21. ^ a b Knickerbocker, H.R. (1941). Is Tomorrow Hitler's? 200 Questions On the Battle of Mankind. Reynal & Hitchcock. hlm. 7–8. 
  22. ^ Peter Neville. Mussolini. London, England: Routledge, 2004. Pp. 123.
  23. ^ Peter Neville. Mussolini. London, England: Routledge, 2004. Pp. 123–125.
  24. ^ Gordon Martel. Origins of Second World War Reconsidered: A. J. P. Taylor and Historians. Digital Printing edition. Routledge, 2003. Pp. 179.
  25. ^ Gordon Martel. Austrian Foreign Policy in Historical Context. New Brunswick, New Jersey, USA: Transaction Publishers, 2006. Pp. 179.
  26. ^ Peter Neville. Mussolini. London, England: Routledge, 2004. Pp. 125.
  27. ^ a b c d e f g h Adriana Boscaro, Franco Gatti, Massimo Raveri, (eds). Rethinking Japan. 1. Literature, visual arts & linguistics. P. 32.
  28. ^ Adriana Boscaro, Franco Gatti, Massimo Raveri, (eds). Rethinking Japan. 1. Literature, visual arts & linguistics. P. 33.
  29. ^ Adriana Boscaro, Franco Gatti, Massimo Raveri, (eds). Rethinking Japan. 1. Literature, visual arts & linguistics. P. 38.
  30. ^ Adriana Boscaro, Franco Gatti, Massimo Raveri, (eds). Rethinking Japan. 1. Literature, visual arts & linguistics. Pp. 39–40.
  31. ^ Hill 2003, hlm. 91.
  32. ^ Stanley G. Payne. A History of Fascism, 1914–1945. Madison, Wisconsin, USA: University of Wisconsin Press, 1995. P. 379
  33. ^ a b Harrison 2000, hlm. 3.
  34. ^ Harrison 2000, hlm. 4.
  35. ^ Harrison 2000, hlm. 10.
  36. ^ Harrison 2000, hlm. 10,25.
  37. ^ a b c d e f Harrison 2000, hlm. 20.
  38. ^ Harrison 2000, hlm. 19.
  39. ^ Kershaw 2007, hlm. 385.
  40. ^ Kershaw 2007, Chapter 10.
  41. ^ Duncan Redford; Philip D. Grove (2014). The Royal Navy: A History Since 1900. I.B. Tauris. hlm. 182. 

Referensi[sunting | sunting sumber]