Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Perubahan tertunda ditampilkan di halaman ini

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Muda Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

No	Nama	Kabinet	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dari	Sampai	Keterangan
1	Hadi	Sjahrir II	Suwandi	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	bernama Menteri Muda Kehakiman
1	Hadi	Sjahrir III	Susanto Tirtoprodjo	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	bernama Wakil Menteri Kehakiman
2	Kasman Singodimedjo	Amir Sjarifuddin II	Susanto Tirtoprodjo	11 November 1947	29 Januari 1948	bernama Menteri Muda Kehakiman
3	Saharjo	Kerja I	Pemegang sendiri	10 Juli 1959	18 Februari 1960	bernama Menteri Muda Kehakiman
4	Denny Indrayana	Indonesia Bersatu II	Amir Syamsuddin	19 Oktober 2011	Petahana	bernama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Referensi [sunting]

Menteri Indonesia

Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II

Menteri koordinator	Politik, Hukum, dan Keamanan Perekonomian Kesejahteraan Rakyat

Menteri	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Hukum dan HAM Keuangan Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Perdagangan Pertanian Kehutanan Perhubungan Kelautan dan Perikanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerjaan Umum Kesehatan Pendidikan dan Kebudayaan Sosial Agama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komunikasi dan Informatika Sekretaris Negara Riset dan Teknologi Koperasi dan UKM Lingkungan Hidup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pembangunan Daerah Tertinggal Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Usaha Milik Negara Perumahan Rakyat Pemuda dan Olahraga

Setingkat menteri	Jaksa Agung Sekretaris Kabinet Panglima TNI Kepala Polri Kepala UKP4

Wakil menteri (non-anggota kabinet)

Luar Negeri Pertahanan Hukum dan HAM Keuangan Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Perdagangan Pertanian Perhubungan Pekerjaan Umum Kesehatan Pendidikan dan Kebudayaan Agama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Usaha Milik Negara