Lompat ke isi

Soekarwo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Soekarwo
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Mulai menjabat
13 Desember 2019
Menjabat bersama
Daftar
PresidenJoko Widodo
Gubernur Jawa Timur ke-13
Masa jabatan
12 Februari 2009 – 12 Februari 2019
WakilSaifullah Yusuf
Sebelum
Pendahulu
Imam Utomo
Setia Purwaka (Penjabat)
Pengganti
Heru Tjahjono (Pelaksana Harian)
Khofifah Indar Parawansa
Sekretaris Daerah Jawa Timur
Masa jabatan
2003 – 2 Juni 2008
GubernurImam Utomo
Sebelum
Pendahulu
Soenarjo
Pengganti
Rasiyo
Sebelum
Ketua umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Ke-4
Masa jabatan
19 April 2018 – 14 Februari 2019
Sebelum
Pendahulu
Syahrul Yasin Limpo
(gubernur Sulawesi Selatan)
Pengganti
Longki Djanggola
(gubernur Sulawesi Tengah)
Informasi pribadi
Lahir16 Juni 1950 (umur 74)
Kebon Sari, Madiun
KebangsaanIndonesia
Partai politikGolkar (sejak 2022)
Afiliasi politik
lainnya
Demokrat (2008–2019)
Independen (2019–2022)
Suami/istriNina Kirana
Anak3
Alma materUniversitas Airlangga
Universitas Surabaya
Universitas Diponegoro
Pekerjaan
  • Birokrat
  • politisi
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. (lahir 16 Juni 1950) adalah politikus berkebangsaan Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 13 Desember 2019. Ia adalah mantan Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 12 Februari 2009 hingga 12 Februari 2019. Soekarwo pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sejak 2003 hingga 2008.[1]

Soekarwo atau yang akrab disapa Pakdhe Karwo adalah orang nomor satu di provinsi Jawa Timur. Pakdhe Karwo dipercaya oleh masyarakat Jatim untuk memimpin provinsi dengan luas wilayah 47.922 km2 ini. Soekarwo diberi gelar doktor kehormatan di bidang ekonomi oleh UNAIR berkat inovasi “Jatimnomics” miliknya./.[2] Soekarwo menamatkan pendidikannya di SD Negeri Palur Madiun (1962), SMP Negeri 2 Ponorogo (1965), serta SMAK Sosial Madiun (1969). Gelar sarjana hukum diperolehnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1979), sementara gelar pascasarjana hukum di Universitas Surabaya (1996), dan gelar doktornya di Universitas Diponegoro Semarang (2004). Soekarwo mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Provinsi Jawa Timur, dan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (2003–2008). Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Utama Bank Jatim sejak tahun 2005 hingga 2009.[3]

Masa jabatan I (2009–2014)

[sunting | sunting sumber]

Soekarwo terpilih sebagai gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama tiga putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua (putaran ketiga) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikan Soekarwo sebagai gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernur dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto.

Di bawah kepemimpinannya sebagai gubernur, Jawa Timur mengalami pembangunan infrastruktur yang sangat pesat yaitu Jembatan Suramadu, Pelabuhan Teluk Lamong, Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya, serta mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yaitu 7,3% atau di atas nasional yang hanya 6,2%.

Masa jabatan II (2014–2019)

[sunting | sunting sumber]

Setelah memenangkan Pilkada Jawa Timur 2013 bersama Saifullah Yusuf, ia kembali dilantik sebagai gubernur pada hari Rabu, 12 Februari 2014 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.[4] Pelantikan Soekarwo-Saifullah dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, sejumlah gubernur, dan Forkopimda Jatim.

Penghargaan gelar

[sunting | sunting sumber]

Kiprah Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam memajukan perekonomian daerah dan nasional mulai tampak. Pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,18 persen pada kuartal I tahun 2015 melebihi rata-rata nasional sebesar 4,71 persen. Didukung dengan perbaikan koefisien Gini yang mengukur tingkat disparitas, pembangunan ekonomi Jatim diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi nasional.

Atas dasar kiprah itulah, Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., dengan persetujuan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. (H.C.)) kepada Soekarwo. Penganugerahan gelar kehormatan kepada Soekarwo sebagai Doktor Honoris Causa UNAIR ke-10 dilakukan pada Sidang Universitas Airlangga di Aula Garuda Mukti, Sabtu (22/8).

Rektor UNAIR dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pengukuhan mengharapkan bahwa ada lebih banyak kepala daerah yang mencontoh Soekarwo dalam memajukan perekonomian Jatim.

Dalam pengukuhan Soekarwo sebagai Doktor Kehormatan, Gubernur Jatim kelahiran 16 Juni 1950 itu menyampaikan orasi ilmiah berjudul Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.

Sejumlah pejabat nasional dan daerah hadir di UNAIR. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya Sudi Silalahi yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UNAIR, Chairul Tanjung selaku anggota MWA, Anggito Abimanyu, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Sejumlah rektor maupun guru besar perguruan tinggi juga turut menghadiri pelantikan Soekarwo, antara lain Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Narotama, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Sumatera Utara.[5]

Riwayat jabatan

[sunting | sunting sumber]
  • Kepala Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Selatan (1983–1994)
  • Kepala Subdinas Perbankan, Dinas Pendapatan Surabaya (1994–1997)
  • Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (1997–2003)
  • Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2003–2008)
  • Komisaris Utama Bank Jawa Timur (2005–2009)
  • Gubernur Jawa Timur (2009–2019)
  • Komisaris Utama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) (2019–Sekarang)
  • Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2019–Sekarang)

Riwayat organisasi

[sunting | sunting sumber]
  • Koordinator GMNI Universitas Airlangga Surabaya (1976)
  • Ketua DP KORPRI Jawa Timur (2005)
  • Ketua Umum IPSI Jawa Timur (2006)
  • Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) (2010–2014)
  • Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (2010–2019)
  • Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (2013–2015)
  • Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat (2015–2019)

Referensi

[sunting | sunting sumber]
Jabatan politik
Didahului oleh:
Imam Utomo
Setia Purwaka (penjabat)
Gubernur Jawa Timur
2009–2019
Diteruskan oleh:
Heru Tjahjono (pelaksana harian)
Khofifah Indar Parawansa