Piagam Madinah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Piagam Madinah

Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasthrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622.[1][2]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Cita-cita tersebut yang kemudian mendorong Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai Mitsaq al-Madinah, dari sinilah kemudian dikenal nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah, untuk itu Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah.[3]

Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran Nabi Muhammad saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh stakeholder dalam masyarakat Madinah. Untuk itulah Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Ahli hukum Islam Inggris berdarah India, Muhammad Hamidullah bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia.[4]

Kondisi Demografis[sunting | sunting sumber]

Ketika Nabi Muhammad SAW hijah dari Mekah ke Madinah, beliau ingin mendirikan suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk dapat memahami kondisi dan situasi sosial di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan sensus penduduk Madinah. Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 penduduk Madinah, penduduk Muslim hanya 1.500 jiwa, sementara orang Yahudi ada 4.000 jiwa dan 4.500 jiwa lainnya masih menganut paganisme (musyrikin). Berdasarkan sensus tersebut, maka penduduk Muslim di Madinah pada awalnya adalah kelompok minoritas.[5]

Setelah melakukan sensus Nabi Muhammad SAW kemudian mempertemukan tiga entitas masyarakat Madinah, yakni: Muslim, Yahudi, dan musyrikin. Kaum Muslim terdiri dari Kaum Muhajirin dan Kaum Ansar; Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib, sementara Kaum Anshar terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Penyatuan Bani Aus dan Bani Kazraj tersebut juga dikenal sebagai Bai'at Aqabah II.[6] Kemudian Kaum Yahudi terdiri dari Bani Qaynuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Berdasarkan kondisi ini maka masyarakat Madinah pada saat itu adalah komunitas yang pluralistik, untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW mempertemukan semua komponen masyarat Madinah.[7]

Perumusan[sunting | sunting sumber]

Tindakan pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Pertemuan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mepersaudarakan kaum Muslimin, Nabi Muhammad kemudian menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian merinci perjanjian sosial-politik Madinah, perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah.[8]

Isi Piagam Madinah[sunting | sunting sumber]

Wikisource-logo.svg Wikisource memiliki teks asli yang berkaitan dengan artikel ini: Piagam Madinah

Nilai-Nilai Demokrasi[sunting | sunting sumber]

Piagam Madinah menjadi landasan konstitusi sekaligus pengikat nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Madinah. Penyusunan naskah Piagam Madinah juga melibatkan seluruh komponen masyakat Madinah saat itu, maka tentu saja didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang terkandung. Nilai-nilai demokrasi yang terkadung dalam Piagam Madinah antara lain; persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, musyawarah, dan toleransi.[9]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Muhammad", Encyclopedia of Islam Online
  2. ^ Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.
  3. ^ Yakin 2016, hlm. 10. : "... tindakan pertama Nabi SAW untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas itu ialah menetapkan suatu dokumen perjanjian ...".
  4. ^ Yakin 2016, hlm. 10.
  5. ^ Yakin 2016, hlm. 11.
  6. ^ Kamil 2013, hlm. 112.
  7. ^ Yakin 2016, hlm. 11. : "Ipso facto Nabi ingin menguasai wilayah Madinah, karena itu dilakukan langkah-langkah strategis,".
  8. ^ Yakin 2016, hlm. 11-12. : "Dengan lahirnya Piagam Madinah, sesungguhnya Rasulullah telah melakukan lompatan jauh ke depan yang luar biasa. Ia menjadi pijakan untuk realisasi proyek sosial pluralis, yaitu suatu masyarakat multi-agama dan multi-etnik.".
  9. ^ Yakin 2016, hlm. 12-20. "Piagam Madinah menjadi ikatan peradaban (bond of civility) antara anggota masyarakat Madinah telah mewujudkan masyarakat ideal, yaitu masyarakat demokratis.".

Daftar Pustaka[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]