Dampak pandemi COVID-19 terhadap politik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan skorsing kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran menyebarkan virus.

Dampak umum[sunting | sunting sumber]

Respons terhadap pandemi ini menghasilkan perluasan kekuasaan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pendukung pemerintahan kecil khawatir bahwa negara akan enggan menyerahkan kekuasaan itu setelah krisis berakhir, seperti yang sering terjadi dalam sejarah.[1]

Dampak pada politik nasional[sunting | sunting sumber]

Korea Selatan[sunting | sunting sumber]

Hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan memburuk, karena Korea Selatan mengkritik "upaya karantina pasif dan ambigu Jepang", setelah Jepang mengumumkan siapa pun yang datang dari Korea Selatan akan ditempatkan dalam karantina dua minggu di sebuah lokasi isolasi yang dirancang pemerintah.[2]

Setelah wabah virus di Korea Selatan, lebih dari 1.450.000 orang menandatangani petisi yang mendukung pemakzulan Presiden Moon Jae-in karena dia mengirim masker dan perlengkapan medis ke Tiongkok untuk membantu mereka dalam menanggapi wabah virus.[3] Penanganan krisis terus-menerus oleh pemerintahan Moon telah dicatat di sektor-sektor lain oleh masyarakat Korea dan internasional. Sebuah jajak pendapat oleh Gallup Korea pada bulan Maret 2020 menunjukkan peringkat persetujuan Moon naik dari 5% menjadi 49%.[4]

Indonesia[sunting | sunting sumber]

Pilkada Indonesia 2020 yang rencananya akan diadakan pada 23 September ditunda, dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia mengusulkan penundaan paling cepat hingga 9 Desember, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei. Anggaran pemilu sebelumnya yang sekitar US$550 juta dialokasikan kembali untuk pengelolaan dan pengendalian pandemi.[5][6]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ The Economist, March 28th 2020, page 7.
  2. ^ "Coronavirus quarantine plans ignite row between South Korea and Japan". The Guardian. 6 March 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 March 2020. Diakses tanggal 9 April 2020. 
  3. ^ "South Korea's President Tried to Help China Contain the Coronavirus. Now People Want Him Impeached". Foreign Policy. 9 March 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 March 2020. Diakses tanggal 9 April 2020. 
  4. ^ "데일리 오피니언 제392호(2020년 3월 2주) - 총선 기대, 차기 정치 지도자, 코로나19, 마스크 관련 인식" (PDF). 한국갤럽. 13 March 2020. 
  5. ^ "Govt, House agree to reschedule 2020 regional elections' voting day to Dec. 9". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 15 April 2020. Diakses tanggal 10 May 2020. 
  6. ^ Prasetia, Andhika (5 May 2020). "Jokowi Resmi Terbitkan Perppu, Pilkada 2020 Digeser ke Desember". detiknews. Diakses tanggal 10 May 2020.